Beranda blog Halaman 1170

Pengembangan Kawasan Pertanian, Jadikan Desa Tanjung Batu Sebagai Desa Mandiri

0
Kantor Desa Tanjung Batu. (Istimewa)

TENGGARONG– Desa Tanjung Batu yang berada di wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang, menjadi salah satu dari 24 desa mandiri di Kutai Kartanegara (Kukar). Pencapaian ini berhasil diraih setelah Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Batu menghadapi sejumlah tantangan dalam pembangunan infrastruktur dan pengembangan desa.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemdes Tanjung Batu lakukan, ialah pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di desa. Mulai dari pelatihan kewirausahaan dan pengembangan ketahanan pangan.

Kepala Desa Tanjung Batu, Husniansyah, mengaku bahwa pihaknya juga sangat terbantu oleh program Kukar Idaman. Untuk membantu mengatasi persoalan dalam pengembangan desa. “Selain itu, infrastruktur desa, seperti konektivitas jalan, juga telah ditingkatkan,” ungkapnya, Sabtu (14/10/2023).

Husniansyah menegaskan pentingnya perhatian dari pemerintah daerah dalam pengembangan infrastruktur. Terutama dalam meningkatkan aksesibilitas jalan yang dapat mendukung potensi wisata di Desa Tanjung Batu.

Apalagi, Desa Tanjung Batu juga telah ditetapkan sebagai lokus pengembangan kawasan cadangan pangan strategis nasional. Pengembangan kawasan cadangan pangan strategis nasional di Desa Tanjung Batu tersebut dikelola langsung oleh masyarakat.

Dengan berkolaborasi bersama TNI melalui Kodim 0906/Kukar, Pemkab Kukar, Pemdes Tanjung Batu, serta dukungan dari pelaku dunia usaha di Tenggarong Seberang. Untuk memaksimalkan potensi pertanian di desa tersebut, setidaknya ada 460 hektare yang menjadi kawasan pengembangan cadangan pangan nasional.

Ratusan hektare lahan tersebut tak hanya menjadi persawahan padi. Ada pula tanaman hortikultura seperti jahe, cabai dan juga budidaya perikanan di kawasan tersebut. (Adv/KN)

Peri Kombong Dorong Seminar Pelatihan untuk Tenaga Kesehatan Berau

0
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong

TANJUNG REDEB – Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesehatan dinilai penting Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus lebih maksimal dalam menggelar pelatihan bagi tenaga kesehatan. “Tenaga kesehatan saat ini masih kurang, maka perlu gebrakan. Pelatihan harus dimaksimalkan, agar SDM di bidang kesehatan meningkat,” katanya.

Dirinya menyebut, keilmuan kesehatan setiap tahunnya ada perubahan atau penemuan terbaru. Dengan menggiatkan seminar atau pelatihan, tentu memberikan pembaharuan wawasan dan meningkatkan SDM yang ada.

Selain itu, akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat juga mendorong Kabupaten Berau lebih maju lagi. “Dilihat dari kondisi saat ini, masih terdapat kekurangan. Belum lagi, SDM kurang mumpuni. Maka, peningkatan kualitas SDM sangat perlu dilakukan,” jelasnya.

Usulan seminar pelatihan, didorong Peri bukan tanpa alasan, sebab berdasarkan dari banyaknya fasilitas kesehatan di Bumi Batiwakkal, belum mampu memberikan pelayanan maksimal. Sehingga, para pasien terpaksa harus dirujuk.

“Ini sedikit dikit rujuk, artinya Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) masih banyak SDM yang belum mumpuni,” bebernya.

Politikus Gerindra ini berharap, pemerintah daerah dapat memberikan perhatian lebih akan kurangnya SDM di Kabupaten Berau.

Terlebih, kesehatan merupakan faktor utama penggerak kemajuan suatu daerah. “Suatu daerah akan maju jika SDM-nya bagus. Kalau hanya mengandalkan sumber alam, pastinya akan habis nantinya. Maka, perlu sektor lain untuk menunjang Kabupaten Berau,” tandasnya. (ADV/KN)

Komisi I DPRD Berau Dorong BUMD Sumbang Lebih Banyak untuk PAD

0
Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

TANJUNG REDEB – Guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diminta legislatif untuk berkontribusi. Sekretaris Komisi I DPRD Berau, Ratna Kalalembang menuturkan, PAD dari BUMD belum menyentuh angka 10 persen dari jumlah APBD.

