Beranda blog Halaman 111

Sosialisasi Gratispol Digenjot, Kampus Diminta Aktif

redaksi2
-
0
Sosialisasi Gratispol Digenjot, Kampus Diminta Aktif

SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus mengoptimalkan pelaksanaan program bantuan pendidikan Gratispol dengan memperkuat sosialisasi di lingkungan kampus.

Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, menyampaikan bahwa pihaknya telah menggelar rapat koordinasi bersama perwakilan perguruan tinggi untuk mengevaluasi pelaksanaan program tersebut.

Menurutnya, meski telah dibentuk tim Satgas dan media center di masing-masing kampus, peran keduanya dinilai belum berjalan maksimal dalam menyampaikan informasi kepada mahasiswa.

“Karena itu, kami mendorong kampus agar lebih aktif menjadi pusat informasi bagi mahasiswa terkait program Gratispol,” ujarnya, Selasa (6/4/2026).

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kaltim meminta kampus mengaktifkan nomor hotline sebagai saluran informasi resmi. Selain itu, konsep tutor sebaya juga akan dikembangkan, dengan melibatkan mahasiswa sebagai agen penyebar informasi di lingkungan kampus.

“Harapannya program ini benar-benar membumi, sehingga seluruh mahasiswa memahami hak dan mekanisme yang ada,” jelas Dasmiah.

Tak hanya itu, pemerintah juga melakukan penyisiran ulang data penerima bantuan guna memastikan tidak ada mahasiswa yang memenuhi syarat namun belum terakomodasi.

“Kami ingin tidak ada yang tertinggal. Semua yang memenuhi kriteria harus terakomodasi,” tegasnya.

Di sisi lain, Pemprov tetap menerapkan batasan masa studi sebagai bagian dari pengendalian program. Mahasiswa yang melewati batas semester tertentu tidak lagi mendapatkan bantuan.

Menurut Dasmiah, aturan tersebut penting untuk menjaga keberlanjutan program agar tetap tepat sasaran dan akuntabel.

“Ini penting karena program ini menggunakan anggaran negara, sehingga harus ada aturan yang jelas,” tutupnya. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Pelajar Balikpapan Kunjungi IKN, Tanam Pohon hingga Jelajah Kawasan

redaksi2
-
0
Pelajar Balikpapan Kunjungi IKN, Tanam Pohon hingga Jelajah Kawasan

NUSANTARA — Ratusan pelajar SMA Nasional KPS Balikpapan mengunjungi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Selasa (7/4/2026), dalam rangka studi edukasi.

Rombongan yang terdiri dari siswa kelas X hingga XII tersebut datang menggunakan sedikitnya empat bus. Dengan mengenakan seragam khas berwarna oranye-abu, mereka tampak antusias menjelajahi sejumlah titik penting di kawasan ibu kota baru.

Kegiatan ini tidak hanya sekadar kunjungan, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran langsung di lapangan. Para pelajar diajak mengenal konsep pembangunan IKN sekaligus merasakan suasana kawasan yang dirancang sebagai kota masa depan.

Salah satu siswa, Una, mengaku terkesan dengan tampilan dan konsep IKN yang menurutnya berbeda dari kota pada umumnya.

“Seru pastinya. Juga bisa melihat bangunan-bangunannya. Suasananya bagus, futuristik,” ujarnya.

Dalam kunjungan sehari tersebut, para siswa mengunjungi beberapa lokasi penting, seperti multifunctional hall, Istana Negara, hingga Taman Kusuma Bangsa. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan penanaman pohon di kawasan hutan kota.

“Kami sudah ke multifunctional hall, tanam pohon di hutan kota, lalu ke Istana Negara dan Taman Kusuma Bangsa,” tambahnya.

SMA Nasional KPS Balikpapan sendiri dikenal sebagai salah satu sekolah unggulan di Kota Balikpapan. Dalam catatan akademik terbaru, sekolah ini mencatat prestasi membanggakan dengan 13 siswa lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2025 dan diterima di sejumlah perguruan tinggi negeri ternama.

Beberapa di antaranya diterima di Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), Universitas Mulawarman (Unmul), hingga Institut Teknologi Kalimantan (ITK).

