Beranda blog Halaman 1039

KPU: PSU di Kuala Lumpur Masuk Kategori “Luar Biasa”

0
Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyimak pertanyaan wartawan saat konferensi pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww/aa.

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asy’ari mengatakan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia, masuk kategori “luar biasa” karena jadwal pelaksanaannya melebihi batas waktu yang ditetapkan.

“Khusus untuk situasi yang pemungutan suara Kuala Lumpur, saya bicara batas waktunya dulu ya. Ini termasuk kategori yang luar biasa,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024).

Hal itu karena prosesnya melebihi batas waktu pemungutan suara ulang (PSU) sebagaimana telah diatur, yakni maksimal 10 hari setelah pemungutan suara 14 Februari 2024.

Oleh karena itu, banyak hal yang harus kembali dipersiapkan, mulai dari sisi logistik hingga upaya mengingatkan kembali para pemilih.

Kemudian, jika rekomendasi atas PSU dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) itu disampaikan dalam waktu yang berdekatan maka batas maksimal PSU bakal habis.

“Yang sering kemudian kami mendapatkan problem dan kami komunikasikan antara KPU dan Bawaslu di antaranya gini, bagaimana bila rekomendasi (PSU) itu datangnya H-1 sebelum batas akhir,” jelasnya.

PSU yang melebihi batas waktu tidak hanya terjadi kali ini. Dalam beberapa kasus, PSU pernah dilakukan akibat terkendala pandemi COVID-19. Dalam kasus serupa, ketentuan perundang-undangan yang mengatur batas waktu maksimal PSU, tidak berlaku.

“Itu sudah kita bicarakan dengan Bawaslu, bagaimana landasan hukum yang tetap untuk melaksanakan pemungutan suara yang melampaui batas waktu tersebut karena ‘kan mulai dari pemuktahiran data pemilih,” jelas Hasyim.

Tahapan pemilu di Kuala Lumpur bakal diulang, sejalan dengan saran Bawaslu kepada KPU.

KPU berharap dapat menyelesaikan PSU tepat waktu sebelum batas akhir rekap nasional dan penetapan hasil pemilu nasional pada 20 Maret 2024.

KPU dan Bawaslu sebelumnya sepakat tidak menghitung suara pemilih pos dan KSK di Kuala Lumpur karena integritas daftar pemilih dan akan melakukan pemutakhiran ulang daftar pemilih.

Hal itu karena dalam proses pendataan daftar pemilih pada 2023, dari total sekitar 490 ribu orang pemilih yang seharusnya dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit), lebih kurang hanya 12 persen pemilih yang dilakukan coklit dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dari Kementerian Luar Negeri.

Bawaslu juga menemukan panitia pemutakhiran daftar pemilih (pantarlih) fiktif hingga 18 orang sehingga pada hari pemungutan suara, jumlah daftar pemilih khusus (DPK) di Kuala Lumpur membludak hingga sekitar 50 persen. (Ant/KN)

OKI Tegaskan Perlunya “Menyelamatkan” UNRWA

0
Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi (kiri) bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (kanan) dalam pertemuan Komite Menlu Liga Arab-OKI dan Sekjen PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2/2024). (ANTARA/HO-akun X @Menlu_RI)

JENEWA – Sejumlah menteri luar negeri Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) menegaskan perlunya menyelamatkan badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA), yang menghadapi tekanan karena penangguhan pendanaan oleh para negara donor.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, yang bersama mitranya dari Arab Saudi, Yordania, Palestina, dan Mesir bertemu Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2).

“Kita perlu bekerja keras untuk menyelamatkan UNRWA. Mengingat pentingnya UNRWA bagi para pengungsi Palestina, bukan saja yang tinggal di Gaza tetapi juga pengungsi Palestina yang tinggal di Tepi Barat, Yordania, Suriah, dan lainnya,” kata Retno dalam keterangan tertulisnya.

Komite Menlu OKI, yang mendapat mandat dari KTT Liga Arab-OKI di Riyadh untuk menggalang dukungan internasional bagi Palestina, juga menyoroti standar ganda yang diterapkan sejumlah negara dalam merespons isu Palestina.

