Beranda blog Halaman 982

Kecamatan Tenggarong Seberang Bakal Bagun TPA Ditahun 2024

redaksi
-
0
Kecamatan Tenggarong Seberang Bakal Bagun TPA Ditahun 2024

TENGGARONG – Atasi persoalan sampah, pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang berencana membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di tahun 2024 mendatang. Setelah selama ini sampah dari Tenggarong Seberang selalu dibuang ke TPA Bekotok, Tenggarong.

Camat Tenggarong Seberang, Tego Yuwono, menjelaskan pihaknya telah menetapkan lokasi pembangunan TPA tersebut. Yakni akan dibangun di atas lahan pasca tambang PT Kitadin, yang berada di Desa Bangun Rejo.

“Prosesnya masih dalam tahap peninjauan dari Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) terkait indikator-indikator yang diperlukan,” terang Tego Yuwono, Kamis (2/10/2023).

Ia menambahkan, pemilihan lokasi sendiri ditetapkan jauh dari lokasi pemukiman warga. Dengan luasan lahan yang tersedia sekitar 2 hektare ini dilakukan, agar bau kurang sedap dari TPA tersebut tidak mengganggu warga setempat.

Dengan pembangunan TPA ini, Pemerintah Kecamatan Tenggarong Seberang berharap dapat mengurangi volume sampah yang dibuang, dan mengelola sampah yang masih memiliki nilai tambah, seperti plastik.

Proyek pembangunan TPA ini akan dilakukan dengan sinergi bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK). Untuk memastikan bahwa kriteria TPA yang sesuai dengan standar akan diwujudkan.

“Harapannya adalah agar proyek pembangunan TPA ini dapat segera direalisasikan sehingga pembuangan sampah di Tenggarong Seberang dapat menjadi lebih efisien. Targetnya adalah pembangunan TPA akan selesai pada tahun 2024 mendatang.” pungkasnya. (Adv/KN)

Bupati Kukar Minta Perusahaan Beri Libur Khusus pada Hari Pelaksanaan Pemilu 2024

redaksi
-
0
Bupati Kukar Minta Perusahaan Beri Libur Khusus pada Hari Pelaksanaan Pemilu 2024

TENGGARONG– Jelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024, Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Edi Damansyah, meminta agar sejumlah perusahaan yang beroperasi di Kukar untuk memberikan keringanan kepada karyawan. Yakni dalam bentuk hari libur untuk menyalurkan suaranya pada pemilu yang akan digelar 14 Februari 2024, Kamis (2/11/2023).

Hal ini dilakukan menyusul tingkat partisipasi pemilih di Kukar, yang dinilai masih belum maksimal disetiap perhelatan pemilu. Ia menyebut, tingkat partisipasi pemilih belum maksimal, khususnya bagi kecamatan yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.

Keberadaan perusahaan tersebut dinilai mengakibatkan banyak karyawan yang bekerja di perusahaan. Tidak bisa meluangkan waktu untuk datang ke tempat pemungutan suara (TPS).

Salah satu contohnya disampaikan Edi, jika di area perusahaan sawit terdapat TPS, maka itu tidak menjadi kendala. Namun jika TPS yang bersangkutan lokasinya terdaftar di desa, maka hal itu bisa menjadi kendala. Belum lagi jarak antara desa dan area perusahaan cukup jauh. Tentu hal itu memerlukan waktu bagi karyawan menuju desa untuk menyumbangkan suaranya di TPS.

“Daerah ini banyak karyawan perusahaan, mereka mengaku takut mendapatkan sanksi pemotongan pendapatan jika tidak masuk kerja,” ungkap Edi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ia pun meminta agar perusahaan dapat berperan memberikan keringanan kepada karyawannya, terutama kepada warga lokal. Sehingga, mereka bisa menyalurkan hak suaranya pada saat pesta demokrasi yang akan digelar pada 2024 mendatang.

“Kami minta betul-betul nanti peran sertanya memberikan waktu kepada karyawan saat jam pagi untuk mencoblos ke TPS, nanti siangnya bisa untuk kembali bekerja,” katanya.

