Beranda blog Halaman 1037

Rupiah Makin Tergelincir, Efek Kenaikan Harga Beras

0
Ilustrasi

JAKARTA – Nilai tukar (kurs) rupiah terhadap dolar AS dibuka merosot pada Rabu 28 Februari 2024. Kurs rupiah tertekan kekhawatiran bahwa harga beras yang tinggi dapat memicu inflasi domestik.

Pada awal perdagangan, rupiah tergelincir 10 poin atau 0,06 persen menjadi 15.656 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya yang sebesar 15.646 per dolar AS.

“Rupiah tertekan oleh kekhawatiran bahwa harga beras yang tinggi dapat memicu inflasi,” kata Analis Mata Uang Lukman Leong dikutip dari Antara, Rabu (28/2/2024).

Investor mengharapkan harga beras bisa segera stabil dan turun, karena dikhawatirkan akan menyebabkan efek spiral kenaikan harga pada komoditas lainnya.

Harga beras premium di sejumlah wilayah di Indonesia mencapai Rp15.000 sampai dengan Rp16.000 per kilogram. Namun, pemerintah tidak akan melakukan penyesuaian harga eceran tertinggi (HET) komoditas pokok tersebut.

Pelaku pasar juga menantikan laporan inflasi Indonesia untuk Februari 2024. Inflasi Februari diperkirakan akan naik 0,2 persen month on month (mom) dan 2,58 persen year on year (yoy). Inflasi yang disumbangkan beras diperkirakan akan lebih besar daripada Januari yang ketika itu menyumbangkan 0,64 persen.

Selain itu, rupiah diperkirakan akan melemah terhadap dolar AS karena investor mengantisipasi kejutan pada serangkaian data ekonomi Amerika Serikat (AS) pekan ini seperti produk domestik bruto (PDB) malam ini dan inflasi Indeks Harga Belanja Personal (PCE) besok.

Lukman memperkirakan kurs rupiah bergerak di kisaran 15.600 per dolar AS sampai dengan 15.700 per dolar AS pada perdagangan hari ini.

Indeks dolar Amerika Serikat atau USD kembali melemah di awal pekan pada Selasa, 27 Februari 2024.

Beberapa komentar dari pejabat Federal Reserve memperkuat gagasan pelemahan USD, karena mereka memberi isyarat bahwa bank sentral AS tidak terburu-buru untuk melonggarkan kebijakannya.

“Dolar AS tetap mendekati level tertinggi tiga bulan karena gagasan ini,” ungkap Ibrahim Assuaibi, Direktur PT. Laba Forexindo Berjangka dalam paparan tertulis dikutip Selasa (27/2/2024).

Saat ini, pasar berfokus pada data indeks harga PCE yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed, dan diperkirakan akan menunjukkan angka yang masih stagnan.

Hal itu memberikan sedikit dorongan bagi The Fed untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga.

“Sebelumnya, pembacaan kedua data PDB kuartal keempat diperkirakan akan menunjukkan sedikit perlambatan pada perekonomian AS, namun tidak sampai pada titik di mana The Fed akan terdorong untuk melakukan pelonggaran kebijakan,” papar Ibrahim.

Selain itu, indeks harga konsumen masih sedikit lebih tinggi dari perkiraan pada bulan Januari 2023.

Adapun Bank of Japan yang diperkirakan akan mengakhiri pengendalian kurva imbal hasil dan kebijakan suku bunga negatifnya pada tahun ini, karena inflasi yang tinggi berpotensi memberi bank sentral lebih banyak dorongan untuk melakukan hal tersebut secepatnya.

“Namun memburuknya kondisi perekonomian di Jepang berpotensi menunda rencana BOJ, terutama karena perekonomian secara tak terduga jatuh ke dalam resesi pada kuartal keempat,” kata Ibrahim. (Ant/KN)

SYL Minta Penangguhan Penahanan karena Sakit Paru-Paru

0
Istimewa

JAKARTA – Menteri Pertanian periode 2019-2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL) meminta penangguhan penahanan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) karena memiliki masalah pada paru-parunya.

