KORANUSANTARA –  Belum jelasnya arah Golkar pada Pilpres 2024 membuat internal di partai berlambang pohon beringin tersebut memanas. Bahkan, posisi Airlangga Hartarto selaku ketua umum digoyang.

Musababnya, Dewan Pakar Golkar meminta Airlangga segera membentuk poros baru koalisi dan segera mendeklarasikan pasangan capres-cawapres. Jika sampai Agustus belum dilaksanakan, maka harus digelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub).

Anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam mengatakan, dewan pakar menggelar rapat pleno membahas soal Pemilu 2024, Minggu, 9 Juli 2023. Pertemuan itu dipimpin langsung Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono.

Menurut Ridwan, rapat itu mengeluarkan rekomendasi yang isinya meminta Airlangga untuk melaksanakan putusan Munas X Partai Golkar pada 2019. Sesuai keputusan Munas X, Airlangga diberi mandat menjadi capres. “Jadi, kami tetap mengacu pada hasil munas,” tegas Ridwan.

Dewan pakar juga meminta Airlangga membentuk poros koalisi baru di luar poros yang sudah ada. Selama ini, Partai Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama PAN dan PPP. Selanjutnya, Airlangga harus segera mendeklarasikan diri sebagai capres dan memutuskan nama cawapres yang akan mendampinginya.

Anggota DPR RI itu mengatakan, dewan pakar memberikan deadline kepada Airlangga paling lambat Agustus nanti. Jika sampai batas waktu itu, Airlangga tidak kunjung melaksanakan rekomendasi tersebut, maka munaslub bisa dilaksanakan.

Kalau munaslub dilaksanakan, lanjut dia, posisi Airlangga kemungkinan bisa diganti. Kenapa munaslub harus dilakukan? Sebab, Airlangga diangkat menjadi ketua umum dan ditunjuk sebagai capres melalui munas. Karena itu, pergantian harus dilakukan melalui munaslub. “Tidak bisa melalui rapat pimpinan, rapat pleno, jadi harus melalui munaslub,” tegasnya.

Begitu juga ketika Airlangga ternyata nanti menjadi cawapres dari salah satu capres, baik Prabowo Subianto atau Ganjar Pranowo, munaslub harus tetap dilaksanakan. Sebab, amanat Munas X Partai Golkar adalah Airlangga menjadi capres, bukan cawapres. Apalagi, jika tidak berhasil menjadi capres atau cawapres.

Sebenarnya, deadline Agustus itu sudah sangat terlambat. Sebab, pedaftaran capres-cawapres semakin dekat. Jadi, Partai Golkar harus bergerak cepat mengambil keputusan untuk mengusung pasangan capres-cawapres. “Sebenarnya, nasi sudah menjadi bubur,” pungkasnya.

Sementara itu, Airlangga Hartanto yang ditemui di Komplek Istana Negara menampik ada rencana munaslub. “Tidak ada. Agendanya bukan itu,” kata Airlangga. Dia menegaskan, forum tertinggi Partai Golkar bukan pada rapat dewan pakar, melainkan rakernas, rapim, dan munas.

Dalam kesempatan itu, Airlangga menegaskan, sejauh ini KIB tetap solid, walaupun PPP sudah mendukung Ganjar dan PAN mengusulkan nama Menteri BUMN Erick Thohir sebagai cawapres. “KIB tunggu dulu. Sabar,” ucapnya. (*)

KORANUSANTARA – Partai Amanat Nasional (PAN) masih mengintip asa untuk memuluskan langkah sang ketua umumnya, Zulkifki Hasan (Zulhas) sebagai bakal calon wakil presiden (bawapres).

“Bang Zul (Zulhas) masih memiliki kemungkinan menjadi cawapres, berpasangan dengan Airlangga Hartato,” kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto. Artinya, PAN memiliki tiga skenario. Yakni, pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir, Ganjar Pranowo-Erick Thohir, dan Airlangga Hartarto-Zulhas. Erick Thohir memang sudah diusung partai berlambang matahari tersebut sebagai cawapres.

Tiga skenario itu, lanjut Yandri, masih terus dijaga hingga sekarang. Termasuk kans maju berpasangan dengan Airlangga, juga belum tertutup. Jika opsi berkoalisi dengan Ganjar atau Prabowo tidak tercapai, bukan tidak mungkin PAN berlayar dengan Golkar. ”Itu paket yang sedang kami matangkan sampai hari ini,” imbuhnya.

Seberapa jauh komunikasi PAN dengan Golkar? Yandri menegaskan, sejauh ini komunikasi tetap terjaga. Tak hanya sering bertemu di kabinet, Airlangga dan Zulhas juga masih berada dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). ”Dua partai ini dari sisi komunikasi ataupun kelengkapan presidential threshold nggak ada masalah,” jelasnya.

Yandri juga membeberkan, proses penjajakan koalisi PAN dengan sejumlah kalangan masih belum menemui akhir. Penyebabnya, ada beberapa yang belum menemui titik temu. Terutama cawapres. Sebab, masing-masing partai mengajukan jagoan terbaiknya.

