KORANUSANTARA – Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) boleh jadi sesumbar jelang Pilpres 2024. Dihuni empat parpol besar; Golkar, Gerindra, PKB, dan PAN, koalisi ini mantap mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres).

Kendati begitu, PDI Perjuangan (PDIP) tidak gentar. Partai berlambang banteng itu bakal mengundang semua ketua umum parpol untuk unjuk kekuatan politik. Pernyataan itu disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mengunjungi kantor baru DPD PDIP Jogjakarta, Selasa, 22 Agustus 2023. Megawati mengatakan, dirinya heran dengan opini yang beredar bahwa partainya sedang berada dalam kegamangan setelah PAN dan Partai Golkar tidak mendukung Ganjar Pranowo.

Menurut dia, opini itu menyebar di media massa. Sebelum dia datang ke kantor DPD PDIP Jogjakarta, dia sempat membaca koran. Media itu menyebut bahwa PDIP sedang panik karena dikeroyok koalisi besar pendukung Prabowo.

“Bayangkan, ada satu koran yang kayaknya sentimen sama PDI Perjuangan. Saya enggak pernah ganggu dia. (Koran) Itu bilang, wah, sekarang PDI Perjuangan itu panik,” kata Megawati. “Lho, panik opone, lho?” lanjut Megawati disambut gelak tawa dan tepuk tangan para kader.

Presiden Kelima RI itu tak habis pikir dengan opini tersebut. Dia pun akan melakukan langkah politik untuk menunjukkan bahwa partainya tidak panik. Megawati sudah menyampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk mengadakan pertemuan besar.

Acara itu akan mengundang semua ketua umum parpol. “Yuk, kita bikin rapat yang gede lagi. Kita undang semua ketua umum-ketua umum, biarin lihat. PDI Perjuangan siap atau tidak. Panik apa tidak, gitu,?” tegas Megawati.

Istri Taufiq Kiemas itu merasa kesal karena selalu diserang secara opini. Selain disebut panik menghadapi koalisi besar, Megawati mengatakan, dirinya juga disebut mulai berjarak dengan Presiden Joko Widodo.

“Lho, kok enake gitu. Belum lagi, saya tuh sama Pak Jokowi itu kayaknya sudah nggak friend, begitu,” tuturnya. Namun, Megawati akhirnya menyadari bahwa penggiringan opini tersebut tentu tidak perlu dilawan.

Megawati mengatakan, daripadi melawan opini itu, lebih baik pihaknya berjuang, turun ke bawah bersama rakyat. Dia mengajak semua kader untuk terus berjuang dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan itu. Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung terkait langkah politik Budiman Sudjatmiko yang mendukung Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk dansa politik yang dilakukan para elite partai.

Bahkan, kata Megawati, dia sudah sejak lama memperkirakan dinamika politik seperti yang terjadi saat ini. Dirinya juga pernah menyinggung peta politik itu kepada Presiden Jokowi. Ketika dia bertemu dengan presiden, Jokowi bertanya kepada Megawati seperti apa situasi politik jelang pemilu.

“Saya gampang aja jawabannya, Bapak tahu nggak kalau orang berdansa,?” tanya Megawati balik.  “Loh, saya nanya urusan politik, kok ibu urusan berdansa’,” kata Megawati menirukan pernyataan Jokowi kala itu.(*)

KORANUSANTARA – Manuver politik yang dilakukan Budiman Sudjatmiko menarik perhatian. Budiman yang notabene kader PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan dukungannya kepada Prabowo Subianto sebagai capres. Kondisi ini jelas kontradiktif dengan PDIP yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres.

Budiman mengaku masih di PDIP kendati pilihan capresnya tidak sejalan. Kendati dia mengetahui bahwa PDIP akan memberikan sanksi atas sikapnya tersebut. ”Baru peringatan dari Pak Sekjen (Hasto Kristiyanto) secara personal dan belum ada surat pemanggilan,’’ terangnya.

Budiman mengatakan, dirinya tidak akan mundur dari PDIP. Menurut dia, jika mundur, dia malah tidak mempunyai kesempatan untuk menjelaskan argumennya terkait sikap politik yang dia ambil. Budiman menegaskan bahwa dirinya mempunyai argumen atas tindakan politiknya mendukung Prabowo. Selama ini, dia mendengar pidato Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menyatakan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki pandangan-pandangan strategis.

Setelah melihat tiga bakal capres yang ada, menurut dia, kriteria itu ada pada sosok Prabowo. ”Bukan karena Pak Ganjar buruk, bukan karena Pak Ganjar jelek. Pak Ganjar punya gaya kepemimpinan sendiri,’’ terangnya.

