TANJUNG REDEB – Belum meratanya pasokan air bersih di Kabupaten Berau, khususnya di Kampung Tabalar Muara dan Tabalar Ulu, menjadi perhatian wakil rakyat.

Sakirman, Anggota Komisi III DPRD Berau, mengusulkan agar distribusi air bersih menjadi prioritas. Mengingat, air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat yang sangat penting.

“Usulan mengenai air bersih ini harus segera diproses karena sangat penting,” katanya.

Dia menyadari bahwa secara teknis pendistribusian air bersih merupakan tugas PDAM sebagai pengelola. Oleh karena itu, dia menegaskan akan mendorong penyelesaian segala kendala teknis yang menjadi hambatan selama ini di lapangan.

“Dukungan dari segi anggaran dan semua kebutuhan yang diperlukan serta bagaimana pengoperasiannya nantinya akan kami berikan,” jelasnya.

Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar permasalahan di Kampung Tabalar Muara dan Tabalar Ulu dapat segera diatasi.

Dia menargetkan penyaluran air bersih di kedua kampung tersebut dapat direalisasikan pada tahun 2025 mendatang.

“Seharusnya tidak ada lagi kampung di Berau yang tidak mendapatkan air bersih. Karena mendapatkan air bersih adalah hak mereka,” pungkasnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Program yang kreatif dan inovatif disarankan Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong kepada seluruh kepala kampung agar memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan dan kemajuan kampungnya.

“Pemerintah kampung wajib mengelola anggaran yang berasal dari berbagai sumber anggaran untuk menjadikan pemerintah kampung lebih leluasa menciptakan ide-ide yang terbaik,” ujarnya.

Sumber anggaran dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) nilainya tidak kecil, sehingga menurutnya perlu pengelolaan yang maksimal dan inovatif untuk menggerakkan ekonomi masyarakat.

Pengelolaan dua sumber anggaran itu memiliki harapan agar uang tersebut bisa berputar di kampung. Sehingga, hal tersebut menjadi penyemangat dalam meningkatkan ekonomi kepada masyarakat melalui realisasi anggaran yang baik.

“Anggaran jika dikelola dengan baik pasti akan menghasilkan hasil yang maksimal juga,” tuturnya.

Selain kemampuan menggagas program yang efektif, juga harus mampu memanfaatkan eksistensi Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) untuk pengembangan sumber pendapatan bagi daerah.

“BUMK bersama jajaran pemerintah kampung dan masyarakat bisa menjadi wadah mengelola anggaran yang tepat dan efektif,” tegasnya.

Politikus Gerindra ini menyebut, ada juga kampung-kampung yang masuk dalam lingkar perusahaan. Kampung diminta cekatan menangkap peluang yang bisa diwujudkan melalui kerjasama antara perusahaan dengan BUMK. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Keindahan panorama Pulau Derawan dan Maratua di Berau sudah tidak diragukan lagi. Namun, di balik keindahannya, masih ada beberapa fasilitas wisata yang perlu dibenahi dan ditambah.

“Fasilitas penunjang seperti dermaga, toilet, dan kebersihan perlu ditingkatkan agar wisatawan merasa nyaman,” kata Saga, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Berau, belum lama ini.

Pemkab Berau perlu melakukan inventarisasi sarana dan prasarana (sarpras) di kedua pulau tersebut. Hal ini penting untuk mengetahui kebutuhan wisatawan dan meningkatkan kualitas wisata di Berau.

“Hal itu memang perlu dipersiapkan secara maksimal. Apalagi wisata Berau akan menjadi penyokong Sektor Pariwisata untuk IKN ke depan,” ujarnya.

Selain itu, kata Saga, dengan melakukan inventarisasi, pihak pemerintah dapat mengetahui mana saja fasilitas pendukung yang perlu dibenahi, baik Pulau Maratua maupun Pulau Derawan.

“Sebab, apabila fasilitas yang tersedia terpenuhi, tentu hal ini akan berdampak pada wisatawan yang akan berkunjung,” ujarnya.

Selain itu, Saga berharap Pemkab Berau juga menata sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sekitar area pariwisata. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memberikan manfaat bagi masyarakat setempat.

“Harapannya warga setempat juga menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi di kawasan pariwisata. Sehingga yang diuntungkan tidak hanya investor, tapi juga warga lokal setempat,” pungkasnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris menyebut bahwa pengembangan dunia pendidikan di Bumi Batiwakkal masih minim atau belum maksimal meskipun memiliki alokasi dana yang besar.

