TENGGARONG – Penampilan band legendaris Indonesia, Jamrud, di Lapangan Kantor Camat Muara Badak, Kutai Kartanegara (Kukar), sukses pukau ribuan penonton yang padati kawasan tersebut. Berbagai tembang andalan yang dibawakan oleh Jamrud, benar-benar sukses bikin para pencinta musik rock di Kukar dan sekitarnya terus bernyanyi dan menari.

Penampilan dari band yang dibentuk di kota Cimahi, Jawa Barat tersebut, sekaligus menjadi penutup rangkaian kegiatan Festival Seni Budaya Nusantara yang berlangsung selama tiga hari, pada 20-22 Oktober 2023.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, pun mengungkapkan rasa syukurnya. Ia menilai festival itu berhasil dan membawa berkah bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Muara Badak.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Rendi Solihin, semua stand yang disediakan selama acara Festival Seni Budaya Nusantara berlangsung laku keras. “Banyak daerah yang sudah mengikuti Kukar memberikan hiburan secara gratis tapi belum ada yang berkeliling ke kecamatan-kecamatan. Semua ini dilakukan untuk mendapatkan multiplier efek,” ucap Rendi.

Wabup Rendi juga mengaku senang, dengan terselenggaranya event ini. Tentunya membawa dampak yang sangat luas pada perputaran ekonomi masyarakat. Tidak hanya terpusat di stand-stand yang telah disediakan panitia. Tapi juga memberikan dampak pada warung-warung kelontong, di sepanjang jalan menuju lokasi kegiatan yang ramai disinggahi para penonton untuk sekedar mengisi bahan bakar dan berbelanja.

“Saya senang pelaku UMKM laris manis, pedagang pentol laris, tolong juga dibeli jualan es tehnya,” tandasnya. (Adv/KN)

TENGGARONG – Anggota Komisi III DPR RI Dapil Kalimantan Timur (Kaltim), Safaruddin, melakukan lawatan ke Kutai Kartanegara (Kukar), pada Senin (23/10/2023). Kunjungan legislator yang pernah menjabat sebagai kapolda Kaltim ini, disambut dengan hangat oleh Bupati Kukar, Edi Damansyah. Didampingi Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin dan Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono. Di Rumah Jabatan Bupati Kukar.

Turut hadir dalam kegiatan ini, sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa dan lurah. Dalam kesempatan ini, Edi Damansyah turut mengucapkan selamat datang untuk salah satu wakil Kaltim di Senayan tersebut.

“Selamat datang kepada Komisi III DPR RI, semoga kunjungan ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan daerah,” kata Edi.

Dalam kesempatan ini, Edi turut memaparkan kondisi geografis Kukar yang memiliki luas 27.263,10 km2 dan secara administratif terbagi atas 20 kecamatan, 193 desa dan 44 kelurahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 765.284 jiwa.

Berdasarkan kondisi geografis yang luas dan penyebaran penduduk yang tidak merata, Edi mengakui kondisi pembangunan pun masih belum maksimal. Oleh sebab itu, diperlukan strategi khusus dalam percepatan pembangunan wilayah di Kukar.

Pertama, Pemkab Kukar mengoptimalkan peran pemerintah desa (pemdes), dengan meningkatkan alokasi anggaran ke desa melalui kebijakan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa (BKKD).

Alokasi dana ini diberikan dalam bentuk program Rp 50 juta per RT yang dapat dipergunakan untuk belanja infrastruktur layanan dasar. Seperti penyediaan energi listrik pedesaan, penguatan operasional posyandu, dan bantuan lain yang bersifat prioritas daerah.

“Implikasi dari kebijakan ini adalah alokasi transfer ke desa yang meningkat 44 persen dari tahun 2022. Kami pun bangga, banyak kabupaten kota lain belajar BKKD Rp 50 juta per RT ini ke Kukar,” terangnya.

Strategi kedua dengan menyelenggarakan pelimpahan sebagian kewenangan kabupaten kepada pemerintah kecamatan. Pelimpahan kewenangan ini diiringi dengan alokasi dana kepada kecamatan dan kelurahan. Sehingga, camat pun memiliki kewenangan dan anggaran untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD yang bersifat sederhana dan dapat dilaksanakan secara berkala pada tingkat kecamatan.

“Kedua strategi ini sekarang telah berjalan dengan baik di Kutai Kartanegara, yang terus diiringi dengan proses evaluasi, perbaikan serta penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan agar lebih efektif,” terangnya.

Menurutnya, kedua strategi tersebut berdampak pada kebijakan makro. Ini terlihat dari peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Kukar pada tahun 2023 sebesar 0,77 persen. Angka tersebut meningkat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai 0,74, dengan jumlah desa berstatus Mandiri 76 desa, Maju 69 desa, Berkembang 48 desa, dan tidak ada lagi desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

“Kami berharap kehadiran Komisi III DPR RI ini, memberikan tambahan ilmu dan pengetahuan bagi kami di daerah. Sekaligus sebagai kepanjangan lidah dalam menyampaikan harapan dan aspirasi warga Kutai Kartanegara,” harapnya.

