TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali meraih penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Opini WTP yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Kukar dianggap sebagai indikator bahwa tata kelola keuangan Pemkab Kukar telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar akuntasi pemerintah.
Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim, Agus Priyono, secara resmi menyerahkan penghargaan tersebut kepada Bupati Kukar, Edi Damansyah, dan Ketua DPRD Kabupaten Kukar, Abdul Rasid, dalam sebuah acara yang diadakan di Auditorium BPK RI Perwakilan Provinsi Kaltim Samarinda pada Jumat (3/5/24).
Penghargaan ini merupakan hasil evaluasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemkab Kukar untuk Tahun Anggaran 2023.
Edi Damansyah, Bupati Kukar, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh jajaran yang terlibat dalam proses ini, termasuk Sekda Kukar, Staf Ahli, para Asisten, Kepala OPD, dan seluruh jajaran lainnya. Ia menyebut bahwa hasil dari pemeriksaan LHP yang memperoleh Opini WTP menunjukkan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan yang baik di Tahun 2023.
“Saya sangat berterima kasih kepada seluruh jajaran atas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan di Tahun 2023 sudah selesai diaudit dengan hasil WTP,” ujar Edi Damansyah,
Pada kesempatan tersebut, Edi Damansyah didampingi oleh Sekda Kukar, Sunggono, Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sukotjo, dan Kepala Inspektorat Kukar, Heriansyah. juga menegaskan pentingnya bahwa kegiatan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kukar memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pembangunan daerah.
“Penting, bagaimana dari kegiatan – kegiatan yang kita pertanggung jawabkan didalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Kukar ini memberikan manfaat kepada masyarakat,” tutupnya. (adv)
Penulis : Hanafi
