Beranda blog Halaman 115

Andi Satya Dinilai Layak Pimpin Golkar Samarinda Secara Aklamasi

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Fraksi Golkar DPRD Samarinda Andi Saharuddin bersama Anggota Fraksi Golkar DPRD Samarinda Adnan Faridhan menyatakan dukungan kepada dr Andi Satya Adi Saputra menjelang Musda Partai Golkar Samarinda. (Foto: Istimewa)

SAMARINDA – Menjelang Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Kota Samarinda pada 8 Agustus 2026, dukungan terhadap Plt Ketua DPD Partai Golkar Samarinda, dr Andi Satya Adi Saputra, terus menguat. Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda menilai Andi Satya layak memimpin DPD Partai Golkar Samarinda dan didorong menjadi calon Wali Kota Samarinda pada pemilihan mendatang.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda, Andi Saharuddin, mengatakan Andi Satya memiliki rekam jejak dan kapasitas yang memadai untuk memimpin partai berlambang beringin tersebut.

“Andi Adi itu pasti layak. Golkar tidak akan memilih salah satu calon kalau tidak layak. Kedua, beliau adalah peraih suara terbanyak untuk anggota DPRD dari Partai Golkar di Samarinda pada Pileg lalu,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Andi Saharuddin, Fraksi Golkar sejak awal telah membulatkan dukungan karena Andi Satya dinilai sebagai figur muda, energik, serta memiliki komunikasi politik yang baik dengan anggota fraksi maupun konstituen.

Ia mengatakan, target Golkar tidak hanya memperkuat konsolidasi internal pasca-Musda, tetapi juga menyiapkan kader terbaik untuk memimpin Kota Samarinda.

“Poinnya adalah kami akan mendorong dan mem-branding Andi Satya untuk menjadi calon Wali Kota Samarinda ke depan. Golkar akan all out memenangkan beliau untuk memimpin Samarinda,” tegasnya.

Hal senada disampaikan Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Samarinda, Adnan Faridhan. Menurutnya, Andi Satya telah menunjukkan kapasitas politiknya melalui hasil Pemilu Legislatif sebelumnya.

“Meskipun baru sebagai caleg kemarin, beliau membuktikan diri meraih suara terbanyak Golkar di Dapil Samarinda. Jadi secara politik sudah teruji dan terbukti,” katanya.

Adnan juga menilai peluang Andi Satya terpilih secara aklamasi cukup besar karena hingga saat ini belum ada kandidat lain yang mendaftar dalam Musda.

“Beliau sangat mumpuni, baik di dunia politik maupun swasta, serta paham manajerial. Harapan kami, di bawah kepemimpinan beliau pada 2029 nanti, Golkar Samarinda bisa menjadi pemenang Pileg,” ujarnya.

Selain memimpin partai, Adnan berharap Golkar Samarinda mengusung kader internal pada Pemilihan Wali Kota Samarinda mendatang.

“Partai Golkar Samarinda juga harus mendukung dan mengusung kader murninya sendiri, yaitu dr. Andi Satya, untuk maju dan bertarung di Pilwali Samarinda,” tegasnya. (MK)

Pewarta: Abdi
Editor: Agus S.

Dana Bankeu Belum Cair, DPRD Kaltim Soroti Keterlambatan Pembayaran Proyek

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi keterlambatan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada pemerintah kabupaten dan kota. (Ilustrasi: AI/Media Kaltim)

SAMARINDA – Keterlambatan penyaluran Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kepada sejumlah pemerintah kabupaten dan kota mulai berdampak pada pelaksanaan proyek daerah. Sejumlah pekerjaan yang progresnya hampir rampung belum dapat dibayarkan karena dana transfer dari pemerintah provinsi belum diterima.

Persoalan tersebut mengemuka dalam pertemuan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur bersama Pemerintah Kota Balikpapan. Dalam forum itu, Pemkot Balikpapan meminta dukungan DPRD agar proses pencairan Bankeu dapat segera dipercepat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan, Rita, mengatakan pemerintah kota telah memenuhi kewajiban sesuai kontrak pekerjaan. Namun pembayaran kepada penyedia jasa belum dapat dilakukan karena dana bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur masih menunggu penyelesaian administrasi.

