JAKARTA – Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengingatkan adanya potensi banjir di Pulau Kalimantan. Salah satunya di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN, akibat pergerakan semu matahari saat berada di garis Khatulistiwa atau ekuinoks.
Merespon isu tersebut, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta pemerintah terkait, termasuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk mengantisipasi dan memitigasi potensi banjir di Pulau Kalimantan.
“Utamanya di kawasan IKN yang sedang dalam proses pembangunan infrastruktur ibu kota. Seperti dengan mengoptimalkan pembangunan bendung, embung, dan retensi kolam-kolam, serta mengkaji ulang standar-standar pembangunan guna mencegah adanya gangguan terhadap lingkungan,” pintanya, Selasa (27/2/2024).
“Karena apabila adanya kerusakan terhadap lingkungan hijau, maka potensi bencana bisa terjadi kapanpun,” kata Bambang Soesatyo seraya mengingatkan.
Lebih lanjut, ia juga meminta pemerintah pusat dan daerah bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) agar secara berkala membahas rencana penanganan jangka pendek.
Mulai dari tiga bulan ke depan, menengah sedang, akhir tahun dan jangka panjang dalam pencegahan dan penanggulangan banjir di wilayah tersebut.
“Mengingat sejumlah wilayah di Kalimantan salah satunya di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sering dilanda banjir sebelumnya,” imbuh Ketua MPR.
Selain itu, ia juga mendorong komitmen OIKN dalam memperhatikan risiko dan penanggulangan bencana. Termasuk banjir di wilayah-wilayah yang terkena atau terdampak, guna meminimalisir potensi timbulnya kerusakan, kerugian hingga korban.
Juga, meminta pemerintah, OIKN dan pemda setempat untuk menjadikan upaya pengendalian banjir di Pulau Kalimantan sebagai salah satu prioritas pemerintah.
Termasuk dengan mengupayakan pencegahan non struktural, semisal kegiatan konservasi, kegiatan komunitas-komunitas peduli lingkungan, edukasi sejak dini terkait pentingnya tata kelola lingkungan.
Kemudian, pemanfaatan ruang dan air, membangun partisipasi yang terintegrasi, sosialisasi berbagai regulasi kepada seluruh masyarakat, hingga adaptasi pada daerah dataran banjir.
“Dengan begitu diharapkan persoalan banjir di wilayah Kalimantan tidak menjadi masalah menahun,” pungkas Bambang Soesatyo. (Lpt/KN)
