JAKARTA – Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan ahli yang memahami sistem noken di dalam persidangan sengketa Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) 2024.

“Saya kira penting juga Mahkamah menghadirkan ahli yang memahami dan pernah riset tentang noken,” kata Hasyim dalam sidang panel satu Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2024 di Gedung I MK RI, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Menurut Hasyim, ada fenomena menarik yang terjadi dalam sistem noken pada Pileg 2024. Umumnya, kata dia, hasil suara yang diputuskan pada rekapitulasi di tingkat desa konsisten hingga kabupaten, sementara pada pemilu kali ini hasil suara berubah-ubah.

“Ini kok agak aneh, di setiap tingkatan berubah, dan itu terjadi di semua partai,” tutur dia.

Mulanya, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh bertanya kepada KPU terkait proses kesepakatan oleh kepala suku dalam sistem noken. Daniel bertanya ikut atau tidaknya KPU di dalam proses tersebut.

“Apakah posisi KPU itu hanya menunggu, menerima hasil, atau ikut dalam proses kesepakatan itu? Karena dalam beberapa perkara tadi, itu ada yang suaranya di distrik itu ada, tapi kemudian di rekapitulasi tingkat kabupaten itu hilang,” ujar Daniel.

Hasyim menjelaskan, sistem noken yang selama ini dipahami adalah perolehan suara disepakati dengan kepala suku atau kepala kampung untuk partai tertentu. Namun, Hasyim mengaku merasakan keheranan yang sama dengan Daniel.

“Pada waktu rekapitulasi saya tanya kepada teman-teman partai yang berasal dari pegunungan atau teman-teman KPU. Saya tanya apakah ada mekanisme noken, yang katakanlah istilahnya perjanjian lama, di tingkat desa lalu bisa diubah dengan perjanjian baru oleh kepala suku tingkat kecamatan atau distrik, lalu bisa diubah lagi oleh kepala suku tingkat kabupaten? Enggak ada yang bisa jawab,” kata dia.

Oleh karena itu, Hasyim berpendapat ahli noken perlu dihadirkan ke persidangan untuk menjelaskan cara kerja sistem tersebut. “Ahli sosiologi, ahli antropologi, mungkin teman-teman dari kampus-kampus di Papua,” ujar Hasyim.

Diketahui, hari ini, Jumat, MK rampung menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg 2024. MK bakal memulai sidang dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu pada Senin (6/5/2024) pekan depan. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada 602 instansi pemerintah yang mengirimkan rincian usulan kebutuhan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.

Menurutnya ratusan instansi pemerintah itu mengirimkan rincian usulan tersebut ke dalam sistem layanan perencanaan pada Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN) Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

“Januari 2024 lalu Presiden telah mengumumkan total kebutuhan ASN tahun 2024 sebanyak 2,3 juta. Yang diperuntukkan bagi pemerintah pusat lebih dari 429 ribu, dan pemerintah daerah lebih dari 1,8 juta,” kata Anas di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Dari 602 instansi pemerintahan itu, menurutnya ada empat instansi sudah mengirimkan usulan kebutuhan namun belum membuat rincian formasinya. Kemudian ada 36 instansi yang sedang menyusun rincian formasi, dan 39 instansi telah selesai menyusun rincian formasi.

Lalu 371 instansi sedang dalam proses validasi dan validasi rincian formasi oleh BKN, dan sudah ada sebanyak 152 instansi yang validasi dan verifikasinya telah selesai.

Dia menjelaskan bahwa penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 sudah dijadwalkan pada 15 Maret hingga 29 Maret 2024, dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun, kata dia, masih ada instansi yang belum selesai melakukan rincian usulan formasi ASN tersebut.

Menurutnya instansi-instansi pemerintahan yang belum selesai melakukan penyusunan itu merupakan instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar.

“Kendala instansi yang disampaikan antara lain, instansi masih melakukan pemetaan jabatan, misalnya ada kementerian yang mendapatkan alokasi sebesar 110 ribu, sehingga memerlukan waktu,” kata dia.

Adapun menurutnya seleksi CASN secara umum akan digelar pada Juni atau Juli 2024 setelah instansi-instansi pemerintahan tersebut menerima Surat Keputusan Menteri PANRB tentang penetapan kebutuhan formasi atau formasi pegawai ASN. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa semua hewan potong harus bersertifikasi halal selambat-lambatnya pada Oktober 2024.

