Beranda blog Halaman 1184

Peningkatan Mobilitas, DPU Kukar Targetkan Selesaikan 8 Jalan Pertanian

0
Kabid Bina Marga DPU Kukar, Restu Irawan. (Istimewa)

TENGGARONG – Sebanyak 32,55 kilometer (km) jalur di Kutai Kartanegara (Kukar) akan mengalami rekonstruksi dan peningkatan kapasitas hingga akhir tahun 2023. Langkah ini diambil untuk meningkatkan mobilitas transportasi barang dan manusia, serta mendukung kawasan pertanian di Kukar.

Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar bersama dengan Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar telah memprioritaskan peningkatan 8 ruas jalan pendukung pertanian. Proyek ini mencakup area di 5 kawasan pengembangan pertanian yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, serta di luar kawasan pertanian.

“Jalan-jalan pertanian yang bersifat tematik, seperti yang mendukung pertanian dan pariwisata, termasuk dalam rencana pembangunan jalan kabupaten,” kata Kabid Bina Marga DPU Kukar, Restu Irawan beberapa waktu lalu.

Menurut data yang dikumpulkan oleh DPU Kukar, peningkatan jalan dilakukan di 8 titik lokasi kawasan pertanian, antara lain:

  • Jalan Desa Manunggal Daya (Kecamatan Sebulu) dengan anggaran Rp 2,4 miliar
  • Jalan Desa Sukamaju (Kecamatan Tenggarong Seberang) dengan anggaran Rp 1,9 miliar
  • Jalan Desa Bhuana Jaya (Kecamatan Tenggarong Seberang) dengan anggaran Rp 4 miliar
  • Jalan Desa Bukit Pariaman (Kecamatan Tenggarong Seberang) dengan anggaran Rp 4 miliar
  • Jalan Desa Bukit Raya (Kecamatan Tenggarong Seberang) dengan anggaran Rp 4 miliar
  • Jalan Manunggal di Desa Ponoragan (Kecamatan Loa Kulu) dengan anggaran Rp 1,9 miliar
  • Jalan penunjang pertanian di Desa Panca Jaya (Kecamatan Muara Kaman) dengan anggaran Rp 1,9 miliar
  • Jalan Taman Arum (Kelurahan Bukit Biru) menuju Desa Sepakat (Kecamatan Loa Kulu) dengan anggaran mencapai Rp 3 miliar.

Total anggaran yang dialokasikan oleh DPU Kukar melalui APBD Kukar 2023 mencapai Rp 23,1 miliar.

Restu menekankan bahwa selain meningkatkan fungsi jalan, proyek ini juga bertujuan untuk mendukung kawasan pertanian yang berfokus pada pengembangan pertanian di Kukar. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab Kukar untuk menjadikan wilayahnya sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Khususnya, dalam konteks 8 proyek jalan yang sedang dikerjakan pada tahun ini, yang melibatkan wilayah Sebulu, Tenggarong Seberang, Loa Kulu, Muara Kaman, dan Kelurahan Bukit-Loa Kulu. Semua wilayah ini masuk dalam 5 kawasan pengembangan pertanian di Kukar.

“Khususnya di Kecamatan Sebulu-Muara Kaman, banyak jalan yang diperlukan oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian, dan kami juga berfokus pada Tenggarong Seberang,” tambah Restu. (GS/ADV)

Rumput Stadion Aji Imbut Rusak Berat, Dispora Segera Melakukan Perbaikan

0
Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni.

TENGGARONG – Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar), segera melakukan perbaikan rumput Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang yang rusak berat. Salah satunya dengan menghentikan penggunaan lapangan stadion untuk sementara waktu.

Kualitas rumput lapangan Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, memang sempat menjadi perbincangan masyarakat di sosial media. Lantaran rumput lapangan stadion paling megah di Kukar tersebut terlihat mulai menguning dihampir seluruh sisi lapangan.