Kunjungan ini diharapkan dapat menambah wawasan siswa sekaligus memotivasi mereka untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan masa depan Indonesia. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Penambahan Trafo 30 MVA Dikebut, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan

redaksi2
-
0
Penambahan Trafo 30 MVA Dikebut, PLN Perkuat Sistem Kelistrikan

SATUI — PT PLN (Persero) terus memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional dengan melanjutkan pembangunan infrastruktur strategis pasca libur Idulfitri 2026. Salah satunya melalui proyek penambahan kapasitas trafo di Gardu Induk (GI) 150 kV Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Proyek yang dikerjakan oleh PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Timur (UIP KLT) ini mencakup pembangunan Extension 1 Trafo Bay serta penambahan trafo berkapasitas 30 MVA. Langkah ini dinilai krusial untuk meningkatkan keandalan distribusi listrik serta mengurangi potensi gangguan pada jaringan transmisi 150 kV di wilayah Kalimantan.

Saat ini, progres pembangunan telah mencapai 73,15 persen dan berada di bawah pengawasan Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Timur 4 (UPP KLT 4). Capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi antara PLN, mitra kerja, serta dukungan berbagai pemangku kepentingan.

General Manager PLN UIP KLT, Basuki Widodo, menyampaikan bahwa semangat kebersamaan pasca-Idulfitri menjadi dorongan bagi seluruh tim untuk mempercepat penyelesaian proyek.

“Semangat kebersamaan setelah Idulfitri menjadi energi positif bagi seluruh tim untuk terus melanjutkan pekerjaan dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan koordinasi yang baik,” ujarnya, Senin (6/4/2026).

Ia menegaskan, penambahan kapasitas di GI Satui memiliki peran strategis dalam mendukung sistem kelistrikan Kalimantan, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor industri.

Selain itu, aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) tetap menjadi prioritas utama, mengingat proyek ini berada di area dengan risiko tegangan tinggi.

PLN optimistis proyek ini akan memberikan manfaat besar dalam meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan Selatan, sekaligus mendukung fleksibilitas operasional jaringan listrik regional.

Dengan infrastruktur yang semakin kuat, PLN berharap mampu mengantisipasi pertumbuhan kebutuhan listrik ke depan serta mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Kalimantan.

“Melalui semangat transformasi, PLN UIP KLT berkomitmen untuk terus menyediakan energi yang andal, merata, dan berkelanjutan,” tutupnya. (MK)

Penulis: Aprianto
Editor: Agus S

Harga Cabai Turun, Tomat dan Bawang Merah Justru Naik di Sepaku

redaksi2
-
0
Harga Cabai Turun, Tomat dan Bawang Merah Justru Naik di Sepaku

NUSANTARA — Harga komoditas pangan di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), khususnya di Kecamatan Sepaku, masih mengalami fluktuasi pasca Lebaran 2026. Sejumlah bahan pokok bahkan masih tergolong mahal meski sebagian sudah mulai turun.

Harga cabai yang sempat menembus Rp200 ribu per kilogram saat Lebaran kini turun menjadi sekitar Rp110 ribu per kilogram pada pekan kedua April. Meski turun cukup signifikan, harga tersebut masih dianggap tinggi oleh sebagian masyarakat.

Namun, penurunan harga cabai tidak diikuti oleh komoditas lain. Tomat dan bawang merah justru mengalami kenaikan. Harga tomat yang sebelumnya Rp15 ribu per kilogram kini melonjak menjadi Rp32 ribu hingga Rp35 ribu. Sementara bawang merah naik dari Rp20 ribu menjadi Rp32 ribu per kilogram.

Salah seorang pedagang di Pasar Segar Sepaku, Eko, menyebut kenaikan harga tomat dan bawang merah terjadi secara bertahap.

“Tomat yang mahal, sama bawang merah sekarang. Kalau cabai Lebaran Rp200 ribu, tapi sehari saja habis itu turun terus,” ujarnya, Selasa (7/4/2026).

Hal serupa disampaikan Acil Imah, pedagang lainnya di pasar tersebut. Ia menilai harga cabai masih tinggi, sementara beberapa sayuran lain justru mengalami kenaikan.

“Cabai masih mahal. Sayuran sebagian malah sudah naik harganya,” katanya.