“Alasan permohonan penangguhan penahanan, antara lain Pak Syahrul sudah berumur 69 tahun dan paru-parunya sudah diambil separuh,” ucap Kuasa Hukum SYL, Djamaluddin Koedoeboen dalam sidang pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) RI di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu (28/2/2024).

Akibat paru-paru yang bermasalah, Djamaluddin mengatakan SYL membutuhkan udara terbuka. Selama ini, kata dia, SYL selalu melakukan pemeriksaan di RSPAD Gatot Subroto Jakarta setiap satu minggu sekali.

Saat ditemui usai sidang, SYL mengaku mengidap sakit paru-paru. Kendati demikian, dirinya menegaskan akan mengikuti semua proses hukum yang ada dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI.

“Kalau memang ini menjadi sesuatu secara hukum, saya siap menerima,” kata SYL.

Menanggapi permohonan tersebut, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Rianto Adam Pontoh menyebutkan pihaknya akan mempelajari dan melakukan musyawarah terlebih dahulu sebelum mengabulkan permintaan itu.

“Silakan Anda sampaikan permintaan, kami akan pelajari dan musyawarahkan terlebih dahulu,” ujar Rianto.

Adapun SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi sebesar Rp44,5 miliar dalam kasus dugaan korupsi di Kementan RI pada rentang waktu 2020-2023.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan pemerasan dilakukan SYL bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan RI periode 2021-2023, serta Muhammad Hatta selaku Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan RI tahun 2023, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL hingga Partai NasDem.

Perbuatan SYL diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Juncto (jo.) Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (Ant/KN)

Tahun ini, Sebanyak 2.820 Prajurit TNI Akan Ditempatkan di IKN

0
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto (kiri) usai menyematkan pangkat Jenderal TNI Kehormatan dalam Rapat Pimpinan (Rapim) TNI dan Polri Tahun 2024 di Mabes TNI, Jakarta, Rabu (28/2/2024). ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

JAKARTA – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengatakan sebanyak 2.820 orang prajurit dari Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara akan ditempatkan di Ibu Kota Nusantara pada tahun 2024.

Walaupun demikian, Panglima tidak menyebut secara rinci waktu penempatan prajurit itu, termasuk apakah penempatan prajurit-prajurit itu seiring dengan pembangunan markas komando daerah militer (kodam) khusus, pangkalan udara, dan markas pasukan Marinir di IKN.

“Tahun ini juga direncanakan pemindahan personel TNI, baik dari Mabes TNI, TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara sejumlah 2.820 orang. Namun demikian, pemindahan personel tersebut akan menyesuaikan kesiapan bangunan dan perkantoran di IKN,” kata Agus Subiyanto saat Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Agus meyakini penempatan prajurit itu juga sejalan dengan visinya, yaitu membentuk TNI yang profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif (PRIMA).

“Hal tersebut selaras dengan visi TNI yang PRIMA, dalam hal ini well-organized (tata kelola organisasi yang baik, red.),” katanya.

Dalam paparannya, Panglima menjelaskan 2.820 prajurit TNI yang ditempatkan di IKN itu merupakan pemindahan tahap pertama untuk periode 2023–2024.

Jika dirinci setiap matra maka untuk TNI Angkatan Darat ada 578 prajurit, TNI Angkatan Laut 793 prajurit, dan 500 prajurit dari TNI Angkatan Udara, serta 949 prajurit dari Mabes TNI.

Kemudian ada juga rencana menempatkan 734 prajurit TNI yang berdinas di Kementerian Pertahanan untuk pemindahan tahap pertama itu sehingga jika ditotal jumlahnya mencapai 3.554 prajurit.

Dalam paparan yang sama, Panglima juga menjelaskan ada lima tahap pemindahan prajurit TNI yang berdinas di Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TNI AU, dan Kementerian Pertahanan ke IKN.

