Beranda blog Halaman 1155

Sakirman Minta Optimalkan Sektor Pertanian dengan Pemetaan Anggaran

0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

TANJUNG REDEB – Sektor pertanian dinilai Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman harus diberi perhatian khusus agar semakin berkembang.

Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus melakukan pemetaan untuk sektor pertanian. Tujuannya supaya anggaran yang dikucurkan tepat sasaran.

“Contonya seperti pariwisata kita, mulai terarah karena adanya pemangku kebihakan yang sering mendiskusikan hal tersebut,” ungkapnya.

Menurut Sakirman, seharusnya sektor pertanian dapat mencontoh hal itu. Dia sendiri sudah meminta kepada OPD terkait untuk segera membuat pemetaan dan masterplan di sektor pertanian.

Setelah ada masterplan, tambah Sakirman, selanjutnya dilakukan sosialisasi terkait lahan persawahan mana saja yang tidak boleh dialihfungsikan. Maka, setiap kampung juga perlu diarahkan untuk menanam komoditas yang berpotensi di kampung masing-masing. Sehingga tidak semua kampung menanam komoditas yang sama.

“Kalau berbeda sentranya tentu bisa menjaga stabilitas harga di pasar. Ketika panen raya semua produksi bisa dijual tanpa ada yang terbuang,” jelasnya.

Diungkapkannya, adapun program penunjang sektor pertanian yang rutin dilakukan Pemkab Berau yakni pembangunan irigasi pertanian. Yang mana saat ini juga sedang berjalan baik rehabilitasi maupun pembersihan irigasi. Salah satunya di Kampung Buyung-buyung dan Kampung Semurut Kecamatan Tabalar.

Anggarannya bersumber dari APBD Berau. Beberapa pekerjaan juga dikerjakan menggunakan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DHBDR) tahun ini.

Makanya, Sakirman berharap pemerintah daerah dapat melakukan pemetaan sektor pertanian agar semua anggaran yang mengalir untuk Kabupaten Berau bisa tepat sasaran. Pun merata diberikan kepada kampung yang memiliki sentra pertanian.

“Jangan sampai antar OPD programnya bertabrakan. Misalnya, DPUPR membuat program di salah satu kampung, ternyata Distanak juga membuat program yang sama di sana,” tandasnya. (ADV/KN)

Presiden Agendakan Reshuffle, Sinyal Demokrat Masuk Kabinet

0
Agus Harimurti Yudhoyono dikabarkan segera dilantik sebagai Menteri Pertanian.

KORANUSANTARA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sinyal akan menggelar reshuffle. Kosongnya kursi Menteri Pertanian (Mentan) menjadi salah satu faktor utama. Kabarnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ketua umum Partai Demokrat akan diplot untuk mengisi posisi tersebut.

Jokowi membenarkan, Senin, 23 Oktober 2023, dirinya melakukan pertemuan dengan AHY. Jokowi menyatakan pertemuan itu merupakan pertemuan biasa. ’’Ya pertemuan silaturahmi,’’ kata Jokowi.

Koordinatos Stafsus Presiden Ari Dwipayana hanya memastikan bahwa Rabu, 25 Oktober 2023, akan ada pelantikan pejabat. ’’Besok memang direncanakan ada pelantikan pejabat di Istana Negara. Mengenai siapa yang dilantik dan dalam posisi apa, nanti saya akan update lagi,’’ kata Ari

Selain posisi Mentan, yang santer dibicarakan juga adalah adanya pelantikan Menko Polhukam, KSAD, dan kepala BIN. Saat ini Kepala BIN dijabat oleh Budi Gunawan. KSAD dijabat Jenderal TNI Dudung Abdurachman dan Menko Polhukam dijabat oleh Mahfud MD.

Sinyal masuknya Demokrat dalam kabinet juga terlihat di media sosial AHY pada Senin. Suami Annisa Pohan itu memposting dalam Instagramnya, tengah memetik Apel Malang. ’’Pertanian adalah salah satu sektor yang perlu kita bangun dan dorong untuk bangkit dan maju,’’ sebut AHY.

Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani merespon diplomatis, terkait kabar AHY akan mengisi posisi yang ditinggal Syahrul Yasin Limpo itu. Dia menyatakan reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden. ’’Kami tak ingin mengomentari dan berandai-andai (AHY jadi mentan, Red),’’ ujarnya.

