JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Johan Budi, menanggapi perolehan suara sementara dirinya versi real count KPU di Pemilu 2024. Johan Budi mengatakan percaya dengan KPU.

“Saya gini nggak ngerti ya, saya menyerahkan sepenuhnya ke KPU saja. Jadi apapun hasilnya saya terima itu saja. Beberapa waktu yang lalu kan Sirekap itu suara saya, suara caleg ya, pernah berkurang. Ada problem kan waktu itu kemudian di-hold kan, kan sempat berhenti Sirekap,” kata Johan Budi saat dihubungi, Minggu (3/3/2024).

Johan menyebut tak pernah memusingkan perolehan suaranya versi real count KPU. Johan mengaku percaya dengan semua penghitungan di lembaga penyelenggara Pemilu meski dirinya berpotensi tak lolos lagi ke DPR versi real count.

“Aku nggak gasak-gusuk ke sana ke sini, saya mempercayakan kepada KPU dan apapun hasilnya saya terima sudah,” ujarnya.

Johan menyebut dirinya masih menunggu hasil akhir suara Caleg dari KPU RI. Johan mengatakan sudah legawa dengan apapun hasil suara di daerah pemilihan Jawa Timur.

“Saya percaya sepenuhnya ke KPU untuk menghitung berapa suara yang didapat. Jadi kita nunggu hasil akhir kan apapun hasil akhirnya saya terima saja. Yang kedua apapun hasilnya, saya menerima dengan legawa berarti rakyat lebih suka ada Caleg yang lain dibanding saya, gitu saja,” ujarnya.

Berdasarkan real count KPU, perolehan suara Johan Budi berada di posisi ketiga di internal PDIP di bawah Budi Sulistyo Kanang dengan 97.895 suara dan istri Bupati Trenggalek Novita Hardini dengan 81.882 suara. Berdasarkan hasil real count sementara di Dapil VII Jatim, PDIP hanya berpotensi dapat dua kursi.

Sekretaris DPC PDIP Trenggalek Doding Rahmadi mengatakan Budi Sulistyo Kanang dan Novita Hardini berpotensi lolos ke Senayan dari PDIP Dapil VII Jatim.

“Kalau dari perhitungan di internal, ya Pak Kanang sama Bu Novita. Untuk Pak Johan Budi sepertinya tidak lolos. Bahkan kalau dari perhitungan kami, Bu Novita itu suaranya tertinggi di PDIP Dapil VII Jatim,” kata Doding. (Dtk/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold) dan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) harus dihapus karena memunculkan jarak dengan rakyat.

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan Fahri atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2/2024) yang memerintahkan besaran angka dan persentase ambang batas parlemen untuk diatur ulang.

“Jadi, di masa yang akan datang, tidak saja parliamentary threshold, sebenarnya presidential threshold juga harus dihapuskan karena itulah yang menyebabkan rakyat itu berjarak dengan apa yang harus dia pilih dan hak-hak yang melekat pada rakyat itu,” kata Fahri dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu (3/3/2024).

Ia menyebut, segala bentuk ambang batas pada dasarnya mendistorsi hak-hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung sebab keberadaan-nya membuat rakyat di batas-batasi. Walaupun demikian, ia menilai suara rakyat jauh lebih kuat.

“Kalau kita membaca substansi dari argumen MK tentang kedaulatan rakyat, maka seluruh proses demokrasi dan pemilu itu intinya adalah kedaulatan rakyat. Oleh sebab itu, segala jenis pembatasan yang menyebabkan lahirnya perantara antara kekuasaan dengan rakyat itu harus dihentikan,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kedua ambang batas tersebut membuat pilihan rakyat dan orang yang terpilih jadi berbeda. Karena itu, kata dia, tidak heran jika masih ada anggapan bahwa para wakil rakyat sebenarnya bukan betul-betul mewakili rakyat, melainkan masing-masing partai-nya.

“Padahal, seharusnya wakil rakyat adalah wakil langsung daripada rakyat karena pada dasarnya rakyat itu memilih orang kemenangan ditentukan oleh perolehan suara terbanyak,” ucapnya.

Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional.

MK juga menyatakan norma pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen. (Ant/KN)

JAKARTA – Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD memastikan, dorongan hak angket semakin kuat dari partai-partai yang akan menggulirkannya di DPR. Ia meyakini, tidak akan ada penggembosan dalam menggulirkan hak angket.

“Saya pastikan hak angket itu jalan. Enggak ada itu digemboskan, malah makin keras pompanya nih,” kata Mahfud kepada wartawan, Minggu (3/3/2024).

Menurut dia, masyarakat banyak bertanya tentang  masalah hak angket dan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang diproses Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

Pasalnya, kesan seolah-olah pengajuan hak angket dan gugatan ke MK terkait hasil Pemilu 2024 hanya gertakan dan prosesnya mandek. Padahal semua itu telah diproses TPN dan tinggal menunggu jadwal untuk diajukan.

Dia menjelaskan, untuk mengajukan gugatan atas hasil Pemilu 2024 ke MK harus menunggu putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengenai hasil penghitungan suara pada 20 Maret 2024.

“Masalah gugatan ke MK, itu ada jadwalnya. Jadwal putusan KPU itu 20 Maret kan, berarti 3 hari sesudah itu masa mengajukan gugatan, jadi kalau diajukan sekarang enggak bisa,” ujar Mahfud.
Saat ini, lanjutnya, tim hukum TPN Ganjar-Mahfud telah menyiapkan bukti-bukti dan tinggal menunggu MK membuka pendaftaran untuk gugatan hasil Pemilu 2024.

Dia pun menyayangkan, banyak pihak yang tidak mengerti tentang jadwal dan tahapan pemilu justru beropini seolah-olah TPN diam saja menunggu putusan KPU.

“Dari TPN, tim hukum kami sudah siap, sudah lengkap bukti-buktinya. Begitu MK buka kita langsung daftar, jadi jangan dibilang loh kok diam aja. Enggak diam, memang harus nunggu keputusan resmi KPU. Keputusannya siapa yang angkanya terbanyak, nah baru 3 hari sesudah itu sidang MK dibuka, jadi jangan dibilang diam kami bergerak terus,” ungkap Mahfud.

Mahfud menyampaikan, langkah yang sama juga dilakukan  partai pengusung pasangan calon (paslon) nomor urut 3 dan dikoordinasikan dengan partai pengusung paslon nomor urut 1. Dia memastikan, partai pengusung paslon nomor urut 3 dan 1 sama-sama bertekad mengajukan hak angket dan tinggal menunggu masa Sidang DPR dibuka.

“Ada yang ngomong angket tuh cuma gertak-gertak, loh nunggu sidang DPR dong. Kalau enggak di sidang DPR, angket mau diserahkan ke mana, ke rumahmu memangnya?,” tegas Mahfud.

Dia menegaskan, masing-masing partai pengusung telah memiliki bukti-bukti yang kuat dan sudah bertekad untuk mengajukan hak angket secara resmi dalam sidang DPR.

Mahfud mengutarakan, meskipun bukan orang partai yang turut menandatangani pengajuan hak angket, dirinya terlibat dalam memberikan saran dan masukan tentang substansi dari hak angket yang akan diajukan.

“Saya bukan orang partai, nggak ikut tanda tangan sebagai orang partai atau parlemen, tapi saya ikut untuk memastikan hak angket itu jalan karena saya ikut memberikan saran tentang substansinya gitu,” ujar Mahfud.

Dia menambahkan, masyarakat jangan disesatkan dengan narasi dan opini seolah-olah hak angket hanya gertakan dari partai politik yang kalah dalam Pemilu 2024. Bahkan, ada juga yang menyebut kemungkinan pengajuan hak angket digemboskan, alias ada partai pengusung yang mundur.

“Jangan masyarakat disesatkan wah hak angket itu gertakan aja, enggak akan diajukan, ini sudah firm, tinggal tunggu sidang DPR. Justru makin keras pompanya nih, gak akan digembos ya,” pungkas Mahfud. (JP/KN)