Beranda blog Halaman 113

Angkot Hangus Terbakar di Bontang, Pemilik Dilarikan ke Rumah Sakit

0
Kondisi angkot yang hangus terbakar di dekat SPBU Kilometer 3, Jalan Arif Rahman Hakim, Bontang, Sabtu (1/8/2026). (Foto: Istimewa/Yusva Alam)

BONTANG – Sebuah mobil angkutan kota (angkot) hangus terbakar di dekat SPBU Jalan Arif Rahman Hakim Kilometer 3, Kelurahan Belimbing, Kota Bontang, Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 06.30 Wita. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun pemilik kendaraan mengalami luka bakar pada bagian tangan.

Berdasarkan keterangan warga di lokasi, kebakaran terjadi saat pemilik hendak menyalakan mesin mobil yang terparkir di samping rumahnya, bukan saat mengantre pengisian bahan bakar di SPBU.

Saat mesin hendak dinyalakan, muncul percikan api yang kemudian memicu kobaran api pada kendaraan.

Api dengan cepat membesar hingga membakar hampir seluruh bagian angkot. Warga sekitar bersama sejumlah pengendara yang berada di kawasan SPBU berupaya memadamkan api agar tidak merambat ke bangunan maupun kendaraan lain.

“Pemilik kendaraan alami luka bakar di bagian tangan. Tapi sudah dibawa ke rumah sakit untuk penanganan,” ujar seorang warga.

Akibat kejadian itu, pemilik kendaraan mengalami luka bakar pada bagian tangan dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Hingga berita ini ditulis, penyebab pasti kebakaran masih belum diketahui. Aparat kepolisian maupun petugas pemadam kebakaran juga belum memberikan keterangan resmi terkait peristiwa tersebut.

Api telah berhasil dipadamkan oleh warga. Mobil yang hangus terbakar kemudian ditutup menggunakan kain dan terpal sambil menunggu penanganan lebih lanjut.

Penulis/Editor: Yusva Alam

Tokoh Politik Bontang H. Puang Umar Tanatta Tutup Usia

0
H. Puang Umar Tanatta, mantan Ketua DPRD Kota Bontang periode 2004–2009, meninggal dunia pada Sabtu (1/8/2026). (Foto: Istimewa)

BONTANG – Kabar duka datang dari Kota Bontang. Mantan Ketua DPRD Kota Bontang periode 2004–2009, H. Puang Umar Tanatta, meninggal dunia pada Sabtu (1/8/2026) sekitar pukul 05.00 Wita di RSUD Taman Husada Bontang.

Informasi wafatnya almarhum ramai beredar di sejumlah grup WhatsApp dan media sosial sejak pagi. Kabar tersebut juga dibenarkan oleh sejumlah keluarga dan kerabat dekat.

Ucapan belasungkawa mengalir dari berbagai kalangan. Almarhum dikenang sebagai salah satu tokoh politik senior yang turut mewarnai perjalanan pemerintahan dan pembangunan Kota Bontang.

H. Puang Umar Tanatta menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bontang pada periode 2004–2009. Saat itu, Pemerintah Kota Bontang dipimpin Wali Kota H. Andi Sofyan Hasdam bersama Wakil Wali Kota H. Sjahid Daroini.

Usai masa jabatannya berakhir, kepemimpinan DPRD Bontang dilanjutkan oleh dr. Neni Moerniaeni, Sp.OG., yang saat ini menjabat sebagai Wali Kota Bontang.

Selama memimpin DPRD, almarhum dikenal aktif mengawal pembahasan berbagai kebijakan strategis daerah, mulai dari penyusunan peraturan daerah, fungsi penganggaran, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Kiprahnya menjadi bagian dari proses pembangunan Bontang pada masa awal perkembangannya sebagai daerah otonom.

Selain pernah memimpin DPRD, H. Puang Umar Tanatta juga dikenal sebagai kader Partai Golkar. Dalam perjalanan politiknya, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan kepartaian dan kemasyarakatan serta dikenal memiliki hubungan baik dengan berbagai elemen masyarakat.

Di luar aktivitas politik, almarhum juga merupakan tokoh masyarakat Bugis yang dihormati di Kota Bontang. Ia dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan.