Sementara terkait pertemuan AHY dan Jokowi, Kamhar menyebut belum mengetahui isi pembicaraan empat mata itu. Sedangkan terkait unggahan media sosial AHY di kebun apel di Malang, Kamhar menyebut bahwa hal itu merupakan bagian kegiatan gerilya nusantara.

AHY, lanjut Kamhar, kerap melakukan kunjungan di daerah. Kegiatannya pun beragam. Ada kunjungan ke UMKM, pesantren, objek wisata hingga museum SBY & Ani Yudhoyono. ’’Jika kemudian ada yang memberikan tafsiran terhadap postingan tersebut dan mengait-ngaitkan dengan posisi kabinet, itu adalah hak penafsir,’’ imbuhnya.

Pakar Kebijakan Agribisnis Departemen Agribisnis IPB Feryanto mengatakan, banyak tantangan dan pekerjaan rumah bagi calon Mentan yang baru. Seperti target swasembada beberapa komoditas yang belum tercapai. ’’Kemudian ada masalah produksi akibat El Nino dan masalah Food Estate,’’ tuturnya.

Fery mengatakan idealnya posisi Mentan yang baru nanti tidak memiliki dan diikat dengan kepentingan politik praktis. Tetapi murni dari sosok profesional. Sehingga target-target yang belum tercapai serta masalah pertanian dan pembangunan pertanian dapat terwujud. Setidaknya bisa mendekati target yang sudah dicanangkan.

Di sisi lain, berhembus kabar bahwa sosok Mentan yang bakal dilantik adalah Andi Amran Sulaiman. Dia adalah Mentan pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dia menjadi menteri dari sosok non partai atau profesional. Saat masih aktif, Amran getol mengejar target swasembada pangan. Selain itu Amran juga berupaya mengurangi kekurangan tenaga penyuluh.(*)

Gibran Gabung Prabowo, PDIP Makin Semangat

0
Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan mendaftar di KPU RI, Rabu, 25 Oktober 2023. (Antara)

KORANUSANTARA – Keputusan Gibran Rakabuming Raka menerima pinangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) ditanggapi dingin PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, bergabungnya Gibran dengan Prabowo Subianto justru membuat partainya semakin bersemangat untuk memenangkan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Hasto menegaskan, PDIP adalah partai banteng. Semakin ditekan, akan semakin semangat.

Dia mengatakan, PDIP bersama PPP, Perindo, Hanura, serta relawan Ganjar-Mahfud semakin meyakini bahwa jalan politik yang mereka tempuh dibimbing oleh nilai moral dan etika politik. Dia menambahkan, politik itu sejatinya digerakkan oleh dedikasi bagi bangsa dan negara. Berjuang untuk rakyat, bukan untuk kepentingan keluarga.

“Ketika mandat rakyat bahwa kekuasaan itu untuk kepentingan seluruh bangsa dan negara, lalu dibelokkan menjadi ambisi, maka semua wajib bergerak dengan penuh keyakinan karena Ganjar-Mahfud MD berpihak pada kebenaran,” tegas Hasto.

Pada bagian lain, pakar hukum tata negara Universitas Andalas Feri Amsari menilai pendaftaran Prabowo-Gibran ke KPU RI, Rabu, 25 Oktober 2023, bisa menimbulkan persoalan hukum. Apalagi jika pencalonan tersebut diloloskan KPU atau dianggap memenuhi syarat.

Permasalahan utama, kata Feri, berkaitan dengan belum adanya perbaikan Peraturan KPU (PKPU) sebagai akibat keluarnya putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 tentang uji materi UU Pemilu. Menurut Feri, KPU mestinya sadar bahwa putusan itu harus ditindaklanjuti dengan peraturan teknis semacam PKPU.

”Sifat putusan MK itu hanya mengatur yang pokok-pokok saja, ketentuan atau putusan itu masih membutuhkan aturan teknis, yaitu PKPU,” tuturnya. Tanpa PKPU, lanjut Feri, tidak ada alat ukur yang jelas bagi seseorang seperti Gibran untuk mendaftarkan diri sebagai cawapres. ”Tidak bisa KPU bersandar pada surat keputusan sebagai pelaksanaan teknis dari putusan MK,” imbuhnya.