Langkah cepat pun dilakukan, Aji Ali mengatakan proses perawatan rumput ini akan dilakukan secara intensif dalam beberapa bulan kedepan. “Nah rumput ini Insya Allah kita akan lakukan perawatan setelah ini. Beberapa bulan kedepan lapangan ini akan kita hentikan penggunaannya. Lapangan akan kita lakukan perawatan intensif,” terangnya.

Apalagi belakangan, Borneo FC menunjukkan ketertarikan untuk memakai Stadion Aji Imbut Tenggarong Seberang, sebagai markas klub berjuluk Pesut Etam ini, di putaran kedua Liga 1 musim 2023-2024.

Tentunya kondisi rumput stadion yang berkapasitas 35 ribu penonton ini, menjadi permasalahan utama yang harus segera diperbaiki. Jika Borneo FC memang jadi bermarkas di Tenggarong. “Sampai saat ini kita masih menunggu hasil penilaian dari manajemen Borneo FC setelah melakukan pengecekan kondisi stadion beberapa waktu lalu,” tambahnya.

Ali menambahkan, selain perawatan rumput, pihaknya juga perlu melakukan perbaikan pada beberapa sarana di stadion kebanggaan warga Kutai tersebut. Salah satunya adalah lampu stadion di tribun timur yang mati lantaran kabelnya hilang.

“Tentunya kita akan lakukan pembicaraan lebih lanjut, tentang kepastian apakah kita memang ditunjuk jadi home base mereka (Borneo FC) atau tidak. Artinya kalau kita ditunjuk kami akan memperbaiki beberapa fasilitas yang perlu untuk diperbaiki,” pungkasnya. (ADV/KN)

Komisi III DPRD Berau Desak Pemkab Rawat Kolam Renang Kakaban Aquatic

0
Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk melakukan perawatan kolam renang beserta water boom Kakaban Aquatic di Jalan Gatot Subroto Kelurahan Rinding, Kecamatan Teluk Bayur atau tepat di belakang Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Berau.

Kondisi fasilitas olahraga renang itu katanya saat ini semakin tidak terawat. Menurutnya, fasilitas yang dibangun untuk Pekan Olahraga Nasional (PON) XVII Kaltim 2008 itu sudah tampak menghijau. Banyak sarana dan prasarana yang mulai rusak karena termakan usia.

Fasilitas ini sempat dipakai untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VII Kaltim 2022 dan telah tercatat dalam aset daerah sehingga perlu dirawat dan dijaga dengan baik. “Anggaran yang dikucurkan tidak sedikit untuk membangun itu. Bangunannya juga sangat megah, masa mau dibiarkan begitu saja,” ungkapnya, Minggu (1/10/2023).

Pemerintah daerah harus mempu mengambil peran dalam upaya pemeliharaan secara berkala sehingga kerusakan bisa diminimalisasi. “Kalau tidak terawat begini, kan sayang bangunan sudah bagus rusak begitu saja” ucapnya. “Apalagi sampai ada masyarakat yang sudah mengeluh. Seharusnya sebelum ada keluhan dari masyarakat sudah dilakukan perawatan,” tambahnya.

Ia pun mengingatkan, Pemkab Berau harus berterima kasih kepada pemerintah pusat yang telah memberikan bantuan pembangunan kolam renang tersebut. “Cara berterima kasihnya ya itu dengan cara melakukan perawatan rutin. Jangan sampai sudah rusak baru dilakukan perawatan, pasti banyak mengeluarkan anggaran. Kalau perawatan rutin tidak sampai ada kerusakan yang besar,” pungkasnya. (KN/ADV)

Diperiksa soal Keterlibatan dalam Promosi Judi Online

0
Amando Manopo

KORANUSANTARA – Pemeriksaan terkait keterlibatan pesohor terhadap promosi judi online tidak berhenti pada Wulan Guritno. Senin, 2 Oktober 2023, Bareskrim Polri memanggil Amanda Manopo. Pemeriksaan berlangsung selama lebih dari tujuh jam.