“Kewajiban kami sudah selesai. Mereka menganggap jangka waktu pekerjaan kami juga sudah selesai dikerjakan. Harusnya juga di dokumen kontrak kan jelas, itu juga harus dibayar,” ujarnya.

Menurut Rita, muncul anggapan di kalangan rekanan bahwa dana Bankeu tidak tersedia. Padahal, persoalannya lebih pada proses administrasi yang masih harus dilengkapi.

“Kami memberitahu bahwa ada administrasi yang harus dilengkapi dulu sehingga uang transfer dari provinsi akan segera dikirim juga ke Kota Balikpapan,” katanya.

Anggota Banggar DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, mengatakan persoalan serupa juga disampaikan sejumlah pemerintah kabupaten dan kota lainnya.

Menurutnya, keterlambatan pencairan Bankeu mulai menimbulkan keresahan di kalangan penyedia jasa konstruksi karena pekerjaan hampir selesai, tetapi kepastian pembayaran belum diperoleh.

“Ini juga sama dengan kabupaten kota yang lain di Kalimantan Timur yang juga minta hal yang sama terkait dengan percepatan informasi bantuan keuangan,” kata Sarkowi.

Ia menegaskan DPRD Kaltim akan menjadikan persoalan tersebut sebagai perhatian serius dan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur agar penyaluran Bankeu dapat dipercepat.

“Bahkan di Balikpapan sekarang sudah ada kegelisahan dari para penyedia, para rekanan yang menganggap bahwa sejauh ini progres pekerjaan sudah hampir selesai tapi tidak ada kejelasan soal pembayaran. Nah, ini nanti akan menjadi agenda kami di DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk melakukan percepatan-percepatan dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur,” tegasnya.

Senada, Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, dr. Andi Sri Juliarty R., M.Kes., mengatakan pemerintah kota telah beberapa kali melakukan tindak lanjut kepada Pemerintah Provinsi melalui Sekretaris Daerah. Namun hingga kini belum diketahui secara pasti penyebab keterlambatan pencairan dana tersebut.

“Itu kami mohon bantuannya karena Pak Sekda pun sudah berupaya untuk me-follow up ke provinsi. Cuma kami juga tidak tahu tertahannya, masih delay-nya di mana di provinsi. Kami juga belum tahu, mohon bantuan Bapak Ibu yang kami hormati,” ujarnya.

DPRD menilai Bankeu merupakan instrumen penting untuk mendukung pembangunan di daerah. Apabila penyalurannya terus tertunda, dampaknya tidak hanya dirasakan pemerintah kabupaten dan kota, tetapi juga penyedia jasa konstruksi yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak.

Kondisi tersebut dikhawatirkan mengganggu arus kas pelaku usaha sekaligus menghambat kelanjutan proyek-proyek pembangunan di Kalimantan Timur. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

Polisi Rekonstruksi Kasus Berdarah Pasar Sepinggan, 18 Adegan Diperagakan

Penulis
redaksi2
-
0
Rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang pria berinisial AS (48) digelar di Mapolsek Balikpapan Selatan. (Foto: Istimewa)

BALIKPAPAN – Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Balikpapan Selatan menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan yang menewaskan seorang pria berinisial AS (48) dalam insiden saling bacok di kawasan Pasar Sepinggan. Rekonstruksi berlangsung di halaman Mapolsek Balikpapan Selatan, Kamis (30/7/2026), sebagai bagian dari penyempurnaan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke kejaksaan.

Rekonstruksi melibatkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kuasa hukum tersangka, serta Tim Inafis Polres Balikpapan. Sebanyak 18 adegan diperagakan untuk mencocokkan keterangan para pihak dengan hasil penyidikan.

Kanit Reskrim Polsek Balikpapan Selatan, Iptu Iskandar Ilham, mengatakan penyidik sebelumnya menyusun 29 adegan. Namun setelah berkoordinasi dengan jaksa, jumlah adegan dipangkas menjadi 18 karena dinilai telah mewakili rangkaian peristiwa.

“Masih ada kemungkinan direvisi sesuai hasil koordinasi dengan jaksa,” ujarnya.

Menurut Iskandar, adegan yang menjadi perhatian utama adalah adegan ke-12 saat tersangka FR (34) dan korban AS terlibat pergulatan yang berujung aksi saling melukai menggunakan senjata tajam.

