Beranda blog Halaman 918

Staff Kementerian Tinjau Penggunaan Dana Desa di Loa Janan Ulu

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Kepala Desa Loa Janan Ulu Supariyo dan Staff Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Roky Purba, saat berada di kantor desa Loa Janan Ulu kamis (6/6/2024)

TENGGARONG – Desa Loa Janan Ulu, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kedatangan Staff Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Roky Purba. Kunjungan ini bertujuan dalam rangka acara Monitor dan evaluasi dana desa di desa Loa janan Ulu, untuk meninjau manfaat dari program APBDes Loa Janan Ulu 2023 yang telah dilaksanakan oleh desa tersebut.

Acara pertemuan dilakukan di Kantor Desa Loa Janan Ulu, Jalan Gerbang dayaku Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kukar.
Tim dari staf Kementerian disambut langsung oleh Kepala Desa Loa Janan Ulu dan staf.

Dalam pertemuan tersebut, Roky Purba mengapresiasi penyaluran dana desa Loa Janan Ulu yang telah berjalan dengan baik dan transparan. “Dana desa sudah tersalurkan dengan baik sesuai dengan buletin yang ada,” ujar Roky.

Ia juga menanyakan alokasi Dana Desa (DD) lainnya, khususnya untuk pembangunan infrastruktur dan kegiatan lainnya. “Alhamdulillah, infrastruktur sudah terlaksana dengan baik. Semua kegiatan lain juga telah dilaporkan dengan baik,” tambahnya.

Kepala Desa Loa Janan Ulu Supariyo mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan secara transparan, dan informasi terkait APBDes disampaikan kepada masyarakat melalui pamflet dan baliho yang ditempel di dusun-dusun. “APBDes kami sangat transparan dan disampaikan kepada masyarakat melalui pamflet atau baliho, setiap dusun juga kita pasang,” jelas Kepala Desa pensiunan TNI ini.

Penyerapan dana desa di Loa Janan Ulu hampir mencapai 100 persen. “Penyerapan luar biasa hampir 100 persen, alhamdulillah,” ujar Kepala Desa. Pada tahun 2023, dana desa yang disalurkan mencapai 8 miliar rupiah dengan tingkat penyerapan mencapai 95 persen.

Untuk tahun 2024, APBDes Desa Loa Janan Ulu meningkat menjadi 11 miliar rupiah. “Alhamdulillah, tahun 2023 kita mencapai 8 miliar rupiah dan untuk tahun 2024 meningkat menjadi 11 miliar rupiah,” tambahnya.

Dengan pengelolaan yang transparan dan penyerapan dana yang maksimal, Desa Loa Janan Ulu diharapkan dapat terus meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakatnya. (adv)

Penulis : Hanafi

Pengembangan Kakao, Syarifatul Dorong Pendampingan Intensif bagi Petani

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

TANJUNG REDEB – Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memaksimalkan potensi budidaya kakao.

Melihat potensi yang besar serta dukungan dari beberapa sektor, ia menilai pemerintah bisa memaksimalkan potensi kakao di Berau. Sehingga, dampaknya bisa dirasakan oleh petani kakao dan masyarakat pada umumnya.

“Tentunya kita ingin mendorong kakao ini karena ada potensi yang bisa dikembangkan,“ jelasnya.

Sebab, sejauh ini yang kerap mengganjal hati petani adalah pasca-produksi yang sering mengalami perubahan. Utamanya soal harga, bagaimana pemerintah bisa hadir dan memberikan solusi untuk hal tersebut.

“Yang penting adalah kejelasan antara produksi dan penjualan, ini harus didukung pemerintah,” terangnya.

Apalagi, komoditas ini telah dilirik dan dibantu pembinaannya oleh salah satu perusahaan tambang di Berau. Tentu dirinya berharap hal itu bisa menjadi tenaga tambahan bagi pemerintah daerah untuk mendongkrak produksi kakao sehingga bisa menyejahterakan masyarakat.

