Beranda blog Halaman 112

Kejagung-ESDM Perkuat Koordinasi Demi Kepastian Hukum

0
Wakil Jaksa Agung RI Asep N. Mulyana menerima kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026). (Foto: Dok. Kejagung)

JAKARTA – Kejaksaan Agung dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkuat sinergi untuk mendukung pelaksanaan program strategis pemerintah serta meningkatkan kepastian hukum di sektor energi dan sumber daya mineral.

Komitmen tersebut mengemuka saat Wakil Jaksa Agung RI Asep N. Mulyana menerima kunjungan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung beserta jajaran pejabat Kementerian ESDM di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (3/8/2026).

Pertemuan itu tidak hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga membahas penguatan koordinasi antarlembaga dalam mendukung tata kelola sektor energi yang transparan dan sesuai koridor hukum.

Selain menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan Asep N. Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, kedua pihak juga bertukar pandangan mengenai berbagai isu strategis yang dihadapi sektor ESDM.

“Hari ini kami menerima kunjungan Pak Wakil Menteri ESDM beserta para direktur jenderal dan jajaran Kementerian ESDM. Selain menyampaikan ucapan selamat atas pelantikan saya sebagai Wakil Jaksa Agung, kami juga berdiskusi mengenai berbagai isu aktual yang menurut saya sangat menarik untuk dibahas bersama,” ujar Asep.

Ia menilai komunikasi yang terjalin menjadi langkah positif untuk memperkuat kerja sama antara Kejaksaan Agung dan Kementerian ESDM, terutama dalam mendukung pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

Sementara itu, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan kementeriannya membutuhkan koordinasi yang erat dengan Kejaksaan Agung agar setiap kebijakan dan program di sektor energi dapat berjalan sesuai ketentuan hukum.

“Kami menyampaikan ucapan selamat kepada Pak Wakil Jaksa Agung atas amanah barunya. Di sisi lain, Kementerian ESDM juga membutuhkan koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Agung agar berbagai persoalan hukum, pelaksanaan kegiatan, maupun pendampingan yang diperlukan dapat berjalan secara optimal,” kata Yuliot.

Menurutnya, sinergi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung kelancaran pelaksanaan program pembangunan di sektor energi dan sumber daya mineral.

Pewarta: M. Adi Fajri
Editor: Agus S.

Dugaan Keracunan MBG di Sebulu Bertambah, Korban Capai 70 Orang

0
Tenaga kesehatan menangani para korban dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Puskesmas Sebulu I, Kutai Kartanegara. (Foto: Istimewa)

TENGGARONG – Jumlah korban dugaan keracunan usai mengonsumsi makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terus bertambah. Hingga Senin (3/8/2026) malam, jumlah korban diperkirakan mencapai sekitar 70 orang.

Pemerintah Kabupaten Kukar memastikan penanganan seluruh korban menjadi prioritas. Satgas MBG bersama Dinas Kesehatan, Puskesmas Sebulu I, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) disiagakan selama 24 jam untuk memberikan pelayanan kesehatan sekaligus memantau perkembangan kondisi para korban.

Koordinator Satgas MBG Kukar, Sunggono, mengatakan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait agar seluruh korban memperoleh penanganan medis secara optimal.

“Fokus utama saat ini adalah memastikan kondisi seluruh korban tetap terpantau sekaligus melengkapi data di lapangan,” ujar Sunggono, Senin (3/8/2026).

Berdasarkan laporan Kepala Puskesmas Sebulu I, Abdullah Ramli, sekitar 70 orang diduga terdampak. Sebanyak 53 pasien telah tercatat dalam sistem rekam medis elektronik, sedangkan sisanya masih dalam proses pendataan.

Dari jumlah tersebut, enam pasien masih menjalani perawatan inap untuk observasi. Sementara sebagian besar korban lainnya menjalani rawat jalan setelah mengalami gejala ringan dan diperbolehkan pulang karena kondisinya membaik.

Insiden bermula setelah makanan MBG didistribusikan ke sejumlah sekolah di Kecamatan Sebulu pada Senin pagi. Sesuai prosedur, menu terlebih dahulu dicicipi oleh guru sebelum dibagikan kepada para siswa.