Sebelumnya, Amanda Manopo sempat dipanggil untuk klarifikasi pada 27 September 2023. Namun, pemeriksaan tersebut tertunda dengan alasan yang tidak diketahui.

Amanda tiba di Kantor Bareskrim pukul 11.00. Sekitar pukul 20.10, sebenarnya Amanda selesai untuk diperiksa. Namun, ternyata penyidik mendapatkan temuan baru. “Akhirnya. Diperiksa lagi,” ujar petugas yang mengetahui kasus tersebut.

Sementara Direktur Tindak Pidana Siber (Dirtipid Siber) Bareskrim Brigjen Adi Vivid Agustiadi Bachtiar mengatakan bahwa sejak awal memang direncanakan pemeriksaan terhadap artis Amanda Manopo.

Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terus menyetop upaya transaksi judi online di tanah air. Yang dari polanya tahun ini, diperkirakan mengalami lonjakan transaksi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menjabarkan, selama September, lembaganya telah memblokir lebih dari seribu rekening. Yang diduga kuat melakukan transaksi judi online dengan nilai lebih dari Rp 200 triliun. “Kalau ditotal dari Januari jumlahnya jauh lebih banyak,” jelasnya.

Transaksi ratusan triliun itu didapat PPATK dari pelacakan mutasi rekeningnya melibatkan jutaan masyarakat. Dengan pola modus yang bervariasi. Namun untuk tahun ini, pola transaksi judi online tersebut sudah menyentuh cripto currency. Atau memakai transaksi dengan menggunakan uang digital.

Sebelumnya, PPATK telah mengaduit data mengenai laporan mencurigakan terkait judi online pada 1 Januari-30 Agustus. Dari sana, hitung-hitungan PPATK diperoleh adanya lebih dari 7.500 laporan transaksi terkait judi online itu.

Sementara data lima tahun terakhir, PPATK telah mengungkap terjadi 156 juta transaksi judi online pada 2017-2022. Dengan nilai perputaran uang mencapai Rp 190 triliun. Ironisnya, pelaku judi online itu masyoritas merupakan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang melakuan judi dengan taruhan kecil. Di bawah Rp 100 ribu.(*)

 

Presiden Resmikan Whoosh, Digratiskan Selama Dua Pekan

0
Presiden Joko Widodo menjajal Whoosh dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang.

KORANUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang diberi nama Whoosh, Senin, 2 Oktober 2023. Dalam bahasa Inggris, whoosh memang berarti cepat. Dalam bahasa Jawa, wusss juga bisa berarti cepat.

Namun, versi pemerintah, Whoosh merupakan singkatan dari Waktu Hemat, Operasi Optimal, Sistem Hebat. Nama itu dianggap merepresentasikan kereta yang bisa melaju hingga 351 km/jam tersebut. Untuk tahap awal, Whoosh dapat dinikmati gratis hingga pertengahan Oktober

Peresmian Whoosh dilakukan di Stasiun Halim, Jakarta. Jokowi tampak didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan beberapa menteri. ’’Kereta cepat Jakarta–Bandung ini menandai modernisasi transportasi massal kita yang efisien, ramah lingkungan, dan terintegrasi dengan moda transportasi lain maupun TOD (transit–oriented development, Red),’’ kata Jokowi.

Dia berharap jajarannya tidak takut untuk belajar dan mencoba hal baru dalam mengembangkan proyek transportasi massal di tanah air. Meski dalam prosesnya timbul hal yang tak terduga, kesulitan, hingga ketidaksempurnaan. ’’Pengalaman itu mahal, namun sangat berharga. Dan kita tidak perlu takut, karena jika kita konsisten, kesalahan itu akan makin sedikit. Biaya kesalahan juga semakin menurun dan pada akhirnya biaya produksi, biaya proyek, lama-kelamaan juga makin rendah,’’ paparnya.