Lanjut Edi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar juga gencar melakukan sosialisasi di beberapa kecamatan untuk meningkatkan jumlah partisipasi pemilih. Termasuk di daerah yang wilayahnya terdapat aktivitas perusahaan.

“Jika penyebab rendahnya partisipasi pemilih karena faktor kebijakan perusahaan kepada karyawan, ini harus dicek validitasnya dan segera mendapatkan solusi. Ada sisi komunikasi yang perlu diperbaiki,” pungkasnya.(Adv/Kn)

Serangan Buaya Terhadap Nelayan, Ketua DPRD Madri Pani Dorong Koordinasi dengan BKSDA

redaksi
-
0
Serangan Buaya Terhadap Nelayan, Ketua DPRD Madri Pani Dorong Koordinasi dengan BKSDA

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu terakhir, peristiwa serangan buaya kerap terjadi kepada para nelayan di daerah pesisir, hal itu disorot serius Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

Dia mengungkapkan, untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah harus segera berkoordinasi dengan Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA).

Dikatakannya, sudah banyak peristiwa buaya memangsa nelayan yang berujung kematian. Jika tidak segera ada penanganan, dikhawatirkan mengancam roda perekonomian para nelayan.

“Ekonomi masyarakat terancam. Dulu jarang kita dengar ada buaya makan manusia, tapi sekarang sudah seringkali terjadi. Yang terakhir saya dengar di Kampung Capuak. Ini menimbulkan ketakutan nelayan kita untuk menangkap ikan, bahkan pelaku tambak juga sudah resah karna seringkali mereka sudah keluarkan modal besar untuk tambak tapi yang menikmati malah buaya,” ujarnya.

Madri menegaskan, harus ada terobosan yang dapat mengakomodir populasi hewan buas tersebut menjadi ekowisata yang aman.

“Harusnya dari pemerintah ada program untuk hal-hal seperti ini, misalnya menangkap buaya-buaya tersebut untuk dibuatkan penangkaran khusus yang sekaligus bisa menjadi destinasi wisata untuk masyarakat,” jelasnya.

“Dengan begitu populasi buaya tetap terjaga dan masyarakat juga bisa aman dalam mencari nafkah di laut maupun muara laut,” tambahnya.

Lanjut Madri, semakin banyak perusahaan pertambangan serta perkebunan saat ini mempengaruhi rantai makanan yang ada. Dengan kata lain, buaya memangsa manusia dikarenakan rantai makanan yang ada saat ini telah rusak akibat maraknya pembukaan lahan untuk pertambangan serta perkebunan tersebut.

Politikus NasDem ini meminta Pemkab Berau melalui DLHK dan BKSDA untuk mengkaji ulang aturan-aturan terkait hal tersebut demi keselamatan masyarakat sekitar pesisir laut.

“Tolong dicarikan solusi untuk menampung atau merelokasi buaya-buaya ini demi keselamatan nelayan. Jangan dibiarkan saja karena dampaknya akan sangat merugikan masyarakat,” tandasnya. (ADV/KN)

Ketua Fraksi PKB Kritik Gedung Baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower

redaksi
-
0
Ketua Fraksi PKB Kritik Gedung Baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syafruddin, menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi gedung baru Inspektorat Daerah dan Kadrie Oening Tower yang diduga mengalami kemiringan dan kerusakan.

Dalam pernyataannya di Samarinda, ia menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut tampaknya tidak memenuhi standar kelayakan yang diharapkan.

“Proyek-proyek ini harus dievaluasi karena tidak mematuhi standar yang ada. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) harus lebih ketat dalam pengawasan,” ujar Syafruddin, usai melakukan tinjauan lapangan, (1/11/2023).

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim ini,  menambahkan bahwa akan ada rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas masalah ini lebih lanjut.

Ia juga menyoroti pentingnya pengujian struktural gedung-gedung tersebut untuk menghindari risiko yang lebih besar, termasuk kemungkinan korupsi.

“Kami akan memanggil semua pihak terkait, termasuk PT Raka yang bertanggung jawab atas pembangunan Kadrie Oening Tower,” tambahnya.

