BERAU – Anggota DPRD Kabupaten Berau, Sakirman, menyoroti pentingnya penentuan skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur daerah, khususnya proyek-proyek di sektor Pekerjaan Umum (PU).

Ia menilai perencanaan yang matang dan fokus pada kebutuhan paling mendesak akan membuat manfaat pembangunan lebih cepat dirasakan masyarakat.

Menurut Sakirman, sejumlah rencana strategis seperti pembangunan jembatan dan jalur lingkar dalam memang memiliki nilai manfaat besar dalam jangka panjang. Namun dengan keterbatasan anggaran dan luasnya cakupan proyek, pemerintah daerah diminta tidak memaksakan seluruhnya berjalan bersamaan.

“Memang tadi disampaikan ada plus minus terkait pembangunan jembatan maupun lingkar dalam. Tetapi semuanya tidak bisa langsung kita nikmati sekarang,” ujarnya.

Ia menjelaskan dalam setiap pembahasan proyek infrastruktur selalu terdapat berbagai pertimbangan, baik dari sisi kebutuhan masyarakat, urgensi, hingga kemampuan fiskal daerah.

Ia mencontohkan proyek jembatan dapat memangkas jarak tempuh dan mempercepat mobilitas barang dan orang. Sementara jalur lingkar dalam berpotensi mengurai kemacetan dan membuka kawasan baru untuk pengembangan ekonomi.

Namun kedua proyek tersebut membutuhkan anggaran besar dengan bentang pekerjaan yang luas. Apabila dikerjakan secara bersamaan, dikhawatirkan prosesnya akan memakan waktu lama dan hasilnya tidak segera bisa dinikmati masyarakat.

“Kalau dua-duanya dijalankan sekaligus dengan nilai anggaran yang besar, tentu prosesnya panjang. Sementara masyarakat butuh akses yang bisa digunakan secepatnya,” katanya.

Sakirman menilai salah satu langkah realistis yang dapat dipertimbangkan adalah membuka akses jalan terlebih dahulu hingga benar-benar tembus dan bisa dilalui. Dengan begitu, konektivitas antarwilayah dapat segera terwujud meskipun belum dalam kondisi sempurna.

“Tidak harus langsung pengaspalan. Yang penting dibuka dulu aksesnya sampai benar-benar tembus. Nanti peningkatannya bisa dilakukan bertahap, misalnya dengan sirtu dan lainnya,” jelasnya.

Menurutnya pola pembangunan bertahap akan lebih efektif dalam kondisi keuangan daerah yang harus dikelola secara hati-hati. Selain itu, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah menyesuaikan kualitas infrastruktur secara berkelanjutan sesuai kemampuan anggaran di tahun-tahun berikutnya.

Ia menambahkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Berau sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, distribusi hasil pertanian dan perikanan, hingga memperlancar akses layanan pendidikan dan kesehatan.

Karena itu, proyek infrastruktur harus benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar ambisi pembangunan jangka panjang.

Sakirman berharap pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam menentukan proyek prioritas agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan perencanaan yang tepat dan pelaksanaan bertahap, ia optimistis pembangunan infrastruktur di Berau tetap berjalan dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat luas.

“Yang terpenting adalah masyarakat bisa merasakan dampaknya lebih cepat. Infrastruktur itu bukan hanya soal bangunan, tapi soal membuka akses dan meningkatkan kesejahteraan,” jelas Sakirman. (adv)

BERAU – Kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada 2026 menjadi perhatian serius berbagai pihak, termasuk DPRD Berau.

Anggota Komisi I DPRD Berau, Thamrin, kembali menegaskan pentingnya pengelolaan Dana Desa atau Anggaran Dana Kampung (ADK) secara bijak, transparan, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

Menurut Thamrin, dana desa merupakan amanah besar yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran saat ini, dana yang tersedia harus benar-benar dimaksimalkan untuk program prioritas dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat kampung.

“Dana desa harus dikelola dengan bijak dan direncanakan secara matang. Apalagi sekarang kita dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran. Setiap rupiah harus jelas manfaatnya dan tepat sasaran. Pertanggungjawaban dan transparansi wajib dijaga agar tidak menimbulkan masalah hukum,” tegasnya.

Ia menjelaskan dana desa memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga peningkatan pelayanan publik di tingkat kampung. Namun dengan adanya kebijakan efisiensi, Kepala Kampung (Kakam) dituntut lebih selektif dalam menentukan skala prioritas.