Sementara itu, anggota DPR RI Komisi III Dapil Kaltim, Safaruddin, mengaku bersyukur bisa menyambangi Kukar. Menurutnya, ini merupakan agenda silahturahmi wakil rakyat dengan pemerintah daerah hingga perangkat desa kelurahan dan RT.

Ia berharap, RT dan lurah mampu bekerja berdasarkan data yang valid dalam penanganan masyarakat prasejahtera. Hal ini perlu dilakukan agar penanganan kasus kemiskinan ekstrem maupun stunting tepat sasaran. Ia pun meminta, agar Pemkab Kukar memperkuat pertanian dalam arti luas untuk ketahanan pangan. Mengingat, Kukar saat ini merupakan salah satu penyuplai bahan pangan terbesar di Kaltim dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Semua itu tentunya perlu kehadiran pemerintah, untuk mendorong upaya peningkatan hasil pertanian dalam arti luas,” tandasnya. (Adv/KN)

TENGGARONG– Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kutai Kartanegara (Kukar), Sunggono, keluhkan soal tidak adanya keterlibatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Padahal menurutnya, sebagai wilayah yang nantinya akan bersebelahan langsung dengan IKN, seharusnya Kukar turut dilibatkan secara langsung. Mengingat seluas 199 km2 dari total kurang lebih 256 km2 wilayah IKN, merupakan wilayah Kukar yang tersebar di 5 kecamatan dan 34 desa dan kelurahan.

Kukar pun terdampak secara langsung, dikarenakan seluruh wilayah Kukar yang masuk ke dalam IKN merupakan daerah penghasil. Hal ini mengharuskan Pemkab Kukar kehilangan dana bagi hasil dari berbagai sektor senilai Rp 1,6 triliun.

“Pemkab Kukar merasa kecewa. Kami ingin dilibatkan secara langsung. Kami ini mitra strategis dari IKN, bukan daerah penyangga sebagaimana tertuang dalam undang-undang,” ungkap Sunggono, Senin (23/10/2023).

Kekecewaan ini disampaikan langsung oleh Sunggono, pada Lucy Sumardi, dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Saat melakukan kunjungan kerja, untuk memeriksa Kepatuhan Kegiatan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara 2022 dan 2023.

Padahal menurut Sunggono, Pemkab Kukar sudah banyak membangun infrastruktur dan beberapa aset untuk penunjang pembangunan IKN. Hanya saja, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut di tatanan pemerintah pusat, apakah akan dikonversi atau dikompensasi.

Begitu halnya dengan rekrutmen pejabat IKN, secara khusus untuk ASN Kukar tidak mendapatkan kuota prioritas. Sehingga, pihaknya tidak dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk Mega proyek tersebut.

“Kami sangat siap mendukung. Tapi kami tidak pernah dilibatkan, baik oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Kaltim untuk sama-sama membahas pembangunan ini,” tambahnya.

Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan IKN. Ini dibuktikan dengan ketersediaan Kukar untuk diperiksa BPK RI selama 40 hari kerja.

Pada prinsipnya, kata Sunggono, Pemkab Kukar akan mendukung kegiatan BPK RI terkait dengan fungsi dan pengawasan. Pihaknya juga akan menyiapkan data serta alat pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

“Saya sudah menginstruksikan agar instansi yang menjadi lokus pemeriksaan dapat mendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan BPK RI,” pungkasnya. (Adv/KN)

TENGGARONG – Menara Tuah Himba ditargetkan rampung pada akhir tahun. Diharapkan saat perayaan malam Tahun Baru 2024, warga Tenggarong dan sekitarnya bisa menikmati landmark yang dijadikan ikon baru Kota Raja.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kukar Wiyono optimistis, Menara Tuah Himba bisa tepat waktu. Saat ini pengerjaan fisiknya sudah rampung. Hanya menyisakan beberapa infrastruktur pendukungnya. Belum lama ini, Pemkab Kukar sudah melakukan uji coba menyalakan lampu tematik dan air mancur.

“Kita sudah uji coba air mancur dan lampu tematik menara kemarin bersama bupati,” ungkap Wiyono, Jumat, 20 Oktober 2023. Kini, DPU Kukar tengah mengerjakan infrastruktur jaringan listriknya. Memastikan lampu tematik dan air mancur yang memperindah Menara Tuah Himba tidak terjadi masalah.

Tentunya, dengan keberadaan landmark ini, akan mempercantik Tenggarong sebagai salah satu tujuan pariwisata. “Target Bupati Kukar Edi Damansyah, pada tahun baru ini Menara Tuah Himba akan dioperasikan sepenuhnya,” tutup Wiyono. (KN/ADV)