Kepergian H. Puang Umar Tanatta menjadi kehilangan bagi masyarakat Bontang. Jasa dan pengabdiannya akan dikenang sebagai bagian dari perjalanan sejarah politik dan pembangunan Kota Bontang.

Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT, serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan.

Editor: Agus S.

Pemerintah Pastikan Anggaran MBG Keluar dari Pos Pendidikan pada APBN 2028

0
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Dok)

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Penyesuaian tersebut akan mulai diterapkan paling lambat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah menghormati seluruh putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menjalankannya sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Kita ikuti putusan MK,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan pembiayaan Program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Karena itu, anggaran program tersebut tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.

Menindaklanjuti putusan tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian struktur penganggaran secara bertahap mulai penyusunan APBN 2028. Langkah itu dinilai sejalan dengan amar putusan MK sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal nasional.

Purbaya menjelaskan rancangan APBN yang saat ini memasuki tahap akhir penyusunan tidak memungkinkan dilakukan perubahan mendasar karena seluruh proses pembahasan telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, perubahan struktur anggaran pada tahap akhir berpotensi mengganggu penyelesaian APBN sehingga implementasi putusan dilakukan sesuai masa transisi yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ini kan sudah dibahas. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian juga menyatakan Komisi X akan mengawal implementasi putusan tersebut. Menurutnya, anggaran pendidikan harus kembali difokuskan untuk meningkatkan mutu pendidikan, kesejahteraan guru, sarana dan prasarana, pendidikan tinggi, riset, serta pemerataan akses pendidikan. Sementara pembiayaan Program MBG tetap menjadi tanggung jawab pemerintah melalui pos anggaran yang sesuai dan akan dibahas bersama DPR dalam penyusunan APBN mendatang.

Selain memastikan kepatuhan terhadap putusan MK, Kementerian Keuangan juga akan menghitung secara cermat dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG. Langkah tersebut dilakukan agar keberlanjutan pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjaga tanpa mengurangi pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

Pemerintah menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dihormati dan dilaksanakan. Karena itu, Kementerian Keuangan akan terus mengawal proses penyesuaian penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar implementasinya berlangsung tertib, akuntabel, serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.

Pewarta/Editor: Nicha R.

Kepala BGN Mutasi Pegawai yang Main HP Saat Zoom ke Sulsel

0
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono. (ANTARA/HO-BGN)

JAKARTA – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono akhirnya memutasi seorang pegawai BGN yang kedapatan tidak memerhatikan arahannya ke Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai bentuk sanksi disiplin.

“Jadinya kami pindahkan ke Sulawesi Selatan, yang memang ada kebutuhan tambahan tenaga SPPI (Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia) di tempat itu,” kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Awalnya dalam pertemuan via Zoom tersebut, pegawai itu hendak dimutasi ke Papua. Namun kemudian daerah tujuan mutasi diganti lantaran tenaga SPPG/SPPI berlebih di Papua.

“Setelah kami cek, ternyata di Papua itu tenaga SPPG atau tenaga SPPI-nya itu over supply, artinya tenaga SPPI dengan dapurnya, dapurnya belum begitu banyak sehingga tenaganya over supply, sehingga kami tidak pindahkan ke Papua tapi kami pindahkan ke daerah lain,” kata Sudaryono.

Sebelumnya pegawai tersebut kedapatan bermain ponsel dan tidak memerhatikan ketika Sudaryono sedang memberikan pengarahan nasional via Zoom.

Pegawai tersebut merupakan koordinator wilayah di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat (Kalbar).

“Saat itu memang saya memberikan Zoom, kemudian di layar ada yang pegang handphone ya, kemudian saya beri teguran, dan memang di situ saya sampaikan untuk dipindahkan ke Papua,” kata Sudaryono.

Pernyataan Sudaryono yang hendak memutasi pegawai BGN ke Papua viral di media sosial.

Sebagian warganet menyayangkan Papua yang dikonotasikan sebagai tempat buangan orang-orang bermasalah. (ANT/KN)

Pemerintah Ikuti Putusan MK, Anggaran MBG Dipisah dari Pendidikan Mulai APBN 2028

0
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

JAKARTA – Pemerintah memastikan akan melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 40/PUU-XXIV/2026 yang mengamanatkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari alokasi anggaran pendidikan. Penyesuaian tersebut akan mulai diterapkan paling lambat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2028.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan pemerintah menghormati seluruh putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menjalankannya sesuai tenggat waktu yang telah ditetapkan.