“Jadi hal itu perlu ditingkatkan, kontribusi BUMD untuk menyumbang PAD masih rendah,” katanya.

Diketahui, Berau memiliki tiga BUMD, yakni PT Indo Pusaka Berau (IPB), Perumda Batiwakkal, dan juga PT Hutan Sanggam. “Ketiga perusahaan tersebut belum diketahui secara jelas berapa sumbangannya terhadap PAD,” jelasnya.

Untuk itu, Politisi Partai Golkar tersebut mendorong perusahaan yang dinaungi BUMD untuk turut kontribusi dan berperan aktif dalam peningkatan PAD Kabupaten Berau.

“Jadi saya dorong kepada BUMD untuk saling kontribusi demi kemajuan pembangunan Daerah kita,” bebernya.

Di sisi lain, Ratna juga meminta untuk OPD bisa berinovasi dalam mengembangkan PAD. Termasuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Berau. Pasalnya pariwisata Berau digadang-gadang menjadi sumber pengganti batu bara yang selama ini masih bercokol di posisi pertama sebagai penyumbang PAD terbesar yakni 64 persen.

“Masuknya IKN ini dan Berau dianugerahi wisata yang indah. Harusnya bisa menjadi momen kebangkitan,” tuturnya.

Ia juga meminta Disbudpar agar tidak selalu merengek soal minimnya anggaran. Namun harus bisa memberi inovasi agar mendapatkan bantuan anggaran dari provinsi maupun pusat.

“Harus bisa inovasi. Jangan selalu bersandar pada minim anggaran,” ucapnya.

Inovasi dalam pembangunan pariwisata perlu gencar dilakukan. Begitu juga untuk sosialisasi. Event yang masuk dalam kalender pariwisata perlu dibenahi. Dan ditambah inovasinya. Agar masyarakat bisa juga menikmati.

“Banyak yang harus dibenahi. Saya harap OPD lainnya juga turut memberikan kontribusi untuk PAD,” pungkasnya. (ADV/KN)

Pemdes Batuah Studi Tiru ke Desa Cibiru Wetan di Bandung

0
Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid.

TENGGARONG–Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prioritas untuk ditingkatkan kapasitasnya oleh Pemerintah Desa Batuah, Kecamatan Loa Janan, Kutai Kartanegara (Kukar). Bahkan, baru-baru ini telah dilakukan orientasi lapangan secara langsung ke Desa Cibiru Wetan, Bandung.

Selain memiliki karakteristik yang sama, Desa Cibiru Wetan berhasil menjadi nomor satu di tingkat nasional sebagai nominator desa antikorupsi. Sehingga, desa tersebut menjadi rujukan untuk studi tiru dan ilmunya dapat diterapkan oleh perangkat Desa Batuah.

“Kalau ada program yang bagus dan sesuai karakteristik di Desa Batuah, tentu bisa kita tiru. Sehingga, program yang kita laksanakan bisa lebih baik,” kata Kepala Desa Batuah Abdul Rasyid.

Tak hanya melakukan orientasi lapangan di Desa Cibiru Wetan, hal konkret pun turut dikerjakan oleh pihaknya. Salah satunya, melakukan rapat khusus untuk meninjau kembali hasil dari kunjungan tersebut. Termasuk melihat apa saja yang bisa diterapkan di Desa Batuah.

Keberangkatan rombongan yang terdiri dari perwakilan Kecamatan Loa Janan, ketua TP PKK Desa Batuah, ketua BPD Desa Batuah, anggota DPRD Kukar dan perangkat desa lainnya diharapkan mampu memberikan warna baru untuk kemajuan Desa Batuah. “Kalau kita tidak bisa lebih baik dari Desa Cibiru Wetan, minimal kita bisa mengikuti jejaknya,” tutupnya. (KN/ADV)

SYL Ditetapkan Tersangka, KPK: Uangnya untuk Bayar Cicilan sampai Perawatan Wajah

0
Syahrul Yasin Limpo disangka dalam kasus pemerasan dan gratifikasi serta tindak pidana pencucian uang.

KORANUSANTARA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) sebagai tersangka. Dia disangka dalam upaya pemerasan dan gratifikasi selama menjabat Menteri Pertanian. Status yang sama juga dilekatkan kepada Muhammad Hatta (HM) yang menjabat Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan.

