TENGGARONG – Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara (DPU Kukar) diburu waktu. Jelang pergantian tahun, pihaknya diharapkan segera merampungkan pekerjaan yang menjadi prioritas. Salah satunya infrastruktur jalan untuk menyambungkan jalan kecamatan, jalan usaha tani, dan sektor pariwisata.

Hal tersebut ditegaskan Kepala DPU Kukar, Wiyono. Infrastruktur jalan tersebut menjadi program prioritas yang harus dikerjakan. Bahkan menjadi poin penting yang disampaikan Bupati Edi Damansyah  saat melantiknya menjadi kepala DPU Kukar definitif belum lama ini.

Khusus untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kukar 2021-2026, sebanyak 5 kecamatan ditunjuk sebagai kawasan pengembangan pertanian. Yakni Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, dan Loa Kulu.

Sehingga ini dianggap penting karena dapat mempercepat perputaran ekonomi di Kukar. Tidak hanya memudahkan para petani, namun juga akan berdampak besar kepada destinasi pariwisata hingga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“DPU Kukar mematangkan rencana bersama Dinas Pertanian Kukar dan Dinas Pariwisata Kukar. Bila sesuai rencana, pengerjaan jalan di lima kecamatan tersebut akan selesai secara bertahap,” jelas Wiyono.

Lima jalan kecamatan yang dibangun tersebut akan dicanangkan 100 persen berstatus mantap. Khusus jalan kabupaten yang belum mantap akan menjadi mantap. “Konektivitas antar wilayah akan makin meningkat, termasuk perekonomian masyarakat,” pungkasnya. (KN/ADV)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menggelar Hari Anak Nasional di Kreatif Park, Tenggarong, Sabtu (21/10). Kegiatan tersebut dirangkai dengan penyerahan piagam dan piala penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA).

Piagam dan piala tersebut diserahkan Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kukar Didi Ramyadi kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kukar Bambang Arwanto.

Didi Ramyadi, saat membacakan sambutan Bupati Edi Damansyah menegaskan, Pemkab Kukar berkomitmen menjadikan Kukar sebagai Kabupaten Layak Anak. Sehingga kebutuhan anak terpenuhi, juga upaya melibatkan anak-anak dalam hal pembangunan di Kukar. Maka ini perlu kolaborasi seluruh pihak agar bisa terlaksana.

“Hal ini tentunya membutuhkan kerja keras dan sikap konsisten guna mencapai target besar tersebut. Selain itu, kita juga harus mampu beradaptasi pada setiap perubahan yang terjadi,” jelas Didi.

“Mari bersama -sama kita berupaya untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi anak-anak kita, di mana mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan cemerlang,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DP3A Kukar Bambang Arwanto mengatakan, anak-anak saat tengah mengalami masalah yang berhubungan dengan gencarnya intensitas ilmu teknologi yang berkembang dengan begitu pesat dan luar biasa.

“Ini ibarat dua mata pedang. Satu sisi menjadikan dia pandai dan mengerti teknologi, satu sisi menyebabkan mereka tidak fokus, ketergantungan, serta serta antisosial,” ujarnya.

Maka dari perlu ada bimbingan kepada anak-anak, utamanya berusia 17 tahun ke bawah. Dngan pendampingan yang intenstif, anak -anak bisa mendapatkan hak untuk tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Sehingga mereka bisa menjadi harapan penerus bangsa dan negara. “Sebagai bibit unggul yang menjadi harapan menjadi generasi penerus,” tutupnya. (KN/ADV)

TENGGARONG–Sekretaris Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono didampingi Kepala Inspektorat Kukar Heriansyah, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di ruang Eksekutif Kantor Bupati Kukar, Senin, 23 Oktober 2023.

Menurut Lucy Sumardi dari BPK RI,  kunjungan dan silaturahmi itu dalam rangka melakukan pemeriksaan rinci atas kepatuhan kegiatan persiapan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, dan penyelenggaraan IKN  2022 (triwulan IV) dan 2023 sampai dengan triwulan III pada Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN), serta instansi terkait lainnya di DKI dan Kalimantan Timur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15/2006.