“Kita ikuti putusan MK,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan pembiayaan Program MBG bukan merupakan komponen utama penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Karena itu, anggaran program tersebut tidak lagi dapat dihitung sebagai bagian dari alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN.

Menindaklanjuti putusan tersebut, pemerintah akan melakukan penyesuaian struktur penganggaran secara bertahap mulai penyusunan APBN 2028. Langkah itu dinilai sejalan dengan amar putusan MK sekaligus menjaga kesinambungan pengelolaan fiskal nasional.

Purbaya menjelaskan, rancangan APBN yang saat ini sedang memasuki tahap akhir penyusunan tidak memungkinkan dilakukan perubahan mendasar karena seluruh proses pembahasan telah berjalan sesuai mekanisme yang berlaku.

Menurutnya, perubahan struktur anggaran pada tahap akhir berpotensi mengganggu penyelesaian APBN sehingga implementasi putusan dilakukan sesuai masa transisi yang telah diberikan Mahkamah Konstitusi.

“Kalau ini kan sudah dibahas. Jadi kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu,” katanya.

Selain memastikan kepatuhan terhadap putusan MK, Kementerian Keuangan juga akan menghitung secara cermat dampak fiskal dari pemisahan anggaran Program MBG. Langkah tersebut dilakukan agar keberlanjutan pembiayaan program prioritas pemerintah tetap terjaga tanpa mengurangi pemenuhan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan.

Pemerintah menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan bagian dari mekanisme konstitusional yang wajib dihormati dan dilaksanakan. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan akan terus mengawal proses penyesuaian penganggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan agar implementasinya berlangsung tertib, akuntabel, serta tetap menjaga kredibilitas pengelolaan APBN.

Pewarta/ Editor: Nicha R

Responsif Gender dan Demi Rasa Nyaman, OIKN Siapkan 4 Tower HPK Khusus Perempuan

0
Pekerja di lingkungan IKN, terutama perempuan, disiapkan hunian khusus dan dijaga security wanita. (Foto: Humas OIKN)

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) terus memastikan terciptanya hunian bagi pekerja yang aman, nyaman, dan inklusif bagi seluruh pekerja. Melalui pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi (HPK), Otorita IKN menerapkan berbagai kebijakan yang responsif gender untuk memberikan perlindungan dan kenyamanan bagi seluruh penghuni, khususnya pekerja perempuan.

Hunian Pekerja Konstruksi merupakan fasilitas yang disediakan sebagai tempat tinggal bagi para pekerja yang terlibat dalam pembangunan IKN, mulai dari tenaga konstruksi, petugas keamanan, petugas kebersihan, hingga tenaga pendukung lainnya. Seluruh kawasan hunian dikelola melalui sistem building management yang memastikan pengelolaan fasilitas, keamanan, dan layanan berjalan secara profesional sehingga penghuni dapat tinggal dengan aman dan nyaman.

Selain dilengkapi fasilitas pendukung seperti kantin, masjid, dan taman, pengelolaan HPK juga mengedepankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap seluruh penghuni. Saat ini, sebanyak 716 perempuan (16,6 persen) dan 3.586 laki-laki (83,4 persen) menghuni kawasan HPK.

Pelaksana Tugas Direktur Pengelolaan Gedung, Kawasan, dan Perkotaan Otorita IKN, Cakra Nagara, mengatakan bahwa penerapan pendekatan responsif gender merupakan bagian dari upaya menciptakan lingkungan hunian yang aman dan mendukung produktivitas seluruh pekerja.

“Penghuni HPK berasal dari berbagai profesi dan latar belakang. Karena itu, pengelolaan hunian kami rancang agar setiap penghuni merasakan keamanan dan kenyamanan. Lingkungan tempat tinggal yang aman akan membuat para pekerja dapat bekerja secara optimal,” ujar Cakra, pada Kamis (23/07/2026) di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan, IKN.

