PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menggelar sosialisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) 40/2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah, Rabu (6/3/2024). Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU ini diIkuti sekira 1.000 guru-guru di PPU.

Pj Bupati PPU Makmur Marbun membuka kegiatan yang diadakan di Gedung Graha Pemuda Kilometer 9, Kelurahan Nipah-Nipah. Ia mengatakan peran kepala sekolah dalam aktivitas belajar-mengajar dalam satu ruang pendidikan sangat penting.

Ia menilai, salah satu faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu di sekolah adalah tergantung dari keefektifan kepemimpinan kepala sekolah, selaku manajerial dan top leadernya. “Untuk itu, dalam pengangkatan kepala sekolah harus memperhatikan mekanisme assesment yang komprehensif sesuai kebutuhan daerahnya,” ucapnya.

Kemudian, pada pengangkatan kepala sekolah yang mengikuti aturan pada Permendikbudristek ini juga harus dicermati. Utamanya jika jabatan kepala sekolah itu adalah guru yang diberi penugasan.

“Saat menjabat sebagai kepala sekolah tetap tidak bisa melepaskan diri dari tugas utamanya sebagai guru. Ini yang membedakan dengan jabatan struktural,” ujar Makmur.

Salah satunya, sebut Makmur, dalam Permendikbudristek 40/2021 menyatakan bahwa jangka waktu penugasan guru sebagai kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah, khusus dilaksanakan paling banyak empat periode dalam jangka waktu 16 tahun dengan setiap masa dilaksanakan dalam jangka waktu empat tahun.

Melalui peraturan tersebut pula, PPU saat ini memiliki calon kepala sekolah mengikuti Diklat CKS (calon kepala sekolah) sebanyak 10 orang. Terdiri dari 3 orang guru SD dan 7 orang guru SMP, dan untuk jumlah guru penggerak ada sebanyak 94 orang.

“Dari 94 orang (guru penggerak) terdapat 19 orang yang sudah diangkat menjadi kepala sekolah, dan pengawas sekolah yaitu 13 orang sebagai kepala sekolah dan 6 orang dari pengawas sekolah,” terangnya.

Lebih lanjut, dalam kesempatan itu Makmur juga berpesan pada seluruh kepala sekolah di wilayahnya agar selalu mengawasi aktivitas siswa-siswi di sekolah. Agar tidak sampai ada terjadi perundungan di sekolah.

“Saya juga berpesan kepada seluruh kepala sekolah yang hadir agar selalu cek aktivitas disekolah. Saya juga tegaskan jika ada terjadi perundungan atau bullying disekolah maka akan saya ganti kepala sekolahnya,” pungkas Makmur. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

PPU – Penyerahan santunan dampak pembangunan Bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) tahap kedua untuk sisi darat mulai kembali disalurkan, Rabu (6/3/2024). Untuk itu, masyarakat penerima diminta untuk bijak dalam mempergunakan santunan yang diberikan pemerintah tersebut.

Sepekan sebelumnya, pembayaran santunan atau juga disebut ganti-rugi tanam-tumbuh tahap pertama untuk sisi udara juga telah diberikan pada masyarakat di Kelurahan Gersik tersebut. Sama pula, penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun.

Penyerahan kali ini disaksikan langsung perwakilan Kementerian Perhubungan, selaku yang memiliki kewenangan bertanggungjawab, serta Pemprov Kaltim dan sejumlah pihak terkait lainnya.

Makmur mengatakan bahwa proser peyaluran ini juga telah melalui sejumlah tahapan yang cukup panjang dan alot. Hingga akhirnya bisa tersalur ke masyarakat.

Hal ini juga memastikan untuk tahap selanjutnya bisa terwujud dalam waktu dekat. “Tahap pertama pada sisi udara sebelumnya telah terealisasi dan kini masuk pada pembayaran tahap kedua untuk sisi darat. Ini membuktikan bahwa pemerintah tidak pernah PHP (pemberi harapan palsu),” katanya.

Untuk itu, ia berharap seluruh masyarakat yang telah menerima tersebut dapat menjadi agen pemerintah. Meberikan pernyataan pada masyarakat lainnya yang masih belum menerima santunan.

“Bahwa sesungguhnya pemerintah itu tidak mungkin menyengsarakan masyarakatnya,” sebutnya.

Selain itu, ia berpesan pada seluruh masyarakat yang baru saja menerima santunan tersebut agar menggunakan uangnya dengan bijak untuk kemaslahatan. Karena menurutnya, jika tidak digunakan dengan baik, dikhawatirkan uang yang baru diterima tersebut akan habis tanpa bekas. Walaupun jumlahnya itu tidak sedikit.

“Ingat mencari uang sepuluh juta itu susah, tetapi menghabiskan uang lima puluh juta itu gampang sekali. Makanya Saya pesan ke pada Bapak-Ibu, gunakan sebaik-baiknya uang yang diterima untuk keluarga, usaha, sekolah anak-anak dan sebagainya yang bermanfaat,” tutup Makmur. (ADV/Humas/SBK)

PPU – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Penajam Paser Utara (PPU) berencana membentuk kelompok sadar wisata (pokdarwis) baru. Sebagai upaya pengembangan potensi-potensi kepariwisataan yang ada di beberapa kelurahan.

