SANGATTA — Konflik antara buaya dan warga di Kutai Timur (Kutim) semakin meningkat. Namun, program penangkaran buaya yang diharapkan menjadi solusi jangka panjang hingga kini belum juga terealisasi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengakui terdapat kendala dalam pelaksanaan program tersebut, terutama terkait kewenangan lintas kementerian.

Awalnya, pemerintah daerah mengira penanganan penangkaran berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup. Namun setelah ditelusuri, kewenangan tersebut ternyata berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Saya kira di Lingkungan Hidup, ternyata di KKP. Ini yang kemarin sempat keliru,” ujarnya.

Meski demikian, langkah koordinasi tetap dilakukan. Dinas Perikanan Kutim telah menyusun kajian awal, sementara pemerintah daerah juga telah mengirimkan surat kepada KKP. Namun hingga kini belum ada respons dari pemerintah pusat.

“Sudah kami surati, tapi belum ada jawaban,” tambahnya.

Di lapangan, kemunculan buaya di sekitar permukiman warga semakin sering terjadi dan menimbulkan keresahan. Namun, upaya pemusnahan tidak dapat dilakukan karena terbentur aturan perlindungan satwa liar.

“Kalau dimusnahkan, bertabrakan dengan kebijakan lingkungan. Tapi kalau dibiarkan, masyarakat resah,” tegasnya.

Selama ini, penanganan masih bersifat sementara. Petugas biasanya melakukan evakuasi saat menerima laporan warga. Buaya berukuran besar dibawa ke penangkaran di Samarinda, sedangkan yang kecil dilepas kembali ke habitatnya.

Namun pola tersebut dinilai belum efektif. Buaya yang dilepas sering kembali ke area permukiman.

“Yang kecil dilepas lagi, tapi sering kembali. Ini yang jadi masalah,” jelas Ardiansyah.

Karena itu, keberadaan fasilitas penangkaran buaya di Kutim dinilai mendesak sebagai solusi jangka panjang untuk mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.

Pemerintah berharap percepatan koordinasi dengan pemerintah pusat dapat segera dilakukan, sehingga program penangkaran bisa direalisasikan dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sekaligus menjaga kelestarian satwa. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

UJOH BILANG — Komisi III DPRD Mahakam Ulu (Mahulu) bersama Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian (Diskominfostandi) Mahulu melakukan kunjungan kerja ke Kantor Telkomsel Regional Kalimantan di Balikpapan, Rabu (1/4/2026). Kunjungan ini difokuskan untuk membahas kondisi jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan, khususnya Kecamatan Long Apari dan Long Pahangai.

Ketua Komisi III DPRD Mahulu, Hendrikus Keling, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 49 site BTS di wilayah Mahulu, terdiri dari 17 site reguler dan sisanya merupakan program Bakti di wilayah khusus (3T).

Namun, dari jumlah tersebut, baru sekitar 66 persen wilayah yang terjangkau jaringan. Sementara 34 persen lainnya masih mengalami keterbatasan bahkan blank spot.

“Keterbatasan jaringan ini berdampak langsung pada pelayanan dasar masyarakat, seperti kesehatan dan pendidikan,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Ia menjelaskan, kendala utama jaringan di Mahulu adalah ketergantungan pada satelit yang menyebabkan koneksi tidak stabil. Selain itu, gangguan jaringan juga sering terjadi akibat putusnya kabel fiber optik serta pemanfaatan tower yang belum optimal.

Dalam pertemuan tersebut, Telkomsel menawarkan sejumlah solusi, di antaranya pemanfaatan internet desa serta penggunaan perangkat tambahan untuk memperkuat sinyal dengan kebutuhan daya listrik yang relatif rendah.

“Solusi ini diharapkan bisa diterapkan di wilayah yang sudah memiliki akses internet dasar,” jelasnya.

Hendrikus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, operator telekomunikasi, dan pihak terkait untuk mempercepat pemerataan jaringan.

