TENGGARONG – Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah, menyampaikan kebanggaannya atas pencapaian pemerintah Kukar yang kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Menurut Edi Damansyah, Opini WTP harus terus dipertahankan dan menjadi bahan evaluasi terkait proses perencanaan dan penetapan program kegiatan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja daerah agar lebih tepat sasaran, terutama dalam mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat Kabupaten Kukar.
“Alhamdulillah, perjalanan kita terus membaik. Beberapa target yang kita prioritaskan terus berjalan dengan baik dan bisa tercapai setiap tahunnya,” ujar Edi.
Edi optimis bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar ke depan akan terus membaik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023. Hasilnya, BPK memberikan Opini WTP kepada 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Kaltim).
Meskipun terdapat beberapa permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah, hal tersebut tidak mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD. Agus menekankan pentingnya tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan dalam waktu 60 hari setelah menerima laporan hasil pemeriksaan, demi meningkatkan akuntabilitas tata kelola keuangan. (adv)
Penulis : Hanafi
