Beranda blog Halaman 1034

Suara PSI Meledak, PPP Curiga Ada “Operasi Sayang Anak”

Penulis
redaksi2
-
0

JAKARTA – Lonjakan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di real count sementara Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapat sorotan tajam.

Ketua Majelis Pertimbangan PPP Muhammad Romahurmuziy alias Romy menilai lonjakan suara PSI sangat tidak wajar. Romy pun meminta KPU dan Bawaslu untuk menyelidiki kenaikan suara signifikan yang didapat PSI.

Bahkan Romy curiga ada “operasi” yang dilakukan untuk menaikkan suara partai pimpinan putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep.

“Mohon atensi kepada KPU dan Bawaslu operasi apa ini? Meminjam bahasa Pak Jusuf Kalla, apakah ini operasi “sayang anak” lagi?” tulis Romy dalam akun Instagramnya dikutip Minggu (3/3/2024).

Romy meyakini ada lonjakan yang tidak wajar dari suara PSI. Berdasarkan bukti yang diklaim, terdapat terdapat 19 ribu suara dari 110 TPS. Artinya, secara rata-rata ada 173 suara untuk PSI di tiap TPS tersebut.

“Ini dari monitoringnya, saya cuplik salah satunya dari yang beredar di media sosial. Dengan suara per TPS hanya 300 suara, dan partisipasi pemilih rata-rata 75%, suara sah setiap TPS ini hanya 225 suara. Artinya, PSI menang 77% di 110 TPS itu. TIDAK MASUK AKAL!” tegas Romy.

“Saya dan DPP PPP mohon atensi dan tindak lanjut seksama KPU dan Bawaslu untuk tidak menutup mata dari penyimpangan ini!” ucap Romy.

Romy pun mengancam jika KPU tidak mengoreksi lonjakan suara PSI yang dinilai tidak wajar, maka partainya akan membawa masalah ini ke dalam hak angket DPR agar dapat diungkap dengan terang.

“Kalau ini tidak dikoreksi, PPP akan meminta hal ini bagian yang termasuk dibongkar seterang-terangnya di hak angket pekan ini!” tegas Romy.

“Saya mohon atensi KPU dan Bawaslu secara terbuka dan tindak lanjutnya secara cepat dan seksama!” imbuh Romy. (Lpt/KN)

Bila Tidak Patuhi Ketentuan, ASN Berpolitik Cederai Semangat Netralitas

Penulis
redaksi
-
0

BONTANG – Suasana pesta demokrasi sepertinya akan terus mewarnai hari-hari masyarakat Indonesia sepanjang tahun 2024. Setelah pelaksanaan Pemilihan Umum, yang telah menentukan Presiden, Wakil Presiden, dan Anggota Legislatif, masyarakat Indonesia kembali bersiap untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, dalam hal ini pelaksanaan pemungutan suara dijadwalkan pada bulan November tahun 2024 (berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024).

Pada setiap pelaksanaan gelaran Pemilihan Umum dan Pemilihan, peran dan keberadaan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS), selalu menjadi perhatian masyarakat. Para pegawai ASN diwajibkan untuk menjaga asas netralitas, agar tidak terjadi diskriminasi dalam melaksanakan tugas mereka memberikan pelayanan publik.

Hal ini tercantum jelas pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, di mana netralitas dimaknai sebagai tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara (Pasal 2).

Dari aturan yang sama, juga ditekankan tentang kewajiban seorang ASN untuk menjaga asas netralitas (Pasal 24), serta keharusan untuk bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik (Pasal 9). ASN, khususnya PNS, tetap memiliki hak berpolitik untuk memilih calon peserta Pemilu dan Pemilihan, yang sesuai dengan aspirasinya.

Meskipun demikian, terdapat batasan untuk tidak memberikan atau menunjukkan dukungan secara terbuka, karena akan berpotensi menimbulkan konflik terkait tugas mereka sebagai seorang pelayan publik. Pelanggaran terhadap hal ini, dapat membuat PNS yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin, mulai tingkat sedang hingga berat, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

Bagaimana dengan PNS yang tertarik untuk menjadi peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan?

Sebagai Warga Negara Indonesia, seorang PNS memiliki hak untuk menjadi peserta Pemilu. Meskipun demikian, terdapat ketentuan yang harus diikuti berkaitan dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai seorang PNS. Perlu dipahami bersama, bahwa kewajiban mematuhi asas netralitas, berlaku melekat sepanjang waktu bagi seorang PNS.