“Para menlu OKI yang hadir menyampaikan kembali komitmennya untuk terus berjuang bagi Palestina, dan kami sampaikan bahwa two state solution menjadi satu-satunya solusi dan ini penting untuk terus menjadi pedoman bagi kita semua,” tutur Retno.

Selain itu, dalam acara sampingan terkait Palestina tang dilakukan di Markas Besar PBB di Jenewa, Retno menegaskan bahwa dunia tidak boleh tinggal diam dalam merespons perang Israel di Gaza.

“Gencatan senjata sangat diperlukan jika kita ingin melihat perbaikan situasi di lapangan,” katanya.

Lebih lanjut, Menlu RI juga menyerukan penyaluran bantuan kemanusiaan yang cukup dan berkelanjutan, termasuk untuk penduduk di Gaza utara yang saat ini banyak mengalami kelaparan.

Dalam pertemuan bertema “Human Rights Situation in the Occupied Palestinian Territory” itu, Menlu Retno menyinggung soal keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang seharusnya mengikat bagi semua negara, tak terkecuali Israel.

“Namun sebulan setelah keputusan sementara ICJ atas submisi Afrika Selatan, Israel tetap tidak memenuhi tenggat waktu untuk sampaikan laporan wajibnya (obligatory report). Hal ini tentunya tidak dapat terus dibiarkan,” ujarnya.

Retno secara tegas juga meminta negara-negara menghentikan pengiriman senjata ke Israel, sebagai bagian dari upaya memerangi ketidakadilan yang sudah berlangsung lama bagi bangsa Palestina. (Ant/KN)

Apri/Fadia dalam Kondisi Mental yang Siap Jelang Olimpiade 2024 Paris

0
Pasangan ganda putri Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti 

JAKARTA – Mantan pemain ganda putri Indonesia sekaligus mentor tim Ad Hoc Olimpiade PBSI Greysia Polii menilai pasangan Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti berada dalam kondisi mental yang siap untuk bertanding jelang Olimpiade 2024 Paris.

“Sampai kemarin, minggu lalu, saya melihat saat latihan dan sparing, bukan hanya Apriyani tapi juga Fadia sudah menyatakan bahwa memang saat ini berada dalam kondisi yang siap secara mental,” ungkap Greysia saat ditemui di Pelatnas PBSI Cipayung, Jakarta Timur, Selasa (27/2/2024).

Menurut Greysia, dengan kondisi mental yang siap, maka secara tidak langsung akan ikut memengaruhi fisik pemain untuk ikut berada dalam kondisi yang sama baiknya.

“Saya tahu sebagai atlet tidak ada yang 100 persen fit. Karena kita akan selalu latihan, capai. Tapi kalau mentalnya siap, otomatis fisiknya juga akan mengikuti. Itu yang lebih dipersiapkan buat Apri/Fadia,” kata dia.

Lebih lanjut, Greysia mengatakan, Apri/Fadia memiliki semangat yang sama, walaupun tahun ini merupakan Olimpiade pertama bagi Fadia. Sementara bagi Apriyani, ini merupakan Olimpiade kedua setelah memenangkan emas bersama Greysia pada Olimpiade 2020 Tokyo.

“Fadia juga memiliki mimpi untuk bisa tampil bagus di Olimpiade, itu menjadi motivasi tersendiri. Walaupun secara pengalaman memang belum pernah (ikut Olimpiade), tapi ini motivasi semua atlet untuk bisa bermain dan berprestasi di sana,” ujar Greysia.

Saat ditanya apakah Apriyani mungkin memiliki beban tersendiri untuk merebut kembali medali emas di Paris nanti, Greysia mengatakan hal tersebut malah menjadi pemicu semangat bagi mantan rekannya itu.

“Itu lebih kepada menjadi motivasi bagaimana untuk bisa mengalahkan dirinya sendiri, bagaimana untuk bisa berprestasi terus-menerus. Karena memang enggak gampang. Selalu harus ada konsisten, harus ada (dorongan) eksternal dari orang-orang di luar, yang ekspektasinya sudah lain terhadap Apriyani,” ungkap Greysia.

“Jadi saya rasa dia selalu berusaha untuk mengeluarkan kemampuan yang terbaik. Dan apa pun hasilnya nanti di Olimpiade, saya rasa itu adalah kemampuan yang dia telah keluarkan semuanya, karena selama ini yang saya lihat dan saya pantau memang dia selalu ingin mengeluarkan yang terbaik dalam kondisi apa pun,” ujarnya menambahkan.