Tak lama setelah makanan dikonsumsi, sejumlah siswa, guru, hingga penerima manfaat lainnya mengeluhkan mual, muntah, pusing, sakit kepala, nyeri ulu hati, dan tubuh terasa lemas. Mereka kemudian dievakuasi ke Puskesmas Sebulu I untuk mendapatkan penanganan medis.

Korban tidak hanya berasal dari SDN 003 dan SDN 025 Sebulu. Pendataan sementara juga mencatat pasien berasal dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga kader Posyandu.

Sunggono menegaskan penyebab kejadian hingga kini belum dapat dipastikan. Pemerintah masih menunggu hasil investigasi dan pemeriksaan laboratorium.

“Sampai saat ini jajaran masih melengkapi data dan memantau secara langsung kondisi yang terdampak di lapangan,” katanya.

Sebagai bagian dari penyelidikan, sampel makanan yang diduga menjadi penyebab kejadian telah diamankan bersama pihak kepolisian untuk diperiksa di laboratorium. Dinas Kesehatan bersama Puskesmas Sebulu I juga dijadwalkan melakukan penyelidikan epidemiologi ke dapur penyedia makanan MBG.

Hasil pemeriksaan laboratorium akan menjadi dasar untuk memastikan penyebab pasti dugaan keracunan sekaligus mengevaluasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kecamatan Sebulu.

Sebelumnya, pada Senin siang, jumlah korban yang dilaporkan mencapai 46 orang, terdiri atas murid dan guru SDN 003 serta SDN 025 Sebulu. Dari jumlah tersebut, 27 orang sempat menjalani penanganan di Unit Gawat Darurat (UGD) dan 19 lainnya dirawat di poli anak.

Camat Sebulu, Edy Fahruddin, mengatakan berdasarkan informasi awal, makanan yang dikonsumsi diduga sudah tidak layak. Makanan disebut memiliki rasa masam dan pentol yang disajikan diduga sudah basi.

“Menurut informasi awal, makanannya terasa masam dan pentolnya basi, tapi ini masih belum pasti,” ujar Edy.

Namun, ia menegaskan informasi tersebut masih bersifat dugaan dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab para korban mengalami keluhan kesehatan.

Pemkab Kukar mengimbau masyarakat, khususnya orang tua siswa, agar tetap tenang karena seluruh tenaga kesehatan disiagakan selama 24 jam.

“Kami juga meminta agar orang tua tidak khawatir karena kami standby 24 jam. Jika masih ada keluhan silakan datangi tim kami di Puskesmas Sebulu I,” kata Sunggono.

Ia menambahkan pemerintah akan menyampaikan perkembangan secara resmi setelah seluruh proses pendataan dan investigasi selesai dilakukan.

Penulis: Ady Wahyudi
Editor: Agus S.

Pemkot Samarinda Siapkan Perwali Perkuat Peran FKUB

0
Pemerintah Kota Samarinda bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) menggelar pertemuan membahas penguatan kerukunan dan penyusunan Peraturan Wali Kota tentang peran FKUB. (Foto: Abdi/Media Kaltim)

SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda tengah menyiapkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk memperjelas peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), termasuk mekanisme pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kerukunan antarumat beragama di Kota Tepian yang memiliki masyarakat dengan latar belakang agama dan budaya yang beragam.

Komitmen itu mengemuka dalam pertemuan antara jajaran Pemerintah Kota Samarinda dan pengurus FKUB, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut menjadi forum menyamakan persepsi sekaligus memperkuat koordinasi dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

Wakil Wali Kota Samarinda, Saefuddin Zuhri, mengatakan penguatan sinergi tersebut bertujuan memastikan FKUB dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai wadah pemelihara kerukunan umat beragama.

“Harapan kita FKUB nantinya bisa sejalan dengan Pemkot dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat Samarinda dari berbagai macam umat beragama,” ujar Saefuddin.

Ia menjelaskan, pertemuan tersebut dihadiri perwakilan enam agama yang diakui di Indonesia. Selain membahas penguatan koordinasi untuk mencegah potensi konflik maupun kesalahpahaman antarumat beragama, forum juga membahas rancangan Perwali yang akan menjadi pedoman operasional FKUB.

Menurut Saefuddin, regulasi tersebut juga akan memperjelas mekanisme pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadah yang melibatkan FKUB bersama pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua FKUB Kota Samarinda, Syaparuddin, mengatakan pihaknya terus mendorong dukungan pemerintah daerah, termasuk dari sisi operasional, agar berbagai program pembinaan kerukunan dapat berjalan lebih optimal.