Setelah peresmian, rombongan Jokowi melanjutkan perjalanan dengan KCJB menuju ke Stasiun Padalarang. Setiba di Padalarang, Jokowi menyebut bahwa ini kali ketiga dirinya mencoba Whoosh. Rasanya tetap nyaman. Durasi waktu yang ditempuh juga konsisten, yakni 29 menit. ’’Untuk tarif, nanti segera diputuskan. Kurang lebih Rp 250–350 (ribu),’’ ungkapnya.

Dia menegaskan, hingga pertengahan bulan ini, masyarakat bisa menikmati perjalanan dari Stasiun KCJB Halim ke Stasiun Padalarang secara gratis. ’’Yang penting rakyat dilayani dengan baik, rakyat dilayani dengan cepat. Karena fungsi transportasi massal itu di situ, bukan untung dan rugi,’’ ucapnya. Dia pun mencontohkan MRT yang masih disubsidi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan total subsidi Rp 800 miliar.

Jokowi melanjutkan, rencana memperpanjang rute kereta cepat hingga Surabaya sudah memasuki masa studi. Dalam dua minggu, proses itu diperkirakan selesai. ’’Lalu, dilanjutkan dengan studi kita sendiri. Setelah kalkulasi selesai, baru diputuskan,’’ ucapnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi di sela-sela peresmian menyebutkan, kereta cepat yang masih dibangun oleh Tiongkok itu akan menjadi pembelajaran bagi Indonesia. ’’Ini teknologi terakhir yang digunakan di Tiongkok,’’ katanya.

Dengan showcase itu, diharapkan ahli perkeretaapian di Indonesia bisa belajar dan mengembangkan diri. Tiongkok juga berjanji akan membuka diri dan mentransfer teknologinya.

Kementerian Perhubungan selaku regulator turut mengikuti perkembangan teknologi perkeretaapian. Terutama untuk menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang Whoosh. ’’Kami secara sistematis melakukan pengamatan, penelitian, dan klarifikasi terkait sarana-prasarana dan sistem,’’ ucapnya. (*) 

Sepekan Berlangsung, Expo Pesta Erau Bantu Tingkatkan Pendapatan UMKM

0
Bupati Kukar, Edi Damansyah saat menutup Expo Pesta Erau Adat Pelas Benua 2023 di halaman parkir Stadion Rondong Demang Tenggarong. (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Setelah sepekan lebih berlangsung, Expo Pesta Erau Adat Pelas Benua 2023 secara resmi ditutup Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah, Minggu (1/10/2023) malam. Penutupan dimeriahkan penampilan grup musik El Corona Gambus. Ribuan penonton pun memadati lokasi acara yang terpusat di halaman parkir Stadion Rondong Demang, Tenggarong, Kukar.

Ekspo ini diikuti puluhan pelaku UMKM lokal, puluhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan perbankan. “Atas nama pemerintah kabupaten menyampaikan terima kasih, ekspo ini tidak dibiayai oleh pemerintah, tapi murni dilakukan oleh event organizer,” ujar Edi Damansyah.

Ia mengatakan, ekspo ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk memberikan ruang dan keberadaan ekonomi kreatif di Kukar. Terbukti, banyak pelaku UMKM yang kebanjiran order selama ekspo. Ini sesuai dengan harapan pemkab untuk selalu menyiapkan event-event yang memberikan dampak langsung kepada industri ekonomi kreatif.

Tidak hanya memberikan ruang kepada sektor ekonomi kreatif, dalam sepekan ekspo ini pun menghadirkan penampilan kesenian dan kebudayaan dari 20 kecamatan di Kukar. Masing-masing kontingen, mendelegasikan perwakilannya untuk tampil di hadapan pengunjung. Hal ini sejalan dengan upaya Pemkab untuk meningkatkan dan memperkenalkan lebih luas kesenian di Kukar.