Peraih medali emas Asian Games 2014 Incheon itu yakin, Apri/Fadia masih memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu pesaing kuat pada Olimpiade 2024 Paris nanti.

Ia menilai, persaingan di sektor ganda putri dunia saat ini lebih berwarna dan setiap pasangan memiliki peluang yang sama untuk merebut gelar juara di pesta olahraga empat tahunan tersebut.

“Menarik, ya. Saya lihat banyak pasangan baru yang muncul setelah saya pensiun. Jadi, ini yang membuat pergerakan ganda putri ini sangat berpotensi untuk semua, siapa pun yang masuk di Olimpiade ini bisa menjadi juara,” kata Greysia.

“Pada akhirnya, ini yang membuat ganda putri semakin susah ditebak siapa yang akan jadi juara, termasuk Fadia/Apriani saya rasa juga punya kesempatan untuk bisa di situ,” ujarnya menambahkan. (Ant/KN)

Pj Bupati PPU Salurkan Ganti-Rugi Tanam-Tumbuh Tahap Pertama untuk Masyarakat Terdampak Pembangunan Bandara VVIP IKN

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat penyerahaan santunan secara simbolis pada masyarakat terdampak pembangunan Bandara VVIP IKN, Selasa (27/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Proses ganti rugi tahap pertama kepada masyarakat terdampak proyek pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara (PPU) mulai terealisasi. Jumlah yang disalurkan beragam, mulai yang berjumlah ratusan juta, hingga mencapai miliaran.

Santunan atau ganti-rugi tanam-tumbuh pada masyarakat terdampak pembangunan bandara di wilayah Kecamatan Penajam itu diserahkan secara simbolis oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun bersama pejabat Pemprov Kaltim di sekitar lokasi pembangunan, Selasa (27/2/2024). Adapun penyaluran ini masuk dalam tahap I sisi udara yang menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

Dalam arahannya, Makmur mengatakan penyaluran ini sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap warga yang terkena dampak dari pembangunan. Seperti yang sedari awal telah ia yakinkan.

“Artinya pemerintah tidak ada yang ingin membuat masyarakat sengsara. Sekarang itu terbukti pemerintah sudah melakukan langkah-langkah itu, dan hari ini masyarakat telah menerima hak mereka untuk tahap pertama ini,” terangnya.

Makmur menegaskan proses pembayaran bagi masyarakat terdampak proyek pembangunan bandara tersebut tidak berhenti sampai di sini. Dalam waktu dekat, juga akan dilakukan realisasi untuk tahap dua dan tiga, termasuk penyaluran dampak di sisi darat pembangunan bandara yang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.

“Ini sebenarnya adalah rangkaian dari tugas tim terpadu. Bagaimana penyelasaian dari sisi dampak sosialnya, salah satunya yaitu pergantian tanam-tumbuh yang diatur dalam regulasi. Dan hari ini appraisalnya sudah dibuat, jumlahnya sudah ada. Masing-masing penerima bahkan ada yang sampai Rp 2,4 miliar untuk satu orang, terkait ganti rugi tanam tumbuh ini,” beber Makmur.

Ia berharap ke pada masyarakat penerima pada tahap pertama ini dapat menjadi agen perubahan. Fungsinya untuk menyosialisasikan pada masyarakat terdampak lainnya.

“Artinya ini sudah sesuai regulasi dengan tanam tumbuhnya yang kita sampaikan kepada mereka. Jadilah mereka agen perubahan untuk menyampaikan kepada masyarakat yang lain. Masih ada tahap kedua, ketiga, ada lebih dari 600 orang di sana.

Tampak hadir dalam kegiatan ini, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU, Sodikin dan sejumlah pejabat terkait lainnya. Selain itu juga tampak hadir puluhan masyarakat terdampak sosial proyek pembangunan bandara VVIP di wilayah itu.

“Untuk Gedung dan terminalnya sisi darat tahap dua hari kamis akan kita rilis dengan menteri perhubungan. Jadi tahap dua dan tiga akan dilakukan lagi,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)

Pengumpulan Dana Wakaf di Kampus Meningkat, Dimanfaatkan untuk Beasiswa Mahasiswa Kurang Mampu

0
Ilustrasi

JAKARTA – Pengumpulan dana abadi pendidikan untuk wakaf di sejumlah perguruan tinggi terus mengalami peningkatan.