Proyek lain yang mendapat sorotan adalah Rumah Sakit Korpri, yang desainnya dinilai tidak sesuai dengan standar rumah sakit. Syafruddin mengkritik kualitas bangunan tersebut dan menuntut perbaikan segera untuk memastikan keselamatan masyarakat.

“Kami tidak akan tinggal diam jika ada proyek yang merugikan rakyat. Kami akan terus mengawal dan memastikan bahwa setiap proyek dapat memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Syafruddin dalam penutupannya. (adv/dprdkaltim/kn)

DPRD Kaltim Apresiasi Groundbreaking Bandara IKN, Jadi Akses Pendukung Menuju Nusantara

redaksi
-
0
DPRD Kaltim Apresiasi Groundbreaking Bandara IKN, Jadi Akses Pendukung Menuju Nusantara

PENAJAM  – Mewakili Ketua DPRD Kaltim, Anggota DPRD Kaltim Yusuf Mustafa menghadiri acara Groundbreaking Bandar Udara Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Rabu (1/11/2023).

Yusuf Mustafa memberikan apresiasi dengan adanya pelaksanaan groundbreaking yang diresmikan oleh Presiden RI Joko Widodo.

“Berarti kita ada bandara baru lagi yang ada di IKN ini untuk mendukung kegiatan IKN, intinya di situ. Karena biar bagaimanapun, dengan luas 347 hektare, luasnya sangat luar biasa,” ujar Yusuf Mustafa saat ditemui usai acara.

Menurutnya, arah pembangunan ini bukan untuk satu atau dua tahun melainkan lima puluh tahun ke depan. Karena nantinya dari bandara ini akan banyak dihadiri oleh pejabat-pejabat negara.

“Mengenai sektor ekonomi, akan bergerak juga ini, khususnya dalam sektor pariwisata akan bergerak juga dengan adanya IKN ini. Dan kita sangat mendukung dengan adanya bandara ini,” sebut politisi partai Golkar ini.

Ia berharap dengan adanya IKN dapat meningkatkan geliat ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja khusunya untuk tenaga kerja lokal atau tenaga kerja dari Kaltim.

“Karena Kaltim mendukung, dengan adanya ibu kota, harapan kita bisa menggeliatkan ekonomi, menyerap tenaga kerja khususnya untuk putra-putra Kaltim,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam acara, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Hadi Tjahjanto, dan Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik.(adv/dprdkaltim/kn)

Samarinda dan Balikpapan Siap Jadi Mitra IKN, Bagus Susetyo: Perbaiki Infrastruktur dan Hunian

redaksi
-
0
Samarinda dan Balikpapan Siap Jadi Mitra IKN, Bagus Susetyo: Perbaiki Infrastruktur dan Hunian

SAMARINDA – Kota Samarinda dan Balikpapan diproyeksikan sebagai daerah mitra yang akan terlibat dalam pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal ini membuat Anggota III DPRD Kaltim, Bagus Susetyo, mengingatkan pentingnya memperbaiki infrastruktur dan penyediaan hunian di dua kota besar tersebut.

Menurut Bagus, Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan pindah ke IKN tidak hanya akan tinggal di wilayah ibu kota baru, tetapi juga berpotensi menyebar ke Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota ini memiliki infrastruktur dasar yang lebih lengkap dibandingkan dengan wilayah sekitar IKN.

“Wilayah sekitar IKN masih dalam tahap pengembangan, sehingga belum layak huni bagi ASN. Misalnya, air bersih belum tersedia secara merata, begitu juga dengan jalan dan fasilitas lainnya,” ujar Bagus, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD Real Estate Indonesia (REI) Kaltim.

Bagus, yang merupakan Ketua Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kaltim, juga menilai bahwa infrastruktur di IKN masih perlu ditingkatkan. Ia mengusulkan agar pemerintah pusat dan daerah segera mempercepat pembangunan sarana dan prasarana di ibu kota baru.

“Infrastruktur yang masih kurang harus segera diperbaiki secara bertahap, agar IKN bisa menjadi ibu kota yang modern dan nyaman,” kata Bagus.