Dari rekonstruksi itu juga terungkap bahwa perkara tersebut berawal dari dua laporan polisi yang berbeda. FR melaporkan dirinya sebagai korban, demikian pula korban AS sebelum meninggal dunia.

“Jadi ada dua laporan. Tersangka juga melapor sebagai korban, dan yang meninggal juga melapor. Jadi sama-sama saling melapor,” jelasnya.

Penyidik mengungkap konflik dipicu persoalan lama yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai penjaga malam Pasar Sepinggan.

FR sebelumnya pernah bekerja sebagai penjaga pasar sebelum berhenti. Posisi tersebut kemudian ditempati oleh AS. Saat FR berupaya kembali bekerja, hubungan keduanya disebut semakin memburuk.

“Motifnya adalah dendam karena sering dituduh, atau mungkin karena pekerjaannya diambil,” kata Iskandar.

Selain itu, FR mengaku kerap dituduh menjual narkotika jenis sabu di lingkungan pasar. Menurut penyidik, tuduhan tersebut turut memperkeruh hubungan antara keduanya.

Dalam proses penyidikan, polisi menyatakan tidak menemukan unsur perencanaan sehingga sangkaan pembunuhan berencana tidak diterapkan terhadap tersangka. Penyidik menjerat FR dengan pasal yang dikenakan sesuai hasil penyidikan atas dugaan tindak pidana yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Kasus ini juga berkembang setelah seorang saksi berinisial RS (28) ditetapkan sebagai tersangka. Awalnya RS melaporkan FR atas dugaan penganiayaan, namun hasil penyidikan menemukan dugaan tindak pidana yang dilakukan RS terhadap FR.

“Saksi satu ini kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporannya terhadap FR,” ujar Iskandar.

Hasil rekonstruksi akan menjadi bahan penyidik bersama jaksa untuk menyempurnakan berkas perkara sebelum dilimpahkan ke pengadilan.

Kasus ini bermula dari aksi saling bacok yang terjadi di Pasar Sepinggan pada Kamis (25/6/2026) dini hari. Berdasarkan hasil penyelidikan, AS bersama RS diduga mendatangi FR dengan membawa senjata tajam setelah dipicu konflik lama yang berawal dari insiden pelemparan serbuk serta perselisihan terkait pekerjaan sebagai penjaga pasar.

Pertemuan tersebut berujung perkelahian yang menyebabkan AS meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga sempat berupaya melerai, namun mengurungkan niat karena seluruh pihak yang terlibat membawa senjata tajam.

Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa sebilah badik tanpa gagang dan sebuah pisau lipat yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

Kideco Perkuat Investasi SDM Lewat Beasiswa Gemilang 2026

Penulis
redaksi2
-
0
General Manager RER & CSR PT Kideco Jaya Agung, M. Luqman Hakim, bersama penerima Beasiswa Kideco Gemilang 2026 saat penandatanganan MoU di Office Lou Taka Kideco. (Foto: Istimewa)

PASER – PT Kideco Jaya Agung kembali menyalurkan Program Beasiswa Kideco Gemilang 2026 sebagai bagian dari komitmen perusahaan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Paser. Program yang menjadi bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) itu ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) serta pembekalan bagi para penerima beasiswa di Office Lou Taka Kideco, Senin (27/7/2026).

General Manager RER & CSR PT Kideco Jaya Agung, M. Luqman Hakim, mengatakan program tersebut merupakan investasi jangka panjang perusahaan untuk melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan daya saing.

“Kami berharap para penerima beasiswa dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu, terus mengembangkan diri, serta membentuk karakter yang kuat dan berdaya saing sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Kabupaten Paser,” katanya, Kamis (30/7/2026).

Menurutnya, Beasiswa Kideco Gemilang merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat yang difokuskan pada peningkatan kualitas SDM di wilayah operasional perusahaan.

Untuk memastikan program berjalan objektif dan tepat sasaran, proses seleksi dilakukan secara bertahap, mulai dari pendaftaran, seleksi administrasi, hingga wawancara dengan melibatkan asesor independen.

Sebagai bagian dari pembinaan, Kideco juga menghadirkan Dosen Program Studi Psikologi Universitas Islam Bandung (Unisba), Andhita Nurul Khasanah, untuk memberikan pembekalan kepada para penerima beasiswa.