Hal tersebut tidak hanya berlaku ketika sedang masa tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan saja. Berdasarkan Surat Edaran Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Status Kepegawaian Aparatur Sipil Negara Yang Menjadi Bakal Calon Peserta Pemilu Tahun 2024, status kepegawaian ASN yang menjadi Anggota dan Pengurus Partai Politik terkait Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota, ditentukan sebagai berikut:

  1. ASN diberhentikan tidak dengan hormat terhitung mulai tanggal akhir bulan menjadi anggota partai politik
  2. ASN diberhentikan dengan hormat terhitung mulai tanggal akhir bulan surat pengunduran diri sebagai ASN, karena akan mendaftar sebagai anggota partai politik.
  3. Bagi ASN yang sudah didaftarkan oleh partai politik sebagai Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten dan Kota, baik yang sudah memiliki SK pemberhentian atas permintaan sendiri maupun yang sedang dalam proses penerbitan, tidak dibenarkan masih melaksanakan tugas sebagai ASN. Hal ini mengingat bahwa ASN yang bersangkutan telah memiliki kartu tanda anggota partai politik yang menjadi salah satu persyaratan untuk diajukan sebagai bakal calon anggota DPR/DPRD.

Di dalam Surat Edaran KASN yang sama, juga dipaparkan tentang ketentuan bagi ASN yang melakukan pendekatan ke Partai Politik dan Masyarakat, terkait Pencalonan sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, sebagai berikut:

  1. ASN yang akan melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024, agar mengajukan cuti di luar tanggungan negara sebagaimana ketentuan Lampiran II huruf B angka 3 Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
  2. Mekanisme dalam pengajuan CLTN bagi ASN yang melakukan pendekatan ke partai politik dan masyarakat terkait pencalonan dirinya sebagai Peserta Pemilu dan Pemilihan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, seorang ASN yang masih aktif dan tidak dalam kondisi cuti di luar tanggungan negara, lalu melakukan pendekatan ke partai politik dan/atau masyarakat (termasuk organisasi kemasyarakatan) sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan, dapat dipandang telah melakukan pelanggaran netralitas.

Kedudukan sebagai seorang ASN aktif, juga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, ketika ada niatan untuk menjadi bakal calon Peserta Pemilihan Umum dan Pemilu. Konsekuensi bagi seorang ASN, khususnya PNS, yang melakukan pendekatan sebagai bakal calon Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan, kepada partai politik dan/atau masyarakat, dengan tidak dalam status cuti di luar tanggungan negara adalah penjatuhan Hukuman Disiplin tingkat Sedang.

Hal ini berdasarkan Keputusan Bersama tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. PNS yang bersangkutan juga berpotensi dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Berat, apabila sudah pernah melakukan pelanggaran netralitas dan dijatuhi Hukuman Disiplin tingkat Sedang.

Hal ini sebagaimana Pasal 35 PP Nomor 94 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa ketika seorang PNS melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, maka dapat diberlakukan sanksi yang lebih berat. Dari pemaparan di atas, jelas bahwa seorang PNS yang menjadi bakal calon Peserta Pemilihan Umum dan Pemilihan, diwajibkan untuk mengundurkan diri atau diberhentikan sebagai seorang PNS.

Bahkan, ketika PNS yang bersangkutan masih melakukan pendekatan ke partai politik dan/atau masyarakat, ia sudah diwajibkan untuk dalam status cuti di luar tanggungan negara, agar tidak terjadi pelanggaran netralitas, menghindari terjadinya konflik kepentingan, dan tetap profesional dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.

Ditanya oleh awak media kami seputar ketentuan ASN yang ingin berpolitik, Plh Sekretaris Daerah Drs Akhmad Suharto, M.Si menyebut bahwa keinginan itu sah-sah saja namun mengingat baju ASN yang melekat, maka ASN harus perhatikan rambu-rambunya. Rambu-rambu yang dimaksud adalah aturan terkait netralitas ASN yang harus dijunjung tinggi karena sifatnya prinsip bagi ASN dalam menjaga pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. “Rambu-rambunya jelas, ada Surat Edaran KASN, ada SKB 5 menteri.  Tinggal baca saja, dipedomani, dipatuhi, karena baju ASN itu melekat yang mengharuskan ASN jaga netralitasnya,” tegas pria yang pada saat ini juga menjabat sebagai Asisten Administrasi Umum Kota Bontang itu.

Semoga hal ini dapat menjadi perhatian bagi para pegawai ASN yang berniat untuk berpolitik praktis. Hal tersebut dalam agar proses Pemilihan Umum dan Pemilihan di Indonesia dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib, menghindari terjadinya konflik di tengah-tengah masyarakat, dan ASN tetap dapat menjalankan fungsinya sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia secara optimal. (adv)

Awal Rangkaian Perayaan HUT Ke-22 PPU, Dinas Pertanian Meriahkan Pentas Seni dan UMKM

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Jajaran pegawai Distan PPU saat memeriahkan pentas seni dan UMKM, Sabtu (2/3/2024). (DiskominfoPPU for MKN)

PPU – Pentas Seni dan UMKM Dinas Pertanian (Distan) Penajam Paser Utara (PPU) berlangsung meriah. Sejumlah masyarakat ramai memadati gelaran di Alun-Alun Pemkab PPU, Sabtu malam (2/3/2024).