“Dengan adanya pengembangan kakao ini, OPD teknis harus intens dengan petani dan serius dalam pengembangan kakao,” ujarnya.

Sebagai komoditas yang cukup prestisius, pendampingan juga tidak bisa hanya mengandalkan peran serta perusahaan saja. Pembinaan dan bimbingan dari pemerintah diharapkan bisa menjangkau para petani pemula.

Syarifatul menilai, komoditas ini akan menjadi menggiurkan ketika pengelolaannya jelas dan potensinya semakin terang. Tentu, nanti secara perlahan akan menjadi daya tarik bagi petani-petani lokal di Berau.

“Artinya, masyarakat belum sepenuhnya bisa mandiri, sehingga perlu pendampingan dan sosialisasi yang bagus,” ucapnya.

Sebagai komoditas yang hanya mengandalkan produksi buah cokelat, pendampingan dan pembinaan diperlukan secara intensif.

“Juga karena kami melihat masyarakat menanam terkadang tidak maksimal, bahkan gagal panen. Kakao ini adalah yang diharapkan dari kakao saja,” pungkasnya. (ADV/KN)

Peri Kombong: Tapera Harus Diberlakukan dengan Adil dan Bijaksana

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, memberikan pandangannya terkait Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Menurut Peri, aturan tersebut mirip dengan jaminan BPJS Kesehatan. Di mana para pekerja swasta mendapatkan jaminan, sehingga ke depan para pekerja tidak lagi sibuk memikirkan rumah.

“Saya rasa ini adalah salah satu program yang baik untuk para pekerja, karena mereka bisa menyisihkan pendapatannya untuk mendapatkan tempat tinggal,” ujarnya.

Namun menurutnya, hal tersebut juga masih menjadi pembahasan di tingkat pusat. Sehingga di daerah masih menunggu keputusan final terkait aturan tersebut.

“Kita tunggu saja keputusannya, karena aturannya juga sampai saat ini belum jelas. Bahkan saya membaca juga bahwa terkait dengan Tapera ini masih dibahas dan akan diberlakukan pada 2027 mendatang,” tegasnya.

Dengan adanya aturan ini, Peri pun menegaskan jangan sampai ada pihak yang dirugikan. Menurutnya, kerugian yang dimaksud adalah jangan sampai adanya aturan tersebut membuat para pekerja menjadi lebih terbebani.

“Karena ini ada pemotongan dari pendapatan mereka, saya meminta agar potongan tersebut juga sesuai dengan aturan nantinya,” harapnya.

Peri juga menambahkan, hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada para pekerja swasta di Indonesia. Pasalnya, program perumahan rakyat ini sebenarnya sudah diberlakukan di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Untuk kesetaraan, pemerintah juga akan memberlakukan program ini kepada pekerja swasta.

“Konsepnya bagus, dan kami sangat mendukung. Sehingga jangan sampai ada lagi pekerja yang tidak memiliki tempat tinggal, tetapi kita lihat seperti apa nantinya,” tandasnya. (ADV/KN)

Tinggal HARUM yang Jomblo

Penulis
redaksi2
-
0
Isran Noor ketika menyerahkan dokumen pendaftaran kepada Ketua DPW PPP Kaltim, Gamalis.

Catatan Rizal Effendi

SEKRETARIAT DPW PPP Kaltim di Jl Juanda, Samarinda, Rabu (5/6) sore penuh sesak. Maklum tamu yang datang adalah pasangan petahana Isran Noor (IN) – Hadi Mulyadi bersama tim. Hajatnya adalah   mengembalikan secara langsung formulir pendaftaran bakal calon gubernur (Bacagub) pada Pilkada Serentak 2024.

Tuan rumah, Ketua PPP Kaltim, Gamalis bersama jajaran pengurus lainnya langsung yang menyambut. Mereka semua mengenakan kemeja berwarna hijau. Seragam kebesaran partai berlambang Kakbah. “Suatu kehormatan kami kedatangan Pak Isran dan Pak Hadi,” katanya tersenyum.