Saat meninjau Kawasan Industri Pulogadung Rumah Potong Unggas (RPU) Rawa Kepiting, Jakarta, Sabtu (4/5/2024), Zulkifli mengatakan bahwa sertifikasi halal ini penting untuk memastikan kebersihan dan kehalalan produk daging yang dikonsumsi masyarakat, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut.

Sertifikasi halal ini tidak hanya berlaku untuk ayam, tetapi juga daging sapi, kambing, dan hewan potong lainnya.

“Saya mengajak teman-teman yang usaha di bidang peternakan ayam untuk melakukan pemotongan ayam secara sempurna, halal, sehat, bersih agar konsumen bisa mendapat ayam yang higienis,” ucap Zulhas, sapaan akrabnya.

“Oktober nanti memang sudah tidak boleh ditawar-tawar lagi, semua harus bersertifikat halal,” kata dia melanjutkan.

Ia mengatakan wajib sertifikasi halal ini tidak hanya berlaku bagi hewan potong yang diproduksi industri besar, tetapi juga rumah potong hewan skala kecil maupun rumahan.

“Kalau rumah potong yang kecil-kecil ini kan bisa bergabung (dengan industri besar). Prinsipnya jangan menyusahkan, tetapi sertifikat (halal) ada dan higienis,” ujar dia.

Zulhas menambahkan sertifikasi halal ini juga penting karena saat ini pemerintah sedang berupaya untuk meningkatkan dan mengutamakan hak-hak perlindungan konsumen.

Wajib sertifikasi halal diatur dalam UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang diubah menjadi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Ada tiga produk yang wajib bersertifikasi halal, yaitu produk makanan dan minuman; bahan baku, bahan tambahan pangan; serta produk hasil dan jasa penyembelihan. Semua produk ini wajib memiliki sertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan para pelaku jasa pembelian barang untuk orang lain (jastip) yang membawa barang dari luar negeri harus memenuhi aturan yang berlaku, khususnya terkait dengan kewajiban perpajakan dan jaminan keamanan konsumen.

Kementerian Perdagangan telah mengumumkan kebijakan baru terkait barang bawaan penumpang dari luar negeri. Kini, tidak ada lagi batasan nilai dan jumlah barang yang boleh dibawa masuk ke Indonesia.

Namun, Zulkifli Hasan di Jakarta, Sabtu (4/5/2024), menegaskan bahwa meskipun pembatasan itu sudah dicabut, para pelaku jastip tetap harus mengikuti aturan yang berlaku, karena jastip ini dikategorikan sebagai impor barang niaga, bukan barang pribadi.

Ini berarti barang jastip bakal dikenakan pajak yang terdiri dari bea masuk, cukai, dan pajak dalam rangka impor.

Selain mematuhi aturan perpajakan, Zulkifli menyebutkan pelaku jastip juga harus mematuhi aturan terkait keamanan dan perlindungan konsumen. Ia mencontohkan, pelaku jastip yang membawa barang-barang elektronik harus memiliki sertifikat nasional SNI dan layanan purnajual yang jelas.

Demikian juga dengan produk-produk kecantikan yang harus memiliki izin edar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

“Kalau Anda (jastip) berjualan skincare lalu muka orang rusak bagaimana. Maka, harus ada izin BPOM-nya, layak tidak. Jangan sembarangan. Bukan boleh, tidak boleh tapi kita harus menghargai hak konsumen,” kata dia.

Zulkifli menegaskan bahwa aturan-aturan ini dibuat untuk melindungi konsumen dan memastikan bahwa mereka mendapatkan produk yang aman.

“Kok menyulitkan? Ya memang harus dilewati … Kita harus melindungi warga kita. Jangan sampai demi keuntungan sendiri lalu mengorbankan hak-hak konsumen,” tambah dia.

Pemerintah dalam regulasi terbarunya Permendag No.7/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor tak lagi membatasi jumlah barang bawaan pribadi penumpang dari luar negeri.

Dengan demikian pemantauan barang bawaan kembali pada aturan lama yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.203/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.

Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Fadjar Donny Tjahjadi pada Kamis (2/5), mengatakan barang pribadi menurut PMK No.203/2017 dibagi dalam dua kategori, yakni barang pribadi dan bukan barang pribadi.

Fadjar menuturkan, barang yang digunakan untuk keperluan pribadi, termasuk oleh-oleh tidak dibatasi. Sedangkan, jastip yang digunakan bukan untuk pribadi masuk kategori bukan barang pribadi.