Berbagai kesenian ditampilkan mulai dari tari-tarian hingga penampilan band yang menghibur masyarakat PPU. Tidak hanya menampilkan ragam kesenian, Distan PPU juga mengadakan gerakan makan buah lokal dari hasil panen para petani di PPU yang dibagikan pada masyarakat yang hadir.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun turut hadir secara dalam jaringan (daring). Ia menyampaikan bahwa kegiatan pentas seni ini merupakan salah satu rangkaian dari perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten PPU yang diperingati setiap tanggal 11 Maret.

“Terima kasih kepada Dinas Pertanian yang telah melakukan persiapan terkait rangkaian HUT ke-22, di usia 22 tahun kita harus bangkit bersama-sama selaku penyangga IKN,” ungkapnya.

Sementara hadir di tempat, Sekkab PPU Tohar, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU Nicko Herlambang, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab PPU Sodikin. Serta para kepala perangkat daerah di lingkungan Pemkab PPU.

Makmur juga menambahkan agar dalam waktu dekat ini masyarakat bersemangat dalam memajukan daerah bersama-sama. Kemudian juga selalu menjaga kebersamaan khususnya menjelang bulan Ramadan.

“Mari kita jaga kebersamaan dan gotong royong dalam menyongsong bulan Ramadhan,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Akan Berkantor di IKN Juli 2024, Jokowi : Tunggu Airport Jadi

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

JAKARTA – Presiden Joko Widodo memastikan akan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara atau IKN mulai Juli tahun ini. Menurut dia, pembangunan kantor presiden saat ini sudah mencapai 74 persen, usai meninjau langsung progres pembangunan fasilitas tersebut pada Jumat (1/3/2024).

Ihwal progres pembangunan kantor presiden, Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti mengatakan pembangunan struktur bangunan utama kantor presiden sudah selesai. Saat ini, pihaknya berfokus pada pemasangan baja dan bilah-bilah sayap garuda.

“Bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282  dari 4.650. Jadi, kira-kira, sepertiganya,” kata Diana, Jumat (1/3/2024), dikutip dari siaran pers Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden.

Diana berharap pembangunan kantor presiden bisa selesai dan fungsional pada Juni 2024. Dengan begitu, siap untuk digunakan dalam upacara peringatan kemerdekaan ke-79 Republikk Indonesia pada 17 Agustus.

Diana tidak memungkiri masih ada kendala dalam penyelesaian pembangunan kantor presiden di IKN. Kendala tersebut, kata dia, menyoal logistik serta pemasangan baja dan bilah. Namun, ia berharap pembangunan tersebut selesai tepat waktu.

“Saya masih optimistis untuk bisa selesai, fungsional. Tapi nanti masih ada sedikit-sedikit tambahan, mungkin untuk lanskapnya,” ujar Diana.

Jokowi telah mengajukan syarat agar bisa berkantor di IKN mulai Juli. Yaitu selesainya pembangunan infrastruktur pendukung transportasi.

“Pak Basuki Juni, saya Juli. Saya nunggu airport-nya jadi, jalan tolnya jadi. Kalau jalan tolnya jadi, airport-nya jadi (berkantor di sini),” kata Jokowi pada Kamis (29/2/2024).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga disebut bakal berkantor di IKN mulai pertengahan 2024.

Lebih lanjut, Diana mengatakan Kantor Presiden dirancang menjadi ikon IKN. Sebab, di Kantor Presiden bakal dipasang ikon burung garuda dengan sayap lebar. Burung garuda tersebut, kata dia, akan berada di tengah-tengah IKN dan berada di tempat paling tinggi. (TMP/KN)

7 PPLN di Kuala Lumpur Ditetapkan Tersangka, Begini Modusnya Mark Up Data DPT

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Sebanyak tujuh orang panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur harus berurusan dengan persoalan hukum. Setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri atas kasus dugaan pelanggaran pidana Pemilu 2024 di Kuala Lumpur, Malaysia.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan modus para tersangka melakukan mark up daftar pemilih tetap (DPT), dengan sengaja memalsukan data untuk menambah DPT di sana.

“Bahwa dari DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) KPU RI untuk pemilih di Kuala Lumpur adalah sejumlah 493.856,” kata Djuhandani dalam keteranganya, Kamis (29/2/2024).