Sebagai bagian dari pengelolaan tersebut, Otorita IKN menyediakan empat tower khusus perempuan dari total 35 tower yang tersedia di kawasan HPK. Seluruh tower tersebut berada di kawasan HPK 2 dan diperuntukkan bagi pekerja perempuan guna menjaga privasi sekaligus meningkatkan rasa aman selama tinggal di kawasan hunian.

Selain itu, petugas keamanan perempuan ditempatkan di area hunian perempuan agar pelayanan keamanan dapat diberikan secara lebih optimal. Penempatan petugas housekeeping juga disesuaikan berdasarkan gender dan lokasi kerja. Di area-area publik, kamera pengawas (CCTV) dipasang sebagai bagian dari sistem keamanan kawasan, sementara tata tertib penghuni diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan kondusif.

Salah seorang Petugas Keamanan Perempuan HPK 2, Nirwana, menegaskan bahwa tata tertib yang diterapkan demi menjaga keamanan dan kenyamanan penghuni.

“Kalau di tower perempuan, laki-laki itu tidak boleh masuk tanpa pengawalan oleh security. Peraturan itu dibuat agar penghuni nyaman, tertib dan aman,” ujar Nirwana.

Kebijakan tersebut juga dirasakan langsung oleh para penghuni. Salah satunya Sri, yang telah tinggal di Hunian Pekerja Konstruksi selama sekitar satu tahun.

Menurut Sri, sejak pertama kali datang ke IKN dirinya langsung ditempatkan di area khusus perempuan. Penataan tersebut membuatnya merasa lebih nyaman selama tinggal di kawasan hunian pekerja.

“Sejak pertama datang saya memang langsung ditempatkan di area perempuan. Jadi selama tinggal di sini terasa lebih nyaman karena tidak bercampur dengan penghuni laki-laki,” ujar Sri.

Selama tinggal di HPK, Sri mengaku tidak pernah mengalami gangguan ketika beraktivitas di lingkungan hunian. Menurutnya, keberadaan petugas keamanan dan sistem pengawasan melalui CCTV turut memberikan rasa aman bagi seluruh penghuni.

“Selama tinggal di sini saya tidak pernah mengalami gangguan. Keberadaan petugas keamanan dan CCTV cukup membantu menjaga lingkungan tetap aman. Kalau ada kejadian biasanya bisa ditelusuri melalui rekaman CCTV,” katanya.

Bagi Sri, rasa aman merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Menurutnya, lingkungan hunian yang nyaman membuat para pekerja dapat beristirahat dengan tenang sebelum kembali menjalankan aktivitas pembangunan Ibu Kota Nusantara.

“Semua orang tentu membutuhkan rasa aman,” tuturnya.

Melalui pengelolaan Hunian Pekerja Konstruksi yang responsif terhadap kebutuhan perempuan, Otorita IKN berupaya memastikan bahwa pembangunan Nusantara tidak hanya menghadirkan infrastruktur modern, tetapi juga membangun lingkungan kerja dan hunian yang aman, inklusif, serta mendukung kesejahteraan seluruh pekerja sejak tahap pembangunan. (Adv)

Penulis: Humas Otorita IKN

Lelang Aset Benny Tjokrosaputro, Kejagung Setor Rp129,15 Miliar

0
Foto: Apartemen South Hills Kuningan menjadi salah satu aset yang dilelang oleh Kejagung. (Dok. Kejagung)

JAKARTA – Kejaksaan Agung melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) memperoleh Rp129,15 miliar dari hasil pelelangan barang rampasan dan barang sita eksekusi milik terpidana korupsi PT Asuransi Jiwasraya, Benny Tjokrosaputro. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk mendukung pemulihan kerugian negara.

Pelelangan dilaksanakan pada Rabu (29/7/2026) bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV serta KPKNL Bogor. Aset yang dilepas meliputi apartemen dan bidang tanah yang telah dirampas berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Anang Supriatna, mengatakan salah satu aset yang berhasil terjual adalah 16 unit Apartemen South Hills Kuningan dengan nilai transaksi mencapai Rp38,33 miliar atau sekitar Rp620 juta di atas harga limit.