“Anggaran tentu sebagai pendukung atau support, namun semangat kami tetap tinggi untuk menjalankan amanah Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,” ujarnya.

Syaparuddin menjelaskan, Perwali yang sedang disusun bertujuan memperjelas implementasi Peraturan Bersama Menteri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan FKUB, dan Pendirian Rumah Ibadah.

Menurutnya, aturan tersebut akan menjadi pedoman yang lebih rinci bagi FKUB dalam menjalankan tugas sekaligus memudahkan sosialisasi kepada masyarakat.

“Saat ini Perwali masih dalam proses pembahasan dan ruang dialog untuk penyempurnaan sebelum diserahkan kepada Pak Wali Kota. Intinya aturan ini akan memperjelas langkah FKUB,” katanya.

Ia menegaskan, menjaga kerukunan di kota yang heterogen seperti Samarinda merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya FKUB. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh agama, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta seluruh elemen masyarakat harus terus diperkuat.

Meski kondisi kerukunan umat beragama di Samarinda dinilai tetap kondusif, FKUB memastikan upaya dialog, edukasi, dan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial di Kota Samarinda.

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

Ditutup Meriah, RJM Cup I Diharapkan Jadi Agenda Tahunan Bola Voli di Sepaku

0
Foto : Camat sepaku, Gamaliel Abimanyu AR (Tengah), saat bersama penerima pengharagaan oleh Desa Telemow. (Deddypz/MKNN)

PENAJAM PASER UTARA – Turnamen Bola Voli Ramadhan Jaya Mandiri (RJM) Cup I yang digelar di Desa Telemow, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), resmi ditutup setelah berlangsung selama kurang lebih dua pekan. Turnamen tersebut sukses menarik perhatian masyarakat dengan menghadirkan atlet-atlet nasional serta pemain tarkam dari berbagai daerah.

Selama penyelenggaraan, ratusan penonton memadati arena pertandingan setiap harinya untuk menyaksikan persaingan sengit antartim. Antusiasme masyarakat menjadi bukti tingginya minat terhadap olahraga bola voli di wilayah Sepaku.

Penutupan turnamen dilakukan langsung oleh Camat Sepaku, Gamaliel Abimanyu AR,
ia menyampaikan apresiasi kepada panitia, peserta, sponsor, dan seluruh masyarakat yang telah mendukung hingga kegiatan berjalan sukses, aman, dan lancar.

“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan pihak yang telah bekerja keras sehingga Turnamen RJM Cup I dapat terselenggara dengan sukses, aman, dan lancar. Ini menjadi bukti bahwa kolaborasi yang baik mampu menghadirkan kegiatan olahraga yang berkualitas dan diminati masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, keberhasilan penyelenggaraan RJM Cup I diharapkan menjadi inspirasi bagi desa maupun kelurahan lain di Kecamatan Sepaku untuk menggelar kegiatan serupa sebagai sarana pembinaan atlet sekaligus mempererat hubungan antarwarga.

“Kami berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sampai di sini saja. Justru kami ingin turnamen seperti RJM Cup ini dapat diadopsi oleh desa maupun kelurahan lain di wilayah Sepaku sehingga pembinaan olahraga terus berjalan dan semakin banyak ruang bagi atlet-atlet lokal untuk berkembang,” katanya.

Ia juga berharap pada pelaksanaan berikutnya turnamen dapat menjangkau peserta yang lebih luas dengan mengundang tim-tim dari luar PPU.

“Ke depan kami ingin lebih banyak lagi tim dari luar PPU datang untuk bertanding. Dengan begitu kualitas kompetisi akan semakin meningkat, sekaligus memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi pertandingan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kecamatan Sepaku siap mendorong pengembangan turnamen tersebut agar menjadi agenda olahraga tahunan yang lebih besar melalui sinergi dengan pemerintah desa, kelurahan, dunia usaha, maupun perusahaan yang beroperasi di wilayah Sepaku.