Pemalsuan data itu dilakukan secara sistematis oleh para tersangka. Diawali penerbitan berita acara (BA) Nomor: 007/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 5 April 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Tingkat PPLN Kuala Lumpur Jumlah 491.152 pemilih.

Lalu dilakukan, penerbitan BA kembali Nomor: 008/PP.05.1.BA/078/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, Jumlah 442.526 pemilih.

Sampai akhirnya diterbitkan BA kembali Nomor : 009/PP/05. I-BA/078/2023 tanggal 21 Juni 2023 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat PPLN Kuala Lumpur, berjumlah 447.258.

Namun dari hasil DPT yang telah disusun oleh PPLN tidak sesuai. Karena setelah dipastikan melalui proses pencocokan dan penelitian (coklit) hanya terdapat 64.148 pemilih di Kuala Lumpur.

“Yang telah dilakukan Coklit oleh Pantarlih hanya sebanyak 64.148. Namun PPLN Kuala Lumpur telah menetapkan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kuala Lumpur,” tuturnya.

Ternyata terjadinya selisih ratusan ribu antara data DPT dengan hasil coklit terjadi, karena ketidaksesuaian PPLN dalam menjalankan tugas. Bahkan, ada dugaan penentuan ratusan ribu DPT itu dilakukan atas persentase kesepakatan lobi-lobi perwakilan Partai Politik.

“Daftar Pemilih Tetap dan Data Pemilih telah ditetapkan oleh PPLN Kuala Lumpur tersebut, dilakukan dengan cara tidak benar dan tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan,” kata dia.

“Hanya berdasarkan perhitungan persentase dari kesepakatan lobi-lobi dengan perwakilan Partai Politik,” tambahnya.

Namun demikian, Jenderal Bintang Satu Polri tersebut belum bisa menjelaskan lebih lanjut terkait lobi-lobi dengan perwakilan Partai Politik serta identitas dari ketujuh tersangka.

“Dengan waktu tinggal 6 hari, kami harus selesaikan berkas perkara karena penanganan Tindak Pidana Pemilu hanya 14 hari. Saat ini penyidik sedang bekerja keras menyelesaikan berkas tersebut,” ujarnya.

Sebelumnya, Pemungutan suara di Kuala Lumpur menuai problem, khususnya yang menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari memastikan, pihaknya sudah menyisir akar masalah dengan mengambil langkah menonaktifkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di Kuala Lumpur.

“Yang pertama kami sudah menonaktifkan atau memberhentikan sementara 7 anggota PPLN,” kata Hasyim saat ditemui di Kantor KPU RI, Jalan Imam Bonjol Jakarta Pusat, Senin (26/2).

Hasyim beralasan, tindakan tersebut diambil karena ditemukan problem dalam tata kelola Pemilu di Kuala Lumpur. Sehingga, pada pemungutan suara ulang (PSU), KPU RI akan mengambil alih langsung prosesnya.

“KPU Pusat akan ambil alih, jadi nanti ada beberapa anggota KPU Pusat yang kita tugaskan untuk melaksanakan ini dan kemudian didukung oleh tim sekretariat jenderal,” jelas Hasyim. (Lpt/KN)

PDIP-PKS Berpeluang Jadi Oposisi, Kemungkinan Kecil Bisa Bersatu

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Dosen Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM Arya Budi mengatakan bahwa PDI Perjuangan dan PKS berpeluang menjadi oposisi terhadap pemerintahan 2024-2029, namun kemungkinan kecil  bisa bersatu.

“Iya, kalau mereka di luar pemerintahan itu sangat mungkin. Nah, pertanyaannya adalah di luar pemerintahan, bersatu di luar pemerintahan, itu yang kecil kemungkinannya,” kata Arya saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Ia melihat PDI Perjuangan dan PKS justru memiliki logika berjalan masing-masing demi terwujudnya checks and balances untuk membentuk suatu pemerintahan yang demokratis.

Dengan adanya mekanisme checks and balances ini masing-masing lembaga negara dapat mengawasi dan mengimbangi kekuasaan lembaga lainnya. Hal ini sesuai dengan cita-cita reformasi dan konstitusi UUD 1945 demi terciptanya penyelenggaraan negara yang akuntabel dan jauh dari kesewenang-wenangan.

Arya pun menganalogikan PDI Perjuangan dan PKS bagaikan minyak dan air yang tidak bisa bersatu.

“Karena, secara jarak ideologi mereka terlalu jauh, itu bagaikan minyak dan air. Itu akan repot, ribet,” tuturnya.