Peserta memperoleh materi mengenai pengembangan karakter, kepemimpinan, komunikasi, adaptasi di dunia perkuliahan dan dunia kerja, serta pengembangan diri sebagai bekal menyelesaikan pendidikan.

Pelaksana Tugas Camat Batu Sopang, Arwin Mamonto, mengapresiasi pelaksanaan Beasiswa Kideco Gemilang. Menurutnya, program tersebut menjadi bentuk kolaborasi nyata antara dunia usaha dan pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM di Kabupaten Paser.

“Harapannya agar para penerima beasiswa dapat memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya dan kelak memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah,” ujarnya.

Melalui program tersebut, Kideco menyalurkan beasiswa untuk jenjang Diploma IV (D4) dan Strata 1 (S1) pada sejumlah bidang prioritas, yakni teknik dan teknologi, kesehatan, pendidikan, hukum, komunikasi, industri kreatif, serta bisnis dan manajemen.

Penerima beasiswa merupakan warga ber-KTP Kabupaten Paser, mahasiswa aktif semester III, mahasiswa angkatan 2025, atau mahasiswa baru angkatan 2026 yang telah memiliki surat penerimaan resmi dari perguruan tinggi dan tidak sedang menerima beasiswa dari instansi maupun perusahaan lain. (MK)

Pewarta: TB Sihombing
Editor: Agus S.

DPRD Kaltim Soroti Lonjakan Kekerasan Anak, Tekankan Pentingnya Pelaporan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Damayanti, menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kaltim. (Foto: K. Irul Umam/Media Kaltim)

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur menyoroti meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dugaan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan. DPRD menegaskan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman serta mendorong korban maupun saksi untuk berani melaporkan setiap dugaan tindak kekerasan.

Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, mengaku prihatin karena lingkungan pendidikan yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak justru masih diwarnai dugaan kasus kekerasan seksual.

“Yang pertama tentunya rasa sedih dan kecewa. Apalagi ini berkaitan dengan pelecehan seksual yang terjadi di dunia pendidikan. Seharusnya tempat mendidik anak-anak kita adalah tempat untuk belajar, tempat merasa aman, dan tempat merasa nyaman. Tetapi justru hal itu terjadi di sana. Kami sangat prihatin,” ujarnya, Rabu (29/7/2026).

Data Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan sepanjang 2024 tercatat 1.002 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, menurun dibandingkan 2023 yang mencapai 1.108 kasus. Namun tren kembali meningkat pada 2025. Hingga 31 Agustus 2025, jumlah laporan telah mencapai 916 kasus atau rata-rata sekitar 114 kasus setiap bulan.

Sementara itu, data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Simfoni PPA mencatat anak masih menjadi kelompok yang paling banyak menjadi korban kekerasan.

Per 30 Juni 2025, dari 662 kasus yang tercatat, sebanyak 454 korban merupakan anak-anak atau sekitar 63 persen dari total korban. Mayoritas korban adalah perempuan, baik anak perempuan maupun perempuan dewasa.

Damayanti menilai upaya pencegahan tidak dapat hanya menjadi tanggung jawab sekolah atau pondok pesantren. Menurutnya, pengawasan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar potensi kekerasan dapat dideteksi lebih dini.

“Pengawasan tidak hanya sebatas dari pihak sekolah atau pondok pesantren. Tetapi juga harus melibatkan masyarakat di lingkungan sekitar sekolah maupun pondok pesantren,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya membangun keberanian korban maupun saksi untuk melapor apabila mengalami atau mengetahui adanya dugaan kekerasan seksual. Menurutnya, rasa takut dan memilih diam justru memberi ruang bagi pelaku untuk kembali melakukan perbuatannya.

“Yang terpenting adalah menghilangkan rasa takut atau khawatir untuk menyampaikan jika kemudian kita mengalami tindakan yang tidak diinginkan seperti itu,” katanya.

Damayanti menambahkan, tingginya jumlah laporan di Kota Samarinda menjadi pengingat bahwa perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak cukup hanya melalui penegakan hukum. Diperlukan pengawasan bersama, lingkungan pendidikan yang aman dan ramah anak, serta keberanian masyarakat untuk melaporkan setiap dugaan kekerasan sejak dini agar dapat segera ditangani. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S.

