TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) lakukan penyegaran di tubuh struktur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar dan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar. Pada kegiatan pelantikan dan mutasi pejabat tinggi pratama, pengawas dan fungsional di Pendopo Odah Etam, Rabu (18/10/2023).

Hal ini dilakukan untuk melakukan pemerataan penyebaran Sumber Daya Manusia (SDM) di dua sektor sentral tersebut. Mengingat secara geografis wilayah Kukar bisa dikatakan sangat luas. Edi juga menyebut, rotasi ini adalah hasil evaluasi pemerintah.

“Jadi ini harus dilaksanakan dengan baik, seperti kepala sekolah yang ada di desa-desa itu banyak yang sering tidak termanage dengan baik, dan gurunya kurang. Ini upaya kita, yakni bagaimana mendistribusikan dan bisa mewujudkan kondisi idealnya,” tegas Edi.

Edi menerangkan, bidang kesehatan dan pendidikan sangat berpengaruh dalam pembangunan suatu daerah. Untuk itu, Edi menyebut fokus di dua bidang ini adalah investasi jangka panjang.

Oleh karena itu, ia mengatakan pihaknya selalu berupaya untuk dapat mendistribusikan SDM di sektor pendidikan dan kesehatan secara merata ke desa-desa. Sembari terus berupaya membenahi sarana dan prasaran pendukung, seperti puskesmas dan gedung sekolah.

Edi juga memahami, bahwa Pemkab Kukar memiliki pekerjaan rumah besar untuk menyediakan tenaga pengajar dan kesehatan di tiap desa. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan rekrutmen tenaga kesehatan dalam waktu dekat.

“Saya minta tolong dipahami jika ada nakes di kecamatan yang ditugaskan ke desa terpencil, kita memerlukannya untuk meningkatkan layanan. Sama halnya dengan kepala sekolah dan guru, saya harap mereka bisa terus meningkatkan kompetensinya. Misal belum sarjana kami memiliki beasiswa untuk memenuhinya,” harap Edi. (Adv/KN)

TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, meminta jajarannya konsisten dalam menekan laju inflasi di daerah. Keinginan ini dilontarkan langsung oleh Edi, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi. Dalam upaya Pengendalian Harga dan Ketersediaan Pangan di Kukar.

Apa yang diinginkan bupati ini bukan tanpa dasar, berdasarkan sensus ekonomi yang di lakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kukar mencatat, penanganan kemiskinan di Kukar telah melebihi target yang ditetapkan.

Bahkan, belum lama ini Kukar menerima dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 Miliar dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sebagai apresiasi lantaran Kukar dianggap berhasil menekan laju inflasi di daerah.

“Bagaimana untuk meningkatkan dan mempertahankannya, kita harus konsisten melakukan penanganan inflasi,” ujar Edi.

Untuk mewujudkannya, orang nomor satu di Kukar itu berkeyakinan, semua perangkat daerah bisa melakukan perubahan sesuai dengan tuntutan di tengah masyarakat. Pengendalian inflasi yang telah dilakukan pun sudah menyentuh subtansinya. Menurut Edi setelah rapat koordinasi selesai, harus ada forum kecil yang membedah variabel bantuan kepada kelompok yang diberdayakan dan harus selalu dicek.

“Sudah ada kebijakan pemerintah yang ditetapkan dalam situasi tertentu. Ini supaya stakeholder dan lembaga satu arah kerjanya, sehingga persoalan besar dipecahkan dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Edi, pengendalian inflasi erat kaitannya dengan kondisi pangan, fenomena alam dan perang. Pemerintah pusat hingga pemerintah daerah, khususnya Pemkab Kukar pun harus cepat tanggap mengantisipasi masalah ini.

Kebijakan yang dilakukan secara nasional juga dipercaya akan memberikan pengaruh bagi bangsa dan negara. Kalau tidak dilakukan dengan baik, kata Edi, tentu akan membawa dampak bagi masyarakat.

“Apa yang sudah kita capai tolong detailkan pada hal-hal yang berkaitan dengan upaya untuk mendorong pemberdayaan. Jangan sampai ada operasi pasar masyarakat yang memerlukan tapi kita tidak bisa datang,” ucapnya.

Kepada camat, lurah dan kepala desa, Bupati Edi pun menekankan agar bisa melihat situasi dengan baik. Ini untuk memastikan agar tidak ada yang tertinggal dalam mendapatkan hak yang semestinya diberikan.

Tujuan lainnya ialah, agar program pengendalian inflasi di Kukar menjadi salah satu kegiatan pangan murah yang benar-benar sampai ke masyarakat dengan baik dan berbasis data.

“Kontrol dan awasi dengan baik bahan pangan yang akan dipasarkan disetiap kecamatan, jangan sampai lewat waktu hingga bahan pangan tersebut tidak bisa dikonsumsi. Monitoring ini dengan baik dan pastikan kualitas barang memang layak didistribusikan,” pintanya.

Ia berharap, pelaksanaan kegiatan pangan murah tepat sasaran terhadap sejumlah titik yang telah ditetapkan. Ini diperlukan agar bisa dijangkau oleh masyarakat yang membutuhkan atau menengah ke bawah.

“Kita optimis ini bisa berjalan dengan baik agar pengendalian inflasi di daerah bisa dikendalikan. Tentu semua harus ada kerjasama antara stakeholder dan OPD terkait harus konsisten sesuai dengan target yang ingin dicapai,” tutupnya. (Adv/KN)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), belum lama ini menerima apresiasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Berupa dana insentif fiskal sebesar Rp 9,8 miliar, atas keberhasilan Kukar menekan laju inflasi di daerah.