Selain itu, komoditas jahe juga mengalami lonjakan harga cukup tajam. Dari sebelumnya sekitar Rp35 ribu hingga Rp36 ribu per kilogram, kini mencapai Rp65 ribu per kilogram.

Kenaikan harga jahe turut dirasakan pedagang angkringan di Sepaku. Mereka mengaku terbebani dengan lonjakan harga bahan baku, meski untuk saat ini belum menaikkan harga jual minuman seperti Susu Telur Madu Jahe (STMJ).

Pedagang berharap harga komoditas dapat segera stabil agar aktivitas usaha tetap berjalan normal tanpa harus membebani konsumen. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Jimmi: Lesunya Ekonomi Kutim Bukan Karena Kemiskinan

redaksi2
-
0
Jimmi: Lesunya Ekonomi Kutim Bukan Karena Kemiskinan

SANGATTA — Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) tengah menjadi sorotan. Meski sejumlah indikator sosial menunjukkan tren positif, kondisi di lapangan justru memperlihatkan perputaran ekonomi yang belum optimal.

Ketua DPRD Kutim, Jimmi, menegaskan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh meningkatnya angka kemiskinan. Ia menyebut persoalan utama justru terletak pada melemahnya daya beli masyarakat serta lambatnya perputaran uang di daerah.

“Ini bukan berarti masyarakat kita makin miskin. Tapi daya beli dan kemampuan menjual yang perputarannya sedang melemah,” ujarnya usai mengikuti Musrenbang, Selasa (7/4/2026).

Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhi kondisi ekonomi daerah adalah ketergantungan terhadap aliran dana dari pemerintah pusat, seperti APBD, dana bagi hasil (DBH), hingga pembayaran kurang salur.

Ia menjelaskan, ketika aliran dana tersebut meningkat, dampaknya langsung terasa pada aktivitas ekonomi masyarakat.

“Kalau dana dari pusat bertambah, otomatis uang di daerah juga meningkat. Daya beli naik, aktivitas usaha ikut bergerak,” jelasnya.

Namun sebaliknya, ketika aliran dana tersebut tersendat, ekonomi daerah ikut melambat dan pertumbuhan menjadi sulit terdorong secara signifikan.

Di sisi lain, Jimmi mengingatkan agar analisis ekonomi tidak disederhanakan hanya dengan melihat besaran APBD semata.

“Kalau menilai hanya dari APBD, itu seperti tebak-tebakan. Harus dianalisis lebih dalam faktor mana yang paling dominan,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pengaruh faktor global terhadap ekonomi Kutim yang masih bertumpu pada sektor sumber daya alam.

“Kita sangat bergantung pada kondisi global. Produk kita banyak dimanfaatkan negara lain, jadi kalau di luar terganggu, kita juga ikut terdampak,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar satu persen saja dibutuhkan perputaran dana dalam jumlah besar, bahkan bisa mencapai sekitar Rp1,2 triliun.

“Kalau dana sebesar itu tidak berputar di daerah, tentu pertumbuhan akan tertahan,” ungkapnya.

Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga stabilitas perputaran ekonomi di daerah serta memperkuat sektor riil agar tidak terus bergantung pada suntikan dana pemerintah.

“Intinya, bagaimana uang itu berputar di daerah. Kalau perputaran lancar, ekonomi pasti ikut bergerak,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Konflik 30 Tahun vs Legalitas, DPRD Dorong Dialog Terbuka

redaksi2
-
0
Konflik 30 Tahun vs Legalitas, DPRD Dorong Dialog Terbuka

BONTANG — Sengketa lahan di Jalan Selat Selayar, RT 38, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, hingga kini belum menemukan titik terang. Konflik antara warga yang telah bermukim puluhan tahun dengan pihak pemilik lahan masih terus berlanjut.

Warga yang telah menempati kawasan tersebut selama kurang lebih 30 tahun secara de facto kini berhadapan dengan klaim kepemilikan secara de jure. Dalam perkara ini, nama PT Tirta Manggala dan pemilik lahan Munifah disebut dalam proses sengketa.

Anggota Komisi C DPRD Bontang, Muhammad Sahib, menegaskan bahwa kepentingan masyarakat harus tetap menjadi prioritas, meskipun proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan.