“Insyaallah ke depan akan kita siapkan lebih besar lagi. Kami akan merumuskan konsepnya bersama pemerintah desa, kelurahan, serta pihak corporate di wilayah Sepaku agar turnamen ini semakin berkualitas dan mampu menjadi salah satu agenda olahraga unggulan di Kecamatan Sepaku,” tutupnya. (ADV)

PEWARTA : DEDDYPZ

Ketika Mata Tua Itu Masih Berguna

0
SB Silaban memberikan materi Coaching Clinic Jurnalistik kepada wartawan Media Kaltim Network di News Room Media Kaltim, Jalan Perjuangan, Samarinda, Sabtu (1/8/2026).

AKHIR-AKHIR ini hampir setiap hari ada yang “cerewet” mengomentari tulisan wartawan Media Kaltim. Saya justru senang.

Sudah cukup lama saya tidak punya waktu membedah satu per satu berita yang ditulis reporter. Kesibukan mengurus perusahaan membuat pekerjaan itu lebih banyak saya serahkan kepada para redaktur.

Di Media Kaltim ada empat redaktur yang setiap hari mengedit berita wartawan. Pekerjaan mereka tidak ringan. Dalam sehari puluhan naskah harus diperiksa sebelum tayang. Di tengah banyaknya berita yang masuk, tidak mudah membedah setiap tulisan secara mendalam.

Karena itu, saya bersyukur ketika Bang Silaban bersedia meluangkan waktunya. Mulai Sabtu, 1 Agustus 2026, Coaching Clinic Jurnalistik resmi dimulai di Kantor Media Kaltim, Jalan Perjuangan, Samarinda.

Seluruh wartawan Media Kaltim di Samarinda saya wajibkan mengikuti coaching clinic ini secara langsung. Wartawan dari Kukar juga bergabung di kantor. Sementara rekan-rekan di Bontang, Balikpapan, Kutai Timur, Berau, Paser, Penajam Paser Utara, Kutai Barat, Mahakam Ulu, Kalimantan Utara, IKN, hingga Jakarta mengikutinya melalui google meet.

Teknologi membuat jarak bukan lagi persoalan. Wartawan di luar Samarinda tetap bisa mengikuti diskusi bersama.

Coaching clinic ini kami jadwalkan setelah rapat evaluasi mingguan. Evaluasi redaksi memang rutin kami lakukan setiap pekan. Saya sendiri mengikuti jalannya rapat secara daring dari Kantor Media Kaltim di Bontang.

Saya mengenal Bang Silaban sudah cukup lama. Dari beliau pula saya banyak belajar menjadi wartawan.

Kalau sudah membedah sebuah berita, beliau tidak melihat siapa yang menulisnya. Yang dilihat adalah isi beritanya.

Kalau wawancaranya dangkal, langsung dikritik. Kalau datanya kurang lengkap, langsung dipertanyakan apa yang masih kurang.

Kalau menulis berita tentang APBD, tarif, atau angka-angka lainnya tanpa penjelasan yang memadai, pertanyaan pertama yang muncul, “Angkanya mana?”

Hal-hal kecil pun tidak pernah luput dari perhatiannya. Ada berita yang menyebut perpindahan pejabat setingkat sebagai promosi, langsung dikoreksi karena itu hanya mutasi.

Ada berita beasiswa tanpa mencantumkan jumlah penerima atau besaran anggaran, langsung dipertanyakan. Ada pula advertorial rumah sakit yang belum menjelaskan layanan yang tersedia. Menurutnya, justru berita promosi harus lebih lengkap karena pembaca berhak memperoleh informasi yang utuh.

Beberapa kali saya menerima tangkapan layar berita yang sudah diberi catatan oleh Bang Silaban. Hampir semuanya berupa pertanyaan. Mengapa umur narasumber tidak dicantumkan? Mengapa kronologinya belum lengkap? Mengapa hanya satu narasumber? Mengapa lokasi kejadian tidak dijelaskan?

Ada juga berita yang membahas anggaran, tetapi tidak mencantumkan nilainya. Berapa total anggarannya? Berapa penerimanya? Bagaimana rinciannya? Menurut Bang Silaban, kalau sebuah berita berbicara tentang anggaran, angkanya harus ada. Tanpa itu, berita menjadi tidak utuh.

Coaching clinic perdana berlangsung sekitar dua setengah jam. Selama itu, yang dibahas bukan berita media lain, melainkan berita yang ditulis wartawan Media Kaltim.