Feri menegaskan, prosedur administrasi yang bermasalah semacam itu potensial untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bahkan, jika nanti calon yang bermasalah secara prosedur administratif tersebut menang dalam pemilu, juga sangat potensial disengketakan di MK. ”Apalagi dalam putusan MK (Nomor 90) itu tidak mayoritas mutlak (setuju), ada concurring opinion,” ujarnya.(*)

 

Israel Dapat Bantuan Penasihat Militer Amerika Serikat

0
Letjen James Glynn, pentolan Korps Marinir AS yang merupakan pakar perang kota dikirim untuk membantu perencanaan perang Israel dengan Hamas. (AP Photo)

KORANUSANTARA – Konflik Israel-Hamas terus berlanjut. Kondisi makin runyam menyusul keterlibatan Amerika Serikat (AS) yang mengirimkan penasihat militer dan sistem pertahanan udara canggih ke Israel jelang rencana serangan darat ke Jalur Gaza. Salah seorang perwira yang memimpin bantuan itu adalah Letjen Korps Marinir James Glynn.

Dulu, Glynn pernah membantu memimpin pasukan operasi khusus melawan ISIS. Bukan hanya itu, dia juga memiliki peranan penting dalam perang kontroversial dan paling berdarah di Fallujah, Irak.

Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) dalam laporannya mengungkap, pasukan AS telah melakukan kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional dalam perang di Fallujah. Mereka menghancurkan seluruh kota dengan sengaja, membunuh dan menyiksa warga sipil serta mencegah distribusi makanan dan obat-obatan.

“Glynn dan perwira militer lainnya yang menjadi penasihat Israel memiliki pengalaman yang sesuai dengan jenis operasi yang dilakukan Israel,’’ ujar John Kirby, juru bicara dewan keamanan nasional AS seperti dikutip The Guardian.

Kirby menegaskan, perwira yang dikirim tidak akan terlibat secara langsung dalam perang. Glynn ditunjuk untuk memberikan panduan untuk mengurangi korban sipil selama peperangan jalur darat di Gaza. Dia juga menyatakan, saat ini bukan waktunya untuk gencatan senjata. Israel masih harus memburu pemimpin Hamas.

Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden juga menyatakan diskusi gencatan senjata hanya bisa dilakukan jika semua sandera Israel dibebaskan Hamas.

Pernyataan tersebut berbeda dari PBB dan Uni Eropa (UE) yang meminta pertempuran dihentikan dulu agar bantuan bisa dikirim ke Gaza. Sejak Sabtu, 21 Oktober 2023, hanya ada 54 truk bantuan kemanusiaan yang bisa masuk ke Jalur Gaza. Menurut PBB, jumlah itu jauh dari kata cukup. Ibaratnya seperti setetes air di lautan.

Sementara itu, Selasa, 24 Oktober 2023, Juru Bicara Militer Israel Daniel Hagari mengatakan bahwa militer siap dan bertekad untuk tahap perang selanjutnya. Saat ini, pihaknya sedang menunggu instruksi. Dalam sebuah postingan di media sosial, Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengklaim telah menyerang lebih dari 400 sasaran dalam 24 jam terakhir.

Serangan itu berdampak luar biasa. Kementerian Kesehatan Gaza mengungkap, setidaknya 704 warga sipil Palestina terbunuh dalam serangan hanya dalam waktu 24 jam tersebut. Saat ini, sekitar 1,4 juta jiwa atau lebih dari separo populasi di Jalur Gaza telah kehilangan tempat tinggal setelah dibombardir IDF.

Laporan lembaga Human Rights Watch (HRW) juga mengecam Israel. Sebab, mereka sengaja memperparah penderitaan warga sipil di Gaza dengan menolak mengizinkan pengiriman bahan bakar ke wilayah yang terkepung dan memulihkan aliran air. Padahal, bahan bakar itu penting untuk menghidupkan generator listrik di berbagai rumah sakit. Tanpa listrik, rumah sakit tidak bisa beroperasi dan orang-orang yang terluka tidak tertangani. ’’Sistem kesehatan di Jalur Gaza benar-benar runtuh karena perang Israel,’’ terang Juru Bicara Kementerian Kesehatan Gaza shraf al-Qudra.

HRW menegaskan, fakta Hamas melakukan kejahatan perang terhadap warga sipil Israel tidak lantas membenarkan kejahatan perang pemerintah Israel pada warga sipil Palestina.  ’’Israel menghukum semua warga sipil Gaza atas serangan Hamas,’’ bunyi pernyataan HRW seperti dikutip Al Jazeera.