“Ya kami datang  untuk mengembalikan formulir pendaftaran. Semoga saya dan Pak Hadi juga mendapat dukungan dari PPP untuk mengikuti Pilgub Kaltim 2024 mendatang,” kata Isran.

Menurut Gamalis, partainya tidak mengajukan syarat-syarat khusus kepada calon yang mendaftar. Hanya saja keputusan akhir siapa yang ditetapkan menerima rekomendasi melalui proses yang berlangsung di DPP PPP Jakarta.

Ratusan pendukung Isran-Hadi dikomando Ketua Tim Pemenangan Iswan Priyadi memberikan tepuk tangan yang hangat ketika Isran menyerahkan secara resmi dokumen pendaftaran kepada Gamalis. Lalu mereka bersalaman dan foto bersama.

Kepada awak media, Isran mengatakan pihaknya optimis akan memperoleh rekomendasi dari DPP PPP karena terjalin hubungan yang baik selama ini. Meski PPP Kaltim hanya memiliki dua kursi di DPRD, Isran menganggap tetap sangat penting untuk menambah amunisi di kubunya.

Dia juga mengungkapkan sudah mendapat dukungan dari sejumlah partai lain. “Ada, kami tidak bisa menjelaskan saat ini. Pokoknya ada saja,” katanya tersenyum. Partai lain yang sudah secara resmi memberi dukungan adalah Demokrat. Tapi Isran juga berkomunikasi intensif dengan sejumlah partai. “Hanya satu yang tidak,” katanya dalam keterangan sebelumnya.

Mantan gubernur Kaltim 2018-2023 ini adalah bacagub pertama yang mendaftar langsung dengan pendampingnya. Isran konsisten tetap bersama Hadi, yang sebelumnya adalah wakil gubernur. Dia juga ketua DPD Partai Gelora Kaltim.

Sebelum mendaftar lewat jalur partai, Isran-Hadi sudah bergerak lewat jalur perseorangan atau independen. Tim relawannya sudah mengumpulkan sekitar 400 ribu surat dukungan (surduk). Melebihi dari batas minimal persyaratan yaitu sebanyak 236.185.

Tanpa mengurangi rasa hormatnya kepada warga Kaltim yang sudah memberikan dukungan, Isran dan Hadi akhirnya memutuskan tetap mendaftar lewat perahu partai. “Kami tetap menghargai warga Kaltim yang menyerahkan surduk, karena itu bukti riil bahwa Isran-Hadi sangat dicintai dan layak untuk Kaltim Berdaulat jilid 2,” kata Iswan.

BERSAMA IRIANTO

Sementara itu, bacagub lainnya, Mahyudin sudah memberi sinyal bahwa dia bakal maju  bersama Irianto Lambrie, mantan gubernur Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). “Sepertinya kami punya kesamaan chemistry,” katanya  kepada sejumlah wartawan beberapa hari lalu.

Isyarat Mahyudin merangkul Irianto terlihat ketika mereka  makan malam bersama di Resto New Kepala Ikan di bilangan Jl Awang Long Samarinda, Minggu (2/6) malam. Pertemuan itu spontan, penuh dalam suasana keakraban.

Dalam acara halal bihalal keluarga bubuhan Tabalong di Samarinda, yang dihadiri Pj Bupati Tabalong Hamidah Munawarah,   Mahyudin dan Irianto yang sekarang ini adalah ketua Kerukunan Bubuhan Banjar Kaltim (KBBKT) tidak sempat bertemu. “Jadi spontan kami janjian makan malam bersama di sini,” ujar Mahyudin.

Wakil Ketua DPD RI ini  memang orang Tabalong. Dia lahir di Kecamatan Tanjung, Kalsel, 8 Juni 1970 (usia 53 tahun).  Ayahnya, H Mansur Mante berdarah Bugis. Sedang ibunya, Hj Mardiah, asli orang Banjar. Sedang Irianto lahir di Tapin, Kalsel, 18 Desember 1958 (65 tahun) “Jadi pasangan ini adalah pasangan Bani Banjar,” celetuk dari salah seorang tim mereka.