Mungkin, kata dia, langkah politiknya dianggap salah secara administratif organisasi. Karena itu, dia siap mempertanggungjawabkannya. Tetapi, dia meyakini bahwa secara ideologis dan strategis, dia sedang menerjemahkan pemikiran Megawati yang selama ini disampaikan. Jadi, Budiman merasa, secara ideologis dan strategis, tidak melakukan kesalahan. Karena itu, dia tidak layak untuk mundur dari PDIP. Namun, dia siap menerima risiko dari apa yang dia lakukan. ”Tapi, saya ingin ada tahapan-tahapan secara organisasi,’’ ungkapnya.

Kepala Sekretariat DPP PDIP Adi Dharmo mengatakan, partainya belum mengumumkan sanksi itu karena masih fokus membahas survei sejumlah lembaga yang menunjukkan kenaikan elektoral Ganjar Pranowo. Menurut dia, kenaikan elektoral Ganjar mengalami rebound.

Adi mengatakan, mengkaji hasil survei kenaikan elektabilitas Ganjar lebih penting. Alasannya, hal itu menjadi momentum politik bagi pergerakan yang semakin masif untuk Ganjar bersama parpol pengusung dan relawan.(*)

KORANUSANTARA – Desakan agar Anies Baswedan segera mengumumkan bakal cawapres kian kencang. Dua partai dari anggota Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP), yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berharap ada kepastian.

Pasalnya, Pilpres 2024 hanya berjarak 175 hari. Jika telat dalam mendeklarasikan pendamping, dikhawatirkan Anies akan kehilangan momentum. Dan tentu saja menjadi kerugian bagi KPP lantaran tidak maksimal dalam memberikan dukungan.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya berharap Anies segera mendeklarasikan bacawapresnya. Itu merupakan taktik menaikkan elektabilitas. Dia menegaskan, sisa waktu sekitar enam bulan harus dimanfaatkan. ”Tim 8 juga harus melakukan evaluasi capaiannya,” tutur dia, Senin, 21 Agustus 2023.

Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menambahkan, diakui atau tidak, KPP merupakan koalisi dengan sumber daya terbatas. Dari sisi dukungan elektabilitas, dengan mengacu lembaga survei, sejauh ini KPP tidak mengungguli kompetitor. Selain itu, KPP tak memiliki kemewahan sebagai penguasa atau didukung penguasa. ”Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini adalah waktu,” ujarnya kepada awak media.

Deklarasi bacapres-bacawapres, lanjut Kamhar, bisa menjadi momentum politik yang baik bagi KPP. Harapannya bisa memberi cukup waktu untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. ”Ini yang mesti dicermati secara saksama, salah menghitung waktu, sesal kemudian. Kami semua tidak ingin itu terjadi,” imbuhnya.

Menurut Kamhar, dari perkembangan terbaru, secara politik tidak ada argumentasi logis untuk menunda-nunda. Berbeda dengan koalisi lain yang mungkin masih menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batasan umur minimum capres dan cawapres. Nah, bagi KPP relatif tidak ada yang dinantikan.

Sesuai piagam kerja sama KPP, deklarasi dan pengumuman bacapres dengan bacawapres tidak dilakukan terlalu lama. Kamhar menyampaikan, saat ini telah melewati separuh jalan dari waktu penandatanganan deklarasi menuju pilpres. ”Artinya sudah kelamaan,” tegasnya.

Sejauh ini Anies memang masih bergeming. Seperti pernyataan yang sudah kerap disampaikan, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta semua pihak bersabar. Pernyataan tersebut juga kembali disampaikan di sela-sela kegiatan safari politiknya di Jawa Tengah kemarin. ”Kami sedang menunggu timing dan momentum yang tepat,” ucapnya kepada awak media.

Sebelumnya, Anies sempat menyebutkan bahwa ada kemungkinan bacawapresnya berasal dari Jawa Timur. Nah, Kamis malam, 17 Agustus 2023, Anies kembali datang ke Jawa Timur. Kali ini, kedatangannya atas undangan peresmian Museum dan Galeri SBY-Ani di Pacitan.

Dalam kunjungannya itu, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selalu berada di samping Anies. Apakah itu merupakan sinyal bacawapres telah mengerucut ke AHY? Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan, pengumuman bacawapres itu tinggal masalah waktu. ’’Itu sepenuhnya ranah bacapres,’’ katanya. (*)

KORANUSANTARA – Kekosongan jabatan di bawaslu daerah telah berakhir. Setelah mengumumkan nama-nama terpilih, Sabtu malam, 19 Agustus 2023, Bawaslu RI langsung melantik. Total ada 1.914 anggota yang tersebar di 514 kabupaten/kota.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta jajarannya segera pulang ke daerah masing-masing untuk bekerja. Baik itu tugas pengawasan maupun penyelesaian kasus. Sebab, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah memasuki penetapan daftar calon sementara (DCS).

Bagja menuturkan, proses penetapan DCS menjadi salah satu fase yang rawan sengketa. Bisa saja para bakal calon legislatif (bacaleg) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU tak dapat menerima.

