KORANUSANTARA– Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terus memantapkan diri dalam kerja sama politik dengan PDIP. Partai tersebut berkomitmen akan memenangkan Ganjar Pranowo sebagai presiden. Di Pemilu 2024, salah satu strategi mereka adalah menyasar para pemilih muda.

Penegasan itu disampaikan saat pimpinan DPP Partai Hanura berkunjung ke kantor DPP PDIP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Senin, 28 Agustus 2023. Rombongan Partai Hanura dipimpin langsung Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO). Mereka pun langsung ditemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Ganjar Pranowo.

Dalam kesempatan tersebut Megawati menyatakan, pertemuan itu digelar untuk mematangkan kerja sama politik kedua partai. ”Kami harus menekankan yang namanya bentuk kerja samanya. Sehingga tidak ada pikiran-pikiran yang menjadi berbeda,” ujar presiden ke-5 RI tersebut.

Megawati  menegaskan, dukungan dan jalinan kerja sama politik Hanura dengan PDIP tidak akan pernah berubah. Sebab, Megawati mengaku punya hubungan yang sudah terjalin cukup lama dengan OSO. ”Saya manggilnya Bang Oso aja. Padahal, beliau ini lebih muda dari saya. Yang penting semangat dan kita menyatakan kerja sama bersama-sama, itulah yang bisa saya sampaikan pada saat ini,” lanjutnya.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menambahkan, kerja sama politik PDIP dengan parpol lain dalam mengusung Ganjar sebagai bacapres didasari rasa keterbukaan, kesukarelaan, dan kesamaan cara pandang tentang Indonesia. PDIP dan partai pendukung Ganjar tetap menempatkan pentingnya komunikasi politik.

Sebentar lagi, lanjut Hasto, Ganjar akan menghabiskan waktu pengabdiannya sebagai gubernur Jawa Tengah. ”Setelah itu akan siap untuk berdialog dengan semua lapisan masyarakat,” katanya. Pernyataan senada disampaikan OSO. Dia mengatakan, bangsa Indonesia membutuhkan sosok figur pemimpin yang betul-betul bisa menyentuh hati rakyat. Tentu hal tersebut bisa dilihat dari rekam jejak calon pemimpin dalam bekerja untuk menyejahterakan rakyatnya. Nah, Partai Hanura memilih menyatakan dukungan kepada Ganjar sebagai figur pemimpin bagi rakyat.

OSO juga menyoroti suara kelompok milenial dan gen Z yang begitu besar pada Pemilu 2024. Bahkan, ungkap dia, angka tersebut mencapai 67 persen. Karena itu, pihaknya akan memberikan perhatian terhadap suara kelompok muda tersebut. ”Jangan main-main, anak-anak muda yang tentukan 2024,” tegasnya. (*) 

KORANUSANTARA – Diperbolehkannya lembaga pendidikan menjadi lokasi kampanye mendapat atensi dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka bakal memperketat pengawasan untuk menjaga kondusivitas kampus atau sekolah yang menjadi lokasi kampanye.

Anggota Bawaslu Puadi mengakui, kampanye di sekolah memiliki tingkat kerawanan tersendiri. Karena itu, pihaknya akan melakukan langkah antisipasi dari sisi pelaksanaan. Harus dipastikan bahwa kampanye tersebut memenuhi unsur yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi (MK). Yakni, sudah mendapat izin dari kepala sekolah atau rektor serta tidak ada atribut politik. ’’Bawaslu konsisten untuk melakukan pengawasan melekat di sekolah,’’ ujar Puadi di sela-sela kegiatan debat antarmahasiswa di Ancol, Jakarta, Senin, 28 Agustus 2023.

Dalam pengawasan melekat, para pengawas akan terjun ke lapangan untuk memastikan tidak ada kegiatan yang melanggar aturan kampanye. ’’Jika ada dugaan pelanggaran, ya kita lakukan penindakan,’’ imbuhnya.