Sebelum bertemu Mahyudin, Irianto sempat melamar di beberapa partai. Di antaranya yang terakhir mendaftar di PKS. Sebelumnya Irianto sempat bertemu dengan Tim HARUM Center, sekaligus menyerahkan surat lamaran kesediaan menjadi pendamping Haji Rudy Mas’ud (HARUM) dari 7 Ormas paguyuban daerah yang mendukungnya.

Di tengah sajian masakan kepala ikan dan lauk pauk lainnya, pembicaraan bergeser ke urusan Pilgub Kaltim 2024. Ternyata mereka punya pandangan yang sama bahwa Pilgub adalah sarana efektif dalam memajukan Kaltim ke depan.

Menurut Mahyudin, mereka tidak punya agenda tersembunyi, kecuali punya semangat yang sama untuk membawa Kaltim menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. “Kaltim yang KEREN,” tandasnya.

Apakah pasangan ini berlanjut sampai ke pendaftaran? Mahyudin mengatakan ada dua hal yang mereka sangat perhatikan. Dukungan partai dan hasil survei. “Kalau dukungan partai cukup dan hasil survei bagus, tentu kami akan running. Kalau tidak, ya kita evaluasi lagi,” jelasnya.

Sebelum menjadi anggota DPR RI, wakil ketua MPR dan DPD, Mahyudin cukup lama berkiprah langsung di Kaltim. Dia sempat menjadi bupati Kutai Timur sebelum Isran. Begitu juga Irianto Lambrie. Sebelum menjadi gubernur Kaltara, dia lama di Pemrov Kaltim. Mulai Plt kepala Bappeda, kadis Perkebunan, asisten Bidang Ekbang dan Kesra, kadis Perindagkop sampai sekdaprov.

Jika Isran dengan Hadi, Mahyudin dengan Irianto, maka tinggal bacawagub Rudy Mas’ud yang masih “jomblo.” Sejauh ini, belum terdengar pasti siapa calon pendamping ketua Golkar Kaltim dan anggota DPR RI ini.

HARUM pernah dikabarkan mendekati Nabil Said Amin, presiden Borneo FC yang terpilih menjadi anggota DPR RI dari Partai NasDem. Mereka pernah bersama-sama nonton Borneo berlaga di Balikpapan. “Itu hanya sebatas karena saya juga suka bola,” kata Rudy.

Belakangan yang paling hangat komunikasinya dengan Seno Aji, sekretaris DPD Gerindra, yang juga anggota DPRD Kaltim. Mereka beberapa kali bertemu dan sempat makan siang bersama. Bahkan sempat beredar tagline mereka, “Rakyat Kaltim HARUS Sejahtera dan Mandiri.”

HARUS itu juga akronim perpaduan nama HARUM dengan Seno Aji. Visinya membuat rakyat Kaltim lebih sejahtera dan mandiri. Salah satu program yang diusung HARUM adalah pendidikan gratis sampai S3.

Bagaimana kelanjutan HARUS? Di hari-hari ini tidak terdengar lagi. Malah terkesan mulai dingin. Apalagi Ketua Gerindra Kaltim Andi Harun yang juga Wali Kota Samarinda, memberi gestur dukungannya kepada Isran-Hadi.

Sementara itu, Ketua DPD PDIP Kaltim Safaruddin resmi menyatakan dirinya tidak akan maju dalam Pilgub Kaltim 2024. “Nggak, jelas jawabannya enggak,” katanya kepada wartawan. Pada Pilgub 2018, Safaruddin maju bersama Rusmadi Wongso.

Menurut Safar, PDIP hanya memproses 3 calon yang mendaftar ke PDIP, yaitu Isran Noor, Mahyudin, dan Rudy Mas’ud. “Kita lihat surveinya nanti seperti apa. Tapi yang memutuskan adalah DPP,” kata anggota DPR RI ini.