SMPN 29 Balikpapan Capai Progres 39 Persen, Target Selesai Oktober

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, meninjau pembangunan SMP Negeri 29 di kawasan Grand City, Balikpapan Utara. (Foto: Istimewa)

BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mempercepat pembangunan SMP Negeri 29 di kawasan Perumahan Grand City, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara. Sekolah baru tersebut ditargetkan rampung pada Oktober 2026 untuk memenuhi kebutuhan ruang belajar di kawasan permukiman yang terus berkembang.

SMPN 29 dibangun di atas lahan hibah dari pengembang Grand City sebagai bagian dari penyediaan fasilitas umum. Proyek yang dimulai pada Mei 2026 itu dibiayai melalui APBD Kota Balikpapan dengan nilai kontrak Rp18.473.083.455 dan masa pelaksanaan selama 210 hari.

Saat meninjau lokasi pembangunan, Kamis (30/7/2026), Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan penyediaan lahan sekolah merupakan bentuk tanggung jawab pengembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan hunian baru.

“Lahan sekolah ini merupakan hibah dari Perumahan Grand City. Paling tidak mereka memiliki tanggung jawab menyiapkan fasilitas umum, salah satunya sekolah SMPN 29,” ujarnya.

Bagus menjelaskan, SMPN 29 nantinya dilengkapi 12 ruang kelas, aula multifungsi yang juga dapat digunakan sebagai lokasi upacara, lapangan olahraga, serta area parkir untuk mendukung kegiatan belajar mengajar.

Ia menyebut progres pembangunan hingga akhir Juli telah mencapai sekitar 39 persen, jauh di atas target awal yang berkisar 12 persen. Menurutnya, struktur utama bangunan hampir selesai sehingga pekerjaan kini memasuki tahap penyempurnaan.

“Saya optimistis selesai tepat waktu. Struktur bangunannya sudah hampir selesai, tinggal pekerjaan penyempurnaan seperti kerapian, kebersihan, dan penyelesaian akhir,” katanya.

Meski pembangunan berjalan lebih cepat dari jadwal, Bagus mengingatkan kontraktor tetap mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) atau Health, Safety and Environment (HSE).

Ia juga meminta akses menuju lokasi proyek diperkeras menggunakan material laterit atau sirtu agar distribusi material tidak terganggu saat musim hujan.

Selain itu, Bagus menilai penyediaan tempat tinggal yang layak bagi para pekerja juga perlu menjadi perhatian karena akan berpengaruh terhadap produktivitas dan kualitas hasil pekerjaan.

Direktur PT Norma Noor, Ahmad Hamid Basri, mengatakan pembangunan berjalan tanpa kendala berarti sejak dimulai pada Mei lalu. Saat ini sekitar 70 pekerja dikerahkan di lokasi, termasuk bekerja hingga malam hari untuk mempercepat penyelesaian proyek.

“Alhamdulillah seluruh material sudah tersedia di lokasi sehingga pekerjaan berjalan lebih cepat dari target. Kami optimistis pembangunan bisa selesai pada Oktober, atau paling lambat November 2026,” ujarnya.

Menurut Ahmad, pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan gedung sekolah, lapangan, hingga area parkir. Sementara akses jalan menuju sekolah tengah dikerjakan oleh pihak pengembang Grand City karena berada di luar lingkup kontrak pembangunan sekolah.

Percepatan pembangunan SMPN 29 menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Balikpapan memperluas layanan pendidikan seiring berkembangnya kawasan permukiman di Balikpapan Utara. Kehadiran sekolah baru itu diharapkan memberi akses pendidikan yang lebih dekat dan merata bagi masyarakat. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S.

PLN Energize Listrik 1.730 kVA untuk SMA Taruna Nusantara IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Personel PLN UP3 Nusantara berfoto bersama di depan Kampus SMA Taruna Nusantara IKN usai penyalaan listrik berdaya 1.730 kVA. (Foto: PLN UP3 Nusantara)

NUSANTARA – PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Nusantara resmi menyelesaikan penyambungan listrik pelanggan Ultimate untuk SMA Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan daya tersambung sebesar 1.730 kiloVolt-Ampere (kVA).