“Kami melihat bahwa secara hukum memang dimenangkan oleh Bu Munifah. Tetapi secara de facto, masyarakat juga sudah lama tinggal di sini. Maka perlu ada komunikasi yang baik antara kedua belah pihak,” ujarnya.

Hasil sidak DPRD menunjukkan bahwa dialog menjadi langkah penting untuk mencari solusi tanpa merugikan masyarakat. Pertemuan lanjutan antara warga dan pemilik lahan pun direncanakan dalam waktu dekat, meski masih menunggu penjadwalan.

Selain itu, DPRD juga menyoroti adanya indikasi penagihan ganda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Untuk memastikan hal tersebut, DPRD akan mengumpulkan bukti dari seluruh pihak sebelum dibahas bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).

“PBB tidak boleh double. Jadi bukti-bukti akan kami kumpulkan dulu, dan di pertemuan berikutnya Bapenda harus hadir untuk memberikan penjelasan,” tegasnya.

DPRD memastikan akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan guna membahas persoalan ini secara menyeluruh. Namun, pelaksanaan RDP masih menunggu kelengkapan data serta kehadiran seluruh pihak, termasuk pemilik sah lahan.

Saat ini, kehadiran pemilik lahan dalam pertemuan masih diwakili oleh pihak lain, sementara kepemilikan sah tercatat atas nama Munifah. DPRD berharap semua pihak dapat duduk bersama untuk mencapai solusi yang adil dan mengedepankan kepentingan masyarakat.

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Uji Kebijakan 2 Bulan, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi 50 Liter per Hari

redaksi2
-
0
Uji Kebijakan 2 Bulan, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi 50 Liter per Hari

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn7apr2026/mobile/

Pemerintah Libatkan Kampus Tekan Ketergantungan Energi dan Subsidi BBM

redaksi2
-
0
Pemerintah Libatkan Kampus Tekan Ketergantungan Energi dan Subsidi BBM

JAKARTA — Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menyatakan perguruan tinggi dilibatkan secara aktif dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menekan ketergantungan energi impor, khususnya bahan bakar minyak (BBM), melalui riset dan pengembangan teknologi.

Menurut dia, ketergantungan Indonesia terhadap energi impor masih cukup besar. Namun, pemerintah berupaya menjaga agar kebijakan energi tidak membebani masyarakat, termasuk dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi.

“Presiden memberi arahan agar kebijakan energi tidak memberatkan masyarakat. Karena itu, kementerian teknis terus mencari terobosan agar harga BBM tetap terkendali,” kata Brian dalam acara Halal Bihalal Kemdiktisaintek di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Dalam konteks tersebut, Kemdiktisaintek bersama perguruan tinggi terlibat dalam berbagai kajian strategis lintas sektor, termasuk mendukung program transisi energi. Salah satunya adalah perumusan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 100 gigawatt untuk menggantikan pembangkit listrik diesel yang dinilai mahal dan bergantung pada solar.

Selain itu, kajian juga mencakup elektrifikasi sektor transportasi, termasuk uji coba konversi kapal nelayan berbahan bakar solar menjadi listrik yang dilakukan bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan kementerian terkait seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (PKP).

Di sisi lain, Brian juga mendorong perubahan pola mobilitas masyarakat sebagai bagian dari efisiensi energi, seperti penggunaan sepeda dan berjalan kaki yang dinilai lebih sehat dan hemat energi, sebagaimana telah menjadi praktik umum di sejumlah negara maju.

Tak hanya sektor energi, perguruan tinggi juga dilibatkan dalam pengembangan teknologi pengolahan sampah. Ia menyebut komposisi sampah di Indonesia didominasi limbah makanan hingga 50–60 persen, sehingga membutuhkan pendekatan teknologi yang spesifik dan sesuai karakteristik nasional.

“Teknologi pengolahan sampah sudah banyak dikembangkan di kampus dan kini dikoordinasikan dengan kementerian teknis agar bisa diimplementasikan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Brian menegaskan bahwa peran perguruan tinggi difokuskan pada riset, pengembangan teknologi, dan penyiapan sumber daya manusia (SDM), sementara implementasi kebijakan tetap berada di bawah koordinasi kementerian teknis.