Ketika makan malam bersama Mahyudin, Irianto di antaranya didampingi Ketua Majelis Rakyat Kaltim Berdaulat (MRKB) Muhammad Djaelani. Saya tidak tahu dan belum mendapat komentar baru dari Djaelani. Apa ada perubahan sikap politik MRKB? Karena sebelumnya dia mengatakan, sekalipun nanti Rudy Mas’ud tidak memilih Irianto, pihaknya tetap mendukung HARUM sampai selesai. “Ini sudah final kita mendukung Pak Rudy Mas’ud,” kalau tidak salah begitu ucapnya. (*)

Pemerintah Pastikan Pemotongan Gaji untuk Tapera Belum Tentu Berlaku Efektif di Tahun 2027

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Pemerintah memastikan pemotongan gaji karyawan swasta untuk iuran Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) belum diberlakukan tahun ini. Bahkan, belum tentu efektif diberlakukan pada tahun 2027.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, Herry Trisaputra Zuna mengatakan salah satu kunci agar pemerintah bisa memungut iuran Tapera dari karyawan swasta ialah surat yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker).

Hal ini disampaikan Herry TZ saat ditanya soal kepastian Tapera bagi Karyawan swasta akan diberlakukan kapan, usai konferensi pers di Gedung BP Tapera, Jakarta Selatan seperti dikutip dari Jawa Pos, Rabu (5/6/2024). “Nanti tanyanya dengan Kemenaker, kan kata kuncinya surat dari Menaker. Kalau surat itu enggak keluar, ya enggak bisa mungut,” kata Herry TZ.

“Bisa aja lebih 2027, kan namanya hidup bisa berubah,” imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan adapun kini pungutan iuran Tapera baru dilakukan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang sebelumnya menjadi peserta di Bapertarum. Sedangkan, untuk perluasan lainnya, seperti TNI/Polri masih harus menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang masih dalam pembahasan.

Terkait perluasan pemungutan iuran Tapera, Herry menyebut pemerintah tidak akan terburu-buru karena memperhatikan asas kehati-hatian.

“Kita kan kalau dari segmennya ada macem macem, ada TNI/Polri, ada swasta, ada mandiri. Nah yang dari bapertarum pindah itu kan baru ASN. Bahkan, untuk ASN pun, PMK-nya masih dalam pembahasan untuk diterapkan. Jadi enggak buru buru untuk diterapkan. sehingga kehati-hatian tadi tetap di depan,” jelasnya.

Meskipun, kata Herry, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, perluasan iuran Tapera akan diterapkan 7 tahun setelah BP Tapera berdiri.

Untuk diketahui, BP Tapera baru didirikan sebagai pengganti Bapertarum pada tahun 2019. Kendari begitu, pada tahun berjalan usai pendirian, Herry mengatakan ada fenomena Covid-19 yang besar kemungkinan akan membuat penerapan dalam aturan itu mundur.

“Bahkan untuk swasta itu tahun 2027, bahkan itupun dilihat lagi kalau memang PP 25/2020 itu 7 tahun setelah BP Tapera beroperasi, namun waktu itu pun ada Covid, dan seterusnya. Tentu ini dinamikanya ditangkep, dipelajari, mana yg paling baik,” ujarnya. (JP/KN)

Mulus Melaju ke 16 Besar, The Daddies Berhasil Taklukkan Pasangan Thailand

Penulis
redaksi2
-
0
Pebulu tangkis ganda putra Indonesia Mohammad Ahsan (kiri) dan Hendra Setiawan. ANTARA FOTO/HO/Humas PBSI/mrh/rwa. (PBSI/PBSI)

JAKARTA – Ganda putra Indonesia Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan melaju ke babak 16 besar Indonesia Open 2024 setelah mengalahkan pasangan Thailand Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren, Rabu (5/6/2024).

Pasangan yang akrab dijuluki The Daddies itu menang atas Jomkoh/Kedren melalui rubber game 19-21, 21-12, 21-13 pada babak 32 besar yang digelar di Istora Senayan Jakarta tersebut.