Penyalaan listrik tersebut menjadi bagian dari dukungan PLN terhadap pengembangan infrastruktur strategis di IKN sekaligus memastikan ketersediaan pasokan energi yang andal bagi salah satu institusi pendidikan nasional.

Dengan pasokan listrik tersebut, aktivitas belajar mengajar, pemanfaatan teknologi pembelajaran, hingga operasional berbagai fasilitas penunjang pendidikan di SMA Taruna Nusantara Kampus IKN diharapkan dapat berjalan optimal.

Manager PLN UP3 Nusantara, Rakhmad Kurniawan, mengatakan penyambungan tersebut merupakan bentuk komitmen PLN dalam mendukung pengembangan ekosistem pendidikan modern di Ibu Kota Nusantara.

“PLN siap menghadirkan pasokan listrik yang andal, aman, dan berkualitas untuk mendukung operasional SMA Taruna Nusantara Kampus IKN. Kami percaya bahwa keandalan infrastruktur kelistrikan menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang modern dan mampu mencetak sumber daya manusia unggul bagi Indonesia,” ujarnya, Kamis (30/7/2026).

Menurut Rakhmad, penyambungan pelanggan Ultimate juga menunjukkan kesiapan PLN dalam memenuhi kebutuhan listrik berbagai objek vital maupun proyek strategis nasional di kawasan IKN.

Melalui perencanaan sistem kelistrikan yang matang serta dukungan personel profesional, PLN memastikan kebutuhan energi pelanggan dapat dipenuhi sesuai standar mutu, keandalan, dan keselamatan.

Sebagai penyedia tenaga listrik nasional, PLN terus memperkuat pembangunan infrastruktur kelistrikan yang tangguh, responsif, dan berkelanjutan guna mendukung percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota masa depan yang cerdas, hijau, dan berdaya saing global.

Keberhasilan penyambungan listrik di SMA Taruna Nusantara Kampus IKN juga menegaskan komitmen PLN UP3 Nusantara untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam menyediakan pasokan listrik yang andal bagi sektor pendidikan, pemerintahan, bisnis, maupun masyarakat.

Melalui transformasi layanan dan peningkatan kualitas pelayanan, PLN berharap infrastruktur kelistrikan yang andal dapat mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menjadi salah satu penggerak pembangunan nasional yang berkelanjutan. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S.

Menperin Buka GIIAS 2026, Optimistis Dongkrak Penjualan Kendaraan Nasional

Penulis
redaksi2
-
0
Sejumlah pengunjung padati pameran GIIAS 2026. ANTARA/Chairul Rohman

JAKARTA – Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berharap pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 menjadi salah satu roda penggerak penjualan kendaraan sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai basis produksi otomotif di kawasan.

Agus Gumiwang Kartasasmita resmi membuka kegiatan pameran otomotif GIIAS 2026 yang berlangsung pada 30 Juli sampai 9 Agustus 2026 di ICE BSD, Tangerang.

“Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian menyampaikan selamat dan apresiasi kepada GAIKINDO atas penyelenggaraan GIIAS. Menjaga sebuah pameran tetap relevan selama 33 kali penyelenggaraan bukanlah pekerjaan yang mudah,” kata Agus Gumiwang dalam sambutannya di ICE BSD, Tangerang, Kamis (30/6/2026).

Menurut dia, pemerintah akan terus memperkuat kemitraan dengan industri otomotif karena sektor tersebut memiliki kontribusi besar terhadap investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah manufaktur, serta ekspor kendaraan dan komponen.

Agus menambahkan bahwa Kementerian Perindustrian akan terus menjadi mitra strategis industri, melalui berbagai kebijakan yang bertujuan meningkatkan daya saing sektor otomotif nasional di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Sementara itu, Ketua Umum GAIKINDO Putu Juli Ardika mengatakan penyelenggaraan GIIAS tahun ini menjadi yang terbesar sejak pameran tersebut digelar.

Hal itu mencerminkan kepercayaan produsen otomotif global, terhadap prospek pasar Indonesia.

“Di tengah tantangan ekonomi global, industri otomotif Indonesia terus menunjukkan daya tahan yang kuat. GIIAS 2026 hadir membawa semangat dan optimisme baru untuk mendorong industri otomotif nasional bergerak lebih cepat dan lebih kuat,” ujar Putu.