“Harapannya ada perhatian serius dan langkah konkret dari Telkomsel untuk meningkatkan kualitas jaringan, khususnya di wilayah perbatasan Mahulu,” tegasnya.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin langsung oleh Hendrikus Keling, didampingi Sekretaris Komisi III Martina Wau serta anggota Agustinus Tului dan Subhan Nor. Sementara dari pihak pemerintah daerah diwakili oleh jajaran Diskominfostandi Mahulu.

DPRD Mahulu berharap peningkatan akses komunikasi dapat segera terwujud agar masyarakat di wilayah perbatasan memperoleh layanan yang setara dengan daerah lainnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

TENGGARONG — Polemik dugaan pungutan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas Pembantu (Pusban) Desa Semayang, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara (Kukar), memicu klarifikasi dari pihak internal. Kepala Pusban, Ferawati, menegaskan tidak semua praktik yang dikeluhkan masyarakat berada dalam kendalinya, sekaligus mengungkap adanya kebutuhan operasional yang belum sepenuhnya terakomodasi sistem.

Keluhan warga sebelumnya mencuat terkait dugaan pungutan, mulai dari pembuatan surat rujukan hingga biaya pendampingan pasien, dengan nominal yang disebut mencapai Rp200 ribu.

Menanggapi hal itu, Ferawati menyatakan dirinya tidak memiliki kewenangan langsung dalam proses rujukan pasien.
“Kalau masalah rujukan belum bisa saya tanggapi dikarenakan bukan saya yang pegang,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui adanya praktik pembayaran tertentu yang digunakan untuk kebutuhan operasional Pusban. Biaya tersebut, menurutnya, biasanya bersifat sukarela dan dimanfaatkan untuk keperluan dasar pelayanan.

“Kalau sepengetahuan saya memang ada yang membayar, tapi itu biasanya untuk kas pusban, seperti beli air minum, tisu, dan kebutuhan kecil lainnya,” jelasnya.

Terkait isu biaya pendampingan pasien hingga Rp200 ribu, Ferawati menegaskan bahwa sejak awal dirinya tidak pernah menetapkan pungutan secara sepihak. Namun, dalam kondisi tertentu, biaya tersebut bisa muncul melalui komunikasi antara petugas dan keluarga pasien.

Ia menjelaskan bahwa layanan Pusban bersifat mandiri dan tidak seluruhnya tercover oleh BPJS, khususnya dalam proses rujukan.
“BPJS tidak bisa diklaim dari pusban. Yang bisa diklaim itu kalau pasien masuk ke puskesmas. Jadi pusban ini mandiri,” katanya.

Menurutnya, biaya pendampingan lebih kepada kompensasi bagi tenaga kesehatan yang harus mengantar pasien ke fasilitas rujukan.
“Kalau ada biaya pendamping, itu biasanya dikomunikasikan dengan keluarga pasien,” tambahnya.

Ferawati juga mengungkap bahwa persoalan ini telah dilaporkan hingga ke tingkat puskesmas dan pimpinan, setelah adanya pengaduan dari keluarga pasien.

Namun, untuk dugaan pungutan lain seperti biaya kecil dalam proses rujukan, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti dan menyarankan konfirmasi langsung kepada pihak terkait.

Ia menegaskan, keberadaan Pusban yang tidak memiliki sumber pemasukan tetap menjadi tantangan tersendiri dalam operasional pelayanan di lapangan.

“Pusban ini memang tidak ada pemasukan. Jadi kadang ada kebutuhan operasional yang harus ditutupi,” tutupnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

TENGGARONG — Ketidakpastian kebijakan sektor pertambangan di tingkat pusat mulai berdampak ke daerah. DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menyoroti potensi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat belum jelasnya arah pembatasan produksi melalui Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Anggota Komisi II DPRD Kukar, Hendra, menyebut hingga saat ini belum ada kepastian final terkait kebijakan RKAB perusahaan tambang yang menjadi acuan utama aktivitas produksi.

“Sejauh ini kita masih menunggu kepastiannya seperti apa. Karena persoalan PHK ini berkaitan dengan adanya batasan RKAB,” ujarnya, Minggu (5/4/2026).

