Beranda blog Halaman 1032

Puncak Pesta Laut: Kemeriahan, Kuliner, dan Kesenian di Lapangan Pasar Samboja

Penulis
redaksi2
-
0

TENGGARONG – Malam puncak Pesta Laut “Pesisir Nusantara 2024” berlangsung meriah pada Minggu (3/3/2024).

Event yang digarap oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) bersama Ekraf Kecamatan Samboja ini sukses menarik ribuan pengunjung.

Masyarakat dari berbagai daerah, termasuk Kukar, Samarinda, hingga Balikpapan, tampak memadati Lapangan Pasar Samboja.

Selain untuk menyaksikan penampilan Guyon Waton dan Kiki Bintang Pantura, banyak di antara pengunjung yang datang untuk menikmati kuliner dan jajanan di lokasi acara.

Pesta Laut “Pesisir Nusantara 2024” menjadi wadah bagi pelaku UMKM untuk mempromosikan dan menjual produk usahanya.

Pada malam puncak Pesta Laut, terdapat banyak artis dan penampil, di antaranya Ambo Nay, Hj. Rembulang, Istri Baharuddin, JAS, Satellite MCB, Saus Kacang, Platina, Kiki Bintang Pantura, Guyon Waton, dan Dj Pehol.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, turut hadir di tengah-tengah masyarakat.

Rendi Solihin tidak canggung ikut berjoget bersama pengunjung yang hadir.

Dalam sambutannya, Rendi Solihin menjelaskan bahwa Pesta Laut “Pesisir Nusantara 2024” adalah salah satu dari banyak event yang akan digelar oleh Pemkab Kukar sepanjang tahun 2024.

“Ini merupakan rangkaian dari Program Kukar Kaya Festival 2024. Sebelumnya kita sudah menggelar di Sanga-sanga, dan akan berlanjut ke kecamatan lainnya,” ujar Rendi.

Rendi kembali menegaskan dukungan Pemkab Kukar terhadap pengembangan usaha masyarakat dengan menyediakan stan untuk pelaku UMKM.

“Saya minta tolong, lariskan dagangannya. Ini untuk mendukung UMKM agar ekonomi kerakyatan kita terus berkelanjutan,” ungkapnya.

Terakhir, Rendi berkelakar, mendoakan agar para pengunjung yang masih jomblo mendapatkan pasangan, termasuk mendoakan masyarakat yang masih terlilit hutang agar hutang-hutangnya bisa segera lunas.

“Saya doakan yang masih jomblo, pulang bawa pasangan. Yang masih terlilit pinjol, bisa segera dilunaskan hutang-hutangnya. Dan, yang belum berangkat ke Tanah Suci, bisa segera berangkat untuk menjalankan ibadah haji,” ucapnya.

“Terima kasih banyak yang sudah datang, tetap jaga kebersihan, jaga keamanan dan ketertiban,” sambungnya.

Rendi Solihin juga sempat bagi-bagi hadiah, termasuk memberikan jaketnya kepada pengunjung.

Sementara itu, Agus Sunarto, salah satu pengunjung, mengaku bersyukur dengan adanya Pesta Laut.

Menurutnya, hanya Pemkab Kukar yang bisa mengadakan event berskala nasional di kampung.

“Tentu sebagai masyarakat daerah, kami bersyukur ada kegiatan seperti ini, karena kapan lagi bisa lihat artis, dan acaranya gratis,” ucapnya.

Senada dengan Agus, Samsuddin juga mengaku senang dengan adanya acara Pesta Laut.

“Senang, bisa bawa anak istri ke sini, jajan sambil nonton konser,” imbuhnya.

Pesta Laut “Pesisir Nusantara 2024” sendiri masih berlanjut hingga Rabu (6/3/2024) mendatang.

Masih banyak hiburan dan keseruan lainnya yang dapat dinikmati. (adv)

Pemkab Kukar Fasilitasi Pedagang: Relokasi, Bantuan, dan Harapan di Pasar Baru

Penulis
redaksi2
-
0
Sejumlah pedagang pasar sedang menata lapaknya.

TENGGARONG – Relokasi pedagang menuju Pasar Eks Lapangan Pemuda, mulai berjalan sejak Minggu (3/3/2024). Yakni 368 pedagang dari 703 pedagang akan direlokasi secara bertahap, sesuai komoditas barang jualan. Sesuai dengan hasil rapat yang dipimpin oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono.