Satu per satu berita dibuka di layar, lalu dibedah bersama. Mulai dari judul, lead, hasil wawancara, sudut pandang, hingga kelengkapan data.

Ada berita yang dinilai terlalu dangkal karena hanya memuat pernyataan narasumber. Ada yang datanya belum lengkap. Ada pula yang sebenarnya sudah bagus, tetapi masih bisa dipertajam.

Menurut saya, cara seperti ini jauh lebih efektif. Wartawan bisa langsung melihat letak kekurangan dari tulisannya sendiri sekaligus memahami bagaimana sebuah berita seharusnya disusun agar lebih lengkap dan lebih kuat.

Karena itu, coaching clinic ini akan kami jadikan agenda rutin di Media Kaltim.

Dunia jurnalistik terus berubah. Teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan (AI) kini mulai banyak digunakan. Tetapi ada satu hal yang tidak boleh berubah. Berita harus tetap akurat, lengkap, berimbang, dan ditulis dengan etika jurnalistik.

Saya masih ingat pesan Bang Silaban saat kami saling berkirim WhatsApp beberapa waktu lalu. “Semoga mata tua ini masih berguna.”

Justru saya melihat pengalaman puluhan tahun di dapur redaksi seperti itulah yang tidak bisa digantikan oleh teknologi.

Di usia Media Kaltim yang mulai memasuki tahun ketujuh, saya berharap program ini melahirkan wartawan yang semakin tangguh, lebih teliti menggali fakta, dan lebih kuat dalam menyajikan berita.

Sebab belakangan ini bukan hanya kualitas tulisan yang mulai menurun, tetapi etika jurnalistik juga perlahan mulai ditinggalkan. Kecepatan sering lebih diutamakan daripada ketelitian, sementara verifikasi dan pendalaman informasi kerap terabaikan.

Itulah sebabnya coaching clinic ini akan terus kami jalankan. Saya ingin dapur redaksi Media Kaltim tidak hanya sibuk memproduksi berita setiap hari, tetapi juga menjadi tempat belajar bagi wartawan-wartawan muda. (*)

Oleh: Agus Susanto

Pasca Kebakaran Pasar Sepinggan, Pemkot Siapkan TPS dan Revitalisasi

0
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, meninjau lokasi kebakaran Pasar Sepinggan bersama jajaran pemerintah daerah, Sabtu (1/8/2026). (Foto: Istimewa)

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bergerak cepat menangani dampak kebakaran yang menghanguskan sekitar 230 kios di Pasar Sepinggan, Balikpapan Selatan. Sebagai langkah awal pemulihan, pemerintah menyiapkan Tempat Penampungan Sementara (TPS) agar para pedagang tetap dapat menjalankan aktivitas usaha sembari menunggu proses revitalisasi pasar.

Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas’ud, meninjau langsung lokasi kebakaran, Sabtu (1/8/2026), didampingi Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar dan Kepala BPBD Balikpapan Usman Ali. Dalam kesempatan itu, ia memastikan pemerintah akan segera menyiapkan solusi bagi para pedagang terdampak.

“Pedagang kami minta bersabar. Pemerintah tidak akan tinggal diam. Pasar ini akan kita tata ulang, dan untuk sementara akan disiapkan tempat penampungan sementara (TPS) agar pedagang tetap bisa berjualan,” ujarnya.

Sebelum pembangunan TPS dilakukan, Pemkot akan memprioritaskan pembersihan area bekas kebakaran. Proses tersebut akan dikoordinasikan bersama para pedagang agar alat berat dan kendaraan pengangkut material dapat bekerja tanpa hambatan.

“Yang pertama kita bersihkan dulu lokasi ini. Karena itu kami sedang konsolidasi dan berkoordinasi dengan para pedagang supaya akses mobilisasi untuk pembersihan lahan bisa berjalan lancar,” jelasnya.

Rahmad juga menyampaikan keprihatinannya atas musibah yang menimpa para pedagang. Menurutnya, proses pemulihan diharapkan dapat menjadi momentum untuk menghadirkan Pasar Sepinggan yang lebih tertata, nyaman, dan aman.

“Atas nama pemerintah, saya mengucapkan turut berduka atas kejadian ini. Mudah-mudahan penataan nanti jauh lebih baik. Memang sebenarnya kita sudah memiliki niat untuk merevitalisasi pasar ini. Mudah-mudahan dengan kemampuan anggaran yang ada, pembangunan bisa segera direalisasikan,” katanya.