Padahal, Pemkab Berau telah mengalokasikan 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) senilai Rp 5 triliun lebih untuk sektor pendidikan.

Menurutnya, peningkatan anggaran yang besar tersebut tidak dimaksimalkan dalam pembangunan fisik di sektor pendidikan.

“Meskipun anggaran pendidikan mengalami peningkatan, namun saya melihat tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pembangunan fisik di sektor pendidikan kita,” ujarnya.

Berdasarkan data dari Unit Tata Usaha (TU), alokasi dana yang seharusnya tersedia untuk pembangunan fisik pendidikan mencapai angka Rp 2 triliun.

Namun, data yang tercatat di divisi pendidikan hanya sekitar Rp 30 hingga Rp 40 miliar.

“Dengan jumlah anggaran yang besar untuk pendidikan, tetapi fakta di lapangan bahwa masih banyak sekolah terutama yang berada di pedalaman, yang mengusulkan proyek pembangunan fisik. Seperti pembangunan pagar sekolah dan lain sebagainya,” ungkapnya.

Ia mengatakan, terkait hal ini, harus menjadi perhatian Pemkab ke depan. Karena menurutnya, masih banyak usulan pembangunan fisik sekolah, seperti pembangunan pagar dan lain sebagainya yang terus diajukan pada saat Musrenbang kecamatan (musyawarah rencana pembangunan).

“Yang harusnya menjadi perhatian itu perluasan terhadap implementasi anggaran pendidikan tersebut. Tidak hanya terfokus pada peningkatan anggaran, tetapi juga pada penggunaannya yang efektif dan optimal untuk pengembangan infrastruktur pendidikan yang lebih baik,” pungkasnya. (adv/KN)

TANJUNG REDEB – Apresiasi diberikan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, kepada Pemkab Berau yang berhasil menduduki urutan ke-3 se-Kaltim serta urutan ke-76 se-Indonesia dalam capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

“Saya memberikan apresiasi dan turut bangga. Capaian ini sebagai wujud dari kepedulian Pemkab Berau terhadap lingkungan hidup. Artinya kepedulian terhadap lingkungan juga berhasil,” ucapnya.

Meski begitu, Dedet, sapaan akrabnya, tetap berharap OPD terkait khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), terus meningkatkan kinerja, melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dirasa kurang serta mempertahankan apa yang telah dicapai saat ini.

Selain pengawasan, dikatakannya juga penting untuk menambah anggaran untuk penyelesaian persoalan lingkungan yang terjadi.

“Penanganan terkait persoalan lingkungan hidup harus terus menjadi atensi bagi semua pihak. Termasuk melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang menghasilkan limbah baik pertambangan maupun perkebunan,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Kawasan Tepian Ahmad Yani kini tampil beda setelah direvitalisasi Pemkab Berau. Tampilannya jauh lebih cantik dan tertata.

Usai dibenahi dan difungsikan kembali, Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mengajak masyarakat serta Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk wajib merawat fasilitas yang kini menjadi salah satu destinasi menarik kota itu.

“Yang terpenting adalah menjaga kebersihannya. Baik yang membuka usaha kuliner maupun pengunjung harus sama-sama menjaga kebersihan fasilitas itu,” ungkapnya.

Wajah baru Tepian Ahmad Yani tidak hanya tentang tampilan, tetapi juga berimbas pada roda perekonomian para PKL.

“Sekarang lebih luas dan nyaman untuk menikmati kuliner di sana, apalagi ada landmark yang menjadi spot foto pengunjung,” katanya.

Sarana dan prasarana penunjang di tepi Sungai Segah itu, diharapkan Suriansyah, dirawat oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Jangan sampai, usianya tidak bertahan lama.

“Pemerintah mempercantik kawasan kuliner itu menggunakan APBD yang tidak sedikit, jadi sudah seharusnya kita sama-sama menjaga dan merawat fasilitas yang ada,” tegasnya.

“OPD terkait benar-benar memperhatikan fasilitas itu, pemeliharaan merupakan hal penting dan harus diperhatikan. Saya harap, kecantikan Tepian Ahmad Yani sekarang jangan hanya seumur jagung,” pungkasnya. (adv/kn)