Tampak di lokasi Pasar Eks Lapangan Pemuda, para pedagang sibuk menata lapak yang akan mereka tempati. Yakni mengubah lapak yang kosong melompong, dengan ornamen tempat barang dagangan mereka dipajang dan dijajakan.

Ini dilakukan agar perpindahan para pedagang berlangsung tertib dan ditargetkan selesai sebelum tanggal 10 Maret 2024. Sehingga saat bulan Ramadan, seluruh pedagang sudah menetap semuanya untuk berjualan.

“Misalnya kelompok penjual jam, aksesoris, makanan, pedagang sembako, konveksi akan kita atur secara bergantian,” ujar Sunggono.

Menanggapi keresahan pedagang yang takut sepi pembeli, Sunggono pun menanggapi bahwa telah membangun kesepahaman bahwa ketika sepanjang para pedagang menjalin hubungan baik dengan pembeli, maka pembeli tidak akan meninggalkan mereka.

Belum lagi, Pemkab Kukar akan menggratiskan biaya air, listrik dan sewa lapak selama 6 bulan kedepan. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kabupaten, membantu para pedagang yang direlokasi ke Pasar Eks Lapangan Pemuda.

“Kita juga kemarin sepakat menyediakan kendaraan yang dibutuhkan untuk memobilisasi barang para pedagang ke pasar yang baru,” tutup Sunggono.

Diketahui, proses revitalisasi Pasar Tangga Arung tahap kedua akan kembali berlangsung pada tahun 2024. Dengan mengucurkan anggaran mencapai Rp 250 miliar lebih. Meningkat mencapai dua kali lipat dibanding tahun 2023 lalu, yakni hanya Rp 157 miliar. Dengan target pengerjaan fisiknya pada akhir 2024 ini, dan bisa dioperasikan pada awal 2025 mendatang.

Yakni melanjutkan pembangunan di Gedung A dan mengerjakan Gedung B. Untuk di Gedung A, akan dibangun lokasi parkir, Ruang Terbuka Hijau (RTH). Sementara untuk gedung B, yakni pembangunan lokasi yang berada tepat di gedung A. (adv)

Penandatanganan NPHD untuk Pengamanan Pilkada Kukar 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Suasana penandatanganan NPHD antara Pemkab Kukar dan aparat keamanan di wilayah Kukar. (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kukar yang akan berlangsung pada 27 November 2024.

Penandatanganan yang dilaksanakan di Ruang Eksekutif Lantai II Kantor Bupati Kukar, dihadiri Polres Kukar, Kodim 0906/Kukar, Polres Bontang dan Kodim 0908/Bontang, pada Senin (4/3/2024) pagi.

Dijelaskan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kukar, Rinda Desianti, secara rinci merincikan bahwa Polres Kukar mendapatkan kucuran dana hibah sebesar Rp 8 miliar. Diikuti Kodim 0906/Kukar senilai Rp 2 miliar, Polres Bontang sebesar Rp 1 miliar dan Kodim 0908/Bontang senilai Rp 600 juta.

“Kalau aparat keamanan (dicairkan) sekaligus. Kalau ini dicairkan ya sudah memang dukungan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024 di Kukar sudah terpenuhi,” ujar Rinda.

Beda hal dengan sistem perjanjian NPHD bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kukar dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kukar. Yakni dicairkan dalam dua tahap, tahap pertama pada 2023 lalu, dan pada 2024 untuk tahap kedua.

Yakni untuk KPU Kukar pada tahap pertama pada 2023 lalu, sudah dicairkan sebanyak 40 persen, atau senilai Rp 30,42 milar dari total anggaran Rp 76,055 miliar. Sementara untuk Bawaslu Kukar sudah dicairkan sebesar 40 persen, dengan nilai Rp 7,045 miliar dari total Pagu anggaran Rp 14,033 miliar.

“Kalau KPU dan Bawaslu sesuai arahan Kemendagri dibikin dua kali, yakni 40 persen di 2023, 2024 sekitar 60 persen,” tutup Rinda. (adv)

Membangun Kemandirian Pangan: Strategi Perkuatan Sektor Pertanian

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina, menekankan pentingnya perkuatan sektor pertanian sebagai landasan untuk meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa perkuatan sektor pertanian tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan berbasis lokal bagi masyarakat. Dengan meningkatnya ketahanan pangan, diharapkan juga terjadi perkembangan dalam roda ekonomi masyarakat.