Rinciannya untuk tahap kedua pada 2025–2029 ada 22.098 prajurit, kemudian pada tahap ketiga 2030–2034 sebanyak 15.064 prajurit, tahap keempat pada 2035–2039 ada 11.131 prajurit, dan tahap kelima atau terakhir pada 2040–2045 sejumlah 14.051 prajurit.

Jumlah keseluruhan sampai tahun 2045 ada sebanyak 65.898 prajurit TNI yang rencananya ditempatkan di IKN.

Rencana penempatan prajurit itu, sebagaimana dipaparkan oleh Panglima TNI, berpedoman pada Peraturan Presiden RI Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk IKN.

Mengenai kebutuhan perumahan prajurit di IKN, Panglima juga memaparkan rencana pembangunan rumah dinas untuk prajurit dan perwira TNI di IKN.

Untuk prajurit TNI setingkat perwira tinggi bintang satu, perwira menengah dan perwira pertama, dan prajurit di bawah itu menempati rumah susun dengan luas hunian yang berbeda-beda.

Sementara untuk perwira tinggi bintang dua, bintang tiga, bintang empat, dan pejabat setingkat menteri menempati rumah tapak.

Di IKN, Agus Subiyanto menunjukkan rencana pembangunan rumah tapak untuk 11 perwira bintang tiga dan bintang dua dari Mabes TNI, satu perwira tinggi bintang dua/bintang tiga untuk Paspampres, 11 perwira bintang dua/bintang tiga TNI AD, 10 TNI AL, dan tujuh perwira tinggi bintang dua/bintang tiga TNI AU. (Ant/KN)

KPU RI : Tahapan Pendaftaran Pilkada Akan Dimulai 5 Mei 2024

0
Ilustrasi

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyampaikan tahapan Pilkada akan dilaksanakan pada 5 Mei 2024. Saat ini, KPU tengah memproses rekapitulasi suara Pileg dan Pilpres 2024

“KPU menuntaskan seluruh rangkaian untuk Pemilu saat ini sudah masuk ke tahapan Pilkada. Tentu ini sudah disiapkan oleh kawan-kawan seluruh Indonesia baik KPU provinsi dan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Pilkada serentak di seluru Indonesia,” kata Anggota KPU Yulianto Sudrajat di kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Selasa (27/2/2024).

Sudrajat menjelaskan, tahapan persiapan pencalonan peserta untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota akan diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan.

“Mereka (para calon) mendaftarkan diri di KPU provinsi untuk calon gubernur dan calon wakil gubernur dan untuk KPU kabupaten/kota mereka yang mecalonkan adalah calon bupati dan calon wakil bupati, calon wali kota dan calon wakil wali kota,” ucap Sudrajat.

Terkait waktu tepatnya, lanjut Sudrajat, pendaftarannya akan dilaksanakan mulai 5 Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024.

“Jadi ini update untuk tahapan Pilkada yang paling dekat yang juga sudah harus dilaksanakan jajaran KPU di tingkat provinsi, kabupaten/kota,” ujar Sudrajat

Berdasarkan Peraturan KPU nomor 2 tahun2024, tahapan jadwal pemilihan calon kepala daerah diawali dengan pendaftaran pemantau pemilihan. Pendaftaran pemantau pemilihan dilaksanakan atau dimulai sejak 27 Februari 2024 sampai 16 November 2024 dengan mendapatkan akreditasi terlebih dahulu.

“Pendaftaran akreditasi pemantau pemilihan di dalam negeri bisa mendaftar ke KPU provinsi, maupun kabupaten/kota,” pungkas Sudrajat. (JP/KN)

Pemerintah RI Usulkan Layanan Fast Track di Bandara Saudi, Percepat Kepulangan Jemaah ke Indonesia

0
Ilustrasi

JAKARTA – Layanan fast track atau jalur cepat pemeriksaan dokumen keimigrasian untuk jemaah haji terus diperluas. Kali ini, pemerintah berencana memberikan layanan fast track untuk jemaah yang hendak pulang ke Indonesia.