PAN sejatinya berharap bisa mencapai kesepakatan lebih cepat. Dengan begitu, mereka mempunyai banyak waktu untuk memperkenalkan paslon ke masyarakat. Terlebih, masa kampanye cukup terbatas. ”Itu akan lebih cepat membangun konsolidasi untuk menyapa rakyat,” tuturnya. (*)

KORANUSANTARA – Tiga kali mengikuti pemilihan presiden (pilpres) membuat Prabowo Subianto lebih matang dalam menentukkan sikap. Jadi wajar, jika pada Pilpres 2024, ketua umum Gerindra tersebut lebih selektif dan memperhitungkan segala kemungkinan untuk kandidat yang akan digandeng sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres).

Prabowo tentunya tidak mau gagal lagi. Di mana pada 2008, dirinya maju sebagai cawapres mendampingi Megawati Soekarnoputri, namun kalah oleh pasang Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Dirinya kemudian sebagai capres dengan menggandeng Hatta Rajasa (2014) dan Sandiaga Uno (2019). Namun, lagi-lagi kalah suara melawan Joko Widodo.

Menghadapi Pilpres 2024, Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) terasa makin harmonis. Minggu, 9 Juli 2023, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambangi kediaman Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta.

Dengan ditemani Sekjen dan petinggi partai masing-masing, mereka melakukan pertemuan tertutup sekitar tiga jam. Seusai pertemuan, Muhaimin mengatakan, Prabowo datang untuk silaturahmi setelah dirinya pulang dari ibadah haji. Meskipun diakui, pertemuan juga tidak terlepas dari pembicaraan politik terkini. Khususnya perkembangan koalisi. ’’Banyak temuan-temuan lah. Tapi, apa temuannya, masih rahasia semua,’’ ujarnya.

Yang jelas, dalam pertemuan itu, Muhaimin menyuguhkan oleh-oleh khas Tanah Suci. Salah satunya, air zamzam. ’’Insya Allah seger, sehat, waras, menang,’’ kata pria asal Jombang, Jawa Timur, tersebut.

Sementara itu, Prabowo mengatakan, hubungan dengan PKB sudah terbangun lama. Karena itu, wajar pembicaraan sudah sangat terbuka. Dalam kesempatan tersebut, dia menegaskan bahwa posisi PKB sangat berperan dalam menentukan bakal cawapresnya. ’’Kalau mereka dukung saya sebagai capres, ya mereka yang sangat menentukan siapa cawapresnya,’’ ujar pria yang juga menteri pertahanan itu.

Saat ini, lanjut dia, proses penentuan bacawapres masih terus dikaji. Prabowo menekankan, pemilihan harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Terlebih, Gerindra maupun PKB memiliki basis pendukung yang besar. ’’Kita nggak boleh gegabah dan nggak boleh sembrono,’’ terangnya.

Wakil Sekjen PKB Syaiful Huda menambahkan, dalam pertemuan bersama Gerindra juga dibahas potensi bertambahnya dukungan. Terlebih, saat ini belum ada standar yang disepakati dalam menerima partai tambahan. PKB tetap berharap agar partai baru yang akan masuk koalisi harus saling menghargai. Khususnya terhadap posisi PKB dan Gerindra, yang sudah lama menjalin kerja sama.

Syaiful meyakini, masih banyak power sharing yang bisa disepakati bersama partai baru yang nanti bergabung dengan KKIR. Sejauh ini, ada dua partai yang memberikan kode dukungan melalui pernyataan elitenya. Yakni, Partai Gelora dan PBB. (*)

KORANUSANTARA – Adanya temuan pemilih belum memiliki KTP elektronik (e-KTP) menjadi perhatian KPU RI. Jumlahnya mencapai 4.005.275 pemilih. Angka tersebut berasal dari pemilih yang baru berusia 17 tahun menjelang hari coblosan. Sebagian lainnya pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty mengatakan, banyaknya pemilih yang belum memiliki e-KTP harus menjadi atensi. Sebab, merujuk Pasal 348 Ayat 1 UU Pemilu, e-KTP menjadi syarat pemilih di tempat pemungutan suara (TPS). ’’Ini dapat berdampak tidak terpenuhinya syarat pemilih menggunakan hak pilihnya di TPS,’’ kata Lolly dalam siaran persnya.

Komisioner KPU RI Betty Epsilon Idroos mempertanyakan sumber data Bawaslu. Sebab, sampai sejauh ini pihaknya tidak pernah mendapat datanya. Meski begitu, dia menjamin mereka yang belum memiliki e-KTP tetap dapat menyalurkan hak suara sepanjang memenuhi syarat. Yakni, berusia 17 tahun, sudah menikah, ataupun bukan anggota TNI-Polri.

KPU mempunyai tafsir yang berbeda dengan Bawaslu. Betty menilai, pemilih bisa mengganti e-KTP dengan kartu keluarga (KK). ’’Sepanjang punya NIK, kalau sudah 17 tahun pada 14 Februari 2024, datanya sudah ketarik, masuklah ke DPT,’’ jelasnya.