Oleh karena itu, menurutnya, hal yang paling mungkin bagi kedua partai ini berada di luar pemerintahan dengan berjalan sendiri-sendiri.

Kondisi ini juga dapat mengambil ceruk suara pemilih yang tidak memilih pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

“Yang paling mungkin adalah dua partai ini di luar pemerintahan, tapi mereka berjalan sendiri-sendiri, tentu mereka akan tetap mengkritisi pemerintah dan mengambil ceruk untuk pemilih-pemilih yang tidak mendukung Prabowo-Gibran,” jelas Arya.

Selain itu, dia menjelaskan bersatunya dua partai ini sebagai oposisi memiliki persentase kecil. Sebab, butuh motivasi yang besar untuk berada di luar pemerintahan, seperti kesamaan ideologi hingga platform politik.

“Hal ini berbanding terbalik apabila PDI Perjuangan dan PKS berada di dalam pemerintahan. Mereka dapat dengan mudah bersatu, walaupun memiliki jarak ideologi yang besar,” katanya.

Ia menyebutkan bersatunya dua partai itu didorong oleh adanya platform politik berupa kementerian. Di mana masing-masing partai merasa menjadi bagian dari proses pengambilan kebijakan publik.

“PDI Perjuangan dan PKS itu sangat berjarak secara ideologi dan standing point politiknya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis (15/2), Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partai berlambang banteng moncong putih itu siap berjuang sebagai oposisi di luar pemerintahan dan parlemen untuk menjalankan tugas check and balance.

Berdasarkan siaran pers yang diterima ANTARA di Jakarta, Kamis, Hasto melihat pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), kekuasaan yang terpusat memunculkan kemampuan untuk melakukan manipulasi, sehingga kekuasaan dan kritik dalam konteks kebijakan dan implementasinya dibutuhkan check and balance.

Menurutnya, berada di luar pemerintahan adalah suatu tugas patriotik dan pernah dijalani PDI Perjuangan pasca Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

“Ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan tahun 2004 dan 2009, kami banyak diapresiasi karena peran serta meningkatkan kualitas demokrasi. Bahkan, tugas di luar pemerintahan, suatu tugas yang patriotik bagi pembelaan kepentingan rakyat itu sendiri,” kata Hasto.

Oleh karena itu, selain berjuang di luar pemerintahan atau di DPR, PDI Perjuangan akan berjuang lewat jalur partai.

Berdasarkan hasil hitung cepat dari sejumlah lembaga survei menyebut bahwa perolehan suara pasangan calon nomor 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengungguli pasangan calon nomor 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan calon nomor 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. (Ant/KN)

Polri Segera Bentuk Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi

Penulis
redaksi2
-
0
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

JAKARTA – Kepolisian segera memiliki Korps Pemberantas Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor). Korps baru tersebut akan memperkuat pemberantasan korupsi di tubuh Korps Bhayangkara.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, setelah pembentukan dua direktorat baru, yakni Direktorat Perlindungan Perdagangan Orang (PPO) serta Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polri akan membentuk Kortas Tipikor.

“Bahkan, ini sudah di meja presiden berkasnya,” ungkapnya.

Kortas Tipikor itu rencananya akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi. Pemetaan situasi dan evaluasi terkait pelayanan tersebut telah dilakukan.

“Kami berupaya ini untuk memberikan layanan terbaik untuk masyarakat,” terangnya.

Menurutnya, berbagai penyesuaian sedang dilakukan terkait seluruh direktorat baru dan kortas. Diharapkan semua penyesuaian atau harmonisasi itu segera selesai.

“Tinggal harmonisasinya,” papar mantan Kadivpropam tersebut.

Diketahui, rencana awalnya Kortas Tipikor ditujukan untuk menampung eks 44 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Kortas Tipikor kemudian berkembang dan rencananya akan dipimpin oleh seorang jenderal bintang dua.

Nantinya, Direktorat Tipikor (Dittipidkor) Bareskrim akan ditingkatkan tugasnya dengan pembentukan Kortas Tipikor. Saat ini diketahui Dittipidkor dipimpin seorang brigjen atau jenderal bintang satu. (JP/KN)

Mantan Menpora Imam Nahrawi Bebas Bersyarat dan Wajib Lapor

Penulis
redaksi2
-
0
Mantan Menpora, Imam Nahrawi

JAKARTA – Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi, terpidana kasus korupsi, mendapatkan bebas bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Sukamiskin, Kota Bandung.

Kepala Bidang Pembinaan Narapidana Lapas Sukamiskin Medi Oktaviansyah mengatakan, mantan Menpora itu bebas dengan status bersyarat. Imam Nahrawi masih harus wajib lapor hingga 5 Juli 2027.