Selama ini, layanan itu hanya diterapkan saat keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta). Tahun ini rencananya diterapkan juga di embarkasi Surabaya dan Solo. Namun hanya untuk jalur keberangkatan ke Tanah Suci.

Rencana perluasan layanan fast track tersebut dibahas dalam pertemuan Dirjen Imigrasi Arab Saudi Sulaiman bin Abdul Aziz dengan Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM Silmy Karim. Pertemuan tersebut digelar di gedung Direktorat Jenderal Imigrasi Kerajaan Arab Saudi di Riyadh Senin (26/2/2024).

“Saya sangat mengapresiasi, berterima kasih, dan mendukung sepenuhnya (kemudahan imigrasi jemaah haji, Red),” kata Silmy. Dia menceritakan, tahun lalu pemerintah Saudi menerapkan layanan pemeriksaan pra kedatangan di Bandara Soekarno-Hatta melalui program bernama Makkah Route Initiative (MRI).

Program tersebut dijalankan bagi jemaah haji dari sejumlah negara, termasuk Indonesia. Program MRI itu memungkinkan jemaah haji untuk memenuhi semua persyaratan visa Arab Saudi sejak di bandara keberangkatan atau di Indonesia.

Layanan itu bisa menghemat waktu berjam-jam. Jemaah yang mendapat layanan itu tak perlu antre lagi di bandara. Mereka bisa langsung masuk bus menuju hotel. Tanpa perlu mengurus keimigrasian lagi. Silmy mengatakan, pemerintah Indonesia berharap layanan fast track bisa diperluas ke seluruh bandara atau embarkasi keberangkatan jemaah haji.

Dalam pertemuan itu, pemerintah Indonesia menawarkan kemudahan serupa. Yaitu, proses keimigrasian kepulangan ke Indonesia dilakukan di bandara Saudi. Dengan begitu, ketika tiba di Indonesia, jemaah tidak perlu antre di loket imigrasi. Jemaah tinggal jalan menuju bus untuk pulang ke daerah masing-masing.

Kebijakan itu disebut juga layanan imigrasi resiprokal. Jadi, secara teknis petugas imigrasi Indonesia melakukan pemeriksaan keimigrasian pra kepulangan di bandara Saudi. Yaitu, sebelum para jemaah haji kembali ke Indonesia.

“Secara resmi nanti kami akan bersurat. Hal ini menjadi perhatian kami bagaimana caranya agar para tamu Allah ini bisa kita mudahkan (prosesnya) saat berangkat dan pulang,” jelas Silmy. (JP/KN)

Pengawasan Ponpes di Bawah Kemenag Makin Diperketat dan Penuhi Standar Perlindungan Anak

0
Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar. (ANTARA/ HO-Kemen PPPA/am.)

JAKARTA – Merespons kasus kekerasan yang dilakukan oleh santri senior di pondok pesantren Al Ishlahiyah di Kediri yang mengakibatkan seorang santri meninggal, Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Nahar, meminta seluruh pondok pesantren yang terdaftar di Kementerian Agama (Kemenag) dapat dibina dan diawasi serta memenuhi standar perlindungan anak.

Mengutip Antara, Rabu (28/2/2024), ia mengungkapkan keprihatinannya terkait kasus perundungan tersebut yang mengakibatkan seorang santri meninggal. Selain itu, ia menyoroti terkait pentingnya satuan pendidikan termasuk pondok pesantren memenuhi standar Lembaga Perlindungan Khusus Ramah Anak (LPKRA).

“Ini penting agar menjadi pelajaran bahwa setiap satuan pendidikan, termasuk pondok pesantren, wajib memenuhi standar LPKRA,” katanya, Rabu (28/2/2024).