Data Badan Wakaf Indonesia (BWI) menyebutkan, total anggarannya sudah mencapai lebih dari Rp 679 miliar. Manfaat dari pengelolaan itu disalurkan untuk beragam keperluan, termasuk beasiswa di kampus yang bersangkutan.

”Yang terbesar IPB dengan nilai total Rp 250 miliar,” kata Wakil Ketua BWI Imam Teguh Saptono dalam Rakernas Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) di Jakarta Sabtu (24/2/2024) malam.

Ada juga dari gabungan PTN se-Jawa Barat yang mencapai Rp 300 miliar. Dana tersebut ditempatkan pada sukuk wakaf yang dikeluarkan negara. Nilai pokok dari dana tersebut akan kembali ke pengelola jika sudah jatuh tempo. Rata-rata sukuk wakaf memiliki tempo dua tahun.

Sementara itu, nilai manfaat atau hasil investasinya disalurkan untuk manfaat wakaf seperti program beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu. Khususnya yang tidak mendapatkan alokasi beasiswa dari pemerintah. Dia berharap ke depan keberadaan dana wakaf dari perguruan tinggi itu semakin meningkat.

Sebelumnya, Ketua Pelaksana BWI sekaligus mantan Mendikbud M. Nuh menyambut baik adanya sejumlah kampus yang menggalang dana wakaf. Dia mengatakan, dana wakaf perguruan tinggi seperti itu sudah sering dilakukan di kampus-kampus besar di penjuru dunia.

“Dana abadi (endowment fund) ini merupakan proses copy dari wakaf,” katanya di kampus Unpad Bandung beberapa waktu lalu.

Dia bersyukur sekarang sudah marak kampus di Indonesia yang menyiapkan dana abadi. Nuh mendorong dana abadi yang terkumpul untuk dikerjasamakan dengan BWI dalam pengelolaannya.

Pada bagian lain, Pengamat Pendidikan, Doni Koesoema mengatakan, ada sedikit perbedaan antara endowment fund di Indonesia dan sejumlah kampus di luar negeri.

Doni menegaskan, endowment fund di banyak negara berbasis proyek. Kemudian, dananya habis untuk proyek tersebut. Bukan seperti dana abadi di Indonesia yang diinvestasikan, kemudian manfaatnya untuk program beasiswa dan sejenisnya. (JP/KN)

MK dan KPU Berkoordinasi Bahas SImulasi Penyelesaian Hasil Sengketa Pemilu 2024

0
Ketua KPU Hasyim Asy'ari

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perihal simulasi penyelesaian hasil sengketa Pemilu 2024, termasuk di antaranya pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg).

Juru Bicara MK, Fajar Laksono mengatakan, simulasi penyelesaian hasil sengketa pemilu dilakukan, mengingat batas akhir rapat pleno rekapitulasi suara tingkat nasional dilaksakan pada 20 Maret 2024.

“Nanti kalau 20 Maret artinya KPU mengambil waktu maksimalnya, artinya di MK juga harus siap setelah 20 Maret proses penerimaan pengajuan permohonan itu dimulai dan itu kemungkinan nanti akan misalnya dijeda dengan libur Lebaran dan seterusnya,” kata Fajar di kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (26/2/2024).

Menurut Fajar, meskipun proses rekapitulasi suara masih berjalan, MK perlu menyiapkan rencana penerimaan permohonan pengajuan sengketa pemilu. Oleh karena itu, MK perlu berkoordinasi dengan KPU perihal kapan pengumuman perolehan suara hasil pemilu dilaksanakan.

“Karena begitu pengumuman dari KPU maka itulah menjadi garis startnya Mahkamah Konstitusi untuk menerima pengajuan permohonan. Kira-kira itu saja tadi, koordinasi saja,” ucap Fajar.

Fajar berujar, hal berbeda jika pengumuman perolehan suara dilakukan KPU sebelum 20 Maret. Ia mengatakan, kapan pun KPU mengumumkan perolehan suara, mulai saat itu pula MK menyiapkan garis start merima pengajuan permohonan sengketa pemilu.