”Jadi setelah proses pembebasan bersyarat ini yang bersangkutan wajib lapor ke Bapas Kelas I Bandung sampai dengan 5 Juli 2027. Jadi selama itu yang bersangkutan wajib melaporkan diri ke Bapas,” kata Medi seperti dilansir dari Antara, Sabtu (2/3/2024).

Medi memastikan, pemberian bebas bersyarat kepada Nahrawi sudah sesuai dengan aturan. Yang bersangkutan telah menjalani dua pertiga masa pidana dari total pidana penjara tujuh tahun. Dia menambahkan, Imam Nahrawi dinilai sudah berkelakuan baik selama berada di lapas dan sudah membayar uang pengganti.

”Selain sudah menjalani dua pertiga, yang bersangkutan juga memenuhi syarat berkelakuan baik dan juga telah mengikuti program di Lapas Kelas I Sukamiskin,” ujar Medi Oktaviansyah.

Selain itu, lanjut Medi, Imam Nahrawi memperoleh total remisi sebanyak tujuh bulan 15 hari, sebelum bebas bersyarat yang terdiri atas remisi khusus, remisi umum, dan remisi tambahan.

”Dari selama menjalani di sini, Pak Imam sudah memperoleh remisi sebanyak 7 bulan 15 hari,” terang Medi Oktaviansyah.

Imam Nahrawi tersandung kasus perkara suap terkait pengurusan proposal dana hibah KONI dan gratifikasi dari sejumlah pihak. Dia kemudian divonis tujuh tahun penjara pada 2020.

Selain hukuman penjara, Imam juga harus membayar denda Rp 400 juta dan harus membayar uang pengganti Rp 19.154.203.882. Selain itu, pada putusan vonis diberikan, terdapat hukuman tambahan terhadap Imam Nahrawi berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak selesai menjalani masa pidana pokok. (Ant/KN)

Photograph Jadi Lagu Paling Ditunggu Penonton Konser Ed Sheeran di JIS

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Penyanyi asal Inggris, Ed Sheeran, secara enerjik dan lantang membuka konser tur dunianya di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (2/3/2024) malam, sambil menyanyikan lagu berjudul “Tide”.

Usai hitungan mundur, Ed Sheeran tampil bersama gitarnya sambil tersenyum cerah. Dia segera menyapa dengan lincah, berlari ke sana kemari guna meningkatkan semangat penonton untuk bernyanyi bersama-sama.

Hal tersebut sontak disambut dengan teriakan penonton yang amat keras. Layar LED yang disediakan dari berbagai sisi dapat merekam secara jelas seperti apa semangat membara Ed Sheeran untuk bernyanyi sebaik mungkin kepada penonton yang duduk di layout bangku 360 derajat itu.

Usai lagu itu selesai dinyanyikan, Ed Sheeran menyapa hangat penonton sekali lagi sambil mengucapkan terima kasih atas kedatangan penonton setelah kunjungan terakhirnya ke Indonesia pada tahun 2019 lalu.

“Terima kasih sudah datang, ini kunjungan kedua ku setelah lima tahun lamanya. Terakhir di tahun 2019,” ujar Ed Sheeran.

Setelahnya, lagu kedua berjudul “BLOW” turut ia tampilkan menggunakan lampu dan semburan api dari berbagai sisi panggung yang berbentuk lingkaran. Banyak cahaya yang gemerlap pun menyinari bangku penonton seolah ikut menari bersama semuanya menikmati suara Ed dan iringan gitarnya.

Dari segi suara, soundsystem yang disediakan pihak promotor amat memadai konser Ed Sheeran pada Sabtu (2/3/2024) malam. Sebab, suara petikan gitarnya begitu terasa dan terdengar sangat jernih.

Sementara lagu ketiga yang penyanyi berambut oranye itu bawakan berjudul “I’am a Mess”.

Adapun lagu “Photograph” ternyata menjadi lagu Ed Sheeran yang paling ditunggu oleh para penonton konser Ed Sheeran Tour 2024 kali ini.

“Lagu itu sangat bagus ya, dari liriknya, alunan musiknya. Terlebih ada kenangan tersendiri waktu pacaran sama pacar yang sekarang sudah jadi suami,” kata salah satu penonton, Nita, saat ditemui ANTARA di Jakarta, Sabtu (2/3/2024).

Eva menuturkan lagu “Photograph” dapat menyihir para pendengarnya dengan lirik-lirik yang menyentuh nan lembut. Dengan layout panggung JIS yang 360 derajat, ia meyakini lagu tersebut akan semakin indah dan nikmat untuk didengar para penonton yang hadir.

Hal yang sama juga dirasakan oleh penonton lain, Andrea, yang mengatakan “Photograph” sangat menyentuh hati dan punya kemampuan membangkitkan kenangan-kenangan indah bersama orang terkasih.