“Ini tidak terlepas dari saran masukan usulan para penggiat seni dan komunitas untuk mengemasnya menjadi baru, memang kita ingin budaya Kukar mendunia,” tutupnya. (ADV/KN)

MA Putuskan Mantan Koruptor Harus Tunggu Lima Tahun Baru Bisa Nyaleg

0

KORANUSANTARA – Upaya gerakan masyarakat sipil mengoreksi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) tentang pencalonan legislatif, membuahkan hasil. Setelah gugatan perhitungan kuota perempuan dikabulkan, terbaru Mahkamah Agung (MA) juga mengabulkan gugatan tentang ketentuan masa jeda bagi mantan terpidana korupsi yang maju menjadi calon legislatif (caleg).

Sebelummya, pada Pasal 11 Ayat (6) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Pasal 18 Ayat (2) PKPU Nomor 11 Tahun 2023, memberikan pengecualian masa tunggu lima tahun bagi bacaleg yang mendapat pencabutan hak politik. Ringkasnya, jika ada terpidana mendapat hukuman pencabutan hak politik dua tahun, maka masa tunggunya cukup dua tahun saja.

Nah, norma itu diperkarakan oleh gerakan masyarakat sipil ke MA. Mereka adalah mantan komisioner KPK Abraham Samad dan Saut Situmorang, bersama Indonesian Corruption Watch (ICW) serta Perkumpulan Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Mereka menilai norma tersebut tidak sesuai putusan MK, yang memerintahkan masa tunggu lima tahun.

Melalui Putusan Nomor 28 P/HUM/2023, MA telah mengabulkan gugatan tersebut. Kendati demikian, Komisioner KPU RI Idham Holik mengungkapkan, pihaknya belum bisa menentukan langkah. “KPU belum menerima salinan putusan tersebut,” ujarnya.

Idham menepis anggapan KPU tidak patuh pada putusan MK dalam menyusun kedua PKPU tersebut. Dalam pandangan KPU, aturan itu sudah sesuai dengan pertimbangan hukum MK. “Khususnya pada halaman 29 dalam putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022,” imbuhnya.

Dia justru menyoroti ketentuan formil gugatan tersebut. Sesuai Pasal 76 Ayat 3 Undang-Undang (UU) Pemilu, gugatan terhadap PKPU dapat diajukan maksimal 30 hari sejak diundangkan. Dalam perkara ini, gugatan diterima pada 13 Juni 2023 atau telah melebihi batas tersebut. “Kami tegaskan bawa Peraturan KPU 10 Tahun 2023 dan Peraturan KPU 11 Tahun 2023 ditetapkan pada 17 April 2023 dan diundangkan pada 18 April 2023,” jelasnya.

Sementara itu, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta KPU patuh dengan putusan MA. Yakni, dengan segera merevisi dan menghapus syarat pidana tambahan bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. “Juga, harus segera dibarengi dengan upaya untuk mencoret calon anggota legislatif yang masih belum memenuhi syarat masa jeda lima tahun,” ungkapnya. Tak hanya itu, pihaknya juga berharap jajaran komisioner KPU meminta maaf kepada masyarakat.

Dalam pertimbangannya, lanjut Kurnia, MA menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan calon-calon berintegritas. Adapun aturan PKPU itu menunjukkan kurangnya komitmen terhadap pemberantasan korupsi. “Dari aspek sosiologis, majelis hakim berpandangan bahwa aturan internal KPU tersebut tidak mencerminkan sifat korupsi sebagai kejahatan luar biasa,” imbuhnya.

Dari sisi substansi, PKPU tersebut dinyatakan tidak sejalan dengan amanah MK yang memerintahkan masa jeda lima tahun. “Karena itu, menjadi hal wajar dan tepat jika kemudian MA membatalkan PKPU,” jelasnya.

Dihubungi secara terpisah, Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan keputusan uji tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Selama ini, KPK pun sudah kerap mengenakan tuntutan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik itu bagi terdakwa. Tujuannya, membatasi mereka untuk berpatisipasi dalam proses politik. “Seperti hak memilih atau dipilih, sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan,” katanya. (*)

Bupati Edi Damansyah Ikuti Prosesi Perobohan Tiang Ayu Tandai Berakhirnya Erau

0
Bupati Kukar, Edi Damansyah, setelah mengikuti prosesi merobohkan Tiang Ayu. (Istimewa)

TENGGARONG – Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura melakukan prosesi perobohan Tiang Ayu, sebagai penanda seluruh rangkaian kegiatan Erau Adat Pelas Benua tahun 2023 telah berakhir. Prosesi ini juga dihadiri oleh Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah. Senin (2/10/2023) pagi.