Sebelumnya, KPU telah menetapkan DCS pada Jumat, 18 Agustus 2023. Baik bacaleg di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Untuk bacaleg DPR RI, setidaknya ada 260 nama yang dinyatakan TMS. Di level DPRD provinsi dan kabupaten/kota boleh jadi jumlahnya jauh lebih banyak.

Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Nurlia Dian Paramita mengatakan, pelantikan anggota Bawaslu kabupaten/kota yang baru dilaksanakan Sabtu malam lalu mengakibatkan pengawasan DCS tidak maksimal. Sebab, mereka telah kehilangan momentum pengawasan dan fungsinya dalam memastikan tahapan DCS. ”Euforia pasca pelantikan dan belum adanya bimtek (bimbingan teknis) pengawas pemilu juga akan mengurangi kualitas pengawasan,” ungkapnya.

Sebelumnya proses penetapan DCS sendiri belakangan juga menuai sorotan. Data yang dirilis KPU ternyata tidak sinkron. Temuan itu disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen. Mereka menemukan kesalahan dalam penjumlahan. Tidak lama, KPU pun mengakui ada human error. Awalnya, dalam penghitungan jumlah DCS DPR RI, ada 9.925 orang. Dalam daftar terbaru, dikoreksi menjadi 9.919 orang.

Sementara itu, anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad Tio Aliansyah meminta KPU berhati-hati. Sebab, masa penetapan daftar caleg merupakan salah satu tahapan pemilu yang krusial. Biasanya ada potensi terjadinya peningkatan pengaduan dugaan pelanggaran kode etik yang masuk ke DKPP. ”Masa rawannya itu saat penetapan DCT (daftar calon tetap, Red),” kata Tio. Pihaknya sudah berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi tersebut. (*)

KORANUSANTARA – PKB sudah memantapkan dirinya dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Bersama Gerindra, Golkar, dan PAN, mengusung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres). Kendati begitu, godaan masih saja datang. Adalah PDIP yang mencoba menggoyahkan haluan PKB.

Jumat, 18 Agustus 2023, bakal capres PDIP Ganjar Pranowo mengenui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Itu adalah kali kedua pertemuan elite PDIP dan PKB tampil di publik. Sebelumnya Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga sudah bertandang ke kediaman Muhaimin.

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, pertemuan Ganjar dengan Muhaimin adalah hal baik. Kedua tokoh memiliki sejarah pertemanan yang panjang. Yakni sejak sama-sama menjadi mahasiswa di UGM Jogjakarta hingga duduk sebagai anggota legislatif.

Disinggung soal peluang kerja sama atau koalisi PDIP-PKB, Said mengakui bahwa pihaknya menaruh harapan ke arah sana. Terlebih, PDIP dan PKB mempunyai ikatan sejarah panjang serta kedekatan pada basis pemilih yang beririsan. Sehingga dapat memudahkan kerja sama.

”PKB dan PDI Perjuangan itu memiliki karakter sama. Segmen terbesarnya ada di kalangan bawah, kelompok wong cilik,” ujar politikus yang juga ketua DPD PDIP Jatim tersebut.

Said menambahkan, PKB dapat menjadi bagian dari partai yang bersama PDIP di pilpres. Ini seperti yang terjadi pada Pemilu 2014 dan 2019. PKB juga menjadi bagian dari koalisi pendukung Jokowi.

Sementara itu, Muhaimin tidak menampik memang ada sinyal ajakan dalam pertemuan yang diinisiasi Ganjar tersebut. Namun, dia belum bisa memberikan kepastian. Sebab, hingga saat ini PKB masih bergabung dalam KKIR untuk mendukung bacapres Prabowo Subianto. Dia juga menegaskan, belum ada rencana untuk berpindah haluan. ”Ya belum, belum, belum, enggak (goyah),” ujarnya.

Wasisto Raharjo Jati, pakar ilmu politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), mengatakan, wajar pendekatan PDIP kepada PKB. Meski sudah memiliki PPP sebagai basis pemilih religius, PDIP masih memerlukan PKB. Tujuannya, mendulang lebih banyak pemilih Islam tradisional. ”Karakter parpol Indonesia yang menganut prinsip winner-catches-all, jadinya berupaya semaksimal mungkin meraih suara dari berbagai macam sumber,” ujarnya kemarin.

Soal kans PKB berubah haluan ke PDIP, Wasisto menilai semua opsi masih terbuka. Kendati sudah ada kesepakatan koalisi, sejauh ini kondisi masih dinamis. Pasalnya, belum ada bakal calon wakil presiden (bacawapres) yang final. Dia meyakini, PKB masih akan melakukan kalkulasi-kalkulasi politik. Jika Ganjar dan PDIP menawarkan hal yang jauh lebih menarik, tentu akan dipertimbangkan.

Namun, Wasisto menambahkan, pertemuan Ganjar dengan Muhaimin sangat mungkin belum sampai pada hal-hal teknis seperti menyangkut sharing power. ”Saya pikir itu lebih sekadar silaturahmi politik biasa saja,” ucapnya.(*)