PENAJAM PASER UTARA — Polemik terkait status bangunan eks Gedung Pengadilan Negeri Penajam di wilayah Nenang KM 4 akhirnya mendapat kejelasan. Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memastikan bahwa gedung tersebut bukan merupakan aset daerah.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menegaskan bahwa kepemilikan bangunan tersebut berada di bawah Kementerian Hukum Republik Indonesia. Pemerintah daerah, kata dia, hanya pernah terlibat dalam proses renovasi melalui hibah barang dan pembangunan fisik.

“Gedung itu bukan aset milik Pemerintah PPU, melainkan milik Kementerian Hukum. Pemerintah daerah hanya membantu renovasi,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Muhajir menjelaskan, sebelumnya sempat muncul wacana pemanfaatan gedung tersebut oleh Pemkab PPU melalui skema pinjam pakai. Hal itu berkaitan dengan kontribusi pemerintah daerah yang pernah menghibahkan lahan untuk pembangunan lembaga pemasyarakatan.

Namun, ia menegaskan bahwa konsep yang dibahas bukanlah tukar guling dalam arti pengalihan kepemilikan, melainkan hanya sebatas penggunaan sementara.

“Konsepnya pinjam pakai, bukan pengalihan aset. Kepemilikan tetap di kementerian,” jelasnya.

Upaya koordinasi bahkan telah dilakukan sejak masa Penjabat Bupati sebelumnya, termasuk pertemuan langsung dengan pihak kementerian. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret terkait pemanfaatan gedung tersebut.

Muhajir mengakui bahwa proses peminjaman aset milik kementerian memiliki mekanisme administrasi yang cukup kompleks dan memerlukan persetujuan berjenjang dari pemerintah pusat.

“Memang cukup rumit. Sampai sekarang belum ada tindak lanjut lagi,” tambahnya.

Di sisi lain, Pemkab PPU saat ini tengah menyusun perencanaan kebutuhan gedung perkantoran bagi sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang belum memiliki fasilitas permanen. Gedung eks PN Penajam sempat menjadi salah satu opsi pemanfaatan.

Namun demikian, Muhajir menegaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat terkait status kepemilikan bangunan tersebut.

“Saya tegaskan kembali, gedung di Nenang itu bukan milik Pemerintah Kabupaten PPU,” pungkasnya. (MK)

Pewarta: DeddyPz
Editor: Agus S

TENGGARONG — Program Belajar Bersama Ceria (BBC) yang digagas Pangdam Mulawarman melalui Kodim 0906/Kutai Kartanegara mulai berjalan di Tenggarong. Program ini menjadi solusi bagi pelajar dari keluarga kurang mampu yang kesulitan mengakses bimbingan belajar berbayar.

Kegiatan perdana dilaksanakan di Posyandu Dahlia 06, Kelurahan Baru, Kecamatan Tenggarong, Senin (6/4/2026), melalui kolaborasi antara Kodim 0906/KKR dan pemerintah setempat.

Program BBC menyasar siswa yang membutuhkan pendampingan akademik tambahan, namun terkendala biaya. Kehadirannya menjadi alternatif nyata di tengah tingginya biaya pendidikan nonformal.

Lurah Baru, Bayu Ramanda, menjelaskan wilayahnya dipilih karena dinilai memiliki kesiapan fasilitas serta telah memiliki kegiatan belajar swadaya sebelumnya.

“Program ini sebenarnya sudah berjalan sekitar satu setengah tahun. Kami terpilih karena kesiapan tempat dan adanya kegiatan belajar yang sebelumnya sudah dilakukan warga,” ujarnya.

Saat ini, program BBC diikuti oleh 40 peserta didik yang terdiri dari 20 siswa sekolah dasar dan 20 siswa sekolah menengah pertama.

Dandim 0906/KKR, Letkol Arm Beni Budiman, mengatakan program ini dirancang agar mudah diakses dan tidak membebani orang tua. Metode pembelajaran dibuat santai agar siswa tetap nyaman mengikuti kegiatan.

“Konsepnya dibuat kreatif dan ceria. Materi yang diajarkan meliputi matematika, bahasa Inggris, dan pendidikan agama Islam,” jelasnya.

Seluruh kegiatan dalam program BBC tidak dipungut biaya. Pembiayaan ditanggung oleh pihak Kodam sebagai bentuk dukungan terhadap pemerataan pendidikan.

Ke depan, program ini diharapkan dapat diperluas ke wilayah lain di Kutai Kartanegara. Evaluasi pelaksanaan di Kelurahan Baru akan menjadi dasar pengembangan selanjutnya.

“Ini bentuk perhatian agar anak-anak tetap bisa mendapatkan pelajaran tambahan tanpa terbebani biaya,” tutupnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

BONTANG — Sebuah mobil Toyota Kijang terperosok ke dalam parit di Jalan Gunung Merapi, Kelurahan Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Senin (6/4/2026). Insiden ini diduga terjadi akibat pengemudi lupa menarik rem tangan saat memarkir kendaraan.

Peristiwa tersebut dilaporkan warga setelah kendaraan tiba-tiba meluncur tanpa kendali hingga masuk ke parit. Menindaklanjuti laporan itu, Tim Rescue Regu Alfa Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Bontang langsung bergerak ke lokasi sekitar pukul 09.45 Wita.

