SAMARINDA – Anggota Komisi II DPRD Kaltim Sapto Setyo Pramono, mendorong peningkatan layanan di Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan ditingkatkan. Hal ini harus dilakukan di mana kehadiran Ibu Kota Negara (IKN), sarana dan prasarana transportasi harus menjadi perhatian.

Menurutnya, sebagai bandara yang dengan klasifikasinya internasional, Bandara Sepinggan harus terus mengalami pengembangan. Apalagi, bandara yang terletak di Balikpapan itu merupakan salah satu pintu masuk Kaltim, dan menjadi penghubung ke Nusantara.

“Bandara itu adalah pintu masuk Kaltim. Artinya dengan adanya IKN, meski ada bandara VIP khusus, namun penumpang domestik tetap di Sepinggan,” jelas Sapto kepada awak media.

Politisi Golkar ini menerangkan, dengan kehadiran IKN di Bumi Etam, mobilisasi masyarakat dari dan menuju Kaltim terus meningkat. Sarana dan prasarana transportasi udara di Kaltim harus terus ditingkatkan oleh pihak terkait khususnya pengelola bandara.

“Artinya bandara harus jadi yang terbaik, bagaimana mau masuk ke IKN kalau bandara kita tidak diolah dengan yang terbaik. Sangat bagus pastinya,” tutupnya.(Adv/DPRDKaltim/Kn)

SAMARINDA – Tinggal hitungan bulan lagi, perhelatan Pemilu 2024 akan berlangsung. Pemberitaan dari media konvensional, dan media sosial terus menghujani masyarakat.

Mengingat hal ini, Anggota DPRD Kaltim Marthinus mengimbau masyarakat menyaring informasi dan memilih sumber berita yang valid dan terpercaya. Agar, masyarakat dapat terhindar dari berita atau informasi hoaks.

“Momentum tahun politik, informasi hoaks itu pasti akan bermunculan, masyarakat harus cerdas dengan hal semacam itu,” ucapnya, Senin (23/10/2023).

Menurut Politisi PDI Perjuangan ini, berita hoaks dapat memicu masyarakat untuk terpecah belah. Sehingga kondusivitas sebelum dan setelah Pemilu 2024 dapat terganggu.

“Hoaks ini mampu menciptakan perpecahan sesama kelompok atau golongan lainnya,” tegasnya.

Untuk itu edukasi kepada masyarakat, ujar Legislator Dapil Kubar-Mahulu ini, harus terus digalakan ditengah masyarakat. Selain itu lembaga-lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan filterisasi berita dan informasi diminta lebih sigap melakukan antisipasi penyebaran hoaks.

“Kita harus cerdas dalam mendalami informasi yang didengar, agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/Kn)

SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Veridiana Huraq Wang mengungkapkan bahwa pembahasan anggaran untuk membangun flyover atau jalan layang  yang menghubungkan Jalan MT Haryono dan Jalan Teuku Umar Samarinda telah diakomodir di APBD 2024.

Termasuk juga usulan anggaran untuk feasibility study (studi kelayakan) juga akan dilaksanakan pada tahun depan.

“Sudah ada penganggaran untuk studi kelayakan dan itu memang belum termasuk anggaran pembangunan fisiknya,” jelas Politisi PDI Perjuangan ini, Senin (23/10/2023).

Ia menerangkan bahwa studi kelayakan, dilaksanakan terlebih dahulu untuk menimbang dampak dari rencana pembangunan sebuah proyek. Bila studi kelakyakan tersebut telah ada, barulah proses penganggaran pekerjaan fisik fly over tersebut dilakukan.

“Kalau tahapan studi kelayakan dan DED sudah ada, baru dilakukan penganggaran untuk pembangunan fisiknya,” terangnya.

Pembangunan fly over MT Haryono – Teuku Umar sendiri mengemuka pada tahun 2023 ini. Diproyeksikan pembangunan jembatan layang ini untuk mencegah kecelakaan yang acap kali terjadi di jalan tersebut.

Selain itu, jembatan layang ini juga dilakukan untuk mengurai kemacetan yang sering terjadi diperempatan tersebut khususnya di jam-jam tertentu yang padat kendaraan.

“Ini untuk memecah kepadatan lalu lintas, khususnya di simpang empat Jalan Teuku Umar dan Jalan MT Haryono yang juga menghubungkan pengendara ke Jalan M Said dan Jalan Tengkawang,” pungkasnya. (Adv/DPRDKaltim/Kn)

SAMARINDA– Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Mimi Meriami BR Pane tak menyampingkan pengembangan pendidikan pondok pesanteen di Kaltim.

Politisi PPP ini menjelaskan, pondok pesantren dibawah kewenangan Kementerian Agama. Namun bukan berarti Pemprov Kaltim abai dengan segala kebutuhan untuk pengembangan pendidikan pondok pesantren.

“Kita ingin Pemprov bisa memfasilitasi penyelenggaraan dan pengelolaan pesantren,” ujar Ketua Pansus Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren DPRD Kaltim ini.

Mimi pun berharap, ada beasiswa yang juga diberikan kepada para santri pondok pesantren, yang dialokasikan oleh Pemprov Kaltim di APBD Kaltim. Atau mendorong kontribusi perusahaan swasta untuk menyalurkan CSR untuk beasiswa pondok pesantren.

“Kita harapkan ada peran pemerintah dalam hal ini Pemprov Kaltim agar pondok pesantren di Kaltim bisa mendapatkan sentuhan anggaran,” tegasnya.

Mimi lebih lanjut mengungkapkan, pada pendidikan pondok pesantren, banyak sekali aspirasi yang disampaikan kepadanya. Selain para santri yang membutuhkan beasiswa, para pengajar di pondok pesantren sebutnya juga memiliki kejelasan penghasilan.

“Banyak sekali aspirasi yang kita dapatkan dari pengelola pesantren, baik ustadz atau ustadzah itu memang kasihan sekali. Karena mereka dari sisi penghasilannya masih belum ada ketetapannya yang jelas,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/Kn)