“Lelang tersebut dilaksanakan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst. tanggal 23 Oktober 2020 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PT.DKI. tanggal 26 Februari 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021 tanggal 24 Agustus 2021. Objek yang dilelang sesuai dengan kondisi apa adanya (as is),” ujar Anang dalam keterangannya, Jumat (31/7/2026).

Selain apartemen, Kejagung juga berhasil menjual 24 bidang tanah dengan nilai Rp90,82 miliar. Nilai tersebut melampaui harga limit yang telah ditetapkan sebelumnya.

Meski demikian, masih terdapat 74 unit apartemen dan 16 bidang tanah yang belum berhasil dilelang. Aset-aset tersebut akan kembali ditawarkan pada lelang berikutnya.

“Terhadap 16 bidang tanah yang belum laku akan dilakukan lelang kembali,” kata Anang.

Menurutnya, seluruh proses penjualan dilakukan melalui mekanisme e-Auction (open bidding) secara elektronik melalui laman lelang.go.id tanpa kehadiran peserta secara langsung.

Secara keseluruhan, hasil lelang mencapai Rp129.150.777.411. Kejaksaan Agung menyebut capaian tersebut merupakan bagian dari optimalisasi pemulihan aset hasil tindak pidana untuk mendukung pengembalian kerugian negara. (Fajri/KN)

Tersangka Kasus TPPU Febrie Adriansyah Bertambah, Kejagung Tahan Nurman Herin

0
Foto: Tersangka Nurman Herin (NH) mengenakan rompi tahanan Kejaksaan Agung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/7/2026). (Dok. Kejagung)

JAKARTA – Tim Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan satu tersangka baru dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Tersangka tersebut adalah Nurman Herin (NH), yang berasal dari unsur swasta.

Koordinator Tim 9 yang juga Jaksa Agung Muda Pengawasan, Rudi Margono, mengatakan status tersangka diberikan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang dinilai cukup untuk meningkatkan status hukum Nurman.

“Tim penyidik menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang,” kata Rudi Margono di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/7/2026) malam.

Setelah penetapan tersebut, Nurman langsung menjalani penahanan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kejaksaan Negeri.

“Terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang, yang mulai hari ini akan ditahan di rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan,” ujarnya.

Rudi belum mengungkap secara rinci dugaan peran Nurman maupun konstruksi perkara yang menjeratnya. Ia hanya menyampaikan penyidikan masih terus dikembangkan untuk menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Dengan penambahan ini, jumlah tersangka dalam perkara dugaan TPPU yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah menjadi 2 orang. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah lebih dahulu menetapkan Febrie sebagai tersangka pada 24 Juli 2026 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 tertanggal 20 Juli 2026.

Penyidikan perkara tersebut berawal dari pelimpahan berkas perkara beserta barang bukti dari Polri kepada Kejaksaan Agung. Barang bukti yang diserahkan antara lain emas seberat 74 kilogram serta uang dalam berbagai mata uang asing dengan nilai mencapai ratusan miliar rupiah.

Kasus dugaan TPPU yang menjerat Febrie merupakan salah satu dari tiga perkara yang dilimpahkan Polri ke Kejaksaan Agung. Selain perkara itu, penyidik juga menangani dugaan korupsi dan TPPU terkait PT Asabri, dugaan korupsi dan TPPU di PT KNI, serta dugaan korupsi tata kelola pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). (Fajri)

Polda Kaltim Gandeng Dinkes Perkuat Layanan Rehabilitasi Narkotika

0
Konferensi pers hasil Operasi Antik Mahakam 2026 di Aula Mahakam Mapolda Kalimantan Timur. (Foto: Istimewa)

BALIKPAPAN – Operasi Antik Mahakam 2026 yang digelar Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Kalimantan Timur tidak hanya difokuskan pada pengungkapan jaringan peredaran gelap narkotika. Operasi tersebut juga menjadi momentum memperkuat layanan rehabilitasi melalui kolaborasi lintas sektor agar penanganan terhadap penyalahguna narkotika lebih komprehensif.