Daerah berjuluk Benuo Taka diyakini memiliki potensi kepariwisataan yang cukup besar. Namun sayang belum tergarap dengan cukup baik, baik oleh pemerintah pun oleh masyarakat di sekitarnya.

Dalam proses pengembangan kepariwisataan ini, Disbudpar PPU mengambil peran dengan aktif melakukan pendampingan pengembangan pariwisatanya. Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Disbudpar PPU, Juzlizar Rakhman menyebut pendampingan itu dilakukan melalui Pokdarwis yang dimiliki kelurahan.

“Kami tetap aktif melakukan pembinaan melalui pokdarwis. Nantinya akan ditargetkan untuk lebih menghasilkan dan memastikan pengelolaannya terlaksana dengan baik,” ucapnya, Rabu (6/3/2024).

Pasalnya, masih belum banyak jumlah lokasi pariwisata yang dikelola langsung oleh Disbudpar PPU, apalagi untuk dipungut retribusinya. Hal ini berkaitan erat dengan lahan wisata yang kebanyakan masih masuk kedalam lahan masyarakat.

“Sebagian besar untuk potensi wisata ini masih menjadi lahan masyarakat. Meski begitu, tetap kita lakukan pembinaan dan kita bentuk teman-teman yang ada di kelurahan dan desa mendirikan Pokdarwis, dari situ nanti pengelolaan itu dilaksanakan,” jelas Juzlizar.

Ia mencontohkan pada Objek Wisata Pantai Sipakario di Kelurahan Nipah-Nipah. pihaknya akan menggelontorkan anggaran untuk memberikan bantuan fasilitas.

Di antaranya, toilet portabel dan gazebo portebel. Hal ini upaya untuk memberikan kenyamanan kepada para pengunjung di salah satu destinasi unggulan tersebut, sehingga akan meningkatkan jumlah pengunjung.

“Sementara seperti itu bentuk supportnya, karena masih proses dari pemerintah untuk melakukan pendekatan ke yang punya (dalam pengelolaannya),” terang Juzlizar.

Lebih lanjut, dalam pengembangan pembinaan melalui pokdarwis ini, Disbudpar PPU tahun ini akan membentuk di 3 kelurahan baru. Ia berharap langkah ini akan meningkatkan pengembangan kepariwisataan daerah di 2024 ini.

“Saat ini ada 14 Pokdarwis, tapi tahun ini akan ada penambahan 3 lagi, jadi total 17 Pokdarwis,” tutupnya. (ADV/NAH)

PPU – Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Penajam Paser Utara (PPU) mengalokasikan dana Rp 400 juta tahun ini untuk menekan angka stunting. Salahsatunya akan dipergunakan untuk pengadaan makan sehat bagi keluarga stunting dan berpotensi stunting.

Anggaran itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) PPU 2024. Kepala DKP PPU, Mulyono menjelaskan pengalokasian dana tersebut merupakan komitmen Pemkab PPU dalam meningkatkan kualitas hidup Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU.

Utamanya yang berkaitan dengan memastikan tumbuh kembang anak-anak sesuai dengan masa pertumbuhannya. Ia mengatakan penggunaan anggaran dalam rangka melakukan intervensi untuk menekan angka stunting.

Pun anggaran pada 2024 ini lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023, pihaknya telah menggelontorkan dana Rp 60 juta.

“Untuk anggaran tahun ini Rp 400 juta, ini lebih besar dari tahun 2023 lalu,” ungkapnya, Rabu (6/3/2024).

Mulyono mengatakan anggaran ini nantinya akan digunakan untuk melakukan intervensi. Melalui makanan bergizi yang berasal dari alam.

Ia mencontohkan makanan yang akan diberikan seperti beras, gula, telur, terpung, minyak dan susu. “Dari alokasi dana untuk menyediakan bantuan berupa makanan bergizi dalam bentuk natura, seperti beras, gula, telur, tepung, minyak, dan susu,” jelasnya.

Untuk memastikan pemberian makanan bergizi ini tepat sasaran, pihaknya akan melakukan pengawasan secara ketat. Pasalnya, kerap kali ditemukan makanan bergizi tidak diberikan pada anak secara langsung dan digunakan untuk makan orangtuanya.

“Nanti akan menjadi pengawasan tersendiri. Jadi sebagai issue strategi. Jangan sampai intervensi kita itu dimanfaatkan oleh keluarga, orangtua dan saudaranya, karena ini ditujukan untuk anak stunting. Jadi akan kita lakukan pengawasan yang betul betul ekstra,” bebernya.

Nantinya, intervensi ini akan dilakukan di semua kecamatan di PPU. “Semua kecamatan ada, tapi untuk Kecamatan Waru nggak begitu banyak,” tutup Mulyono. (ADV/NAH)