Kepala Disdamkartan Bontang, Amiluddin, menyampaikan bahwa proses evakuasi berlangsung sekitar satu jam dan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Berkat kesigapan tim di lapangan, kendaraan berhasil dievakuasi dan diamankan tanpa mengalami kerusakan yang lebih fatal. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian tersebut,” ujarnya.

Petugas menggunakan peralatan evakuasi untuk menarik kendaraan keluar dari parit. Proses penanganan juga berlangsung cepat guna menghindari gangguan di sekitar lokasi.

Insiden ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih berhati-hati saat memarkir kendaraan, terutama memastikan rem tangan telah terpasang dengan baik sebelum meninggalkan mobil.

Kelalaian kecil seperti tidak mengaktifkan handbrake dapat berujung pada kejadian yang berpotensi membahayakan, baik bagi kendaraan maupun lingkungan sekitar.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

TENGGARONG — Seorang pria bernama Saharudin (55), warga Loa Duri, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, ditemukan dalam kondisi memprihatinkan di rumahnya sendiri tanpa perawatan yang layak.

Kondisi tersebut pertama kali diketahui setelah adanya laporan warga yang kemudian ditindaklanjuti oleh relawan setempat. Saat ditemukan, korban tidak mampu mengurus diri sendiri, dengan kondisi lingkungan tempat tinggal yang kotor dan tidak layak huni.

Ketua Relawan Kamaseku 03, Hendra, mengungkapkan kondisi korban sangat memprihatinkan saat pertama kali ditemukan.

“Saya lihat kondisinya beliau berak di atas kasur dan makanannya sudah di tiduri,” ujarnya.

Relawan kemudian melakukan penanganan awal dengan membersihkan lokasi dan berkoordinasi dengan pihak setempat, mulai dari Ketua RT hingga pemerintah desa.

“Langsung koordinasi dengan RT, kemudian ke desa, sampai akhirnya kami antar ke dinas,” jelasnya.

Dari informasi warga, kondisi Saharudin disebut sudah berlangsung cukup lama. Ia mulai menunjukkan perubahan perilaku, seperti linglung, tidak merespons makanan, hingga tidak menjaga kebersihan diri.

Situasi ini diperparah dengan tidak adanya perawatan dari keluarga. Diketahui, korban memiliki lima anak, namun tidak ada yang tinggal dan merawatnya secara langsung. Ia hanya bersama anak bungsunya yang masih berusia 9 tahun.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kukar, Sunarko, memastikan kondisi korban bukan termasuk Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

“Dipastikan dia tidak ODGJ, dia masih nyambung, hanya linglung karena depresi,” ujarnya.

Saat ini, korban telah dibawa ke Dinas Sosial untuk penanganan awal. Meski kapasitas shelter penuh, pihaknya tetap menerima karena kondisi korban dinilai darurat.

Selanjutnya, korban akan dirujuk ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis sebelum menjalani proses asesmen lanjutan guna kemungkinan rujukan ke panti rehabilitasi sosial tingkat provinsi.

“Kami akan bawa ke rumah sakit untuk dirawat dulu, setelah itu baru proses rujuk ke panti,” pungkasnya. (MK)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Agus S

SANGATTA — Rencana pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memunculkan beragam respons di masyarakat. Menjawab keraguan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa konsep sekolah rakyat saat ini berbeda dari model pendidikan lama.

Wakil Bupati Kutim, Mahyunadi, menegaskan sekolah rakyat bukan sekadar sekolah biasa, melainkan sekolah unggulan yang dirancang khusus untuk masyarakat kurang mampu.

“Banyak yang bilang, masak kembali ke zaman dulu? Ini beda. Namanya memang sekolah rakyat, tapi konsepnya sekolah unggulan,” tegasnya.

Sekolah ini akan mengusung sistem berasrama (boarding school), dengan konsep pendidikan terintegrasi antara kegiatan belajar dan pembinaan karakter. Program ini menyasar masyarakat marginal, khususnya dari wilayah pedesaan.

Secara khusus, sasaran utama adalah kelompok masyarakat dalam kategori desil 1, 2, dan 3, yakni kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah.

Terkait pembangunan, pemerintah daerah masih menunggu surat keputusan (SK) dari pemerintah pusat sebagai dasar pelaksanaan proyek. Setelah itu, proses pematangan lahan akan segera dilakukan.

“Kalau SK dari pusat sudah keluar, kita langsung lakukan pematangan lahan. Harapannya 2027 sudah bisa dibangun,” ujarnya.

Untuk pengelolaan sekolah, termasuk tenaga pengajar dan sistem asrama, sepenuhnya akan ditangani pemerintah pusat. Sementara pemerintah daerah berperan dalam penyediaan lahan serta penyiapan data penerima manfaat melalui Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial.

Dengan konsep tersebut, sekolah rakyat diharapkan menjadi solusi konkret untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus memutus rantai kemiskinan di daerah.

“Jadi kita ingin anak-anak dari desa punya kesempatan yang sama untuk maju,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S