Salah satu langkah yang dilakukan ialah mengaktifkan kembali peran Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur. Kerja sama ini diharapkan memperluas akses layanan rehabilitasi di rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, Jaya Mualimin, mengapresiasi langkah tersebut. Menurutnya, penguatan jaringan IPWL akan memudahkan masyarakat maupun keluarga penyalahguna narkotika memperoleh layanan rehabilitasi secara cepat dan sesuai prosedur.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Dirresnarkoba Polda Kaltim Kombes Pol Romylus Tamtelahitu dan jajaran yang mendorong penguatan kembali IPWL melalui MoU Ditresnarkoba Polda Kaltim dan Dinas Kesehatan Kaltim,” ujarnya usai konferensi pers hasil Operasi Antik Mahakam 2026 di Aula Mahakam Mapolda Kaltim, Jumat (31/7/2026).

Melalui kerja sama tersebut, Dinas Kesehatan dan Ditresnarkoba Polda Kaltim akan memperkuat koordinasi mulai dari proses asesmen, rujukan, pendampingan hingga rehabilitasi berkelanjutan. Langkah ini diharapkan mampu menekan angka kekambuhan penyalahguna sekaligus meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi di Kalimantan Timur.

Apresiasi juga disampaikan Kepala Balai Rehabilitasi Tanah dan Air (Bareta) Kalimantan Timur, Bambang Styawan. Ia menilai pendekatan yang diterapkan Polda Kaltim telah menempatkan penegakan hukum, pencegahan, dan rehabilitasi sebagai tiga pilar utama dalam penanganan persoalan narkotika.

Menurut Bambang, penyalahguna narkotika yang memenuhi ketentuan hukum tidak selalu harus diposisikan sebagai pelaku kriminal, tetapi dapat memperoleh kesempatan menjalani rehabilitasi agar kembali produktif di tengah masyarakat.

“Fokus rehabilitasi adalah mengubah perilaku penyalahguna. Adiksi merupakan penyakit otak kronis yang bersifat kambuhan dan kompulsif sehingga membutuhkan penanganan yang komprehensif, bukan hanya penindakan hukum,” katanya.

Ia menjelaskan rehabilitasi dilakukan melalui pendekatan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Tahapan rehabilitasi diawali dengan asesmen medis untuk mengetahui kondisi kesehatan penyalahguna, termasuk kemungkinan adanya penyakit penyerta. Setelah kondisi kesehatan dinyatakan stabil, proses dilanjutkan dengan asesmen sosial guna menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai.

“Assessment dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masing-masing klien sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.

Bambang menegaskan rehabilitasi tetap dilaksanakan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Proses hukum tetap diselesaikan terlebih dahulu sebelum penyalahguna yang memenuhi syarat memperoleh layanan rehabilitasi.

“Pendekatannya bersifat kompulsori. Permasalahan hukumnya tetap diselesaikan lebih dahulu, kemudian dilanjutkan rehabilitasi berdasarkan hasil asesmen,” ujarnya.

Ia menilai sinergi antara Ditresnarkoba Polda Kaltim, Badan Narkotika Nasional (BNN), Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, serta jaringan IPWL merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem rehabilitasi di daerah.

Menurut Bambang, Indonesia saat ini hanya memiliki enam balai rehabilitasi milik BNN berstandar nasional dan internasional, salah satunya berada di Kalimantan Timur. Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk mengembangkan sistem rehabilitasi yang terintegrasi.

“Kalau kami bekerja sendiri tentu tidak akan selesai. Tetapi sekarang Kepala BNN mendukung, Ditresnarkoba Polda Kaltim memberikan dukungan penuh, Dinas Kesehatan juga ikut bergerak. Kami optimistis Kalimantan Timur dapat menjadi pilot project nasional dalam penguatan rehabilitasi narkotika,” tegasnya.

Selain itu, Bareta Kaltim juga menyiapkan layanan rehabilitasi khusus bagi anak yang terpapar penyalahgunaan narkotika. Program tersebut dikembangkan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta DP2A dengan standar rehabilitasi ramah anak yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka.

Menurut Bambang, keterlibatan lingkungan dan orang dewasa menjadi faktor dominan yang menyebabkan anak terpapar narkotika.

“Anak pada dasarnya lahir dalam keadaan baik. Jika kemudian terjerumus narkotika, hampir pasti ada pengaruh dari orang dewasa maupun lingkungan di sekitarnya,” tutupnya.

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S.

