JAKARTA – Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengaku partai yang menaunginya menerima aliran uang dari mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL). Penerimaan uang itu sebanyak dua termin, yakni senilai Rp 800 juta dan Rp 40 juta.

“Yang pertama 800 juta udah dipulangin. Jadi ada dua, 800 juta dengan 40 juta. Yang 800 juta udah tiga bulan lalu kalau nggak salah udah dipulangin,” kata Sahroni saat memenuhi panggilan penyidik KPK, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Sahroni mengaku, penerimaan uang dari Yasin Limpo tercatat di pembukuan Partai NasDem. Namun, uang senilai Rp 800 juta dari Yasin Limpo sudah dikembalikan ke KPK.

“Tercatat, diterima tapi nggak dipakai. Duitnya dikembaliin, kan kita nggak tahu kalau yang bersangkutan uangnya entah dari mana gitu. Tapi udah kita kebaliin. Tinggal yang 40 juta, tinggal nunggu perintah dari KPK. Kalau KPK suruh kembalikan segera, kita kembalikan,” ucap Sahroni.

Sementara, terkait penerimaan uang Rp 40 juta, kata Sahroni, diterima dalam dua kali transfer. Uang itu digunakan untuk sumbangan bencana gempa di Cianjur, Jawa Barat.

“Memang bener ada 40 juta ya, dua kali transfer ke fraksi NasDem itu buat bantuan sumbangan bencana gempa di Cianjur, itu aja,” papar Sahroni.

Sahroni memenuhi panggilan KPK sekitar pukul 09.31 WIB. Ia terlihat mengenakan jaket berwarna hitam saat memasuki gedung merah putih KPK, Jakarta.

Pemeriksaan Sahroni hari ini, merupakan penjadwalan ulang setelah pada Jumat (8/3) lalu, Sahroni berhalangan hadir. Sahroni akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Syahrul Yasin Limpo.

Perkara TPPU yang menjerat Syahrul Yasin Limpo merupakan pengembangan dari kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Dalam perkara asalnya, Yasin Limpo tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Yasin Limpo didakwa didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023. Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. (JP/KN)

JAKARTA –  Gempa bumi magnitudo 5,9 yang mengguncang wilayah Tuban, Jawa Timur tersa hingga Jakarta. Padahal, gempa bumi itu berpusat di laut Jawa pada jarak 126 Km arah Timur Laut Tuban, Jawa Timur pada kedalaman 10 km.

Salah seorang pengguna akun media sosial X atau Twitter, @AyaPamungkas mencuitkan bahwa terasa getaran di Jakarta. Bahkan, dirinya turut mengunggah video getaran di salah satu gedung pencakar langit di Jakarta. “Gempa dari Tuban getarannya kerasa sampe Jakarta weh,” tulis @AyaPamungkas dalam akun X, Jumat (22/3/2024).

Selain itu, gempa kali ini ternyata juga terasa hingga ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Masyarakat Kota Balikpapan, khususnya yang berada di sekitaran pesisir pantai, pada Jumat (22/3/2024) sekitar pukul 16.55 Wita merasakan gempa bumi. Pasalnya, sejumlah benda yang tergantung, bergetar selayaknya guncangan.

Salah seorang warga, Hariani mengatakan, dirinya yang bekerja di salah satu Bank di Jalan Jendral Sudirman merasakan getaran. Dan sejumlah barang-barang di sekitarnya terlihat berjatuhan.

“Goyang mas, ya kek gempa gitu. Benda yang digantung sama di meja pelayanan jatuhan juga,” ujarnya.

Gempa bumi yang dirasakan sekitar 2-3 menit lamanya. Bahkan tidak hanya Hariani yang merasakannya, sejumlah rekan kerjanya pun merasakan.

“Terasa semua. Temen-temen pelan-pelan keluar. Tapi Alhamdulillah aman sih masih,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono sebelumnya menjelaskan bahwa gempa di Tuban, Jawa Timur berpusat di Laut Jawa dengan kesalaman 10 km. “Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,9. Episenter gempabumi terletak pada koordinat 5,79° LS ; 112,32° BT,” ungkap dia.

Daryono menjelaskan, memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di laut Jawa. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan geser (strike-slip).

Gempabumi ini berdampak dan dirasakan di daerah Tuban dengan skala intensitas IV-V MMI. Serta di Bawean dengan skala intensitas III-IV MMI. Getaran juga dirasakan di sebagian besar wilayah Jawa Timur yakni Jepara, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Kudus, Blora, Pekalongan, Nganjuk, Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, dan Malang.

Bahkan, wilayah Jawa Tengah seperti Semarang dan Provinsi Jogjakarta juga ikut merasakan getaran gempa bumi itu. “Semarang dan Jogjakarta dengan skala intensitas II-III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu),” ucap Daryono.

Dia memastikan, gempa bumi itu tidak berpotensi menimbulkan terjadinya tsunami. Namun, ia mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terjadinya gempa bumi susulan. “Hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkapnya. (JP/MK/KN)

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) membatasi jumlah saksi dan ahli yang dihadirkan ke dalam persidangan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa hasil Pilpres 2024. MK hanya membolehkan 15 saksi dan dua ahli dari masing-masing pihak yang bersengketa.

“Kalau di 2019, itu 15 saksi, dan dua ahli. 2024 kemungkinan ikut pola itu nanti kita update lagi perbedaannya,” kata juru bicara MK Fajar Laksono di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (22/3/2024).

Hal ini sejalan dengan durasi waktu yang singkat dalam penanganan sengketa hasil Pilpres, yakni 14 hari kerja sejak perkara di registrasi. Jika perkara sengketa hasil diregistrasi pada 25 Maret, maka akan diputuskan pada 22 April 2024.

“Karena putusan itu tanggal 22 April. Kalau diregistrasinya tanggal 25 (Maret) hari Senin ya. Jadi hitungannya itu hari kerja,” ucap Fajar.

Terlebih, sengketa hasil Pilpres kali ini akan diajukan oleh dua pemohon, yakni pasangan capres-cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan capres-cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Karena itu, MK harus membuat skenario persidangan sehingga bisa menghasilkan putusan terbaik dalam waktu 14 hari kerja.

Ia mengutarakan, MK bisa saja merancang persidangan dua perkara dari kubu Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud digabung menjadi satu atau disidangkan secara terpisah, misalnya kubu Anies-Muhaimin terlebih dahulu, baru dilanjutkan kubu Ganjar-Mahfud.

“Itu bisa, bisa digabung dua perkara, atau bisa jadi satu-satu, satu selesaikan satu selesaikan. Jadi, dalam 14 hari kerja itu mungkin saja digabung tetapi mungkin saja satu diselesaikan, ini selesai sidangnya,” pungkas Fajar. (JP/KN)