Bagus juga mengantisipasi adanya perpindahan penduduk dan ASN dari Jakarta ke Kaltim dalam waktu dekat. Ia mengatakan bahwa provinsi Kaltim harus siap menyambut mereka dengan menyediakan infrastruktur dan hunian yang memadai. Ia juga meminta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap rencana pemindahan ibu kota.

“Perpindahan penduduk ke Kaltim pasti akan terjadi, oleh karena itu kita harus siapkan tempat tinggal yang layak bagi mereka. Pemerintah daerah juga harus menunjukkan komitmen dan kerjasama dalam mendukung pengembangan IKN,” tutup Bagus. (Adv/DPRD Kaltim/KN)

Pasca Dilantik, Ini yang Bakal Dilakukan Encik Wardani dan Selamat Ari Wibowo

redaksi
-
0
Pasca Dilantik, Ini yang Bakal Dilakukan Encik Wardani dan Selamat Ari Wibowo

SAMARINDA  – Dua anggota baru DPRD Kaltim, Encik Wardani dari Fraksi PKS dan Selamat Ari Wibowo dari Fraksi PKB, dilantik dalam Rapat Paripurna ke-39 DPRD Kaltim, Rabu (1/11/2023). Keduanya menggantikan anggota sebelumnya yang diberhentikan berdasarkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri.

Encik Wardani dan Selamat Ari Wibowo merupakan calon legislatif (caleg) yang mendapat suara terbanyak kedua di daerah pemilihan (dapil) Samarinda dan Kutai Kartanegara (Kukar). Mereka berjanji akan menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik dan aktif.

Encik Wardani mengaku senang dengan pelantikannya sebagai anggota DPRD Kaltim. Ia menganggap ini sebagai momen bersejarah bagi dirinya dan partainya. Ia berharap dapat bersinergi dengan pemerintah provinsi dalam mendukung program-program positif.

“Semoga ini jadi kolaborasi efektif agenda saya untuk mendukung program positif Pemerintah Provinsi. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dan untuk pemenangan PKS maupun yang lainnya,” kata Encik Wardani.

Ia juga mengatakan akan berkoordinasi dengan fraksinya untuk memaksimalkan program-program yang ada. Salah satu isu yang menarik baginya adalah bagaimana anak muda bisa mengelola aset daerah yang selama ini kurang dimanfaatkan.

“Salah satu isu yang menarik adalah bagaimana anak muda bisa mengelola aset daerah yang selama ini mungkin masih minim peran pemuda,” tuturnya.

Selamat Ari Wibowo juga menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi warga Kukar sebagai dapilnya. Ia mengatakan bahwa itu akan menjadi tugas pertamanya sebagai anggota DPRD Kaltim.

“Jadi langkah selanjutnya kita akan memperjuangkan aspirasi warga yang kita wakili dari daerah pemilihan,” ungkapnya.

Ia juga menargetkan untuk bisa membangun desa lebih baik lagi dengan menggunakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi. Ia menginformasikan bahwa ada peraturan gubernur yang membatasi nilai bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten dan kota sebesar Rp 2,5 miliar.

“Kalau tidak salah informasi, hari ini ada peraturan gubernur membatasi bantuan keuangan dari provinsi ke kabupaten dan kota yang itu mengharuskan nilainya Rp 2,5 miliar,” pungkasnya.

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, mengatakan bahwa pelantikan ini berdasarkan usulan fraksi dan keputusan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri. Ia berharap agar keduanya dapat mewakili dan memberi dampak positif bagi dapilnya.

“Kami lakukan pelantikan PAW atas dasar usulan fraksi dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri. Kami berharap, dua daerah itu bisa diwakili dan berdampak baik untuk legislatif,” tutup Seno.(Adv/DPRDKaltim/KN)

Banyak Perda Tak Maksimal, Rahman: Harus Punya Aturan Turunan

redaksi
-
0
Banyak Perda Tak Maksimal, Rahman: Harus Punya Aturan Turunan

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman menegaskan semua peraturan daerah (perda) seharusnya memiliki turunan berupa peraturan bupati (perbup). Pasalnya masih banyak perda yang seringkali tidak berjalan maksimal lantaran tidak memiliki aturan yang jelas.