Rahmad menuturkan Pasar Sepinggan merupakan salah satu pasar tradisional tertua di Balikpapan yang telah berdiri sejak era 1970-an. Karena itu, revitalisasi nantinya tidak hanya membangun kembali kios yang terbakar, tetapi juga meningkatkan aspek kenyamanan dan keselamatan bagi pedagang maupun pengunjung.

Sebagai langkah pencegahan, Pemkot Balikpapan juga akan memperkuat sistem keselamatan di seluruh pasar tradisional dan fasilitas umum dengan melengkapi alat pemadam api ringan (APAR).

“Ke depan bukan hanya di pasar ini, tetapi juga pasar-pasar lain dan fasilitas publik harus memiliki APAR sebagai langkah antisipasi apabila terjadi keadaan darurat,” tegasnya.

Terkait lokasi TPS, Rahmad mengatakan pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah memanfaatkan area parkir, namun dinilai berpotensi mengganggu akses kendaraan dan aktivitas pengunjung.

“Kita tidak ingin solusi yang dibuat justru menimbulkan masalah baru. Kalau area parkir dipakai seluruhnya, nanti kendaraan sulit masuk dan pembeli juga berkurang. Itu tentu akan merugikan pedagang sendiri,” ujarnya.

Selain menyiapkan TPS, Pemerintah Kota Balikpapan telah menginstruksikan perangkat daerah terkait untuk segera mendata pedagang terdampak, menghitung tingkat kerusakan, membersihkan area bekas kebakaran, serta menyusun rencana revitalisasi Pasar Sepinggan.

Sementara itu, penyebab pasti kebakaran yang terjadi pada Jumat (31/7/2026) masih dalam penyelidikan kepolisian. Petugas gabungan juga masih melakukan pendataan kerusakan dan menginventarisasi total kerugian akibat peristiwa tersebut.

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

Mungkin Arwah-Arwah Juga Perlu Belanja

0
Bangunan Koperasi Desa Merah Putih di Jalan AW Sjahranie, Samarinda, berdiri di dekat area pemakaman. (Ist)

Catatan: SB Silaban*

“Berbaik sangka” sajalah. Mungkin arwah-arwah juga perlu belanja. Tak hanya yang hidup.

Itulah pikiran iseng yang muncul di benak saya ketika membaca berita tentang posisi Kopdes Merah Putih (MP) di sebuah gang di Jalan AW Sjahranie, Samarinda, yang terletak dekat area pemakaman.

Saya tahu posisi “rumah-rumah masa depan” itu. Di sana ada beberapa klaster dengan pengelola yang berbeda. Gang itu bisa dibilang buntu. Bukan gang yang rutin dilintasi oleh mereka yang tak berdiam atau berkegiatan di sekitarnya. Beda sekali misalnya dengan AWS 4, gang berukuran agak lebar yang menghubungkan Jalan AW Sjahranie dengan Jalan HM Ardans (Ring Road 3). Hampir pasti, trafik manusia ke arah Kopdes MP itu sangat minim.

Ketika Kopdes MP berlokasi di dekat kuburan, amat sangat wajar jika banyak yang heran. Kok di situ? Apa tak ada lokasi lain? Siapa yang akan belanja? Hantu? Arwah?

Nah, posisi Kopdes di lokasi amat sangat tak lazim itu bukan yang pertama. Publik sudah melihat informasi tentang sejumlah Kopdes yang lokasinya aneh, ganjil, janggal. Tapi nyata. Di berbagai kota di Indonesia. Ini: berhadapan dengan makam, tepi jurang, tepi sawah, bukit. Bahkan ada dua Kopdes bersebelahan.

Ada penjelasan kenapa Kopdes di Samarinda itu dekat makam. Datangnya dari seorang pejabat Pemprov. Tapi penjelasannya khas birokrat. Lebih terkesan sebagai alasan. Ngeles. Ini: lokasi itu sudah diverifikasi oleh Agrinas dan TNI. Anda tahu kan, Agrinas itu semacam holding company bikinan pemerintah. Urusan dan wewenangnya segerobak.

Lalu TNI? Anda jangan pura-pura tak tahulah. Tentara Indonesia sekarang tak hanya mengurusi pertahanan. Tapi juga pertanian, peternakan, jaga pengadilan, jaga (mantan) Jampidsus, de el el. Ngurus Kopdes juga. Pendirian Kopdes makan banyak duit. Ber-T-T.