Menurutnya, kebijakan pembatasan produksi tidak bisa dilepaskan dari dinamika global, khususnya fluktuasi harga energi seperti minyak dan batu bara. Kondisi tersebut turut memengaruhi langkah pemerintah pusat dalam menentukan volume produksi nasional.

Di tengah ketidakpastian itu, Hendra berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih adaptif agar dampak terhadap tenaga kerja dapat diminimalkan.

“Sehingga mungkin masalah RKAB ini bisa menyelesaikan atau menyelamatkan karyawan teman-teman kita di tambang,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pekerja menjadi pihak paling rentan jika perusahaan melakukan efisiensi sebagai respons atas pembatasan produksi. Karena itu, DPRD Kukar terus memantau langkah-langkah yang diambil perusahaan di lapangan.

Selain itu, Hendra juga menyoroti perbedaan sinyal kebijakan dari pemerintah pusat. Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait penurunan RKAB masih menjadi perhatian, sementara Presiden Prabowo Subianto disebut membuka peluang peningkatan produksi mengikuti tren harga energi global.

Menurutnya, perbedaan arah tersebut menunjukkan bahwa kebijakan di tingkat pusat masih sangat dinamis dan perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah daerah.

DPRD Kukar, lanjutnya, akan terus mengawal perkembangan kebijakan tersebut sekaligus menyiapkan langkah antisipatif guna melindungi tenaga kerja jika skenario terburuk benar-benar terjadi.

“Penting bagi pemerintah menyiapkan langkah strategis untuk melindungi tenaga kerja jika situasi ini berkembang ke arah yang tidak diharapkan,” pungkasnya.

Pewarta: Ady Wahyudi
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sekaligus Berita Acara Serah Terima (BAST) di Gedung Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ), Sabtu (4/4/2026).

Penandatanganan ini menjadi langkah strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur pascapanen melalui penyediaan lahan untuk fasilitas logistik pangan di Kutai Barat.

Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terhadap pembangunan gudang Bulog di daerah tersebut.

“Dukungan ini menjadi bukti komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menegaskan bahwa hibah tanah tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangunan sarana penyimpanan dan pengelolaan hasil pertanian.

Menurutnya, kehadiran fasilitas ini akan meningkatkan efektivitas distribusi pangan, menjaga kualitas komoditas, serta memperkuat ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.

“Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur logistik pangan ini dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Perum Bulog atas sinergi yang telah terjalin dalam mendukung penguatan sektor pangan di Kutai Barat.

Melalui momentum ini, Bupati mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan semangat gotong royong dalam mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri dan berkelanjutan, sejalan dengan visi Kutai Barat yang “Sejahtera, Aman, Adil, Merata, dan Beradat”.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani, Pimpinan Wilayah Perum Bulog Kanwil Kaltimtara Musazdin Said, Pj Sekretaris Daerah Kamius Junaidi, Ketua TP-PKK Maria Christina Mosez Edwin, unsur Forkopimda, kepala perangkat daerah, serta para camat, kepala kampung, dan lurah.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

SENDAWAR — Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama Perum Bulog terus mematangkan rencana pembangunan gudang logistik pangan. Hal itu ditandai dengan peninjauan langsung lokasi pembangunan di Kampung Ngeyan Asa, Kecamatan Barong Tongkok, Sabtu (4/4/2026).

Peninjauan dilakukan oleh Pj Sekretaris Daerah Kutai Barat, Kamius Junaidi, bersama Direktur SDM dan Transformasi Perum Bulog, Sudarsono Hardjosoekarto.

Lokasi yang disiapkan seluas 1,3 hektare tersebut direncanakan menjadi kompleks pergudangan dengan kapasitas sekitar 1.000 ton pada 2026. Fasilitas ini akan dilengkapi gudang utama, kantor operasional, serta sarana pendukung lainnya sebagai bagian dari program nasional pembangunan infrastruktur pascapanen.

Sudarsono menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemkab Kubar yang telah menghibahkan lahan untuk pembangunan gudang tersebut. Menurutnya, proyek ini menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus mendukung program nasional.