“Setiap Kakam harus tahu mana yang harus didahulukan. Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang tidak mendesak. Fokus pada kebutuhan dasar masyarakat, seperti infrastruktur penting, dukungan UMKM kampung, serta program yang benar-benar produktif,” ujarnya.

Thamrin menilai terkait kebijakan efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemkab Berau harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan di tingkat kampung. Ia mengingatkan agar tidak ada pemborosan, pengeluaran seremonial berlebihan, maupun program yang hanya bersifat simbolis tanpa dampak nyata.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pelibatan masyarakat dalam seluruh tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan melalui musyawarah kampung, pelaksanaan kegiatan, hingga pengawasan dan evaluasi. Menurutnya transparansi tidak akan berjalan optimal tanpa partisipasi aktif warga.

“Kakam wajib melibatkan masyarakat dan menyusun laporan pertanggungjawaban dengan benar. Informasi penggunaan anggaran harus terbuka. Masyarakat berhak tahu dana itu digunakan untuk apa saja,” tuturnya.

Ia mengingatkan dana desa diawasi secara ketat oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga aparat penegak hukum. Dalam situasi efisiensi anggaran, potensi penyimpangan dapat meningkat apabila tidak diantisipasi sejak awal.

“Kami tidak ingin ada penyalahgunaan yang justru merugikan masyarakat. Belajar dari kasus-kasus di daerah lain, jangan sampai terjadi di Berau. Apalagi sekarang anggaran terbatas, jadi harus semakin hati-hati,” ucapnya.

DPRD Berau akan terus menjalankan fungsi pengawasan untuk memastikan pengelolaan ADK tetap berada di jalur yang benar. Ia berharap kebijakan efisiensi tidak menghambat pembangunan di kampung, tetapi justru mendorong pengelolaan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel.

“Kebijakan efisiensi bukan berarti pembangunan berhenti. Justru ini kesempatan untuk memperbaiki kualitas belanja. Dana desa adalah amanah. Kalau dikelola dengan baik dan transparan, desa-desa di Berau bisa tetap berkembang, pelayanan publik meningkat, dan kesejahteraan masyarakat makin baik,” jelasnya. (adv)

BERAU — Pemerataan pembangunan pendidikan kembali menjadi sorotan di Kabupaten Berau. Di tengah upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), ketimpangan fasilitas pendidikan antara wilayah perkotaan dan kampung-kampung terpencil dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Oktavia, menegaskan arah pembangunan daerah ke depan harus lebih inklusif dan benar-benar menyentuh seluruh wilayah, termasuk kampung-kampung yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan.

Menurut politisi Fraksi NasDem tersebut, peningkatan kualitas SDM tidak akan tercapai secara optimal apabila pembangunan infrastruktur pendidikan masih terpusat di kawasan perkotaan. Ia menilai akses pendidikan yang merata merupakan fondasi utama dalam menciptakan generasi Berau yang unggul dan berdaya saing.

“Pembangunan selama ini masih terfokus di wilayah perkotaan. Harapannya bisa diperluas hingga wilayah kampung, agar seluruh anak-anak Berau memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.

Oktavia mengungkapkan di sejumlah kampung di Bumi Batiwakkal masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan yang kurang memadai. Tidak hanya itu, keterbatasan ruang kelas, minimnya fasilitas pendukung seperti laboratorium dan perpustakaan, hingga akses jalan menuju sekolah yang sulit menjadi tantangan serius yang harus segera diatasi.

Menurutnya kondisi tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan kualitas pendidikan antara anak-anak di kota dan di kampung. Padahal pemerataan pembangunan merupakan langkah strategis untuk menekan disparitas sosial dan ekonomi di masa mendatang.

“Kalau fasilitasnya timpang, tentu kualitas pembelajaran juga berbeda. Ini yang harus menjadi perhatian serius agar tidak ada anak-anak kita yang tertinggal hanya karena faktor lokasi,” tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi amanat Undang-Undang terkait alokasi anggaran pendidikan. Setiap daerah diwajibkan mengalokasikan minimal 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk sektor pendidikan.

Oktavia menilai pemenuhan alokasi anggaran tersebut menjadi fondasi penting dalam mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan, khususnya di wilayah kampung yang membutuhkan perhatian lebih.