Saya termasuk yang amat sangat pesimistis sekali Kopdes MP akan berhasil. Ini alasannya: koperasi mestinya dibentuk atas kesepakatan sejumlah orang yang kehidupan ekonominya dipengaruhi oleh kehadiran koperasi yang akan dibentuk. Misalnya koperasi peternak sapi/susu, koperasi yang menghimpun petani sawah, koperasi karyawan.

Di era (mantan) mertuanya Pak Subianto, yang paling populer adalah koperasi unit desa (KUD). Apa saja kegiatan dan bidang usahanya? Browsing sajalah ya.

Nah, Kopdes MP dibentuk murni atas keinginan satu orang: Presiden Subianto. Entahlah dapat ide dari mana dia. Bikin ribuan koperasi secara top-down. Atas perintah. Menghabiskan rupiah hingga 14 digit. Melibatkan tentara pula. Hal yang pasti akan bikin kening tentara Singapura, Jerman, China, dan tentara profesional di berbagai negara berkerut.

Melihat Kopdes di sejumlah daerah, tak heran jika banyak komentar begini: oh, ternyata minimarket. Betul sekali. Bahwa Presiden Subianto dan ordal-ordal-nya berencana Kopdes akan jadi penyalur ini itu, itu soal lain. Yang pasti: tak satu pun Kopdes dibangun atas kesepakatan sejumlah orang yang akan menjadi anggotanya. Sebagaimana seharusnya.

Ketika ada penjelasan bahwa lokasi Kopdes yang amat janggal itu sudah diverifikasi, nah, ingat ya. VERIFIKASI. Bukan survei pasar. Survei yang seharusnya amat sangat penting. Karena Kopdes adalah entitas bisnis. Untuk bisnis ritel seperti Kopdes, tiga faktor terpenting adalah: lokasi, lokasi, dan lokasi. Begitu pentingnya faktor lokasi, terkait dengan potensi pasar yang akan digarap. Saya pernah dapat “ilmu” itu dari HM Rusli alm., pendiri Mesra Indah, mal pertama di Samarinda.

Di berbagai daerah, muncul keluhan pemerintah desa dan kelurahan. Anggaran pembangunan fisik Kopdes yang mereka terima hanya Rp800 juta. Sedangkan pemerintah pusat mengucurkan Rp1,6 miliar.

Ke mana sisanya? Dimakan siapa? Ah, Anda jangan pura-pura tak bisa menebak.

Ketika Kopdes dibangun dekat kuburan dan lokasi-lokasi lain yang terasa merusak nalar dan akal sehat, kita pun tahu. Ini bukan soal koperasi. Bukan soal kepentingan masyarakat. Ini lebih sebagai proyek. Yang penting duit negara keluar. Terpakai. Soal manfaat: urusan nomor sekian. Bodo amat tak ada konsumennya.

Di pusaranya, salah satu pendiri bangsa yang juga Bapak Koperasi Indonesia, HM Hatta, bisa jadi menitikkan air mata melihat proses pendirian Kopdes MP. Juga lokasi sebagian di antaranya yang terasa nirnalar itu. (*)

Tersangka Kasus TPPU Febrie Adriansyah Bertambah, Kejagung Tahan Nurman Herin

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn1agt2026/mobile/

Pemanggilan Raja Juli Antoni, KPK: Bukan Berani atau Tidak, Semua Berdasarkan Bukti

0
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Selasa (21/7/2026). (ANTARA/HO-Kemenhut RI)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut pemanggilan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby bukan soal berani atau tidak berani memanggil.

“Ukuran kami dalam melaksanakan penyidikan atau penegakan hukum itu bukan masalah berani atau tidak berani gitu ya,” kata Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Selain itu, dia mengatakan pemanggilan seorang saksi oleh KPK bukan karena ditantang oleh publik.

“Kami juga bukan karena ditantang-tantang seperti itu,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan bahwa KPK dalam memanggil seorang saksi berdasarkan kebutuhan penyidik.

“Jadi, bukan ukuran berani atau tidak berani, tetapi kebutuhan dalam proses penyidikan yang berjalan itu seperti apa. Apakah memang di konstruksinya itu membutuhkan keterangan yang bersangkutan atau tidak? Itu yang diukur, bukan berani atau tidak berani,” jelasnya.