Dirjen Pendidikan Islam Kemenag RI, M. Ali Ramdhani pun menanggapi kasus kekerasan yang dilakukan oleh santri senior di pondok pesantren Al Ishlahiyah di Kediri yang mengakibatkan seorang santri meninggal. Ia mengimbau agar orang tua lebih cermat dalam memilih pesantren untuk anaknya menempuh pendidikan.

“Bagaimana kita memilih pondok pesantren tentu saja yang perlu dijadikan pertimbangan adalah yang pertama pesantren tidak boleh memutuskan hubungan antara orang tua dan santri,” ucapnya.

Ia mengatakan pendidikan yang baik lahir dari ekosistem yang baik. Selain itu, proses pembelajaran tidak hanya lahir dari produk pesantren tetapi juga proses pembinaan dari orang tua.

“Dan orang tua memiliki hak yang kuat untuk memantau setiap perkembangan dari sisi fisik, dari sisi pengetahuan dan dari sisi semua aspek yang menyangkut anaknya, apalagi anak ini belum dewasa,” katanya.

Dalam kasus ini, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kemenag Provinsi Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam, menuturkan, pihaknya telah melakukan penyelidikan.

“Tempat kejadian itu ada di Pondok Al Hanifiyyah, bukan Pondok Al Ishlahiyyah. Tapi, korban belajar di MTs Sunan Kalijogo di Pondok Al Islahiyyah. Keberadaan pondok pesantren tersebut belum memiliki izin operasional pesantren,” katanya, Selasa (27/2/2024).

Ia juga mengatakan jika operasional pesantren tersebut telah berlangsung sejak 2014 di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Lokasi tersebut berdekatan dengan Pesantren Al Islahiyyah.

Selain itu, Kapolres Kediri Kota, AKBP Bramastyo Priaji, mengatakan, telah menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam kasus perundungan tersebut di Pesantren Mojo dan menindaklanjuti laporan keluarga.

Walaupun laporan diterima di Banyuwangi, Polres Kediri Kota tetap menyelidiki dengan melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi.

Pengasuh PPTQ Al Hanifiyyah Mayan Mojo, Fatihunada mengaku dirinya tidak tahu kejadian itu. Pada Jumat (23/2/2024) ia tiba-tiba diberi laporan jika santrinya itu sudah meninggal dunia.

“Saat itu saya capai dan dibangunkan. Saya dapat laporan anak itu jatuh terpeleset di kamar mandi. Saat itu juga tidak muncul dugaan dan saya tidak sempat melihat karena mengurus ambulans dan keperluan untuk berangkat ke sana (Banyuwangi),” kata Gus Fatih, sapaan akrabnya. (Ant/KN)

Prabowo Terima Kenaikan Pangkat, Jokowi : Atas Usul Panglima TNI

0
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menhan Jenderal TNI (HOR) Prabowo Subianto (kiri) dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengecek kesiapan prajurit TNI dan sejumlah alutsista di halaman depan lokasi Rapim TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024). (ANTARA/Genta Tenri Mawangi)

JAKARTA – Presiden RI Joko Widodo mengatakan pemberian kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto berdasarkan usulan dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto.

Demikian disampaikan Presiden RI Joko Widodo usai memberikan kenaikan pangkat istimewa Jenderal TNI Kehormatan kepada Prabowo Subianto di sela acara Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2024 bertema Siap Wujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

“Jadi, semuanya memang berangkat dari bawah. Berdasarkan usulan Panglima TNI, saya menyetujui untuk memberikan kenaikan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI Kehormatan,” kata Jokowi.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2022 Prabowo sudah menerima anugerah Bintang Yudha Dharma Utama atas jasa-jasanya di bidang pertahanan sehingga memberikan kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan TNI dan kemajuan negara.

Pemberian anugerah Bintang Yudha Dharma Utama tersebut telah melalui verifikasi dari Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Jokowi mengatakan bahwa implikasi penerimaan anugerah Bintang Yudha Dharma Utama tersebut juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Selanjutnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengusulkan agar Prabowo diberikan pengangkatan dan kenaikan pangkat pangkat secara istimewa.