Barang-barang yang masuk dalam kategori bukan pribadi termasuk jastip tidak mendapatkan relaksasi dari sisi fiskal yakni pembebasan bea masuk 500 dolar AS per orang untuk setiap kedatangan.

Kemudian barang jastip juga akan dipungut bea masuk (tarif MFN), pajak pertambahan nilai (PPN), dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor.

Sementara untuk barang pribadi diberikan pembebasan bea masuk 500 dolar AS per orang untuk setiap kedatangan. Sementara untuk selisih lebihnya dipungut bea masuk 10 persen, PPN, dan PPh Pasal 22 Impor.

Adapun penilaian terhadap barang bawaan penumpang dan awak sarana pengangkut tergolong sebagai barang pribadi atau non pribadi dilakukan oleh petugas bea cukai sesuai dengan PMK 203/2017. (Ant/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Starlink, sebuah layanan internet berbasis satelit, akan diluncurkan dalam dua pekan ke depan atau pertengahan Mei 2024.

“Secara resmi, kami akan meluncurkan Starlink dalam waktu dua minggu dari sekarang,” ujar Luhut dalam acara “Jakarta Future Forum: Blue Horizons, Green Growth” di Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Luhut mengatakan peluncuran Starlink berdampak baik bagi Indonesia karena terdapat banyak titik buta di Indonesia yang membutuhkan akses ke internet.

Ia menambahkan bahwa saat ini Indonesia bersama Starlink sudah menandatangani kesepakatan dan lisensi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan layanan internet berbasis satelit tersebut di Indonesia.

“Saya sudah berbicara dengan Elon (Elon Musk, pemilik Starlink) hari ini, tiga hari yang lalu. Kami akan melakukan sesuatu, namun belum secara resmi kami umumkan. Saya rasa, kami akan mengumumkan hal itu di Bali secepatnya,” kata Luhut.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebutkan penyedia jasa internet berbasis satelit, Starlink, tidak bakal merusak ekosistem milik penyelenggara jasa internet (PJI) lokal yang sudah terlebih dahulu beroperasi di Indonesia.

Budi mengatakan nantinya cakupan layanan Starlink akan lebih banyak menjangkau area yang selama ini memiliki tantangan geografis dan tak tersentuh PJI lokal karena teknologinya yang berbasis satelit yaitu satelit low earth orbit (LEO).

Adapun status perizinan Starlink saat ini sudah mengantongi memenuhi uji laik operasi (ULO) yang artinya perusahaan milik pebisnis Elon Musk sudah memiliki izin sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Budi mengatakan ke depannya Starlink sudah berencana untuk melakukan uji coba jaringannya di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada pertengahan Mei 2024.

Namun, secara keseluruhan Budi memastikan Starlink bakal beroperasi sepenuhnya di Indonesia pada 2024.

“(Pasti beroperasi penuh) tahun ini. Kami begini di satu sisi ingin meningkatkan kecepatan internet, tapi juga kami punya concernpemerataan. Karena kan banyak daerah di ujung-ujung itu sulit ya,” kata Budi. (Ant/KN)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan susunan kabinet pada pemerintahan mendatang merupakan hak prerogatif Presiden Terpilih dalam hal ini Prabowo Subianto.

Hal itu ditegaskan Presiden Jokowi saat ditanya apakah dirinya diminta atau ikut memberikan saran terkait susunan kabinet mendatang.

“Kabinet itu adalah 100 persen hak prerogatif presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden Terpilih,” kata Presiden Joko Widodo usai meninjau pameran kendaraan listrik di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Jokowi menekankan bahwa saran bisa saja diberikan apabila ada permintaan dari Presiden Terpilih.

“Kalau minta saran nggak apa-apa (memberi saran), kalau minta saran. Tapi kalo nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung, nah itu yang nggak boleh,” ujarnya.

Sebelumnya beredar kabar yang menyebut Presiden Joko Widodo diminta atau ikut memberikan masukan terkait susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Koordinator Staf Khusus (Stafsus) Presiden Ari Dwipayana pun sudah merespons narasi yang dikembangkan sejumlah pihak terkait keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam penentuan menteri kabinet pemerintahan 2024–2029.

“Pengangkatan menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden Terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024,” kata Ari Dwipayana akhir Maret 2024 lalu.

Menurut Ari, Presiden Jokowi hingga saat ini fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan pada 20 Oktober 2024. (Ant/KN)