Sementara itu, dia menjelaskan KPK dalam menyidik kasus tersebut masih berfokus pada memverifikasi jumlah uang yang dipungut di koperasi unit desa (KUD), hingga menganalisis barang bukti hasil penggeledahan.

Sebelumnya, KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing) dan Jakarta pada 29 Juni 2026 dengan mengamankan 10 orang. Operasi tersebut merupakan OTT ke-14 yang dilakukan KPK sepanjang 2026.

Suhardiman dan Sekretaris Daerah Kuansing Zulkarnain kemudian menyerahkan diri kepada KPK pada 30 Juni 2026.

Pada 1 Juli 2026, KPK menetapkan Suhardiman, Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant Ardiles sebagai tersangka dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi selama 2021-2026.

Selain dugaan suap, KPK juga menduga Suhardiman menerima gratifikasi terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas.

Usai namanya terseret dalam perkara itu, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 3 Juli 2026 menjelaskan bahwa saat menerima audiensi Suhardiman pada 2 Juni 2026, kepala daerah tersebut meninggalkan sebuah amplop yang tertutup map.

Menurut Raja Juli, dirinya baru menyadari keberadaan amplop itu setelah Suhardiman meninggalkan ruangan. Dia kemudian memerintahkan ajudannya untuk mengembalikan amplop tersebut tanpa mengetahui isi di dalamnya.

Raja Juli mengatakan pengembalian amplop dilakukan pada 12 Juni 2026 setelah sebelumnya sempat tertunda karena kendala jadwal. Amplop itu dikembalikan kepada Suhardiman melalui ajudannya di Kabupaten Kuansing.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli juga melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Sementara pada 17 Juli 2026, KPK mengumumkan menolak laporan Raja Juli karena sedang mengusut pemberian tersebut. (ANT/KN)

Jembatan Salujambu Penghubung Luwu-Luwu Utara Segera Difungsikan

0
Kondisi Jembatan Salujambu yang mengubungkan Kabupaten Luwu dan Luwu Utara, Sulsel yang terus fokus dirampungkan. ANTARA/HO-Pemprov Sulsel

MAKASSAR – Jembatan Salujambu yang berada di Kecamatan Lamasi, Kabupaten Luwu, dan menghubungkan wilayah Kabupaten Luwu dengan Kabupaten Luwu Utara, Sulsel menunjukkan progres signifikan dan tak lama lagi dapat dilintasi masyarakat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Luwu Ikhsan Asaad dalam keterangannya di Makassar, Jumat (31/7/2026), mengatakan hingga 30 Juli 2026, progres pembangunan Jembatan Salujambu terus berjalan.

“Jembatan penghubung dengan konstruksi beton bertulang sudah tuntas dan siap difungsikan,” kata Ikhsan.

Sementara itu, untuk jembatan dengan konstruksi rangka baja, progres pembangunan rangka utama telah mencapai sekitar 95 persen dan ditargetkan tuntas pada 1 Agustus 2026.

Selanjutnya, pekerjaan pemasangan bondek dan besi plat ditargetkan selesai pada 11 Agustus 2026. Kemudian, pengecoran plat jembatan ditargetkan rampung pada 12 Agustus 2026.

Adapun pekerjaan pasangan batu dan timbunan oprit jembatan ditargetkan selesai pada 26 Agustus 2026. Tahap akhir berupa penyempurnaan dan pembersihan ditargetkan rampung pada 31 Agustus 2026.

“Jembatan ini dapat mendukung mobilitas warga, memperlancar distribusi hasil pertanian dan komoditas masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut,” jelasnya.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Sulsel berkat bantuan keuangan dari provinsi sehingga jembatan ini tidak lama lagi bisa difungsikan oleh masyarakat,” sambung Ikhsan.

Pembangunan Jembatan Salujambu merupakan bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten Luwu pada tahun 2025 senilai Rp16 miliar.

Dari total anggaran tersebut, sebesar Rp13 miliar dialokasikan untuk pembangunan Jembatan Salujambu. Jembatan yang memiliki panjang kurang lebih 70 meter dan lebar 4 meter tersebut kini dalam tahap perampungan pembangunan. (ANT/KN)