Ada beberapa dinas instansi yang akan menjadi sasaran di Pemkab Kukar, yaitu BPKAD, Bapenda, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, BKSDM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa OPD terkait lainnya.

Menurut Lucy, mereka akan melakukan pemeriksaan di Kukar selama 40 hari kerja, yang beranggotakan 21 orang yang dibagi dalam empat tim. Ada yang bertugas selama 10, 15, 30, dan 40 hari sesuai kebutuhan.

Sementara itu, Sekda Sunggono mengucapkan selamat datang di Kukar. Pada prinsipnya, Pemkab Kukar akan mendukung BPK RI terkait fungsi pengawasan, serta menyiapkan data serta pendukung yang diperlukan. Sunggono berharap kepada instansi yang menjadi lokus kegiatan untuk mendukung dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Pemkab Kukar sebagai mitra strategis IKN Nusantara bukan daerah penyangga sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang IKN. Pemkab Kukar merasa kecewa selama ini tidak pernah dilibatkan pihak kementerian terkait atau Bappenas dalam pembangunan IKN, hanya Samarinda, Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan IKN.

Padahal, wilayah pembangunan itu masuk wilayah Kutai Kartanegara, kurang lebih 256 kilometer persegi, dan 199 km persegi wilayahnya ada di Kutai Kartanegara, sehingga ada lima kecamatan, 34 desa atau kelurahan daerah penghasil di Kukar hilang, sehingga Pemkab Kukar harus kehilangan dana penghasil sekitar Rp 1,6 triliun dana bagi hasil.

Pemkab Kukar sudah banyak membangun infrastruktur dan beberapa aset untuk penunjang pembangunan IKN. Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dari pemerintah pusat, apakah nantinya akan dikonversi atau dikompensasi.

Demikain juga dengan rekrutmen pejabat di IKN secara khusus untuk ASN Kukar, pihaknya siap mendukung. (KN/ADV)

TENGGARONG – Wakil Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rendi Solihin, pastikan program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) berlangsung kembali ditahun depan. Hal ini disampaikan Rendi, saat ia menyampaikan sambutannya pada acara Festival Seni Budaya Nusantara, di Kecamatan Muara Badak, Minggu (22/10/2023) malam.

“Insya Allah Kukar Kaya Festival akan kita laksanakan sampai akhir 2023 dan berlanjut pada tahun 2024. Kita pastikan semua gratis untuk masyarakat Kukar,” ucap Rendi lantang.

“Tahun depan kita akan kembali ke sini (Muara Badak), karena komunitasnya banyak yang keren, talenta pemuda Muara Badak juga banyak yang keren. Tahun depan kita laksanakan lebih meriah,” begitu sambungnya.

Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar telah menetapkan sekitar 81 kegiatan, kedalam Kalender Event 2023. Serentetan event tersebut akan digelar secara bergantian di 20 Kecamatan di Kukar.

Rendi mengungkapkan, digelarnya serangkaian event ini bukan hanya untuk memberikan hiburan kepada masyarakat. Tapi juga untuk melestarikan kesenian dan budaya di Kukar. Juga diharapkan mampu membawa dampak pada peningkatan perekonomian masyarakat di sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Untuk menyukseskan pelaksanaan event ini, kami melibatkan banyak pihak, termasuk Komite Ekonomi Kreatif (Kekraf), dunia usaha, pelaku UMKM, serta pelaku seni dan budaya daerah,” ujarnya.

Program Kalender Event merupakan bagian dari realisasi program dedikasi Kukar Idaman. Yaitu program Kutai Kartanegara Kaya Festival (K3F) dan Kutai Kartanegara Kreatif Idaman.

Hal ini sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kukar periode 2021-2026. Dalam kurun waktu lima tahun akan ada 100 festival dan event yang diselenggarakan.