“Jadi, kapan pun KPU akan mengumumkan itulah yang menjadi garis start-nya Mahkamah Konstitusi menerima pengajuan permohonan sengketa hasil peserta pemilu, baik pilpres,” ujar Fajar.

Lebih lanjut, Fajar mengatakan jika penetapan perolehan hasil suara KPU pada 20 Maret, maka tim capres-cawapres diberikan waktu tiga hari untuk mengajukan permohonan sengketa pemilu ke MK. Berdasar ketentuan, MK hanya memiliki waktu paling lama 14 hari kerja untuk memutus sengketa itu.

“Anggaplah tanggal 20 mengumumkan, berarti pengajuan permohonan pilpres itu kan 3 hari kerja. Berarti 20 21 22 langsung diregistrasi langsung sidang. 14 hari (kerja) setelah diregistrasi itu MK harus sudah memutus,” tegas Fajar.

Sebelumnya, Ketua KPU Hasyim Asy’ari mengatakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi suara tingkat nasional dilaksanakan sejak Kamis 22 Februari dan berakhir pada 20 Maret 2024. Sementara, rapat pleno terbuka rekapitulasi suara di tingkat kecamatan dilakukan sejak 15 Februari hingga 2 Maret 2024 mendatang.

“Sekarang ini sedang berjalan rekapitulasi di tingkat kecamatan,” ucap Hasyim.

Dia mengatakan rekapitulasi rapat pleno terbuka di pemilu luar negeri dilaksanakan oleh PPLN sejak 15 sampai 22 Februari 2024. Ia menyebut prosesnya sudah hampir selesai.

“Di 128 PPLN, hanya satu yang kita tunda dulu, yaitu di Kuala Lumpur karena rekomendasi Bawaslu untuk membatalkan hasil pemungutan suara. Sudah kita siapkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang,” ucap Hasyim.

Hasim menambahkan, kabupaten/kota melaksanakan rapat pleno terbuka rekapitulasi dijadwalkan 17 Februari sampai 5 Maret 2024. Kemudian, di tingkat provinsi dilaksanakan sejak 19 Februari sampai 10 Maret 2024. (JP/KN)

Jokowi Minta RAPBN 2025 Diakselerasi dengan Program Presiden Terpilih

0
Presiden RI, Joko Widodo

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembentukan RAPBN 2025 dilakukan sambil menunggu hasil penghitungan resmi KPU, yang rencananya akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

“Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” kata Jokowi saat memimpin rapat tersebut.

Jokowi menyebut, RAPBN harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres 2024. Sebab, yang akan menjalankan adalah presiden terpilih.

“Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, dalam rapat itu Jokowi juga mengingatkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju soal stabilitas pangan menjelang Ramadan pada Maret 2024. Ia meminta seluruh kementerian waspada terhadap stabilitas harga bahan pokok, agar masyarakat bisa fokus beribadah.

“Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jarlinsos (jaring perlindungan sosial),” ucap Jokowi.

Hal lainnya yang ia ingatkan dalam rapat tersebut mengenai persiapan infrastruktur dan modal transportasi. Menurut Jokowi, sektor itu sangat penting karena masyarakat bakal melakukan mudik pada Idul Fitri nanti.

Terakhir, Jokowi juga mengingatkan soal kerangka ekomomi makro 2025 yang menurutnya harus mengikuti situasi dan ketidakpastian ekonomi global. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan beberapa negara seperti Jepang dan Inggris sudah masuk ke status resesi.

Sehingga, antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan harus mencerminkan kehati-kehatian dan juga optimisme serta kredibilitas yang terjaga. Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan penajaman fokus dengan menyiapkan berbagai rencana jika terjadi gejolak dan krisis.

“Untuk fiskal 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir. Sehingga kebijakan fiskal harus dukung transformasi ekonomi,” pungkas Jokowi. (JP/KN)

Pemerintah Siapkan Langkah Strategis Hadapi Lonjakan Harga Beras

0

JAKARTA – Lonjakan harga beras di pasar semakin menjadi sorotan utama pemerintah untuk mengambil langkah-langkah tegas guna menjaga stabilitas harga dan pasokan.