Di lain pihak, Hamas membebaskan dua sandera dengan mediasi dari Qatar. Yaitu, Yocheved Lifschitz dan Nurit Cooper. Sebelumnya, Hamas juga membebaskan dua sandera yang merupakan warga AS. Masih ada 220 sandera di tangan Hamas. Saat ini, Pemerintah Qatar telah mendapatkan telepon permintaan bantuan negosiasi dari berbagai negara yang warganya disandera Hamas. (*)

Agensi Benarkan Jisoo dan Ahn Bo-hyun Putus

0

KORANUSANTARA – Jalinan asmara Jisoo dengan aktor Ahn Bo-hyun hanya seumur jagung. Setelah tiga bulan berpacaran, keduanya sepakat mengakhiri hubungan. Hal tersebut dipertegas  YG Entertainment, agensi yang menaungi Blackpink yang menuturkan bahwa artisnya itu sudah putus dengan Bo-hyun.

’’Tanpa disadari hubungan Jisoo dan Ahn Bo-hyun merenggang karena kesibukan kerja dan mereka memilih putus,” ujar seorang sumber, dikutip dari Soompi. YG pun membenarkan kabar tersebut. ”Memang seperti itu keadaannya,” tutur mereka, Selasa, 24 Oktober 2023.

Selain perpisahannya dengan bintang drama See You in My 19th Life itu, Jisoo juga membawa berita tentang rencana film barunya. Dia mendapat tawaran peran di film yang judul sementaranya adalah Omniscient Reader’s Viewpoint.

Film itu dibuat berdasar web novel laris dengan judul sama. Bercerita tentang Kim Dok-ja yang hidupnya mendadak berubah setelah masuk ke dalam web novel yang dibacanya.

Juni lalu diumumkan jika aktor Ahn Hyo-seop tengah dalam pembicaraan untuk memerankan Dok-ja. Sementara itu, Lee Min-ho disebut sudah menerima tawaran peran Yoo Joong-hyuk, karakter utama novel yang dibaca Dok-ja. Jisoo nanti akan bermain sebagai Lee Ji-hye, pelajar yang dirawat Joong-hyuk. (*) 

Masyarakat Desa Rantau Panjang Sampaikan Aspirasi ke Andi Faisal Assegaf

0
Salah satu warga Desa Rantau Panjang Saat Menyampaikan Aspirasi di Reses Andi Faisal Assegaf

PASER – Andi Faisal Assegaf, anggota Komisi I Bidang Pemerintahan, Hukum dan Hak Asasi Manusia DPRD Provinsi Kalimantan Timur, menggelar reses di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, pada Selasa (24/10/2023). Reses ini merupakan bagian dari masa sidang III tahun 2023 di daerah pemilihan (Dapil) III Paser, Penajam Paser Utara.

Dalam kesempatan ini, Andi Faisal Assegaf mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat desa yang beragam. Mulai dari normalisasi saluran primer (drainase), peningkatan dan perbaikan jalan, rehab tempat ibadah, hingga bantuan irigasi dan pelatihan pengelolaan limbah sampah plastik. Masyarakat desa juga berharap mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang layak.

Andi Faisal Assegaf mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang hadir dalam reses ini. Ia mengatakan bahwa ia sebagai wakil rakyat ingin mengetahui apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa. Ia juga berjanji akan menyampaikan aspirasi masyarakat ke pihak terkait dan mengarahkan bantuan dari DPRD Provinsi Kalimantan Timur dan DPR RI ke Desa Rantau Panjang.

Ia berharap agar pembangunan di desa ini bisa berjalan dengan cepat dan berperspektif hak asasi manusia. Ia juga mengimbau agar masyarakat desa bisa berkoordinasi dengan instansi terkait seperti Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk mengusulkan perbaikan irigasi dan pengelolaan sampah plastik. Ia juga mengingatkan agar masyarakat desa bisa membuat proposal untuk usulan peningkatan jalan dan membuat murembang desa. (adv/dprdkaltim/kn)

Seno Aji Monitoring Pembangunan Drainase Loa Ipuh

0

KUKAR – Bentuk kepedulian terhadap daerah pemilihannya yakni Kutai Kartanegara, Wakil Ketua DPRD Kaltim Ir H Seno Aji turun langsung ke lapangan untuk monitoring pembangunan proyek drainase di Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong, belum lama ini.