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, menganugerahkan penghargaan itu kepada Menhan RI karena berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa, terutama bidang pertahanan dan keamanan. (Ant/KN)

Makmur Tekankan Peningkatan Manajemen ASN dalam Sosialisasi UU 20/2023

0
Foto: Sosialisasi UU 20/2023 dilaksanakan di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu (28/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Aparatur Sipil Nagara (ASN) memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan manajemen yang efektif dan profesional guna meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Perihal ini dikatakan Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun saat membuka sosialisasi manajemen ASN terbaru. Terkait Undang-Undang (UU) 20/2023 tentang Aparatur Sipil Negara, Rabu (28/2/2024) di Kantor Bupati PPU.

Melalui sosialisasi ini, sambungnya, tentu membahas berbagai aspek yang terkait dengan manajemen ASN. Mulai dari pengelolaan kepegawaian, pengembangan karir, evaluasi kinerja, hingga penegakan disiplin khususnya di Benuo Taka.

“Kami berharap sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan memotivasi setiap pegawai untuk berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas dan profesionalisme ASN,” katanya.

Selain itu, Makmur menegaskan aturan baru ini membawa perubahan signifikan dalam manajemen dan pengelolaan ASN. Termasuk proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).

“Kami menyadari bahwa pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama adalah langkah strategis yang memerlukan ketelitian dan pertimbangan yang matang. Sosialisasi hari ini menjadi forum penting bagi kita semua dalam memahami dampak dan implikasi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara,”jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber salah satunya Komisioner Komisi Aparatur Sipil Negara Pokja Pengawasan Bidang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Wilayah I, Rudiarto Sumarwono beserta jajarannya. Yang dihadiri oleh Sekkab PPU Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sodikin dan pejabat terkait lainnya. Sosialisasi ini diikuti oleh 300 ASN di lingkungan Pemkab PPU, baik hadir secara langsung maupun melalui zoom meeting.

Lebih lanjut, Makmur mengimbau para aparaturnya bahwa melalui Undang-Undang ini, akan terlihat transformasi dalam pengelolaan ASN, memastikan profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap lapisan pemerintahan. Selain itu juga sebagai upaya pemberdayaan ASN akan ditingkatkan.

Sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal untuk pembangunan daerah serta menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Sebab UU tersebut juga merupakan payung hukum yang memberikan arah dan landasan yang kuat bagi manajemen ASN di Indonesia.

Dalam konteks ini, sosialisasi menjadi sangat penting guna memastikan bahwa setiap pegawai memahami perubahan-perubahan signifikan yang terjadi dan dapat beradaptasi secara efektif. “Mari jadikan kesempatan ini sebagai momentum untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN yang bertanggung jawab,” pungkasnya. (ADV/Humas/SBK)

IKN Disebut Rawan Banjir, Bambang Soesatyo Ingatkan Pemerintah dan OIKN

0
Ilustrasi

JAKARTA – Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan adanya potensi banjir di Pulau Kalimantan. Salah satunya di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, akibat pergerakan semu matahari saat berada di garis Khatulistiwa atau ekuinoks.

Merespon isu tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terkait, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi banjir di Pulau Kalimantan.

“Utamanya di kawasan IKN yang sedang dalam proses pembangunan infrastruktur ibu kota. Seperti dengan mengoptimalkan pembangunan bendung, embung, dan retensi kolam-kolam, serta mengkaji ulang standar-standar pembangunan guna mencegah adanya gangguan terhadap lingkungan,” pintanya, Selasa (27/2/2024).

“Karena apabila adanya kerusakan terhadap lingkungan hijau, maka potensi bencana bisa terjadi kapanpun,” kata Bambang Soesatyo seraya mengingatkan.

Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar secara berkala membahas rencana penanganan jangka pendek.

Mulai dari tiga bulan ke depan, menengah sedang, akhir tahun dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan banjir di wilayah tersebut.