Dilansir dari ANTARA pada Senin (26/2/2024), pemerintah menjamin adanya pasokan beras dengan menegaskan bahwa stok yang cukup tersedia di pasar.

“Pemerintah akan menyeimbangkan antara harga di hulu dengan harga di hilir. Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin (stoknya) cukup, masyarakat tidak perlu panic buying,” ujar Arief Prasetyo Adi selaku Kepala Badan Pangan Nasional.

Data dari Badan Pangan Nasional menunjukkan perkembangan harga beras dalam beberapa hari terakhir, menyoroti fluktuasi harga dan kecenderungan mengalami kenaikan yang signifikan.

Pada tanggal 21 Februari 2024, harga beras premium mencapai Rp 16.210 per kilogram, sementara beras medium dijual dengan harga Rp 14.140 per kilogram.

Pada tanggal 22 Februari 2024, harga beras premium naik menjadi Rp 16.270 per kilogram, sedangkan beras medium naik menjadi Rp 14.230 per kilogram.

Sedangkan pada tanggal 23 Februari 2024, harga beras premium dan beras medium tetap stabil di Rp 16.270 dan Rp 14.210 per kilogram, secara berturut-turut.

Namun, pada tanggal 24 Februari 2024, terjadi sedikit penurunan harga untuk beras premium dijual dengan harga Rp 16.260 per kilogram dan beras medium mengalami sedikit peningkatan dengan harga Rp 14.220 per kilogram.

Selain itu, pada tanggal 25 Februari 2024, harga beras premium kembali naik menjadi Rp 16.300 per kilogram, sementara beras medium mencapai Rp 14.270 per kilogram.

Penyebab kenaikan harga beras telah dianalisis secara mendalam, termasuk faktor penurunan jumlah produksi beras sehingga terjadi defisit terhadap konsumsi 8 bulan terakhir, serta adanya kenaikan harga gabah di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Selain itu, adanya pengaruh perubahan iklim secara global yang menyebabkan gagal panen padi.

Dalam upaya menyeimbangkan harga beras, pemerintah akan menerapkan serangkaian langkah strategis.

Pertama, pemerintah akan mengalokasikan bantuan pangan beras kepada keluarga kurang mampu sebagai bagian dari upaya untuk mengurangi tekanan ekonomi yang dirasakan oleh kelompok tersebut.

Selain itu, pemerintah juga menggelar ‘Gerakan Pangan Murah’ dengan tujuan untuk mempercepat penyaluran program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ke berbagai jenis pasar, termasuk pasar induk, tradisional, dan modern.

Langkah ketiga adalah melakukan impor beras untuk memperkuat cadangan dan menjaga stabilitas harga di pasaran.
Selanjutnya, pemerintah melakukan inspeksi mendalam dan operasi pasar secara berkala guna memastikan tidak terjadi penimbunan beras yang dapat mengganggu ketersediaan dan harga.

Terakhir, pemerintah menerapkan sistem peringatan dini yang bertujuan untuk memprediksi dan memantau stok beras secara akurat guna mengambil langkah-langkah preventif yang diperlukan dalam menjaga keseimbangan pasar beras.

Langkah-langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras sebagai bahan makanan pokok bagi masyarakat. (Ant/KN)

Pemerintah Siapkan 225 Ribu Formasi CASN Siap Kerja di IKN

0
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas

JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menyiapkan 225 ribu formasi untuk lulusan baru atau “fresh graduate” yang siap bekerja di Ibu Kota Nusantara dalam seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

“Jadi kurang lebih 225.000 totalnya untuk ‘fresh graduate’ di pemerintah pusat. Nah untuk ‘fresh graduate’ di pemerintah pusat ini peruntukannya adalah di IKN,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (26/2/2024).

Azwar menjelaskan bahwa sejak diumumkan dalam CASN, calon ASN sudah mengetahui bahwa formasi untuk pemerintah pusat akan berkantor di IKN Kalimantan Timur.

Dengan begitu, saat mereka dipindahkan pada tahun depan ataupun tiga tahun lagi, calon ASN yang diterima akan langsung pindah ke IKN.

“Dari sekarang sejak diumumkan dia sudah untuk IKN, sehingga suatu saat apakah tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi mereka pindah ke IKN, mereka mestinya langsung pindah,” kata Azwar.