Kunci keberhasilan Pemkab Kukar dalam menekan laju inflasi pun diungkap oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi dalam upaya pengendalian harga dan ketersediaan pangan di Kukar, yang juga dihadiri Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Ia mengatakan, Kukar sudah menetapkan roadmap pengendalian inflasi daerah dari tahun 2022 – 2024. Peta tersebut menggambarkan rencana kegiatan mengenai cara pemerintah daerah mengendalikan kebijakan inflasi di Kukar.

“Memang Kukar telah menerima insentif fiskal yang dimanfaatkan kembali untuk kegiatan pengendalian dan penanganan inflasi,” ujar Ketua Harian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kutai Kartanegara itu.

Sunggono membeberkan, ada 6 upaya konkret yang telah dilakukan Pemkab Kukar dalam penanganan inflasi. Di antaranya, melaksanakan operasi pasar murah kerjasama Disperindag dengan Perum Bulog cabang Samarinda.

Ini sudah terlaksana di 52 titik lokasi, dengan data kegiatan operasi pasar pada bulan September 2023 total kuantum terjual 84,093 kg komoditi beras, minyak goreng, gula pasir dan tepung terigu.

Kedua, melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang. Ketiga, melakukan kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan. Keempat melaksanakan gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga dan subsidi ongkos angkut yang bersumber dari APBD.

“Pengendalian inflasi ini, selain telah dilakukan oleh TPID diharapkan juga dilakukan secara bersama-sama dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa,” harapnya.

Sunggono mengatakan, Kukar memang telah ditetapkan sebagai wilayah yang rawan pangan. Namun, status ini ditetapkan bukan karena kekurangan pangan, melainkan karena kurangnya tenaga kesehatan di Kukar.

Oleh sebab itu, Sunggono juga telah menetapkan strategi untuk memberikan Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) dalam merekrut tenaga kesehatan di seluruh kecamatan termasuk desa yang anggarannya dilekatkan pada BKKD.

Selain pada desa, Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar juga akan dialokasikan anggaran untuk mengangkut barang dan orang ke wilayah yang sulit terjangkau oleh pangan. Disamping itu, Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kukar juga telah memberikan bantuan kepada masyarakat pra sejahtera melalui bantuan bagi nelayan, termasuk bantuan BBM.

Dalam kesempatan tersebut, Sunggono juga telah mewanti-wanti agar Disperindag Kukar harus bisa menyelesaikan target capaian kinerja. Yakni melakukan Sertifikasi Halal terhadap 60 ribu pelaku UMKM di Kukar. “Ada 60 ribu UMKM di Kukar, tapi yang baru dianggarkan Rp 500 juta karena pemerintah pusat telah menginstruksikan di tahun 2024 UMKM harus mempunyai sertifikasi halal,” tutupnya. (Adv/KN)

TENGGARONG – Asisten I Sekretariat Kabupaten (Setkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Akhmad Taufik Hidayat, turut mengajak masyarakat Kukar untuk mendukung kinerja kepolisian dalam mengamankan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Taufik mengatakan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar sangat mengapresiasi dan mendukung penuh kegiatan tersebut. Baginya momentum ini dapat memberikan edukasi dan sosialisasi tentang pengamanan, ketertiban dan peningkatan sinergitas seluruh stakeholder dalam mendukung dan mensukseskan Pemilu 2024 mendatang.

“Kita akan menjalin sinergi dengan Polres, TNI, dan juga pengamanan dari masyarakat. Itu semua demi kelancaran seluruh tahapan Pemilu Serentak 2024 di Kutai Kartanegara,” kata Taufik.

Sebagaimana diketahui, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, Polres Kukar menggelar Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024. Kegiatan ini guna memastikan keamanan selama proses pemilihan berlangsung.

Apel gelar pasukan yang diikuti oleh aparat keamanan ini menandai dimulainya operasi keamanan yang akan berlangsung selama 222 hari. Hingga 20 Oktober 2024 mendatang.

Kapolres Kukar, AKBP Hari Rosena, saat memimpin apel gelar pasukan menjelaskan tujuan kegiatan dilaksanakannya Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024.

Hal tersebut dalam rangka peningkatan sinergitas dan kolaborasi TNI-POLRI, seluruh stakeholder, LSM dan tokoh masyarakat agar tetap menjaga kekompakan dalam menjaga situasi Kamtibmas di wilayah Kukar.

“Saya mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh personel yang sudah hadir pada pelaksanaan apel. Kegiatan ini sebagai upaya kita bersama menjaga dan mengantisipasi gangguan kamtibmas dan kerawanan di wilayah Kukar menjelang Pemilu 2024,” terangnya.

Hari Rosena mengungkapkan, Operasi Mantap Brata Mahakam 2023-2024 merupakan upaya kepolisian dalam memberikan atensi pelaksanaan pengamanan bagi para personel yang melaksanakan tugas.

Hal ini perlu dilaksanakan agar personel lebih waspada lagi dan tidak ada anggota yang ikut-ikutan dengan kegiatan yang berbau politik karena Polri harus netral.

“Dalam setiap pengamanan, wajib kedepankan upaya humanis hindari sikap arogan. Sebagai anggota Polri kita tidak memiliki hak untuk memilih dan dipilih sehingga kita harus netral tidak ada yang ikut-ikutan kegiatan politik,” tandasnya. (Adv/KN)