“Lagu ini berarti banget buat aku. Kalau dengar lagu itu, ada banyak momen bahagia, iya, kayak hangat,” ujarnya yang sudah dua kali menonton tur dunia penyanyi berambut oranye itu.

Selain “Photograph”, lagu selanjutnya yang paling ditunggu adalah “Perfect”. Penonton lain bernama Eva, menyebut lagu itu sangat cocok dengan kepribadiannya.

Ia bahkan mengaku ingin “Perfect” tidak hanya didengar ketika ia dan kedua temannya datang ke konser hari ini, tetapi juga dijadikan sebagai lagu pengiring pernikahan yang diimpikannya.

“Aku merasa lagu ini liriknya bagus dan meaningfull. Apalagi kalau dinyanyiin bareng Beyonce, wah itu keren banget sih,” kata Eva.

Berbeda dengan Doni, lagu “Perfect” jadi favoritnya karena alunan musiknya dapat membantu dirinya lebih fokus untuk belajar ketika mengerjakan tugas di sekolah.

Belum lagi lirik yang disusun Ed dinilainya sangat sastrawi dan dapat mendeskripsikan perasaan cinta yang mendalam pada kekasih.

“Dari I Found a Love for Me itu bener-bener hati langsung ikut nyanyi. Keren,” kata dia.

Konser Ed Sheeran Tour 2024 dimulai pukul 19.00 WIB di Jakarta International Stadium (JIS) yang akan dibuka dengan penampilan penyanyi Calum Scott. Sementara untuk pertunjukan pertamanya akan dimulai pada pukul 20.15 WIB.

Konser tersebut akan menjadi kunjungan kedua Ed usai menggelar konser di Gelora Bung Karno (GBK) pada tahun 2019 lalu dengan tur bertema Ed Sheeran Divide World Tour 2019. (Ant/KN)

Panggung Berdaulat Bankaltimtara di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Sambutan Presiden Jokowi pada peletakan batu pertama pembangunan kantor cabang Bankaltimtara di lokasi IKN.

Catatan Rizal Effendi

WAJAH Direktur Utama (Dirut) Bankaltimtara Muhammad Yamin, SE tampak berbunga-bunga. Tidak saja satu panggung, tapi tangannya juga satu pencetan tombol dengan Presiden Jokowi. Itu terjadi pada Jumat berkah, 1 Maret 2024, ketika berlangsung  peletakan batu pertama pembangunan kantor Bankaltimtara di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

“Saya deg–degan juga di samping Bapak Presiden. Ini kehormatan dan kebanggaan luar biasa tidak saja bagi saya pribadi, tapi juga seluruh jajaran Bankaltimtara dan masyarakat,” kata Yamin kepada rekan dan stafnya. Apalagi dia juga diberi kesempatan menyampaikan sambutan dan laporan.

Tidak saja Yamin yang berbangga hati. Tapi juga Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang menyertainya di atas panggung. Di situ juga ada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan pejabat Otorita Jasa Keuangan (OJK). “Terima kasih Bapak Presiden,” kata Akmal ketika menerima salaman dari Jokowi.

Banyak yang kaget melihat keberanian Yamin membawa Bankaltimtara ikut merambah IKN. Ini badan usaha kedua dari Kaltim yang “pede” masuk ke arena investasi IKN. Sebelumnya dalam acara groundbreaking ke-3 akhir tahun 2023, Balikpapan Super Block (BSB) atau PT Wulandari Bangun Laksana menjadi investor pertama dari Kaltim yang masuk ke IKN melalui proyek Nusantara Super Block (NSB).

“Kita semua merasa surprised, karena kehadiran Bankaltimtara di IKN bagian dari misi Kaltim Berdaulat yang sering didengungkan mantan gubernur Isran Noor,”  kata Zainal,  pengusaha yang sering bersama-sama saya.

Pada groundbreaking ke-4 pekan ini, selain Bankaltimtara, Jokowi juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor  Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BRI yang semuanya telah mulai menjalani transisi menuju perbankan digital.

Presiden Jokowi mengatakan, pembangunan kantor Bankaltimtara di IKN tidak hanya menjadi langkah penting dalam memajukan sektor keuangan di Kalimantan, melainkan juga bagian dari visi lebih luas untuk transformasi ekonomi Indonesia.

“Memang kita konsepkan bahwa di sini adalah akan menjadi ekonomi baru, akan menjadi transformasi ekonomi Indonesia sehingga semuanya memang harus masuk ke digital banking,” kata Kepala Negara.