Untuk mengantisipasi ketidakpastian global, Kemdiktisaintek juga menerbitkan surat edaran terkait penyesuaian pola kerja dan pembelajaran di perguruan tinggi agar lebih efisien tanpa mengganggu proses akademik. Salah satunya melalui pengaturan jadwal mengajar dosen yang lebih fleksibel, termasuk opsi bekerja dari rumah.

“Kita antisipasi jika krisis global berkepanjangan, tetapi proses pembelajaran harus tetap berjalan optimal,” kata Brian.

Pewarta/ Editor : Nicha R

Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Cs atas Tuduhan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi

redaksi2
-
0
Jusuf Kalla Resmi Laporkan Rismon Cs atas Tuduhan Pendanaan Kasus Ijazah Jokowi

JAKARTA — Mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), resmi melaporkan Rismon Hasolan Saputra beserta sejumlah pihak lain ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran hoaks.

Kuasa hukum JK, Abdul Haji Talaohu, menjelaskan bahwa laporan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Rismon, tetapi juga pihak-pihak yang dinilai turut menyebarkan dan memperkuat narasi tersebut melalui berbagai platform digital.

“Jadi selain pasal pencemaran nama baik dan tuduhan fitnah, ada juga berita hoaks atau bohong yang disebarkan oleh beberapa akun channel dan YouTuber,” ujarnya di Bareskrim Polri, Senin (6/4/2026).

Ia menilai, kasus ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian peristiwa yang saling berkaitan. Trutama setelah munculnya pernyataan Rismon yang kemudian diperkuat oleh sejumlah konten di media sosial.

“Sehingga ini satu rangkaian yang harus kita lihat karena setelah pernyataan Risman itu, disambung juga ya,” kata Abdul.

Lebih lanjut, Abdul mengungkapkan bahwa pernyataan Rismon yang menyebut adanya keterlibatan JK dalam polemik ijazah Presiden Joko Widodo menjadi dasar utama laporan tersebut.

“Di situ beliau menyebutkan bahwa Pak JK memberikan atau menyerahkan duit kepada kalau nggak salah Roy dan kawan-kawan sebesar Rp5 miliar dan beliau menyaksikan,” ungkapnya.

Menurutnya, laporan ini diajukan sebagai langkah hukum untuk menguji kebenaran dari pernyataan tersebut sekaligus meminta pertanggungjawaban.

“Itulah kenapa laporan ini kita buat hari ini sebagai langkah serius untuk merespons dan meminta pertanggungjawaban klarifikasi dia,” tegas Abdul.

Selain Rismon, pihaknya juga melaporkan sejumlah akun YouTube dan narasumber yang dianggap turut memperluas penyebaran informasi tersebut.

“Jadi selain Rismon ada sekitar empat. Jadi ada pemilik YouTube dan ada YouTuber dan narasumber,” tutupnya.

Penulis : Fajri
Editor : Muhammad Rafi’i

Uji Kebijakan 2 Bulan, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi 50 Liter per Hari

redaksi2
-
0
Uji Kebijakan 2 Bulan, Pemerintah Batasi Pembelian BBM Subsidi 50 Liter per Hari

JAKARTA — Pemerintah menyiapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi hingga maksimal 50 liter per hari, sebagai bagian dari pengendalian distribusi energi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto menjelaskan, batas tersebut berlaku secara umum untuk BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar, dengan rincian teknis yang telah diatur lebih lanjut.

“Secara umum 50 liter itu untuk Pertalite dan juga Solar. Rinciannya sudah dijelaskan lebih detail dalam surat edaran,” ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (6/4/2026).

Ia menyebutkan, mekanisme pembatasan tidak hanya berlaku untuk kendaraan pribadi, tetapi juga diatur berbeda untuk jenis kendaraan lain seperti truk, sebagaimana tertuang dalam surat BPH Migas.

Kebijakan ini akan mengacu pada regulasi yang telah disiapkan pemerintah dan direncanakan berlaku dalam jangka waktu sementara, yakni selama dua bulan ke depan.

Langkah pembatasan tersebut dilakukan untuk memastikan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran, sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di tengah tekanan harga energi global. (cha/MK/KN)

1...110111112...1,093Halaman 111 dari 1,093