SYL yang dijemput paksa pada Kamis malam, 12 Oktober 2023 juga disangka melakukan tindak pidana pencucian uang.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, dalam kasus dugaan korupsi, SYL memerintahkan KS (Sekjen Kementan Kasdi Subagyono yang juga menjadi tersangka dan telah ditahan) serta MH untuk melakukan pungutan dan setoran kepada ASN di lingkungan Kementan selama 2020–2023.

Pungutan itu dilakukan setiap bulan. Dan, ada paksaan dari SYL kepada ASN tersebut. “Di antaranya dimutasi ke unit kerja lain hingga difungsionalkan status jabatannya,’’ paparnya.

Sementara untuk uang hasil dugaan korupsi itu, KPK menemukan, SYL, KS, MH, serta sejumlah pejabat di lingkungan Kementan menggunakannya untuk umrah dengan nominal miliaran rupiah. “Khusus SYL juga ditemukan aliran uang untuk kepentingan Partai Nasdem hingga miliaran rupiah,” paparnya.

Uang tersebut juga diduga digunakan untuk kepentingan pribadi seperti cicilan kartu kredit, cicilan mobil Alphard, perbaikan rumah, tiket pesawat, hingga perawatan wajah bagi keluarga. Nilainya mencapai miliaran rupiah.

Dalam kasus itu, SYL, MH, dan KS dijerat Pasal 12 Huruf e dan 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Khusus SYL juga dikenai tambahan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Setelah diumumkan penahanannya ke publik oleh KPK, SYL meminta agar dirinya tidak dihakimi lebih dahulu. “Saya memiliki hak untuk membuktikan apa yang ada dan saya miliki,’’ paparnya.(*)

Semua Mata Tertuju ke Mandalika, Tiket Nyaris Sold Out

0
Francesco Bagnaia dan pebalap MotoGP lainnya menjalani sesi latihan bebas di Sirkuit Internasional Mandalika, Jumat, 14 Oktober 2023.

KORANUSANTARA – Sirkuit Internasional Mandalika kembali menjadi perhatian dunia. Khususnya bagi pecinta balap motor. Akhir pekan ini, lintasan balap yang berlokasi di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat itu menggelar seri-15 balapan paling bergengsi di dunia: Moto3, Moto2, dan kelas para raja, MotoGP.

Persaingan gelar juara dunia MotoGP musim ini mulai mengerucut. Perebutan pemuncak klasemen terus memanas.

Rider Pramac Ducati Jorge Martin yang kini berada di peringkat kedua klasemen pebalap baru saja memperpendek gap poin atas Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo di posisi puncak. Dobel kemenangan Martin di sprint race dan balapan utama GP Jepang dua pekan lalu  membuatnya kini tinggal terpaut tiga poin dari Bagnaia. Pecco, sapaan akrab Bagnaia, masih berada di puncak dengan 319 poin. Martin menempel ketat dengan 316 angka.

”Persaingan semakin sengit. Duelku (dengan Martin) bakal semakin intens di sini. Tapi, aku datang ke balapan ini dengan mental yang sama, mencoba untuk menang, mencoba untuk menjaga momentum,” ucap Bagnaia dalam konferensi pers Jumat, 13 Oktober 2023.

Bagnaia memang sedang berada dalam tekanan berat. Momentum bisa dibilang tengah berpihak kepada Martin. Dalam empat balapan terakhir atau sejak GP Austria, 20 Agustus 2023, Martin selalu menyelesaikan balapan lebih baik dari Pecco. Jika itu berlanjut, mahkota pimpinan klasemen MotoGP berpotensi pindah tangan ke Martin setelah balapan di Mandalika ini.