“Hari ini pastinya tidak mudah. Dari gim pertama kami banyak ragu-ragu dan terburu-buru, jadinya malah mati sendiri. Lalu di gim kedua, kami ubah pola permainannya dan temponya menjadi lebih enak,” kata Hendra dalam jumpa pers setelah pertandingan.

“Alhamdulillah kami bisa lolos dari babak pertama. Sama seperti yang disampaikan Koh Hendra, di gim pertama kami banyak melakukan kesalahan sendiri, lalu di gim kedua kami bisa mengurangi (kesalahan) dan menang,” ujar Ahsan menambahkan.

Hendra/Ahsan sendiri merupakan wakil kedua setelah ganda putra Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin yang memastikan tempat di babak kedua turnamen BWF Super 1000 hari ini.

Sebelumnya, beberapa wakil andalan Indonesia seperti tunggal putra Jonatan Christie dan ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari harus terhenti di babak pertama.

Bagi The Daddies yang merupakan pemain paling senior di turnamen Indonesia Open 2024, penting bagi para pemain muda untuk menjaga konsistensi dan fokus di tengah kejuaraan yang mereka ikuti, termasuk di hadapan publik sendiri.

“Pressure pasti ada, dan kita sebagai tuan rumah rasanya harus menang. Tapi, itu lebih baik dijadikan motivvasi, fokus satu demi satu (pertandingan) saja,” kata Hendra.

“Pastinya mereka harus tetap kerja keras, memang (di setiap pertandingan) ada menang, ada kalah… Yang penting adalah konsistennya dalam latihan,” ujar Ahsan menambahkan.

Sementara itu, terdapat sebanyak sembilan wakil Indonesia yang berlaga di 32 besar Indonesia Open 2024. Ada Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati dan Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari di sektor ganda campuran.

Lebih lanjut, dari nomor tunggal putra ada Jonatan Christie, serta Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin, Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri, dan Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan di ganda putra.

Dari sektor ganda putri, Indonesia diwakili dua pasangan pada hari ini yaitu Febriana Dwipuji Kusuma/Amallia Cahaya Pratiwi dan Jesita Putri Miantoro/Febi Setaningrum. (ANT/KN)

Presiden Jokowi : Persyaratan Izin Tambang untuk Ormas Sangat Ketat

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, Kalimantan Timur, Rabu (5/6/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) untuk organisasi kemasyarakatan (ormas) memiliki persyaratan yang ketat dan diberikan kepada badan usaha atau koperasi yang dimiliki ormas.

“Yang diberikan itu adalah sekali lagi badan-badan usaha yang ada di ormas, persyaratannya juga sangat ketat,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers setelah meninjau lokasi Upacara HUT ke-79 RI di IKN, seperti disaksikan dalam tayangan digital dari Sekretariat Presiden, Rabu (5/6/2024).

Presiden kembali menegaskan bahwa IUPK diberikan kepada badan usaha yang dimiliki ormas, baik berupa koperasi maupun perseroan terbatas (PT).

Presiden membantah bahwa IUPK diberikan kepada lembaga atau organisasi kemasyarakatan itu sendiri, melainkan lembaga usahanya.

“Baik itu diberikan kepada koperasi yang ada di ormas maupun mungkin PT dan lain-lain. Jadi badan usahanya yang diberikan (IUPK), bukan ormasnya,” kata Presiden.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menangani evaluasi teknis terkait penerbitan IUPK untuk ormas keagamaan, sebelum izin tersebut diterbitkan oleh Kementerian Investasi/BKPM.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono menjelaskan bahwa terdapat kriteria yang harus dipenuhi oleh badan usaha ormas keagamaan untuk mendapatkan penawaran WIUPK dan memperoleh izin mengelola tambang, seperti kemampuan finansial, kemampuan teknis, dan kemampuan manajemen.

WIUPK atau Wilayah lzin Usaha Pertambangan Khusus yang akan ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan juga akan diatur oleh Kementerian ESDM.