Dia mengatakan, di dalam perda tidak memberikan penjelasan secara rinci terkait masalah teknis yang harus diterapkan di lapangan. Karena itu, dirinya meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau dapat menyusun perbup untuk penerapan perda-perda itu.

“Agar program dan kegiatan yang sudah punya payung hukum dan disahkan itu dapat diimplementasikan dengan baik,” tegasnya.

Belum lama ini, terdapat empat rancangan perda (raperda) yang disahkan lagi menjadi perda. Empat perda baru itu yakni Perda Nomor 3 tahun 2020 tentang Pembangunan Perkebunan berkelanjutan dan Perda Pengumpulan Uang dan/atau Barang.

“Juga Perda Pajak dan Retribusi Daerah, serta Perda Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Semua perda itu diharapkan segera diterapkan di lapangan,” jelasnya.

Rahman menambahkan, ke depan penyusunan perbup harus didukung juga oleh adanya sumber daya manusia yang memadai. Karena itu, tenaga ahli dan profesional perlu dilibatkan dalam menyusun rancangan perangkat pendukung itu.

“Perlu tenaga ahli dan berkualitas dalam mengelola perda yang ada secara profesional, tangguh, gesit, dan cekatan. Sehingga apa yang menjadi tujuan dari Perda dapat tercapai,” tandasnya. (ADV/KN)

MKMK Agendakan Pemeriksaan Lanjutan untuk Anwar Usman

redaksi
-
0
MKMK Agendakan Pemeriksaan Lanjutan untuk Anwar Usman

KORANUSANTARA –Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memanggil tiga hakim yakni Saldi Isra, Suhartoyo dan Manahan Sitompul, Rabu, 1 November 2023. Dengan demikian, sudah enam hakim yang dipanggil dan diinterogasi secara etik.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie mengatakan, pihaknya bakal memanggil tiga hakim lainnya, Kamis, 2 November 2023. Yakni Daniel Yusmic, Wahiduddin Adam serta Guntur Hamzah untuk melengkapi keterangan sembilan hakim.

Selain itu, Jimly juga memastikan akan ada panggilan lanjutan kepada Ketua MK Anwar Usman, Jumat, 3 November 2023. Meski sudah pernah diperiksa, dia merasa perlu menambah pemeriksaan. Pasalnya, ada hal-hal baru yang harus dikonfirmasikan kepada Anwar. “Iya, jadi Karena banyak sekali yang mengajukan dari berbagai argumen,” ujarnya di Kantor MK Jakarta.

Selain itu, MKMK juga akan memeriksa panitera untuk mengklarifikasi beberapa prosedur administrasi rapat dan persidangan. “Kita mau panggil. Kita juga sudah lihat CCTV nya, nah udah kita lihat saja itu,” imbuhnya.

Untuk substansi pemeriksaan sejauh ini, Jimly enggan membeberkan. Pihaknya akan menyampaikan hasil kepada publik saat putusan. Namun secara rinci, ada lima persoalan yang tengah di dalami. Pertama, adalah ditemukan salah satu hakim ada masalah hubungan kekerabatan.

Kemudian, ada juga kasus hakim berbicara mengenai substansi perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 di luar persidangan. Itu mengacu pada pernyataan Anwar Usman soal kepemimpinan muda dalam acara di Semarang.

Ketiga, adalah masalah hakim yang saking kesel mengungkapkan kemarahannya atas situasi internal ke publik. Kemudian, ada juga masalah hakim yang menulis perbedaan pendapat atau dissenting opinion tidak pada substansinya.

Terakhir, adalah soal prosedur registrasi perkara yang terindikasi loncat-loncat prosedurnya. “Jadi ini teknis-teknis begitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance,” imbuhnya.

Di parlemen muncul wacana hak angket terhadap MK. Ide itu dilontarkan anggota DPR RI Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Ditanya soal itu, Jimly menegaskan MKMK tak mau ikut campur. Dia menilai itu hak anggota DPR. “Dia punya (kewenangan mengawasi) termasuk hak angket. Bagus-bagus aja,” tuturnya.