Marco Bezzecchi yang kini menduduki peringkat ketiga klasemen pebalap juga tak mau kehilangan momentum dari balapan Mandalika. Minggu lalu dia menjalani operasi tulang selangka akibat terjatuh saat latihan.

Namun, anak didik Valentino Rossi di VR46 Racing Ducati itu memutuskan tetap balapan agar jarak 54 poin miliknya dengan Bagnaia tidak semakin lebar. Apalagi, setelah race di Indonesia, MotoGP tinggal menyisakan lima balapan musim ini. ”Setelah operasi, aku langsung fokus mempersiapkan kondisi menuju Indonesia. Fisioterapi intensif dan terus konsultasi dengan tim dokter,” jelas Bezzecchi seperti dikutip Crash.

Di luar pertarungan tiga pembalap teratas, pada GP Mandalika tahun ini, ikon utama tim pabrikan Repsol Honda Marc Marquez menjalani balapan pertama setelah pekan lalu diumumkan bakal pisah dengan pabrikan asal Jepang tersebut musim depan. Pada Kamis, 12 Oktober 2023, tim Gresini Racing Ducati juga telah mengonfirmasi juara dunia MotoGP enam kali itu merapat ke tim mereka musim depan.

Sementara itu, Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association (MGPA) Priandhi Satria selaku pengelola Sirkuit Mandalika menyebutkan, diperkirakan jumlah penonton yang datang langsung ke sirkuit semakin bertambah saat sesi kualifikasi dihelat. Puncaknya akan terjadi pada hari balapan Minggu, 15 Oktober 2023. “Penjualan tiket saat ini sudah mencapai 90 persen dari 61.000 yang kami jual,” ucap Priandhi. ”Semoga bisa mencapai 100 persen. Karena pembelian di hari-hari terakhir terus bertambah dan baru ditutup besok (Sabtu, Red),” imbuhnya.(*)

Pemkab Pastikan Tidak Ada Desa Tertinggal di Kukar

0
Bupati Edi Damansyah dan Wakil Bupati Rendi Solihin sukses dongkrak indeks desa membangun (IDM) di Kutai Kartanegara.

TENGGARONG -Perjuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dalam meningkatkan indeks desa membangun (IDM) terus digencarkan. Peningkatan sektor ekonomi, sosial, pendidikan, dan kesehatan di 193 desa masih menjadi perhatian pemerintah. Sehingga membuat Kukar menyandang status nol Desa Sangat Tertinggal sepanjang 2023.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar Arianto. Dia mengatakan, peningkatan IDM ini memang menjadi perhatian bersama di Pemkab Kukar. Sejak 2021, Kukar memiliki tujuh desa dengan kategori sangat tertinggal. Diikuti dengan 98 desa berkembang, 64 desa maju, dan 24 desa mandiri.

“Di tahun 2023 ini, desa berkembang berkurang menjadi 48. Sedangkan desa berkembang meningkat menjadi 69 desa dan desa mandiri menjadi sebanyak 76 desa. Namun yang jelas mulai tahun 2022 kita sudah tidak ada lagi desa tertinggal,” jelas Arianto, Jumat (13/10).

Meski sudah menyandang status nol desa sangat tertinggal, DPMD Kukar tak berhenti meningkatkan IDM. Untuk itu, Arianto pastikan selanjutnya pemerintah akan terus desa berkembang menjadi maju dan mandiri. Di antaranya pemenuhan sektor ekonomi, yang bekerja sama dengan Bankaltimtara. Untuk memenuhi fasilitas sarana dan prasarana perbankan di setiap desa.

Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar juga dilakukan terkait sektor pendidikan. Kemudian dengan Dinas Kesehatan (Diskes) untuk menyediakan fasilitas posyandu dan puskesmas pembantu (pusban) di setiap desa, serta menambah bidan dan tenaga kesehatan (nakes).