Dari sisi regulasi, dia juga akan ikut memastikan petunjuk teknis yang disusun KPU benar-benar cermat. Misalnya, terkait dengan karakteristik sekolah yang memenuhi dan relevan untuk dilakukan kegiatan politik. ’’Kita sedang menggodok juga. Nanti kita sampaikan ke KPU,’’ jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi (Diktiristek) Kemendikbudristek Nizam mengatakan, pihaknya masih mempelajari dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait mengenai putusan MK tersebut. Kemendikbudristek juga tengah mencari cara ideal agar pendidikan tinggi tetap bisa menjaga integritas dan netralitas.

Apalagi, saat ini di perguruan tinggi terdapat tenaga pendidikan aparatur sipil negara (ASN) yang memang tidak boleh terlibat politik praktis. ”Kita belum tahu pengaturannya nanti karena kita masih mempelajari peraturan tersebut dan beberapa peraturan lain. Misalnya, ASN yang tidak boleh berkampanye. Padahal, di kampus juga banyak ASN. Jadi, itu yang mungkin perlu pendalaman,” paparnya.

Dia mewanti-wanti, kegiatan belajar-mengajar di kampus tidak boleh terganggu dengan adanya aktivitas politik. Jadwal kampanye politik di kampus pun dilarang lebih dominan dibandingkan kegiatan perkuliahan.

Nizam juga meminta kampus tetap mengambil posisi sebagai lingkungan yang netral. Sebab, dinamika akan sulit dihindari ketika kampanye politik merambah dunia kampus. Karena itu, seluruh warga kampus diimbau tidak berafiliasi atau berhubungan secara langsung dengan kegiatan politik. Langkah itu menjadi penting agar tujuan kampus sebagai sarana pendidikan dan pengembangan intelektual bisa tercapai.

”Kami berharap kampus bisa menjaga jarak dan netral. Tidak ikut-ikutan malah meramai-ramaikan yang tidak seharusnya. Kita ingin situasi politik aman, damai, dan tidak memecah belah bangsa,” tegasnya. (*)  

KORANUSANTARA– Golkar dan PAN telah bergabung dengan Gerindra dan PKB dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Mereka sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai bacapres. Bersamaan itu, belakangan muncul wacana untuk mengganti nama koalisi. Sebab, KKIR hanya akronim dari PKB dan Gerindra.

Menanggapi itu, Wakil Ketua Umum DPP PKB Jazilul Fawaid mengatakan tidak keberatan jika nama koalisi diubah setelah PAN dan Golkar bergabung. Yang terpenting bagi PKB, Muhaimin Iskandar tetap menjadi bacawapres pendamping Prabowo. ’’Tidak ada opsi lain. Gus Muhaimin harus masuk kertas suara pilpres,’’ tegasnya.

Bagaimana jika Muhaimin gagal menjadi bacawapres Prabowo? Jazil menyatakan, PKB sudah memberikan mandat kepada Muhaimin sebagai capres atau cawapres. Jika nanti tidak berhasil menjadi capres atau cawapres, Muhaimin harus menyerahkan kembali mandat tersebut ke PKB. Setelah itu, PKB akan mengambil sikap.

Yang pasti, lanjut Jazil, hingga kini belum ada opsi lain. Kecuali Muhaimin menjadi bacawapres. Terlebih, dukungan terhadap Muhaimin terus meningkat di banyak tempat. ’’Para kiai pun terus memantau perkembangan politik saat ini,’’ ujarnya.

Seperti diketahui, beberapa parpol lain juga resmi menyatakan dukungan kepada Prabowo. Salah satunya Partai Bulan Bintang (PBB). Bahkan, dalam waktu dekat, Partai Gelora bakal deklarasi dan bergabung dalam koalisi. Demikian juga Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang juga memberi sinyal ke Prabowo.

Jazil menambahkan, sejauh ini, posisi tiap partai dalam koalisi pendukung Prabowo itu belum dibahas. Karena belum ada pembahasan di internal koalisi, PKB tetap berpegang pada komitmen awal antara Gerindra dan PKB. ’’Mungkin nanti akan dibahas mekanismenya,’’ ungkap wakil ketua MPR itu.(*)