Untuk itu, Elita mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian di Bumi Batiwakkal, terutama dalam memperhatikan kesejahteraan para petani. “Ini merupakan salah satu prioritas yang perlu mendapat perhatian serius,” ujarnya.

Sementara itu, pertambangan masih menjadi primadona sebagai pemasok Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Berau hingga saat ini.

Elita menegaskan bahwa agar tidak terus bergantung pada PAD dari tambang, diperlukan dorongan inovasi dan kreativitas di sektor pertanian oleh pemerintah daerah. “Sektor pertanian diharapkan menjadi andalan pasca tambang nantinya,” tambahnya.

Dia berharap, dengan memperkuat pondasi melalui sektor pertanian, pertumbuhan ekonomi setelah masa tambang dapat didukung dengan baik. “Kita juga harus memperhatikan sektor lainnya, tetapi fokus utama saat ini adalah pada sektor pertanian,” pungkasnya. (adv)

DPRD Dorong BTT untuk Korban Kebakaran di Tanjung Redeb

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, mendorong pembangunan rumah korban kebakaran di Kampung Pegat Bukur melalui anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) Kabupaten Berau.

Sakirman menilai kondisi masyarakat yang terdampak bencana tersebut sungguh ironis, mengingat beberapa pekan mendatang akan memasuki bulan Ramadan.

“Kita akan memperjuangkan apa yang disampaikan masyarakat melalui kepala kampung, untuk pembangunan rumah yang tertimpa musibah ini,” ucapnya.

Dirinya mengaku akan melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait guna mengakomodir pendanaan melalui anggaran BTT.

“Nanti akan kita support juga bagaimana pemanfaatan dana tidak terduga yang bisa dipakai untuk membangun rumah bagi warga,” tuturnya.

Selain itu, Sakirman juga menyampaikan belasungkawa atas peristiwa yang menimpa warga Kampung Pegat Bukur beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, ia berharap bantuan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, sebab, katanya, tidak sedikit masyarakat yang kehilangan tempat tinggal akibat kebakaran tersebut.

“Mudah-mudahan dari anggaran itu, bisa sedikit meringankan beban masyarakat kita yang terdampak kebakaran,” tandasnya. (adv)

Subroto Pertanyakan Pembangunan Drainase Lobang Klatak hingga Ampen Medang

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

TANJUNG REDEB – Pembangunan drainase sepanjang kawasan Lobang Klatak hingga Ampen Medang belum terealisasi. Hal itu dipertanyakan Anggota Komisi III DPRD Berau, Subroto.

Dia mengungkapkan, wacana pembangunan drainase tersebut sudah diusulkan beberapa kali dalam Musrenbang, namun hingga kini tak kunjung ada kejelasan.

“Ini sudah dua atau tiga kali diusulkan setiap tahun, sampai saat ini belum ada juga terealisasi,” ungkapnya.

Meski demikian, diakuinya, beberapa tahun belakangan seluruh kegiatan terhambat akibat adanya wabah covid-19. Sehingga, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pun kesulitan untuk mengakomodir seluruh permintaan masyarakat, khususnya di perkampungan.

“Sampai saat ini memang belum direalisasikan semua usulan itu, tapi kita patut memaklumi karena dua tahun belakangan kita tertimpa musibah besar. Jadi wajar saja pemerintah daerah tidak fokus,” jelasnya.

Untuk itu, politikus Golkar ini meminta dalam rangka penyusunan RKPD tahun anggaran 2025, Pemkab Berau bisa lebih fokus menangani usulan prioritas yang sudah beberapa tahun belakangan belum direalisasikan.

“Saya harap tahun 2025 dengan anggaran kurang lebih Rp 5 triliun lebih usulan yang belum terselesaikan bisa dilaksanakan segera. Jadi di tahun mendatang kita tidak lagi mendengar usulan yang sama,” pungkasnya. (adv)

Wapres AS Serukan Gencatan Senjata Segera di Gaza

Penulis
redaksi2
-
0
Wapres AS Kamala Harris menghadiri KTT ke-18 Asia Timur di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023). Media Center KTT ASEAN 2023/Aditya Pradana Putra/pras. (ADITYA PRADANA PUTRA/ADITYA PRADANA PUTRA)

WASHINGTON – Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris pada Minggu (3/3/2024) menyerukan gencatan senjata segera di Gaza.