“Karenanya kami harap di tahun yang akan datang sektor pendidikan bisa terbangun dengan memenuhi 20 persen alokasi dana pendidikan. Itu amanat undang-undang yang harus dijalankan secara konsisten,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menekankan penggunaan anggaran pendidikan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik gedung sekolah semata. Peningkatan kualitas guru, pemerataan tenaga pendidik di daerah terpencil, penyediaan fasilitas belajar yang memadai, serta penguatan program pendukung seperti beasiswa dan pelatihan harus menjadi prioritas.

Menurutnya investasi pada sektor pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang akan menentukan arah pembangunan Berau ke depan. Dengan pendidikan yang merata dan berkualitas, kesenjangan pembangunan dapat ditekan dan kualitas SDM di seluruh wilayah dapat meningkat secara seimbang.

“Dengan pembangunan pendidikan yang merata, pemerataan kualitas sumber daya manusia dapat tercapai dan kesenjangan pembangunan bisa ditekan. Ini bukan hanya soal bangunan, tetapi masa depan generasi Berau,” sebutnya. (adv)

BERAU – Dalam agenda Musyawarah Perencanaan Daerah (Musrenbang) Kabupaten Berau beberapa waktu lalu, masih ada usulan kebutuhan-kebutuhan dasar dari beberapa kampung-kampung. Ini disampaikan Ketua Komisi I DPRD Berau, Elita Herlina.

Menurutnya aspirasi yang mengemuka dalam setiap Musrenbang bukanlah proyek-proyek besar bersifat sekunder, melainkan kebutuhan mendasar yang langsung menyentuh kehidupan warga sehari-hari.

Mulai dari lanjutan pengaspalan jalan, peningkatan kualitas badan jalan, pembangunan jembatan penghubung antar wilayah, hingga sektor pendidikan dan penyediaan air bersih.

Elita mengatakan apa yang diusulkan masyarakat itu rata-rata memang kebutuhan pokok. Infrastruktur jalan, jembatan, sekolah, dan air bersih. Itu semua menyangkut hajat hidup orang banyak.

Di tengah kondisi efisiensi anggaran yang saat ini diterapkan pemerintah daerah, ia menilai kebutuhan dasar masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan program pembangunan. Menurutnya keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar.

Ia berharap sejumlah program yang telah direalisasikan pada tahun anggaran 2026 dapat dilanjutkan pada 2027, khususnya proyek-proyek yang sifatnya lanjutan agar tidak tertunda di tengah jalan.

“Karena itu kami berharap usulan-usulan yang sudah direalisasikan pada 2026 bisa dilanjutkan lagi pada 2027, terutama yang sifatnya lanjutan pembangunan,” tegasnya.

Elita menyoroti perkembangan infrastruktur di kawasan pesisir Kabupaten Berau yang dinilai sudah menunjukkan kemajuan signifikan. Ia menyebut sebagian besar ruas jalan menuju wilayah pesisir kini telah beraspal dan dapat dilalui dengan nyaman.

“Kalau kita melihat jalan ke pesisir, itu sudah sangat bagus. Hampir semua sudah aspal. Kemarin kami sampai ke Teluk Sumbang dan alhamdulillah jalannya sudah baik,” ungkapnya.

Meski demikian, ia menilai pemerataan pembangunan masih perlu ditingkatkan. Untuk itu, pada anggaran 2027 mendatang, ia mendorong agar pemerintah daerah mulai mengalihkan fokus pembangunan ke wilayah pedalaman yang hingga kini masih membutuhkan perhatian serius khususnya di Kecamatan Kelay.

Menurutnya kondisi infrastruktur di sejumlah kampung pedalaman masih belum memadai, terutama akses jalan dan sarana penunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Apabila tidak segera ditingkatkan, dikhawatirkan akan memperlebar kesenjangan antar wilayah.

“Ke depan kami berharap ada prioritas untuk wilayah pedalaman, terutama Kecamatan Kelay. Karena memang itu sangat diharapkan masyarakat,” tegas Elita.

Elita menambahkan pemerataan pembangunan infrastruktur menjadi kunci agar seluruh masyarakat Kabupaten Berau dapat merasakan manfaat pembangunan secara adil dan berkelanjutan. Baik kawasan pesisir yang sudah berkembang, maupun wilayah pedalaman yang masih berjuang mengejar ketertinggalan.

“DPRD Berau akan terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dalam pembahasan anggaran, agar program-program prioritas yang menyentuh kebutuhan dasar tetap mendapatkan porsi yang memadai dalam APBD tahun mendatang,” jelasnya. (adv)