Sehubungan itu, Presiden mendorong kerja sama antara Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bankaltimtara untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan keuangan.”Terutama untuk mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dan pembangunan di daerah, dengan harapan untuk memperkuat ekonomi di Pulau Kalimantan,” tambahnya.

Jokowi juga tahu kalau Bankaltimtara saat ini memiliki modal terbesar di antara bank-bank pembangunan daerah (BPD) di Tanah Air. Karena itu dia berharap Bankaltimtara dapat membentuk konsorsium dengan BPD lain di Kalimantan, dan juga dapat berfungsi  sebagai koordinator untuk meningkatkan kekuatan modal dan daya saing.

Menurut Yamin, Bankaltimtara memang salah satu bank daerah terbesar di luar Pulau Jawa dari sisi permodalan. “Sampai dengan 31 Januari 2024 modal inti Bankaltimtara tercatat sebesar Rp8,4 triliun,” jelasnya.

Sebelum mengakhiri masa jabatannya 30 September 2023, Gubernur Isran Noor bersama DPRD sepakat menyuntikkan tambahan modal Rp3,5 triliun kepada Bankaltimtara. Dana itu disalurkan melalui APBD Perubahan.

Dengan tambahan itu, penyertaan modal Pemprov Kaltim menjadi Rp5,1 triliun. Sementara itu, penyertaan modal Pemprov Kaltara masih Rp490 miliar, Pemkab/Pemkot se-Kaltara sebesar Rp1,47 triliun dan Pemkab/Pemkot se-Kaltim Rp2,94 triliun. Berdasarkan RUPS, target kecukupan modal Bankaltimtara diharapkan mencapai Rp10 triliun.

Saat ini Bankaltimtara termasuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2 dengan range modal inti antara Rp6-14 triliun. “Dari 27 bank daerah, hanya ada 5 bank daerah masuk kategori KBMI 2 dan Bankaltimtara satu-satunya bank di luar Pulau Jawa yang masuk dalam status itu,” jelas Yamin.

KANTOR CABANG KHUSUS

Gedung kantor Bankaltimtara yang dibangun di lokasi IKN dengan biaya Rp39 miliar, nantinya berstatus sebagai kantor cabang khusus, yang difungsikan tidak saja melakukan kegiatan operasional perbankan, tetapi juga sebagai IT Center.

Saat ini Bankaltimtara memiliki 103 jaringan kantor di wilayah kecamatan se-Kaltim, dan 40 wilayah kecamatan di Kalimantan Utara. Khusus di wilayah Kabupaten PPU terdapat 11 kantor cabang dan 3 di antaranya masuk dalam area kawasan IKN. Termasuk juga satu kantor cabang di Jakarta.

Yamin juga berharap kantor cabang khusus itu selain memberikan dukungan terhadap transaksi keuangan otoritas IKN, juga dapat berfungsi sebagai pemegang rekening kas umum Otorita IKN sebagaimana yang dilakukan Pemda-Pemda se-Kaltim dan Kaltara.

Bankaltimtara juga telah melakukan kerjasama dengan PT Bina Karya Persero, yang merupakan BUMN yang dimiliki Otorita IKN. Bahkan Bankaltimtara telah menerima permintaan dukungan pembiayaan untuk pengembangan proyek multi-utility di IKN.

Menurut Yamin, hadirnya Bankaltimtara di pusat IKN menjadi bukti bagaimana Bankaltimtara terus berupaya mewujudkan cita-citanya seperti tersirat dalam taglinenya: “Dari Kalimantan membangun Indonesia.”

M Yamin (56), alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) yang berkarier di Bank Kaltimtara sejak 32 tahun silam. Mulai karyawan biasa, kepala cabang di Tenggarong, Balikpapan, dan Jakarta sebelum menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kredit Korporasi dan Direktur Operasional.

Bankaltimtara banyak menerima penghargaan termasuk prestasi sang dirut. Tahun lalu Yamin menerima penghargaan sebagai Pemimpin Terpopuler di Media Pemberitaan Online. Selain juga sebagai CEO Terbaik dalam acara “Top 100 CEO 2023” yang diadakan majalah Infobank di Jakarta.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyambut baik anjuran Presiden Jokowi agar Bankaltimtara bekerjasama dengan bank-bank daerah dan nasional lainnya. “Dengan kolaborasi pasti membuat Bankaltimtara semakin maju dan berkembang,” tambahnya.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono juga dengan tangan terbuka menerima kehadiran Bankaltimtara di lokasi IKN. “Kami siap bermitra agar bank daerah juga mampu memainkan peran penting dalam mendukung inklusi keuangan dan perbankan di Ibu Kota Nusantara,” tandasnya. (*)

1...1,0331,0341,035...1,253Halaman 1,034 dari 1,253