Sementara itu terkait rencana pemindahan ASN ke IKN pada tahun ini, Presiden Joko Widodo meminta agar pemindahan tersebut disiapkan secara komprehensif.

Dari total kurang lebih 9.000 ASN, ada 6.000 ASN lintas kementerian/lembaga di antaranya, termasuk TNI dan Polri yang sudah siap pindah. Kementerian PANRB pun sudah menentukan eselon 1 dan 2 di masing-masing kementerian yang siap pindah.

Azwar menyebutkan bahwa pemindahan ASN dilakukan sebelum Oktober 2024, berbeda dengan rencana awal pada Juli 2024 atau sebelum Upacara HUT Kemerdekaan ke-79 dilakukan.

“Nanti sebelum Oktober. Kira-kira September karena di Agustus nanti masih akan digunakan untuk upacara sehingga sebagian apartemen tersedia untuk keperluan Agustus. Jadi setelah Agustus,” kata dia.

Adapun sebanyak 225.000 formasi untuk lulusan baru di IKN tersebut merupakan bagian dari total alokasi pemerintah bagi lulusan baru sebanyak 2,3 juta formasi untuk seleksi CASN 2024.

Formasi tersebut dibuka untuk dosen, guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis termasuk di dalamnya talenta digital guna mengikuti seleksi CASN 2024. (Ant/KN)

Menko Airlangga Pastikan Tidak Ada Kenaikan Tarif Listrik dan BBM

0
Ilustrasi

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan tidak ada kenaikan tarif dasar listrik dan bahan bakar minyak (BBM) hingga bulan Juni 2024.

“Tadi diputuskan dalam sidang kabinet paripurna tidak ada kenaikan listrik, tidak ada kenaikan BBM sampai Juni (2024), baik itu yang subsidi,” kata Menko Airlangga di Jakarta, Senin (26/2/2024).

Hal itu, kata Airlangga, menjadi salah satu faktor penyebab melebarnya target defisit fiskal APBN 2024 yang tercatat sebesar 2,29 persen terhadap PDB. Sebab, subsidi untuk menahan kenaikan harga listrik dan BBM membutuhkan anggaran lebih besar untuk PT Pertamina maupun PT PLN.

“Itu akan membutuhkan additional anggaran untuk Pertamina maupun PLN, dan itu nanti akan diambil baik dari sisa saldo anggaran lebih (SAL), maupun pelebaran defisit anggaran di 2024. Jadi itu 2,3-2,8 (persen). Tahun depan pun dalam kerangka yg sama 2,4-2,8 jadi realistis,” ujarnya.

Selain subsidi listrik dan BBM, Menko Airlangga menambahkan bahwa pelebaran defisit APBN juga turut disumbang oleh penambahan anggaran subsidi pupuk Rp14 triliun dari sebelumnya Rp26 triliun.

Menurutnya, penambahan pagu subsidi memang diperlukan untuk mempertahankan tingkat produksi padi di tengah ancaman El Nino.

Di samping itu, adanya program bantuan langsung tunai (BLT) Mitigasi Risiko Pangan yang mencapai Rp11 triliun turut menyumbang peningkatan defisit APBN 2024.

“Biasanya kan sekitar 8-7 juta ton (pupuk subsidi), dengan pupuk yang ada sekarang Rp26 triliun itu hanya 5,7 juta ton, jadi jelas tidak cukup, dan itu tercermin dari produksi padi, bukan hanya karena pupuk tapi karena El Nino, itu turunnya banyak,” ujar Airlangga.

Adapun defisit APBN 2024 telah disepakati sebesar Rp522,82 triliun atau naik di kisaran 2,29 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengatakan, arsitektur APBN 2024 disusun dalam situasi ekonomi dan asumsi dasar yang terus mengalami perubahan.

Meki demikian, pemerintah dan DPR menyepakati beberapa asumsi, antara lain yakni, pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen; laju inflasi 2,8 persen; nilai tukar rupiah Rp15.000 per dolar AS; harga minyak mentah 82 dolar AS per barel; lifting minyak bumi 635 ribu barel per hari; lifting gas bumi 1,03 juta barel setara minyak per hari, serta tingkat suku bunga sebesar 6,7 persen untuk tenor 10 tahun. (Ant/KN)