“Bupati dan Wakil Bupati memang merekomendasikan hasil survei IDM menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Khususnya tentang indeks ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan agar terus dikawal. Apalagi status IDM kita saat ini sudah maju di angka 0,776. Target kita maju di 2024 dengan angka 0,788. Angka yang sudah mendekati mandiri, yakni 0,8,” tutup Arianto. (KN/ADV)

Tarif Pajak Tinggi untuk Sepeda, Kosmetik hingga Jam Tangan Impor

0
Berdasarkan PMK 96/2023, sepeda impor mengalami kenaikan pungutan pajak sebesar 25-40 persen.

KORANUSANTARA– Pemerintah mempercepat implementasi aturan pengetatan barang impor. Dari awalnya 17 November menjadi 17 Oktober. Hal itu tertuang dalam revisi Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) 96/2023 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Fadjar Donny menuturkan, percepatan itu disebabkan adanya arahan Presiden Joko Widodo atas urgensi penerapan aturan tersebut. Tujuannya adalah mengurangi impor barang konsumsi dan melindungi UMKM dalam negeri.

Fadjar menjelaskan, ada beberapa poin penting dalam aturan itu. Pertama, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PPMSE) atau e-commerce wajib menjalin kemitraan dengan DJBC. Bentuknya adalah penyetoran data barang kiriman impor. ’’Beberapa PPMSE sudah melakukan kemitraan. Seperti Lazada, sementara Shopee dalam proses,’’ ujarnya pada media briefing di Kemenkeu.

Penyetoran data diwajibkan bagi PPMSE yang melakukan transaksi impor lebih dari 1.000 kiriman dalam periode satu tahun kalender. Nanti secara periodik, sistem komputer pelayanan (SKP) dan/atau pejabat Bea Cukai melakukan penelitian terhadap jumlah transaksi PPMSE yang belum melakukan kemitraan.

Kemenkeu juga menetapkan PPMSE sebagai importir. Dengan begitu, ada konsekuensi yang harus dilakukan. Pertama, pengenaan sanksi administrasi berupa denda jika melakukan pemberitahuan yang salah mengenai nilai atau jumlah pabean.

Kedua, jenis barang kiriman yang terkena tarif most favoured nation (MFN) bertambah empat komoditas. Dengan demikian, totalnya menjadi delapan jenis. Sementara itu, empat komoditas itu adalah sepeda, jam tangan, kosmetik, serta besi dan baja yang dikenakan tarif minimal 10 persen.

“Kenapa perlu ditambahkan empat item ini? Karena kami melihat transaksi perdagangan melalui barang kiriman ini tinggi. Misalnya, kosmetik itu sangat tinggi. Ini berdampak kepada pertumbuhan industri dalam negeri,’’ bebernya.

Kondisi serupa juga terjadi pada komoditas sepeda dan jam tangan. “Tren masyarakat kecenderungannya bersepeda dan membeli jam tangan,’’ imbuh Fadjar.

Sementara itu, untuk besi dan baja bertujuan mengantisipasi adanya shifting importir. Yang dulunya menggunakan kargo umum menjadi memakai opsi barang kiriman. Adanya kebijakan itu diharapkan memberikan level playing field yang sama guna melindungi industri di dalam negeri.(*)

Empat Parpol Baru Tanpa Logo di Surat Suara

0

KORANUSANTARA– Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mematikan Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik (parpol). Kendati begitu, hanya 14 parpol yang logo atau lambangnya tercantum dalam surat suara pilpres.

Empat parpol lainnya tidak dicantumkan sebagai pengusung pasangan capres-cawapres karena terganjal ketentuan UU Pemilu. Empat partai itu adalah pendatang baru di Pemilu 2024. Yakni, Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Ummat, dan Partai Buruh.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari mengatakan, parpol baru sebagai peserta Pemilu 2024 belum bisa menjadi bagian dari parpol yang dapat mengusulkan pasangan capres-cawapres. Sesuai aturan, yang bisa dijadikan syarat dukungan adalah jumlah kursi DPR RI atau suara dalam Pileg 2019. ’’Kan (parpol baru) belum punya kursi atau belum punya suara karena belum pernah ikut sebagai peserta pemilu,’’ ujarnya dalam sosialisasi pendaftaran capres-cawapres di Jakarta.

Konsekuensinya, logo keempat partai tidak dimasukkan ke list pendukung pasangan capres-cawapres di surat suara. Meskipun secara politik mereka bisa menentukan dukungannya. Dalam surat suara Pilpres 2024, ada sejumlah informasi yang dicantumkan. Yakni, nomor urut, foto dan nama capres-cawapres, serta tanda gambar atau logo parpol yang mengusulkan.