Perlu diketahui, jika pembangunan proyek drainase di Kelurahan Loa Ipuh tersebut menggunakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebesar kurang lebih Rp 6 miliar dengan panjang kurang lebih 200 meter tersebut merupakan perjuangan politisi Gerindra Kaltim dapil Kukar yang juga Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji. Dalam hal penganggaran agar apa yang diimpikan masyarakat Loa Ipuh khususnya dan Kukar umumnya dapat terwujud.

Dalam kesempatan tersebut Seno Aji juga berdialog dengan pimpro pembangunan drainase tersebut guna mengetahui sejauh mana perkembangan proyek tersebut.

Politisi Gerindra ini mengatakan, secara garis besar pengerjaan proyek pembangunan drainase sudah berjalan cukup bagus namun karena Pemkab Kukar harus menyelesaikan permasalahan sosial terlebih dahulu.

“Pekerjaan drainase sudah cukup bagus dan saat ini sudah rampung sepanjang kurang lebih 200 meter dan masih menyisakan 700 meter lagi karena masih ada permasalahan sosial yang harus diselesaikan oleh Pemkab Kukar,” ungkap Seno Aji.

Ia menambahkan, nantinya giliran Pemkab Kukar yang harus menyelesaikannya karena pembangunan drainase menyisakan 700 meter dan merupakan kewajiban Pemkab Kukar melalui Dinas terkait.

“Dengan telah terbangunnya drainase di Kelurahan Loa Ipuh ini agar masyarakat segera terbebas dari banjir ketika musim penghujan datang sehingga roda perekonomian masyarakat sekitar dapat terus berjalan,” harapnya. (adv/dprdkaltim/kn)

Rakor Sekretariat DPRD Se-Kalimantan Timur, Diharapkan Dapat Menjalankan Tugas dan Fungsi DPRD

0

PASER – Dibuka dan dipimpin oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan Hardiyanto, Rapat Koordinasi (Rakor) Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur tentang penyelarasan Perencanaan Kinerja Sekretariat DPRD se-Kaltim diadakan di Hotel Bumi Paser pada Selasa (24/10/2023) pagi.

Dengan menghadirkan narasumber dari Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Mispoyo (Kabid PPM Bappeda), Kepala Bagian Reformasi dan Akuntablitias Kinerja Nani Nuraini, Tenaga Perencanaan Pembangunan Daerah Nita Yiswa, dan Sekretaris DPRD Kab Paser Muhammad Iskandar rakor tersebut diagendakan guna melakukan penyelarasan Target Capaian Kinerja pada masing-masing sub kegiatan dengan tujuan Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Sekretariat DPRD saling berkaitan.

Dalam sambutannya Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan Andrie Asdi mengatakan tujuan dari kegiatan ini ialah guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka memfasilitasi dan memberikan pelayanan kepada Anggota DPRD.

Tak hanya itu, kegiatan ini juga untuk menyamakan persepsi atau memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap Pejabat/Staf di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi dan Kab/Kota Se-Kaltim dalam hal perencanaan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD.

Lebih lanjut Sekretaris DPRD Kab Paser Muhammad Iskandar mengatakan, dalam rakor tersebut ia sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh Sekretariat DPRD se-Kaltim bagaimana bentuk idealnya fasilitasi tugas dan fungsi DPRD.

“Menurut saya seluruh bentuk fasilitasi DPRD harus berorientasi kepada tiga fungsi DPRD. Jadi tidak ada fasilitasi yang tidak berkaitan dengan tiga fungsi DPRD baik itu fungsi pembentukan daerah, fungsi pengawasan maupun fungsi penganggara,” tuturnya.

Ia berharap agar kedepannya Rapat Koordinasi semakin sering diadakan agar dapat menemukan format terbaik dalam memfasilitasi tugas DPRD.