Gelaran Pesta Erau Adat Pelas Benua 2023 dilangsungkan dalam dua kegiatan. Yaitu kegiatan adat yang digelar oleh Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura dan juga gelaran festival pesta rakyat yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar.

Edi menjelaskan, rangkaian kegiatan Pesta Erau Adat Pelas Benua yang digelar oleh kesultanan adalah rangkaian kegiatan yang bersifat sakral. Sedangkan yang diselenggarakan pemkab merupakan upaya dalam menyemarakkan digelarnya Erau Adat Pelas Benua. Terdiri dari berbagai kegiatan mulai dari pergelaran seni, ada olahraga tradisional, expo, hingga hiburan rakyat.

Menurutnya, banyak berkah yang didapatkan masyarakat Kukar selama kegiatan Erau berlangsung selama sepekan. Dimana para pelaku UMKM dihampir seluruh penjuru Tenggarong terdampak secara langsung. Dengan banyaknya pengunjung yang datang untuk menyaksikan Erau.

“Alhamdulillah satu pekan pelaksanaan Erau Adat Pelas Benua tahun 2023 berjalan dengan baik, pagi hari ini kegiatan akhirnya. Kita menghadiri undangan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, perebahan Tiang Ayu menandakan Erau telah selesai,’’ ungkap Edi.

Dalam kesempatan ini, Edi menegaskan komitmen Pemkab Kukar, untuk selalu mendukung dan melestarikan tradisi adat budaya Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Juga termasuk memberikan ruang bagi para pelaku seni dan budaya di Kukar.

’’Mudah-mudahan Erau Adat Pelas Benua ini bisa dikenal oleh banyak orang dan terus terlestarikan. Karena ini juga kan membawa dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat kita,’’ pungkasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Ikuti Workshop dan Bimtek Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota

0
Pimpinan dan anggota DPRD Berau mengikuti workshop dan bimbingan teknis di Balikpapan.



TANJUNG REDEB
– Anggota DPRD Berau mengikuti workshop dan bimbingan teknis (bimtek) di Balikpapan, 29 September-1 Oktober 2023. Kegiatan ini digelar dalam rangka peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD Berau dalam pelaksanaan fungsi anggaran serta etika komunikasi politik.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Berau Madri Pani mengatakan, anggota DPRD sebagai wakil rakyat yang dipilih secara langsung berdasarkan atas asas demokrasi yang dilaksanakan secara jujur dan adil, harus paham proses pembahasan anggaran. Mulai dari tingkat penyusunan, pembahasan, sampai pertanggungjawabannya.

“Kita memiliki fungsi mulai dari pembentukan peraturan daerah (perda), penganggaran, dan pengawasan. Sehubungan dengan fungsi tersebut, DPRD mempunyai hak dan kewajiban, serta tugas dan wewenang, baik secara individual maupun institusional,” ungkap Madri.

Lanjutnya, peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah serta mendorong dikeluarkannya kebijakan publik yang partisipatif dalam mengangkat dan menyejahterakan masyarakat.

“Mengingat peran dan fungsi yang sangat strategis tersebut, maka setiap anggota DPRD dituntut untuk memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai dalam rangka turut serta untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Madri menyebut, pelaksanaan kegiatan workshop dan bimtek sangat penting dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pemahaman, kemampuan, kapasitas, dan kapabilitas yang harus dimiliki setiap anggota DPRD Berau.

“Ini juga upaya kita dalam rangka untuk memahami setiap aturan yang terus mengalami perubahan dan dinamika,” katanya.