Wacana mengajukan hak angket terhadap MK terus disuarakan. Tidak hanya dari anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu, wacana tersebut juga datang dari anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Menurut Mardani, putusan MK yang menjadi pintu masuk Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres itu harus ditelaah dengan saksama. ”Nanti akan kita uji,” ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Waketum Gerindra Habiburrokhman menilai usulan itu tidak tepat. Sebab, angket semestinya dilayangkan kepada kebijakan pemerintah. “Masa sih putusan MK dijadikan objek,” terangnya. (*)

Harga Beras Jadi Komoditas Terbesar Penyebab Inflasi

redaksi
-
0
Harga Beras Jadi Komoditas Terbesar Penyebab Inflasi

KORANUSANTARA –  Tarif transportasi hingga komoditas pangan masih menjadi kontributor indeks harga konsumen (IHK) atau inflasi. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Oktober inflasi mencapai 0,17 persen MtM atau 2,56 persen YoY.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini menjelaskan, tingkat inflasi bulanan pada Oktober 2023 lebih rendah jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya (0,19 persen). Namun, inflasi bulanan pada Oktober 2023 lebih tinggi bila dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu (-0,11 persen).

”Kelompok pengeluaran penyumbang inflasi bulanan pada Oktober 2023 adalah transportasi dengan inflasi 0,55 persen dan andilnya 0,07 persen,” paparnya di Jakarta, Rabu, 1 November 2023.

Ada beberapa komoditas penyumbang utama inflasi. Di antaranya, beras, bensin, cabai rawit, dan tarif angkutan udara (lihat grafis). Komoditas lain yang menyumbang inflasi 0,01 persen adalah cabai merah, emas perhiasan, tarif air minum PAM, dan sawi hijau.

Pudji menyatakan, beras menjadi penyumbang inflasi dalam tiga bulan terakhir. Secara akumulasi, kenaikan harga beras menyumbang inflasi 0,49 persen sepanjang tahun ini. ”Beras merupakan komoditas penyumbang andil inflasi terbesar sejak Agustus sampai Oktober 2023,” ungkapnya.

BPS juga memberikan tinjauan khusus pada perkembangan inflasi komponen volatile food. Pudji mengungkapkan, secara historis, pada 2020–2023 terlihat adanya pola yang mirip. Yakni, secara umum terjadi beberapa kali deflasi komponen volatile food pada semester kedua.

”Hal ini berbeda dengan 2023. Komponen volatile food baru mengalami deflasi satu kali, yakni pada Agustus. Meski demikian, level inflasi volatile food pada 2023 relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” jelas Pudji.

Tiga komoditas utama penyebab inflasi komponen volatile food pada Oktober 2023 adalah beras, cabai rawit, dan cabai merah. Di tengah inflasi komponen volatile food, ada beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi cukup signifikan. Di antaranya, ikan segar, telur ayam ras, tomat, bawang merah, minyak goreng, dan bawang putih.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya menyebut harga beras yang meningkat dipicu kondisi El Nino. Peningkatan terjadi di seluruh dunia. ”Tadinya harga beras di level Rp 12.000, sekarang sudah di Rp 14.500. Inilah situasi yang kita hadapi yang memengaruhi harga komoditas, baik akibat geopolitik, kondisi keuangan Amerika yang volatile, maupun karena ada perubahan iklim yang memengaruhi komoditas pangan seperti beras,” terangnya.

Sementara itu, Statistisi Ahli Madya BPS Jatim Umar Sjaifudin menyebutkan, IHK Jatim pada Oktober 2023 mencapai 116,89 poin. Naik 0,27 persen jika dibandingkan dengan IHK Jatim September lalu. ”Inflasi bulanan tertinggi dialami Sumenep 0,63 persen. Sebaliknya, inflasi month-to-month (MtM) terendah ada di Banyuwangi dengan 0,04 persen,” ungkapnya.

Jika dibandingkan dengan IHK periode yang sama tahun lalu, inflasi YoY tahun ini mencapai 3,25 persen. Angka itu masih berada di kisaran aman yang diproyeksi BI Jawa Timur yang menargetkan inflasi provinsi mencapai 3 persen dengan margin error plus minus 1 persen. (*)

1...981982983...1,092Halaman 982 dari 1,092