Sabtu, Juli 27, 2024
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Jokowi Minta RAPBN 2025 Diakselerasi dengan Program Presiden Terpilih

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembentukan RAPBN 2025 dilakukan sambil menunggu hasil penghitungan resmi KPU, yang rencananya akan diumumkan pada 20 Maret 2024. Pernyataan itu disampaikan Jokowi dalam rapat kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

“Terkait rencana kerja pemerintah (RKP) dan kebijakan fiskal tahun 2025. RKP dan kebijakan fiskal adalah jembatan untuk menjaga keseimbangan pembagunan dan mengkomodasi program-program presiden terpilih hasil Pilpres 2024,” kata Jokowi saat memimpin rapat tersebut.

Jokowi menyebut, RAPBN harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres 2024. Sebab, yang akan menjalankan adalah presiden terpilih.

“Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah presiden terpilih,” ucap Jokowi.

Lebih lanjut, dalam rapat itu Jokowi juga mengingatkan para pembantunya di Kabinet Indonesia Maju soal stabilitas pangan menjelang Ramadan pada Maret 2024. Ia meminta seluruh kementerian waspada terhadap stabilitas harga bahan pokok, agar masyarakat bisa fokus beribadah.

“Dan juga percepatan pembagian seluruh paket perlindungan sosial dan jarlinsos (jaring perlindungan sosial),” ucap Jokowi.

Hal lainnya yang ia ingatkan dalam rapat tersebut mengenai persiapan infrastruktur dan modal transportasi. Menurut Jokowi, sektor itu sangat penting karena masyarakat bakal melakukan mudik pada Idul Fitri nanti.

Terakhir, Jokowi juga mengingatkan soal kerangka ekomomi makro 2025 yang menurutnya harus mengikuti situasi dan ketidakpastian ekonomi global. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu membeberkan beberapa negara seperti Jepang dan Inggris sudah masuk ke status resesi.

Sehingga, antisipasi dalam menyusun target pertumbuhan harus mencerminkan kehati-kehatian dan juga optimisme serta kredibilitas yang terjaga. Jokowi memerintahkan pemerintah pusat dan daerah melakukan penajaman fokus dengan menyiapkan berbagai rencana jika terjadi gejolak dan krisis.

“Untuk fiskal 2025, transformasi ekonomi harus yang telah kita jalani selama 10 tahun terakhir. Sehingga kebijakan fiskal harus dukung transformasi ekonomi,” pungkas Jokowi. (JP/KN)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Most Popular