Hadirnya festival ini juga sejalan dengan target Pemkab Kukar, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Efek domino dari festival tersebut akan dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Event ini mengundang banyak wisatawan, sehingga homestay dan hotel-hotel terisi penuh. Efek domino ini tentu memberikan manfaat bagi pelaku UMKM dan pelaku seni, baik lokal,” pungkasnya. (Adv/KN)

TENGGARONG – Penampilan band legendaris Indonesia, Jamrud, di Lapangan Kantor Camat Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), sukses pukau ribuan penonton yang padati kawasan tersebut. Berbagai tembang andalan yang dibawakan oleh Jamrud, benar-benar sukses bikin para pencinta musik rock di Kukar dan sekitarnya terus bernyanyi dan menari.

Penampilan dari band yang dibentuk di kota Cimahi, Jawa Barat tersebut, sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan Festival Seni Budaya Nusantara yang berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2023.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pun mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menilai festival itu berhasil dan membawa berkah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muara Badak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Rendi Solihin, semua stand yang disediakan selama acara Festival Seni Budaya Nusantara berlangsung laku keras. “Banyak daerah yang sudah mengikuti Kukar memberikan hiburan secara gratis tapi belum ada yang berkeliling ke kecamatan-kecamatan. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan multiplier efek,” ucap Rendi.

Wabup Rendi juga mengaku senang, dengan terselenggaranya event ini. Tentunya membawa dampak yang sangat luas pada perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya terpusat di stand-stand yang telah disediakan panitia. Tapi juga memberikan dampak pada warung-warung kelontong, di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan yang ramai disinggahi para penonton untuk sekedar mengisi bahan bakar dan berbelanja.

“Saya senang pelaku UMKM laris manis, pedagang pentol laris, tolong juga dibeli jualan es tehnya,” tandasnya. (Adv/KN)

TENGGARONG – Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Safaruddin, melakukan lawatan ke Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (23/10/2023). Kunjungan legislator yang pernah menjabat sebagai kapolda Kaltim ini, disambut dengan hangat oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Didampingi Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah. Dalam kesempatan ini, Edi Damansyah turut mengucapkan selamat datang untuk salah satu wakil Kaltim di Senayan tersebut.

“Selamat datang kepada Komisi III DPR RI, semoga kunjungan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah,” kata Edi.

Dalam kesempatan ini, Edi turut memaparkan kondisi geografis Kukar yang memiliki luas 27.263,10 km2 dan secara administratif terbagi atas 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 765.284 jiwa.

Berdasarkan kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata, Edi mengakui kondisi pembangunan pun masih belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah di Kukar.

Pertama, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran pemerintah desa (pemdes), dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD).

Alokasi dana ini diberikan dalam bentuk program Rp 50 juta per RT yang dapat dipergunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar. Seperti penyediaan energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah.

“Implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022. Kami pun bangga, banyak kabupaten kota lain belajar BKKD Rp 50 juta per RT ini ke Kukar,” terangnya.

Strategi kedua dengan menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan alokasi dana kepada kecamatan dan kelurahan. Sehingga, camat pun memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan secara berkala pada tingkat kecamatan.

“Kedua strategi ini sekarang telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, yang terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif,” terangnya.

Menurutnya, kedua strategi tersebut berdampak pada kebijakan makro. Ini terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Kukar pada tahun 2023 sebesar 0,77 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 0,74, dengan jumlah desa berstatus Mandiri 76 desa, Maju 69 desa, Berkembang 48 desa, dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

“Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini, memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah. Sekaligus sebagai kepanjangan lidah dalam menyampaikan harapan dan aspirasi warga Kutai Kartanegara,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin, mengaku bersyukur bisa menyambangi Kukar. Menurutnya, ini merupakan agenda silahturahmi wakil rakyat dengan pemerintah daerah hingga perangkat desa kelurahan dan RT.

Ia berharap, RT dan lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat prasejahtera. Hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstrem maupun stunting tepat sasaran. Ia pun meminta, agar Pemkab Kukar memperkuat pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan. Mengingat, Kukar saat ini merupakan salah satu penyuplai bahan pangan terbesar di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas,” tandasnya. (Adv/KN)