Turut hadir Sekretaris DPRD Kota Balikpapan Arfiansyah, Sekretaris DPRD Kota Bontang Yessy Waspo Prasetyo, Kepala Bagian Program dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab Kukar Awang Agus Darmawan, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab Kubar Sumardi, Kepala Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat DPRD Kab PPU, Perencanaan Ahli Muda Sekretariat DPRD Mahulu, Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Kota Samarinda Harrod P. Sambo. (adv/dprdkaltim/kn)

Pengembangan Pertanian Berbasis Pertanian Ala Kukar Dipuji Pj Gubernur Kaltim

0
Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik (kiri) saat bersama Bupati Kukar, Edi Damansyah. (Istimewa)

TENGGARONG – Ide brilian Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), dalam membangun sektor pertanian berbasis kawasan, menuai pujian dari Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Akmal Malik.

Pujian terhadap konsep pertanian yang sedang dibangun Pemkab Kukar ini, dilontarkan saat Akmal menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pembangunan pertanian, di Hotel Platinum Balikpapan, Senin (23/10/2023) malam.

Ia mengapresiasi dan memberikan dukungan kepada Pemkab Kukar dalam upaya pengembangan pembangunan pertanian dalam arti luas. Ia juga antusias untuk mengetahui langkah-langkah integrasi yang telah dilakukan.

Bahkan, Akmal Malik menginginkan, agar semua daerah mitra maupun penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) menggagas dan melakukan terobosan pembangunan pertanian. Seperti yang telah dilakukan oleh Kukar.

“Saya sangat mengapresiasi Pak Bupati. Saya melihat ada semangat dan spirit di Kukar ini,” ujarnya.

Pujian setinggi langit ini pun membawa kebanggaan tersendiri bagi Bupati Kukar, Edi Damansyah. Dengan penuh rasa bangga, ia menjelaskan bahwa program pembangunan pertanian berbasis kawasan telah menjadi fokus Pemkab Kukar. Bersama dengan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Kukar membangun kawasan pertanian kedalam 5 kawasan yang telah ditetapkan. Masing-masing kawasan ditetapkan sebagai fokus pengembangan kawasan tersebut, mulai dari pengembangan padi sawah, tanaman holtikultura, peternakan, dan perikanan yang tumbuh berjalan beriringan dalam satu kawasan.

Lima kawasan tersebut di antaranya, Kecamatan Marangkayu, Kecamatan Sebulu-Muara Kaman, Kecamatan Tenggarong-Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang I dan Kecamatan Tenggarong Seberang II.

“Kami ingin mendorong optimalisasi peningkatan produktifitas dengan melengkapi infrastruktur tani seperti jalan usaha tani, irigasi embung, alsintan dan pengembangan SDM,” sebut Edi.

Edi juga berharap, upaya yang dilakukan oleh Pemkab Kukar dapat meningkatkan produktivitas petani. Dari yang sebelumnya hanya dua kali panen kini bisa menjadi tiga kali panen dalam satu tahun.

“Saya juga berharap gubernur bisa mensupport pembangunan pertanian terintegrasi berbasis kawasan. Apabila terdapat alsintan yang kurang, kemudian bisa ditambah oleh pemerintah provinsi. Kira-kira begitu,” pungkasnya. (Adv/KN)

Jelang Perpindahan IKN, Kecamatan Samboja Terus Lakukan Pendataan Aset Strategis Kukar

0
Camat Samboja, Damsik. (Ady/Wahyudi)

TENGGARONG – Jelang perpindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), mengakibatkan sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) masuk ke dalam wilayahnya. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar, pun terus melakukan pendataan sejumlah aset Kukar yang menjadi bagian dari IKN.

Salah satunya Kecamatan Samboja. Camat Samboja, Damsik, mengatakan pihaknya berkerjasama dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kukar. Untuk melakukan pendataan aset-aset yang dimiliki Kukar di wilayah Kecamatan Samboja.

“Kami kembali melakukan pendataan aset yang ada di Samboja, sebenarnya aset-aset tersebut sudah lama didata,” kata Damsik, Selasa (24/10/2023). Termasuk Pertamina yang masuk ke wilayah Samboja, mengingat memang menjadi salah satu wilayah menghasil migas di Kukar.

Terkait soal nasib sejumlah aset yang dimiliki Kukar tersebut, Damsik mengaku sampai saat ini belum tahu, bagaimana kelangsungan peralihan aset strategis daerah ini. “Kalau masalah ambil alih, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 sebenarnya itu sudah masuk ke IKN semua. Cuman sampai hari ini, dari Badan Otorita IKN sendiri belum ada kepastian seperti apa proses pengalihannya,” pungkasnya. (Adv/KN)