JAKARTA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI telah bersurat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI terkait dengan penghitungan suara Pemilu menggunakan Sirekap.

Hal ini diungkapkan dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional serta penetapan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024, di Kantor KPU RI, Jakarta.

“Berkenaan dengan Sirekap, Bawaslu sudah berkirim surat kepada KPU sebanyak 3 kali. Pertama, tanggal 13 Februari sebelum hari pemungutan suara yang pada intinya mempertanyakan, menegaskan kembali soal akses kepada Bawaslu terhadap Sirekap,” kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenti, Rabu (28/2/2024).

“Kedua, mengingatkan kembali. Karena beredar informasi di dunia informasi berkenaan dengan Sirekap yang masih dalam perkembangan, padahal sudah akan masuk pungut hitung,” sambungnya.

Selanjutnya, surat kedua itu dikirim Bawaslu pada 17 Februari 2024. Dalam suratnya itu mengingatkan KPU bahwa Sirekap merupakan alat bantu, sehingga tidak mengalahkan proses manual berjenjang.

“Yang kedua, menghentikan tayangan Sirekap untuk sementara. Karena kami mendapatkan banyak masukan soal tidak sinkronnya data di Sirekap. Ketiga, 19 Februari, intinya menyatakan bahwa mempertanyakan meminta penjelasaan kepada KPU berkenaan dengan informasi terjadinya penundaan rekapitulasi di tingkat Kecamatan dengan alasan untuk optimalisasi Sirekap,” jelas Lolly.

Terhadap surat ini, KPU pun disebutnya memberikan jawaban pada 21 Februari 2024. Inti dalam surat ini yang dijawab adalah surat tertanggal 17 dan 19 Februari yang menyatakan bahwa tidak ada upaya untuk melakukan penundaan rekapitulasi.

“Tapi semata-mata untuk proses persiapan rekapitulasi di tingkat Kecamatan. Di mana optimalisasi Sirekap diperlukan. Kami perlu menegaskan, Bawaslu sudah jauh-jauh hari mengingatkan Sirekap, sekali lagi alat bantu, dan alat bantu tidak boleh mengalahkan soal rekapitulasi yang dilakukan secara manual berjenjang,” tegas dia.

“Terhadap carut marutnya informasi berkenaan dengan akurasi Sirekap, kami menginstruksikan jajaran Pemilu untuk selalu melakukan pengwasan melekat dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan untuk menyandingkan C hasil, C hasil salinan, dan sirekap. 3 ini kemudian kami mintakan untuk selalu disandingkan,” pungkas Lolly. (Ant/KN)

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat Ibu Kota Nusantara (IKN) rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

Ibu Kota Nusantara sebagai pengganti ibu kota negara berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

“Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan,” kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (29/2/2024).

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

“Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya,” kata Ali.

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pemetaan potensi ancaman di perairan dan peningkatan kekuatan pertahanan laut di IKN merupakan isu-isu yang dibahas dalam Rapim TNI AL Tahun 2024. Di luar isu itu, Ali bersama jajaran pimpinan TNI AL juga membahas rencana kerja TNI AL sepanjang 2024, prioritas gelar operasi dan latihan tahun ini, rencana pengamanan selepas pemilihan umum, rencana pemeliharaan dan perbaikan alutsista TNI AL, target pengembangan dan pemberdayaan wilayah pertahanan di Kampung Bahari Nusantara, serta rencana penerapan keamanan siber di lingkungan TNI AL.

Rapat itu diikuti oleh 138 perwira menengah dan perwira tinggi TNI AL, yang juga dihadiri oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI Laksamana Madya TNI Irvansyah. (Ant/KN)

JAYAPURA – Kapolda Papua, Irjen Pol. Mathius D. Fakhiri mengaku ada pihak ketiga yang bermain dalam kasus penyanderaan pilot Susi Air, Kapten Philip Mark Mehrtens. Pihak itu diduga memanfaatkan isu penyanderaan untuk kepentingan kelompok dan pribadi, atas nama organisasi perjuangan Papua Merdeka.

Hal tersebut disampaikan Kapolda Papua usai menggelar pertemuan tertutup dengan Atase Kepolisian New Zealand, di Polda Papua lama, Kota Jayapura, Senin (26/2/2024) lalu.

“Ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil,” ungkap Fakhiri dalam keteranganya, dikutip Kamis (29/2/2024).

Menurutnya, pihak ketiga tersebut dengan sengaja mengangkat isu Papua Merdeka ke pemerintahan New Zealand. Sebagaimana propaganda yang kerap dilontarkan pihak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

“Sudah kami sampaikan tadi di pertemuan dan mereka memahami hal tersebut dan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada kami TNI-Polri di Papua untuk terus bekerja membebaskan Kapten Phillips,” tuturnya.

“Karena sekali lagi itu kepentingan dari kelompok itu sendiri, baik Benny Wenda maupun Sebby Sembom yang selalu berkoar-koar di luar tentang isu-isu Papua dan sudah kami sampaikan ke mereka agar pernyataan itu tidak usah didengarkan,” tambah dia.

Dia juga mengaku bila pihak Selandia Baru hingga saat ini tetap sepakat untuk mempercayakan pembebasan Kapten Phillips ke pemerintah Indonesia.

“Bahwa mereka tetap sepakat urusan itu urusan Philips itu urusan daripada Indonesia. Dan mereka tidak mencampuri urusan tersebut dan tetap masih mengakui Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Fakhiri.

Sehingga, Jenderal Polisi Bintang Dua tersebut menjelaskan bila sampai saat ini pihaknya dibantu TNI masih terus bekerja keras untuk membebaskan kapten Philips.

“Kami terus bekerja sama dengan teman-teman TNI dan hingga kini kami masih menerapkan pola soft lewat negosiasi yang melibatkan semua pihak, termasuk Pemerintah setempat, Gereja, masyarakat dan para Tokoh disana untuk pembebasan Kapten Phillips,” jelas Irjen Fakhiri.

Kapolda mengaku hingga kini pihaknya telah mengetahui keberadaan kapten Philips dan kondisi kesehatannya, namun pihaknya masih berupaya bernegosiasi agar KKB yang menyandera Kapten Philips bisa membebaskan Philips tanpa adanya korban.

“Sudah kita pantau, lokasi mereka dimana, bagaimana kesehatan Philips, namun kami masih terus negosiasi agar kapten Philips bisa dibebaskan tanpa ada jatuh korban, sehingga proses ini memang akan memakan waktu,” ungkapnya. (Lpt/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), Arief Prasetyo Adi, menyampaikan bahwa harga beras akan turun pada saat puasa Ramadan 2024. Menyusul, adanya panen raya dan masuknya realisasi impor beras mencapai 500.000 ton yang pemerintah lakukan di tahun 2023 lalu.

“Otomatis (harga beras turun),” kata Arief kepada awak media usai meninjau pasokan beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2024).

Meski demikian, Arief tidak menyebutkan seberapa besar penurunan harga beras kualitas medium maupun premium saat bulan puasa Ramadan nanti. Termasuk lokasi panen raya sentra produksi beras.

Di sisi lain, penurunan harga beras juga diikuti oleh turunnya harga gabah ditingkat petani yang berkisar Rp8.000-an per kilogram menjadi Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram.

Arief menyebut, penurunan harga beras ditingkat petani bukan merupakan anjlok. Melainkan, sebagai konsekuensi untuk mengembalikan harga beras sesuai permintaan konsumen di tingkat hilir.

“Jadi, malah kebalikannya nanti harus dijaga adalah harga di tingkat petani. Tapi, nanti teman-teman mesti sampaikan bahwa pada saat harga (gabah) Rp 8 ribu kembali ke angka Rp 65 sampai Rp7 ribu itu bukan harga anjlok, itu enggak, karena temen-temen di hilir itu maunya harganya sesuai het Rp14.000-an,” bebernya.

Sebelumnya, masyarakat hingga pedagang warteg menjerit akibat kenaikan harga beras jelang bulan suci Ramadan tahun ini. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PHPS), Selasa (27/2/2024), harga beras masih diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

Harga beras medium secara rata-rata nasional berada dikisaran Rp 15.250 per kilogram (Kg). Sedang, beras premium diharga Rp 16.600 per kg.

Padahal harga eceran tertinggi atau HET beras medium adalah dikisaran Rp 10.900 per kg. Sementara itu, HET beras Premium dipatok Rp 14.800 per kg. (Lpt/KN)