“Mengingat sejumlah wilayah di Kalimantan salah satunya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sering dilanda banjir sebelumnya,” imbuh Ketua MPR.

Selain itu, ia juga mendorong komitmen OIKN dalam memperhatikan risiko dan penanggulangan bencana. Termasuk banjir di wilayah-wilayah yang terkena atau terdampak, guna meminimalisir potensi timbulnya kerusakan, kerugian hingga korban.

Juga, meminta pemerintah, OIKN dan pemda setempat untuk menjadikan upaya pengendalian banjir di Pulau Kalimantan sebagai salah satu prioritas pemerintah.

Termasuk dengan mengupayakan pencegahan non struktural, semisal kegiatan konservasi, kegiatan komunitas-komunitas peduli lingkungan, edukasi sejak dini terkait pentingnya tata kelola lingkungan.

Kemudian, pemanfaatan ruang dan air, membangun partisipasi yang terintegrasi, sosialisasi berbagai regulasi kepada seluruh masyarakat, hingga adaptasi pada daerah dataran banjir.

“Dengan begitu diharapkan persoalan banjir di wilayah Kalimantan tidak menjadi masalah menahun,” pungkas Bambang Soesatyo. (Lpt/KN)

Wabup Rendi Solihin Dukung Kreativitas Anak Muda, Pelajar di Samboja Terima Set Alat Musik

0
Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menyerahkan bantuan alat musik ke SMA Negeri 1 Samboja.

Penyerahan tersebut dilakukan Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, sekaligus menjadi pembina upacara bendera, Senin (26/2/2024).

Plt Kepala SMA Negeri 1 Samboja, Dani Istiharto mengungkapkan, pemberian bantuan alat musik tak terlepas dari prestasi yang ditorehkan siswa-siswinya.

Ia menyebut, salah satu prestasti yang ditorehkan siswanya yakni menjadi juara 1 gitar solo dalam kegiatan FL2SN se Kukar.

Dengan adanya bantuan tersebut, Ia berharap semakin memotivasi para guru dan siswa-siswi untuk meningkatkan prestasi.

“Mudah-mudahan kami bisa diberi kepercayaan dan kemampuan untuk merawat menjaga alat-alat yang telah diberikan, sehingga bisa bermanfaat,” ucapnya.

Selain itu, Ia juga berharap bakal ada bantuan lainnya, salah satunya panggung untuk berbagai aktivitas siswa, baik untuk pentas musik, tari tradisional hingga teater.

“Oleh karena itu mungkin mudah-mudahan nanti Pak Rahmat atau Pak wakil bupati bisa membantu kami untuk melengkapi fasilitas,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin menjelaskan, selain menyalurkan bantuan alat musik, kedatangannya juga untuk bersilaturahmi dengan guru maupun siswa.

“Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi dalam agenda penyerahan bantuan alat musik untuk SMA Negeri 1 Samboja. Sebenarnya ada beberapa alat musik yang kami serahkan di kecamatan Samboja untuk sejumlah peguyuban,” ucap Rendi.

 

Lanjut Rendi menjelaskan, bantuan tersebut merupakan lanjutan dari penyerahan bantuan langsung yang diserahkan oleh Pemkab Kukar untuk masyarakat.

Selain satu set alat musik untuk SMA Negeri 1 Samboja, Rendi juga menyerahkan bantuan yang serupa untuk Pengurus Ekonomi Kreatif di Kecamatan Samboja.

“Ini adalah bentuk langkah dan upaya kita untuk memberikan fasilitas pengembangan kepada sekolah-sekolah yang ada di Kukar, bukan hanya program akademik tapi nonakademik juga, karena pengembangan otak kanan anak-anak kita itu menjadi sangat penting,” sambungnya.

“Insyaallah kami meyakini ini akan menjadi modal besar untuk pemuda-pemudi Kukar kedepannya, semua sudah tahu bakal hadir Ibu Kota Nusantara di sini,” pungkasnya. (rls/KN)