Dalam sambutanya di Alabama untuk memperingati 59 tahun peristiwa Minggu Berdarah di Amerika Serikat, hari ketika petugas hukum di negara bagian tersebut menyerang demonstran Hak Sipil di Jembatan Edmund Pettus di Selma, Harris mengatakan bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh kelompok Hamas Palestina harus dihilangkan.

“Dan mengingat besarnya skala penderitaan di Gaza, harus ada gencatan senjata segera sedikitnya selama enam pekan ke depan, dan itu yang saat ini sedang dibahas,” tambahnya.

Dia mengatakan gencatan senjata juga akan memungkinkan pembebasan sandera dan bantuan yang sangat dibutuhkan ke Gaza.

“Ini akan memungkinkan kita untuk membangun sesuatu yang lebih abadi guna memastikan Israel aman dan untuk menghormati hak rakyat Palestina atas martabat, kebebasan, dan penentuan nasib mereka sendiri,” katanya.

Harris menggambarkan situasi di Gaza sebagai sesuatu yang “menghancurkan.”

“Kami telah melihat laporan tentang keluarga yang makan daun atau pakan ternak, perempuan yang melahirkan bayi yang kekurangan gizi dengan perawatan medis yang ala kadarnya atau tidak ada sama sekali, dan anak-anak yang meninggal akibat kekurangan gizi, dan dehidrasi,” katanya.

“Seperti yang saya katakan berulang kali, terlalu banyak warga Palestina tidak bersalah yang tewas,” lanjutnya.

“Dan baru beberapa hari lalu, kami melihat orang-orang yang kelaparan dan putus asa mendekati truk bantuan, hanya untuk mendapatkan makanan bagi keluarga mereka setelah beberapa pekan hampir tidak ada bantuan yang mencapai Gaza utara. Tetapi mereka disambut dengan tembakan dan kerusuhan. Hati kami sedih untuk para korban tragedi mengerikan itu dan untuk semua orang tak berdosa di Gaza yang menderita akibat bencana kemanusiaan,” tambahnya.

“Orang-orang di Gaza kelaparan. Kondisinya tidak manusiawi. Dan rasa kemanusiaan kita yang sama memaksa kami untuk bertindak,” katanya menegaskan.

Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza menyusul serangan lintas batas oleh Hamas pada 7 Oktober. Serangan bom Israel tersebut telah menewaskan 30.410 orang dan melukai 71.700 orang lainnya dengan kehancuran massal dan kelangkaan kebutuhan bahan pokok.

Serangan Israel telah memaksa 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi di tengah kelangkaan akut bahan makanan, air bersih dan obat-obatan, sementara 60 persen infrastruktur daerah kantong itu mengalami rusak atau hancur, menurut PBB.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional. Putusan sela pada Januari memerintahkan Tel Aviv untuk menghentikan aksi genosida dan mengambil langkah untuk memastikan bahwa bantuan kemanusiaan disalurkan kepada warga sipil di Gaza. (Ant/KN)

Kejagung Akan Segera Umumkan Dua Dapen BUMN Bermasalah

Penulis
redaksi2
-
0
Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) segera mengumumkan dua dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sedang menjalani pemeriksaan. (Merdeka.com)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) akan segera mengumumkan nama dua dana pensiun (dapen) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan tengah menjalani pemeriksaan. Nama dua dapen BUMN ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Menteri BUMN Erick Thohir.

“Sebenarnya sudah siap tinggal pelaksanaannya saja. Kami dengan Pak Menteri BUMN (Erick Thohir) akan segera ketemu kita, untuk menyerahkan (hasil laporan),” ujar Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kantor Pusat BPKP, Senin (4/3/2024).

Burhanuddin mengatakan, Kejagung akan menjadwalkan pertemuan khusus dengan Menteri BUMN untuk membahas hasil pemeriksaan.