Pemerintah juga mengeluarkan peraturan turunan berupa peraturan presiden yang mengatur ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Untuk diketahui, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 membuka peluang bagi badan usaha milik organisasi masyarakat (ormas) keagamaan mengelola usaha pertambangan batu bara selama periode 2024–2029.

PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara. (ANT/KN)

AHY Ingatkan Penyelesaian Lahan ke Wakil Kepala OIKN

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono

BEKASI – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono mengingatkan tentang penyelesaian lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Kepala Otorita IKN (OIKN) Raja Juli Antoni yang sekaligus menjabat Wakil Menteri ATR/BPN.

“Terkait dengan IKN kita tahu ada lahan-lahan yang memang masih harus terus diyakinkan statusnya, harus clean and clear, sehingga tidak ada masyarakat yang terganggu dalam arti tidak mendapatkan hak yang baik di wilayah IKN tersebut,” kata AHY di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (5/6/2024).

Menurut dia penunjukan Raja Juli sebagai Plt OIKN merupakan langkah yang diambil untuk memastikan pembangunan IKN tetap bergerak dengan baik, karena ada target pencapaian yang mesti dipenuhi dalam waktu dekat.

“Karena ada target-target pencapaian yang harus dituntaskan dalam waktu dekat. Tentunya juga akan terus berkelanjutan sampai masa-masa ke depan,” ujar dia.

Ia mengatakan pihaknya mendukung secara penuh upaya percepatan pembangunan dan penyelesaian proyek strategis nasional di Kalimantan Timur tersebut.

“Yang jelas, saya tentunya memberikan support penuh. Kemarin saya panggil langsung, untuk memberikan masukan-masukan dan memberikan support tentunya,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Senin (3/6) mengumumkan pengunduran diri Kepala OIKN Bambang Susantono dan Wakil OIKN Dhony Rahajoe. Pratikno mengaku tidak mengetahui alasan pengunduran diri keduanya.

Menindaklanjuti pengunduran diri tersebut, telah terbit Keputusan Presiden (Keppres) yang mengangkat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Plt Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR Raja Juli Antoni sebagai Plt Wakil Kepala Otorita IKN.

Presiden Joko Widodo meminta Basuki dan Raja Juli menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya. (ANT/KN)

Gerindra Sebut Duet Budi-Kaesang dalam Pilgub DKI Jakarta Masih Dinamis

Penulis
redaksi2
-
0
Dokumentasi-Rahayu Saraswati (tengah) menjawab pertanyaan wartawan di Jakarta, Rabu (3/1/2024). ANTARA/Fauzan.

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rahayu Saraswati mengatakan duet politisi Gerindra Budi Djiwandono dan Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta masih dinamis.

“Pembicaraan itu masih sangat dinamis, masih sangat organik dan masih terus berjalan dan soal pengerucutan itu masih terlalu jauh,” kata Rahayu saat ditemui usai acara diskusi di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Rahayu menjelaskan bahwa keputusan untuk mengusung Budi dan Kaesang sepenuhnya menjadi hak prerogratif Ketua Umum Partai Gerindra, yang juga Presiden terpilih RI Prabowo Subianto, serta Sekjen dan Ketua Harian Gerindra.

Namun demikian, Rahayu mengakui Gerindra melirik Kaesang sebagai calon wakil gubernur untuk maju dalam Pilkada DKI.

Hal itu dikuatkan setelah Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengunggah poster Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Budisatrio Djiwandono bersama Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep yang bertuliskan “Budi Djiwandono-Kaesang For Jakarta 2024”, melalui instagramnya pada akhir Mei lalu.

“Kalau misalkan tidak dilirik, enggak mungkin di-posting dong,” kata Rahayu.

Menurut Rahayu, pemasangan Budi dan Kaesang merupakan bagian dari hak dari setiap DPD yang nantinya akan diajukan kepada DPP untuk dipertimbangkan dengan komunikasi tidak hanya dari internal Gerindra, tetapi juga lintas partai.