Ia menilai Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pasar kendaraan bermotor, tetapi juga semakin diperhitungkan sebagai pusat produksi dan ekspor kendaraan di kawasan Asia Tenggara.

Kehadiran puluhan merek global di GIIAS 2026, menjadi salah satu indikator masih tingginya minat investasi pada industri otomotif nasional.

Selain menjadi ajang peluncuran produk baru, GIIAS selama ini juga berperan sebagai barometer perkembangan teknologi otomotif.

Tren elektrifikasi masih mendominasi penyelenggaraan tahun ini, disertai semakin banyaknya teknologi bantuan berkendara (Advanced Driver Assistance Systems/ADAS), konektivitas kendaraan, serta fitur berbasis kecerdasan buatan yang diperkenalkan kepada publik.

Bagi pelaku industri, pameran otomotif menjadi salah satu instrumen penting untuk mendorong permintaan domestik.

Sejumlah APM menjadikan GIIAS, sebagai momentum mengumpulkan surat pemesanan kendaraan (SPK) sekaligus memperkenalkan teknologi terbaru kepada konsumen, sehingga, pameran ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penjualan kendaraan nasional pada paruh kedua 2026.

Pada tahun ini, GIIAS diikuti lebih dari 65 merek kendaraan dari Jepang, Korea Selatan, China, Amerika Serikat, Eropa, hingga Vietnam, serta lebih dari 150 perusahaan industri pendukung.

Sejumlah agen pemegang merek (APM) memanfaatkan pameran tersebut untuk meluncurkan kendaraan baru, mulai dari mobil bermesin konvensional, hybrid, plug-in hybrid, kendaraan listrik berbasis baterai (BEV), hingga teknologi berkendara berbasis kecerdasan buatan. (ANT/KN)

Mentan Bongkar Beras Fortifikasi Tak Sesuai SNI Dijual hingga Rp42 Ribu per Kg

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman. ANTARA/HO-Kementan

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman membongkar dugaan permainan harga beras fortifikasi yang dijual hingga Rp42 ribu per kilogram, meski tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Amran di Jakarta, Kamis (30/7/2026), mengatakan berdasarkan pengambilan sampel di berbagai daerah, rata-rata beras fortifikasi dijual sekitar Rp22.000 per kilogram, bahkan ditemukan produk yang dipasarkan hingga Rp42.000 per kilogram.

“Kalau ditambahkan kernel fortifikasi dengan vitamin dan mineral, tambahan biayanya hanya sekitar Rp700 sampai Rp1.000 per kilogram. Dengan menggunakan beras medium, seharusnya harga akhirnya masih sangat wajar. Tapi ini dijual Rp20 ribu, bahkan ada yang Rp42 ribu per kilogram. Masuk akal tidak?,” katanya lagi.

Ia menilai harga tersebut tidak dapat dibenarkan secara ekonomi maupun moral, terlebih beras fortifikasi merupakan pangan yang dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan.

“Ini diperuntukkan bagi saudara-saudara kita yang mengalami kekurangan gizi dan stunting. Tapi justru dijual sampai Rp42 ribu. Adil tidak? Ini yang harus kita luruskan,” ujarnya pula.

Mentan membongkar dugaan praktik permainan harga beras fortifikasi yang dijual jauh di atas harga wajar, meski tidak memenuhi standar mutu sesuai SNI 9314:2024 untuk Kernal Fortifikan dan SNI 9372:2025 untuk beras fortifikasi.

Dalam temuan awal Kementerian Pertanian, beras fortifikasi yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat rentan, termasuk penderita stunting dan kekurangan gizi, ditemukan dijual hingga Rp42.000 per kilogram, padahal secara perhitungan biaya produksi dan fortifikasi seharusnya dapat dipasarkan jauh lebih rendah.

Amran mengatakan pemerintah telah mengantongi hasil uji laboratorium yang menunjukkan adanya produk beras fortifikasi yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI), meski dipasarkan dengan harga sangat tinggi.

Menurutnya, praktik tersebut menjadi indikasi kuat adanya permainan yang merugikan masyarakat sekaligus mencederai tujuan program fortifikasi pangan.