Sementara itu, KPU memastikan memastikan pemilih dapat mengajukan pindah memilih atau pindah TPS, bila berada di tempat yang tak sesuai dengan alamat kartu tanda penduduk (KTP)-nya. Sehingga pemilih tetap bisa menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024.

“Yang bisa pindah memilih sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan MK hanya ada 9 kondisi orang bisa pindah milih. Jadi yang pertama harus daftar dulu di Daftar Pemilih Tetap (DPT) baru bisa pindah memilih, cekdptonline.kpu.go.id,” ujar Betty.

Soal pemilih yang dapat pindah TPS diatur dalam PKPU Nomor 7 Tahun 2022. Berikut ketentuan pindah milih Pemilu 2024, yakni pemilih tersebut nantinya harus mendatangi Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau KPU Kabupaten/Kota tempat asalnya sesuai dengan KTP atau tempat tujuannya. Pemilih datang dengan membawa dokumen syarat pindah milih.

Dokumen yang dibawa sesuai dengan alasan pindah milih tersebut. Jika pemilih, pindah milih lantaran pekerjaan, maka wajib membawa dokumen penugasan yang ditandatangani oleh pimpinan. Bukti tersebut nantinya akan diverifikasi oleh petugas keasliannya. Sebab itu, pindah milih tidak dapat dilakukan online, juga untuk mencegah pemalsuan data atau penyalahgunaan data.

Setelah mendatangi PPK, PPS atau KPU Kabupaten/Kota, KPU nantinya akan menentukan TPS yang kosong untuk pemilih tersebut. Hal tersebut untuk mencegah adanya penumpukan di satu TPS. Hal ini berbeda dengan Pemilu 2019. Di mana, pada Pemilu 2019, pemilih boleh memilih TPS mana saja yang ingin didatangi dengan membawa formulir A5. “Jadi penempatannya itu kami akan tempatkan oleh KPU sehingga tidak terjadi penumpukan, di salah satu TPS,” kata Betty.

Formulir A saat ini diurus oleh KPU. Dalam formulir A pindah milih yang diterima dari petugas KPU, akan ada keterangan mencoblos di TPS mana. Sebab itu, kini pemilih tidak dapat sembarangan memilih TPS-nya. Betty menuturkan, pemilih yang sudah pindah milih tidak dapat kembali memilih di tempat asalnya. Proses pindah milih tersebut berlangsung sampai H-7 pemungutan suara atau 14 Februari 2024. (*)

KORANUSANTARA– Belum ada satu pun koalisi maupun parpol yang terbuka mengumumkan pasangan bakal capres-cawapresnya. Termasuk PDI Perjuangan yang sejatinya bisa mengusung kandidat tanpa mesti bergabung dengan parpol lain.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, pengumuman bacawapres pendamping Ganjar Pranowo bisa dilakukan kapan saja. Yang jelas, sebelum pendaftaran ke KPU. Menurut dia, Juli-Agustus adalah bulan penggemblengan dan penggodokan. Jika semua proses sudah selesai, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan mengumumkan nama bacawapres.

Tentu saja, lanjut Hasto, kepastian nama bacawapres itu dilakukan setelah PDIP berkoordinasi dengan ketua umum partai yang sudah menjalin kerja sama. Selain itu, pihaknya akan berdialog dengan Presiden Joko Widodo. ’’Itu bisa September, bisa juga Oktober sebelum pendaftaran,’’ kata Hasto, beberapa waktu lalu.

Hasto menjelaskan, pengumuman sangat bergantung pada momentum yang tepat. Sebab, segala sesuatunya bakal memperhitungkan kesatupaduan kepemimpinan Ganjar dengan wakilnya. Juga, visi-misi yang diangkat dan bagaimana pasangan itu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi rakyat dan negara saat ini.

Hasto menegaskan, semua aspek akan dikalkulasi. Bahkan, aspek spiritualitas juga diperhatikan. Begitu pula kesiapan rakyat dan peta kontestasi. ’’Jadi, saya katakan Juli-Agustus bulan penggemblengan. Apakah (pengumuman cawapres) September atau Oktober, nanti bergantung,’’ ungkapnya.

Soal kans bacawapres pendamping Ganjar, politikus asal Jogjakarta itu menyebut namanya sudah dikantongi Megawati. Setidaknya ada 10 nama kandidat. Sejauh ini, pihaknya terus melakukan pendalaman secara dinamis kepada para calon.

Disinggung soal kebersamaan Ganjar dan Sandiaga Uno di sela-sela melaksanakan ibadah haji, Hasto menilai pertemuan itu merupakan sesuatu yang bagus. Selain itu, Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga telah bertemu Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. ’’Semoga dialog-dialog terus dilakukan,’’ paparnya.

Hasto menambahkan, beberapa nama yang muncul dalam survei capres maupun cawapres itu merupakan bukti pengakuan rakyat kepada tokoh yang bersangkutan. Di antaranya, nama Sandiaga Uno, Erick Thohir, Mahfud MD, Ridwan Kamil, Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, dan TGB Muhammad Zainul Majdi. ’’Semua nama itu kemudian digodok, siapa yang terbaik,’’ tandasnya. (*)