Dengan memahami aturan secara baik dan benar, dirinya percaya anggota dewan bisa mengemban tugas dengan baik serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Saya mengajak kepada seluruh anggota DPRD Berau agar dapat mengikuti kegiatan workshop dan bimtek ini dengan penuh perhatian agar mampu menumbuhkembangkan pola pikir, pola sikap, dan perilaku sebagai wakil masyarakat dalam mengelola sistem penganggaran yang akuntabel, partisipatif, dan transparansi. Khusus untuk persiapan menghadapi pemilu dan pilkada pada 2024,” tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, Madri mewakili seluruh anggota DPRD Berau mengucapkan terima kasih yang kepada pengurus Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) beserta seluruh jajarannya, para narasumber dan pemateri dari Kementerian Dalam Negeri atas seluruh upaya dan kerja keras yang telah dilaksanakan, sehingga workshop dan bimtek dapat terlaksana dengan baik.

“Harapan kami semoga dengan dilaksanakannya kegiatan ini dapat dijadikan sebagai pembelajaran, menambah ilmu pengetahuan, dan sebagai penyeimbang dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan dan pembangunan bagi kami, seluruh anggota DPRD Berau untuk dapat bekerja, berbuat, berjuang, dan menuntaskan aspirasi masyarakat yang ada di Bumi Batiwakkal,” pungkasnya. (KN/ADV)

Rendi Solihin Tegaskan Komitmen Pemkab Kukar di Sektor Pertanian

0
Wabup Kukar Rendi Solihin bersilaturahmi sekaligus menyerahkan bantuan alat pertanian bagi petani Desa Panca Jaya, Kecamatan Muara Kaman.

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Rendi Solihin melakukan kunjungan ke Kecamatan Muara Kaman. Agendanya kali ini bersilaturahmi sekaligus menyalurkan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar kepada petani Desa Panca Jaya.

Dijelaskan Rendi, Pemkab Kukar pada tahun ini menyiapkan anggaran sejumlah Rp 800 miliar hingga Rp 1 triliun untuk bidang pertanian.

“Ini karena ada beberapa kecamatan yang telah ditetapkan sebagai lokus (lokasi khusus) pertanian. Jadi, anggaran pertanian tidak seperti biasa lagi. Jika sebelumnya, setahun berkisar Rp 300 miliar – Rp 400 miliar, kini naik dua kali lipat,” jelas Rendi.

Anggaran tersebut diperuntukkan untuk infrastruktur yang meliputi jalan usaha tani, hingga pembangunan embung. Kemudian, bantuan berbagai jenis pupuk, baik pupuk organik, hingga pupuk NPK. Terakhir terkait modernisasi alat pertanian.

Secara bertahap akan disalurkan untuk mendukung dan mempermudah aktivitas pertanian. “Selain kecamatan yang menjadi lokus pertanian, tiga hal pokok itu menjadi perhatian kami untuk mendukung aktivitas pertanian masyarakat,” ungkap Rendi.

“Seperti alat pertanian, di kecamatan lain banyak petani-petani yang sepuh, makanya modernisasi pertanian ini kami anggap penting untuk masyarakat,” pungkasnya.

Sunanto, salah seorang petani mengaku, bantuan yang diberikan Pemkab Kukar sangat membantu untuk kebutuhan pertanian. Ia menilai, baru kali ini ada bantuan yang diterima petani tapi tidak melalui prosedur yang bertele-tele. “Biasanya banyak prosedur yang harus kami lakukan. Tapi, ini tidak banyak prosedur, dan bisa langsung digunakan petani,” jelasnya.

Bantuan yang diberikan akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh petani untuk ikut serta menyukseskan program pemerintah menjadikan Kukar sebagai lumbung pangan di Kaltim. Juga menjadi daerah penopang Ibu Kota Nusantara (IKN). “Tentu kita semakin bersemangat, terima kasih kami sampaikan kepada Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati atas perhatiannya kepada petani,” ucap Sunanto.(KN/ADV)