“Ini ada SNI untuk beras fortifikasi. Beras ini harus diperkaya vitamin B, asam folat, vitamin B12, zat besi, seng, dan kandungan lainnya sesuai persyaratan. Tapi hasil laboratorium kami menunjukkan ada yang tidak sesuai ketentuan. Ini darurat kedua. Memang tidak taubat,” ujarnya menegaskan.

Ia memastikan pemerintah akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan.

Dia juga   telah memerintahkan jajaran terkait untuk mencabut izin edar produk yang tidak memenuhi standar sekaligus menyerahkan penanganan pidananya kepada Satgas Pangan.

“Saya sudah perintahkan Sestama (Sekretaris Utama Bapanas) dan Dirjen, cabut izinnya. Produk yang tidak sesuai ketentuan tidak boleh lagi diedarkan, Untuk dugaan pidananya langsung kami serahkan ke Satgas Pangan. Berikutnya saya juga akan menyurati langsung kepada Kapolri,” katanya menegaskan.

Menurut Mentan, langkah tersebut merupakan bagian dari perintah Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas mafia pangan dan praktik korupsi yang merugikan rakyat.

“Substansinya bukan sekadar hitung-hitungan rupiah. Presiden memerintahkan kami memberantas mafia dan koruptor di sektor pangan. Itu yang sedang kami jalankan,” ujarnya pula.

Ia pun menegaskan siap menanggung segala risiko demi melindungi kepentingan petani dan masyarakat.

“Saya siap mempertaruhkan segalanya demi petani dan demi 286 juta rakyat Indonesia. Kalau risikonya saya harus kehilangan jabatan, tidak apa-apa. Yang penting mafia pangan harus kita kejar,” kata Amran. (ANT/KN)

Kejagung Titipkan Pengusaha Ferry Hongkiriwang ke LPSK Terkait Kasus TPPU

Penulis
redaksi2
-
0
Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejagung Rudi Margono (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/7/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

JAKARTA – Tim Penyidik Kejaksaan Agung (Tim 9) akan menitipkan pengusaha Ferry Hongkiriwang ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono mengatakan hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi Ferry selaku saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

“Sementara untuk kepentingan penyidikan sebagai saksi dan untuk keamanan yang bersangkutan, kita titipkan kepada LPSK,” katanya di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (30/7/2026).

Terkait apakah Ferry akan menjadi justice collaborator, Rudi mengatakan keputusan tersebut masih menunggu perkembangan penyidikan.

“Nanti menunggu perkembangan. Yang jelas, kita masih membutuhkan keterangan sebagai saksi untuk kelancaran penyidikan dan untuk perlindungan keamanan bagi yang bersangkutan,” ucapnya.

Sementara itu, terkait dugaan peran Ferry dalam kasus TPPU tersebut, ia masih belum bisa mengungkapkannya.

“Nanti kalau ada perkembangan, kami sampaikan,” ucapnya.

Pada Kamis hari ini, Ferry bersama Tan Kian dan enam orang lainnya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus TPPU.

Rudi mengatakan Ferry dan Tan Kian dimintai konfirmasi oleh penyidik terkait dengan penanganan perkara dugaan korupsi PT Asabri ataupun dugaan korupsi Jiwasraya.

Dalam kasus TPPU itu, Tim 9 telah menetapkan dua tersangka, yaitu mantan Jampidsus Febrie Adriansyah dan Nurman Herin selaku pihak swasta.

Pengusutan perkara tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk kasus dugaan TPPU bernomor Print-03/F.2/Fd.2/07/2026 yang dikeluarkan pada tanggal 20 Juli 2026.

Sprindik baru itu diterbitkan usai pihak Kejagung menerima berkas perkara serta barang bukti berupa emas 74 kilogram dan uang valuta asing senilai ratusan miliar dari Polri.

Kejagung juga sebelumnya telah menerbitkan tiga sprindik seusai menerima pengalihan perkara dari Polri sebagai bentuk sinergi penegakan hukum. Pertama, sprindik bernomor 43 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU PT KNI.

Kedua, sprindik nomor 44 untuk perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga menjadi pemicu pemadaman listrik (blackout).

Terakhir, sprindik nomor 45 terkait dengan kasus dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT Asabri. (ANT/KN)

1...114115116...1,252Halaman 115 dari 1,252