Di sisi lain, ia juga tidak menampik keputusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas umur pencalonan kepala daerah memunculkan polemik di tengah masyarakat karena dinilai sebagai upaya memuluskan langkah Kaesang mencalonkan diri jadi kepala daerah.

“Politik itu kan tidak semuanya benar-benar bener dan salah, hanya menyesuaikan dengan kondisi, sehingga masyarakat bisa belajar lebih lagi dari peristiwa-peristiwa ini,” kata dia. (ANT/KN)

Kejagung Sebut Status Sandra Dewi Masih Sebagai Saksi

Penulis
redaksi2
-
0
Dokumentasi-Artis Sandra Dewi (tengah) bergegas meninggalkan gedung usai menjalani pemeriksaan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (15/5/2024). Sandra Dewi menjalani pemeriksaan kurang lebih selama 9 jam sebagai saksi terkait kasus suaminya Harvey Moeis atas dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/YU.

JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menegaskan artis Sandra Dewi masih berstatus sebagai saksi, belum ada peningkatan status sebagai tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi timah.

“Sampai saat ini status yang bersangkutan sebagai saksi,” kata Ketut kepada wartawan di Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Nama Sandra Dewi menjadi trending di aplikasi X dengan 7.589 unggahan terkait statusnya sebagai tersangka perkara korupsi timah.
Terkait informasi di X tersebut, Ketut mengatakan belum ada pernyataan resmi dari penyidik dalam penetapan tersangka Sandra Dewi.

“Kalau seandainya nanti ada perubahan status kepada yang bersangkutan pasti akan kami infokan,” katanya.

Usai suaminya, Harvey Moeis ditetapkan sebagai tersangka. Sandra Dewi pernah menjalani dua kali pemeriksaan di Kejaksaan Agung, pada Rabu (15/5/2024) dan Kamis (4/4/2024).
Selain Sandra Dewi, penyidik juga mengambil keterangan adik Sandra Dewi, Kartika Dewi dan suaminya berinisial RS pada Jumat (31/5/2024). Kemudian, Senin (3/6/2024), penyidik memeriksa adik kandung Harvey Moeis, Mira Moeis sebagai saksi.

Dalam perkara ini, penyidik menetapkan 22 tersangka, dua di antaranya sudah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (4/6/2024), atas nama Tamron Tamsil (TN) alias Aon selaku Beneficial Ownership CV VIP dan PT MCN dan Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP.

Untuk Harvey Moeis, kata Ketut, masih dalam tahap pemberkasan untuk segera dilimpahkan ke pengadilan.

“Dari 22 tersangka yang sudah ditetapkan baru 2 yang kami limpahkan ke pengadilan. Kemungkinan dalam minggu depan atau 2 minggu lagi akan menyusul lagi untuk pelimpahan ke pengadilan,” kata Ketut.

Sebelumnya, Rabu (29/5/2024), Jampidsus Febrie Adriansyah mengatakan dalam perkara Harvey Moeis pihaknya mendakwa terkait perannya dalam kasus tersebut kemudian apa yang telah diperolehnya.

Keterkaitan pemeriksaan Sandra Dewi dalam perkara ini adalah tentang apa yang diperoleh. Hal ini, untuk memastikan aset-aset yang disita penyidik adalah real hasil kejahatan atau TPPU.

“Sehingga kami perlu keterangan dari istrinya, apalagi ada pernyataan pisah harta, ya kami harus pastikan bagaimana pemisahannya, apakah yang dipisahkan juga tidak terkontaminasi dari uang hasil kejahatan di timah,” kata Febrie.
Kedua hal inilah yang didalami oleh penyidik dari keterangan Sandra Dewi.

“Sehingga kami perlu keterangan dari istrinya, satu mengenai peran dan khususnya mengenai keuangan yang didapat oleh tersangka Harvey di tata niaga timah,” ujar Febrie. (ANT/KN)

1...917918919...1,256Halaman 918 dari 1,256