Dalam sosialisasi tersebut, KPU juga memaparkan kewajiban parpol memberi dukungan pada pilpres. Komisioner KPU RI Idham Holik menerangkan, sesuai Pasal 235 ayat 5 UU Pemilu, parpol yang memenuhi syarat harus mengajukan pasangan calon. ’’Tidak mengajukan bakal pasangan calon, parpol bersangkutan akan dikenai sanksi tidak bisa ikut pemilu berikutnya,’’ ucapnya.

Ketentuan itu berlaku untuk 14 parpol yang sudah memiliki suara pada Pemilu 2019. Adapun empat partai baru belum dikenai kewajiban tersebut. Sebab, parpol yang bersangkutan belum memenuhi syarat untuk mendukung pasangan calon.

Sejauh ini, sembilan parpol peraih kursi di DPR terbagi dalam tiga poros. Pertama, Koalisi Perubahan (NasDem, PKB, dan PKS) yang mengusung bacapres-bacawapres Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Kedua, koalisi PDIP dan PPP yang mengusung bacapres Ganjar Pranowo. Ketiga, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang beranggota Partai Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat mengajukan Prabowo Subianto.

Sementara itu, sejumlah parpol yang tidak meraih kursi di DPR tapi menjadi peserta Pemilu 2019 juga sudah mengarahkan bandul dukungan. Yakni, Perindo dan Hanura mendukung Ganjar serta PBB, Partai Berkarya, dan Partai Garuda mendukung Prabowo. Sementara itu, hingga kemarin siang, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) belum menentukan dukungan.

Sesuai tahapan, KPU RI akan membuka jadwal pendaftaran pasangan bacapres-bacawapres pada 19–25 Oktober. Jika tidak ada perubahan, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) akan mendaftar di hari pertama. (*)

Dispora Kukar Gelar Lomba Gerak Jalan Dengan Total Hadiah Rp168 Juta

0
Poster lomba gerak jalan Dispora Kukar. (Istimewa)

TENGGARONG– Peringati Hari Olahraga Nasional (Haornas) dan Hari Sumpah Pemuda ke-95, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kutai Kartanegara (Kukar) akan menggelar Lomba Gerak Jalan tingkat SD, SMP, SMA dan Umum pada 25-26 Oktober 2023 mendatang.

Kepala Dispora Kukar, Aji Ali Husni, melalui panitia kegiatan, Rubiyati mengatakan, pihaknya telah menyiapkan hadiah untuk lomba gerak jalan tersebut sebesar Rp 168 juta. “Ya, Gerak Jalan ini digelar untuk memeriahkan Haornas atau Hari Olahraga Nasional dan Hari Sumpah Pemuda,” ujarnya, Kamis (12/10/2023).

Adapun kategori nomor dalam lomba gerak jalan tersebut ialah, jarak tempuh 2,5 kilometer untuk tingkat Sekolah Dasar/MI/Sederajat. Kemudian 3 kilometer tingkat Sekolah Menengah Pertama/MTS/Sederajat, 5 kilometer tingkat Sekolah Menengah Atas/SMK/MA/Sederajat, serta 5 kilometer untuk Tingkat Umum.

Dalam kesempatan ini, Ali mengajak seluruh satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan masyarakat umum di Kukar agar segera mendaftarkan regunya mengikuti kegiatan gerak jalan. Pendaftaran lomba gerak jalan tersebut sudah dibuka hingga 22 Oktober 2023. Masyarakat bisa mengakses pendaftaran melalui link https://forms.gle/Cihg3pPjP1rgV6457.

Adapun, ketentuan lebih lanjut dan teknis akan dibahas pada saat manager meeting dan teknikal meeting, pada 23 Oktober 2023 pukul 10.00 WITA. Yang berlokasi di Kantor Dispora Kutai Kartanegara. “Untuk info lebih lanjut mengenai lomba ini dan pedaftaran dapat menghubungi panitia (Rubiyati) di nomor 0852-5002-0464,” tutupnya. (Adv/KN)