Namun, ia juga mengatakan tidak menutup kemungkinan bila penyerahan laporan dilakukan oleh Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, masih belum bisa memberikan informasi lebih rinci terkait dengan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara tersebut.

Menurut dia, Kementerian BUMN masih menunggu proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejagung.

“Nanti itu, tadi Pak JA (Jaksa Agung Burhanuddin) sudah sampaikan, Pak Ateh (Kepala BPKP) sudah kerja, ya tunggu prosesnya. Ya kalau bisa minggu kemarin tapi kan proses, sabar ya,” kata Erick.

Pada Februari 2024, Erick Thohir kembali melaporkan dua dapen yang dikelola oleh korporasi negara ke Kejagung.
Erick menyampaikan, pelaporan baru tersebut menambah daftar dapen BUMN yang bermasalah, sehingga total menjadi sembilan dapen.

Adapun tujuh dapen BUMN yang telah diketahui adalah PT Inhutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food, PT Kimia Farma, PT Krakatau Steel dan dan Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4). (Lpt/KN)

Digadang Gantikan Sri Mulyani, Mahendra Tak Peduli Rumor yang Beredar

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar

JAKARTA – Nama Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar masuk daftar bursa Menteri Keuangan (Menkeu) di pemerintahan baru.

Nama Mahendra Siregar ini muncul bersama dengan sejumlah nama lainnya seperti  Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Witjoatmodjo.

Terkait bursa calon menkeu tersebut, Mahendra buka suara. Ia mengatakan tidak terlalu peduli dengan rumor yang beredar.

“Jangan kebanyakan dengar rumor lah,” ucap Mahendra kepada media, Jakarta, Senin (4/3/2024).

Mahendra akan tetap fokus dalam menjalani jabatannya sebagai Ketua OJK saat ini.

“Tanggapan saya mau nemanin Pak Dian dan Pak Agusman (anggota dewan komisioner OJK) saja,” terang dia.

Munculnya nama Mahendra Siregar di bursa calon menkeu ini bukan tanpa sebab. Sepak terjang Mahendra di pemerintahan memang sangat mumpuni. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Menkeu pada 2011-2013, Wakil Menteri Luar Negeri 2019-2022, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat 2019.

Lalu ia juga pernah menjadi Wakil Menteri Perdagangan tahun 2009-2011 dan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2013-2014. (Lpt/KN)

Marak Kasus Bullying, DPR Minta Kemendikbudristek Segera Bentuk Tim Satgas

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA –  Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi turun tangan dengan membentuk satuan tugas khusus yang bertugas mencegah terjadinya perundungan.

“Selama ini kan regulasi menyerahkan pembentukan satgas mengatasi kekerasan di sekolah. Ketika ada persoalan, langsung didorong menjadi bagian dari kewenangan aparat penegak hukum,” jelasnya dilansir dari ANTARA News pada Senin (4/3/2024).

Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi X DPR RI Himmatulah Aliyah. Menurutnya pembentukan satgas untuk mencegah perundungan sudah sepatutnya dilakukan guna mengoptimalkan pencegahan terjadinya perundungan di sekolah.

Dia mengingatkan setelah pembentukan satgas tersebut, para pelaku perundungan harus ditindak secara tegas melalui pemberian sanksi hukum guna memberikan efek jera.

Ia mendorong pihak sekolah berkolaborasi dengan orang tua untuk lebih peka terhadap kondisi anak. Dengan demikian, mereka dapat mendeteksi apabila anak mengalami perundungan.

Sejauh ini, Kemendikbudristek mengatur pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan sekolah dalam Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 46 tahun 2023 mengamanatkan satuan pendidikan untuk membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk satuan tugas (Satgas).

TPPK dan Satuan Tugas perlu dibentuk dalam waktu 6 sampai 12 bulan setelah peraturan ini disahkan agar kekerasan di satuan pendidikan dapat segera tertangani.

“Jika ada laporan kekerasan, dua kelompok kerja ini harus melakukan penanganan kekerasan dan memastikan pemulihan bagi korban, sedangkan sanksi administrasi diberikan kepada pelaku peserta didik dengan mempertimbangkan sanksi yang edukatif dan tetap memperhatikan hak pendidikan peserta didik,” ujar Mendikbudristek, Nadiem Makarim. (Ant/KN)

1...1,0311,0321,033...1,253Halaman 1,032 dari 1,253