Ia menjelaskan, sebelum pembangunan gudang permanen dimulai, pemerintah daerah juga menyiapkan gudang sementara yang sebelumnya digunakan untuk penyimpanan beras raskin. Gudang tersebut akan direhabilitasi pada April 2026 dengan kapasitas tampung sekitar 200 ton beras.

“Gudang sementara ini tidak hanya untuk kebutuhan Kubar, tetapi juga bisa membantu stabilisasi pasokan di Mahakam Ulu,” jelasnya.

Lebih lanjut, Sudarsono menegaskan bahwa pembangunan gudang Bulog memiliki standar teknis tinggi, termasuk sistem pengendalian kelembaban dan ventilasi udara untuk menjaga kualitas beras dalam jangka panjang.

Selain itu, infrastruktur pendukung seperti akses jalan menuju lokasi juga menjadi perhatian. Bulog mengharapkan jalan dengan standar kelas I dan lebar minimal 8 meter guna menunjang kelancaran distribusi logistik.

Gudang tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk penyimpanan beras, tetapi juga minyak goreng sebagai bagian dari upaya stabilisasi harga dan pasokan kebutuhan pokok masyarakat.

Sementara itu, Pj Sekda Kubar, Kamius Junaidi, menegaskan peninjauan ini bertujuan memastikan kesiapan lahan, akses transportasi, serta potensi pengembangan kawasan ke depan.

Menurutnya, pembangunan gudang Bulog merupakan kebutuhan mendesak bagi daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, terutama saat terjadi lonjakan permintaan atau gangguan distribusi.

“Ini bentuk komitmen bersama antara pemerintah daerah dan pusat dalam memperkuat ketahanan pangan,” tegasnya.

Pemkab Kubar berharap pembangunan gudang Bulog di Kampung Ngeyan Asa dapat segera terealisasi dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

BONTANG — Pemerintah Kota Bontang mulai menerapkan uji coba sistem parkir non tunai (e-money) di tiga pasar utama sejak 1 April 2026. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya digitalisasi layanan publik, khususnya di sektor perdagangan.

Meski telah mulai diterapkan, pembayaran tunai masih tetap diberlakukan selama masa uji coba yang direncanakan berlangsung hingga akhir Mei 2026.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian, dan Perdagangan (DKUMPP) Bontang, Eko Arisandi, menegaskan bahwa penerapan sistem ini dilakukan secara bertahap agar masyarakat memiliki waktu untuk beradaptasi.

“Pembayaran tunai tetap kami siapkan selama uji coba. Karena masyarakat masih ada yang belum familiar dengan sistem non tunai,” ujarnya, Jumat (3/4/2026).

Menurutnya, pendekatan bertahap ini penting untuk memastikan transisi berjalan lancar tanpa menimbulkan kendala bagi pengunjung pasar, khususnya yang belum terbiasa menggunakan transaksi digital.

Untuk mendukung pelaksanaan di lapangan, DKUMPP telah menyiagakan petugas di setiap lokasi pasar. Petugas tersebut bertugas membantu pengunjung sekaligus memberikan edukasi terkait penggunaan metode pembayaran non tunai.

Selain itu, pedagang yang telah melunasi retribusi lapak diberikan kartu akses parkir secara gratis guna mendukung kelancaran aktivitas mereka di area pasar.

Dalam uji coba ini, berbagai metode pembayaran non tunai disiapkan, mulai dari QRIS, kartu berbasis tap, hingga dompet digital. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan parkir.

Namun, kebijakan tersebut juga memunculkan beragam respons dari masyarakat. Sebagian menyambut positif langkah digitalisasi ini, sementara lainnya berharap pembayaran tunai tetap tersedia, setidaknya selama masa peralihan.

Pemerintah Kota Bontang memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh selama periode uji coba. Evaluasi tersebut mencakup efektivitas sistem, tingkat penerimaan masyarakat, hingga berbagai kendala teknis yang muncul di lapangan.

Hasil evaluasi nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan kebijakan lanjutan terkait penerapan parkir non tunai secara permanen di Kota Bontang.

Pewarta: Syakurah
Editor: Agus S