Lewat Dongeng, PT STN Dukung Terciptanya Generasi Cerdas dan Berkarakter

0
Foto: Anak-anak mengikuti kegiatan mendongeng yang digelar PT Sukses Tani Nusasubur (STN) di Rumah Dongeng Taman Kelinci Opung, Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional. (Istimewa)

PENAJAM PASER UTARA – Momentum Hari Anak Nasional menjadi pengingat pentingnya menghadirkan ruang belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Semangat itu diwujudkan PT Sukses Tani Nusasubur (STN) melalui kegiatan mendongeng di Rumah Dongeng Taman Kelinci Opung, Desa Labangka Barat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai upaya menumbuhkan budaya literasi dan memperkuat pendidikan karakter sejak usia dini.

Kegiatan yang berlangsung sejak pagi hingga siang hari tersebut diikuti 118 anak dari Desa Labangka Barat, Desa Labangka, dan Desa Babulu Darat. Suasana penuh antusias dan keceriaan mewarnai jalannya kegiatan saat anak-anak diajak menyelami berbagai kisah yang sarat pesan moral sekaligus menghibur.

Acara dibuka secara resmi oleh Camat Babulu, Yayu Eka Pratiwi, S.Sos., dan menghadirkan Social Engagement Analyst PT Astra Agro Lestari, Budi Slamet Hariadi, sebagai pendongeng. Dengan gaya penyampaian yang interaktif, anak-anak diajak berimajinasi sekaligus memahami nilai-nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kerja sama, serta kepedulian terhadap sesama dan lingkungan.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT STN yang berfokus pada pengembangan masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Melalui pendekatan yang menyenangkan, perusahaan ingin menumbuhkan budaya literasi sekaligus memperkuat pendidikan karakter sebagai bekal generasi muda menghadapi masa depan.

Camat Babulu, Yayu Eka Pratiwi, mengapresiasi partisipasi PT STN dalam menghadirkan kegiatan edukatif bagi anak-anak di wilayahnya. Menurutnya, kegiatan mendongeng menjadi salah satu sarana efektif untuk membangun karakter sekaligus meningkatkan minat baca anak sejak usia dini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada PT STN atas kontribusi dan komitmennya dalam mendukung pembangunan sosial masyarakat. Semoga kolaborasi yang telah terjalin dapat terus diperkuat melalui berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mendukung terwujudnya generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing,” ujarnya.

Sementara itu, Manajemen PT STN, Tri Putra, mengatakan investasi terbaik bagi masa depan adalah investasi pada kualitas generasi muda. Karena itu, perusahaan terus mendorong berbagai program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan.

“Anak-anak merupakan aset berharga yang akan menentukan masa depan bangsa. PT STN berkomitmen mendukung berbagai kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan, literasi, dan pembentukan karakter generasi muda di sekitar wilayah operasional perusahaan,” ujarnya.

Menurut Tri Putra, mendongeng bukan sekadar aktivitas hiburan, tetapi juga media pembelajaran yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan kepada anak-anak sejak dini. Melalui cerita yang menarik, anak-anak diajak belajar mengenai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, kepedulian, sekaligus membangun rasa percaya diri dan kreativitas.

“Kami berharap kegiatan ini mampu menumbuhkan minat baca, memperluas wawasan, sekaligus memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan. Kehadiran perusahaan kami harapkan tidak hanya dirasakan melalui aktivitas operasional, tetapi juga melalui berbagai program sosial yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tambahnya.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kecamatan Babulu, Pemerintah Desa Labangka Barat, para guru, orang tua, relawan, serta seluruh pihak yang telah berkolaborasi menyukseskan kegiatan tersebut. Menurutnya, sinergi yang baik antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat menjadi fondasi penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Ke depan, PT STN akan terus mengembangkan berbagai program TJSL yang berkelanjutan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Sejalan dengan semangat “Sinergi Bumi dan Manusia untuk Satu Indonesia”, perusahaan meyakini bahwa kolaborasi bersama masyarakat dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menciptakan manfaat yang berkelanjutan sekaligus mendukung terwujudnya pembangunan yang inklusif di wilayah operasional perusahaan. (*)

Pewarta: Robbi Lalat