Beranda blog Halaman 919

Nama GM Prambors Dipinjam Istri SYL untuk Over Kredit Rumah Rp11,5 Miliar

Penulis
redaksi2
-
0
Sidang pemeriksaan saksi kasus dugaan korupsi lingkungan Kementerian Pertanian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/6/2024). ANTARA/Agatha Olivia Victoria

JAKARTA – Istri Menteri Pertanian (Mentan) periode 2019—2023 Syahrul Yasin Limpo (SYL), Ayun Sri Harahap, disebutkan General Manager Media Radio Prambors Dhirgaraya Santo meminjam nama dirinya untuk melakukan over kredit rumah senilai Rp11,5 miliar pada tahun 2020.

Dhirga menyebutkan permintaan tersebut dilakukan Ayun Sri lantaran pengajuan over kredit yang pada awalnya dilakukan istri SYL itu ditolak bank karena umur Ayun Sri sudah tidak memenuhi syarat.

“Jadi, nama saya yang diajukan sebagai debitur dan saya setuju asal tidak merugikan saya dalam pembayaran maupun nama baik saya,” ungkap Dhirga saat menjadi saksi dalam sidang pemeriksaan kasus SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (5/6/2024).

Ia menjelaskan bahwa rumah tersebut adalah rumah pribadi SYL di Jalan Limo Nomor 42C, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Setelah nama Dhirga diproses bank selama 3 minggu, pengajuan over kredit rumah di Limo tersebut diterima oleh pihak bank. Adapun pembayaran kredit untuk rumah itu dilakukan selama 10 tahun.

Dalam pembayaran, dia mengungkapkan pada awalnya telah dibayarkan uang muka pembelian rumah tersebut terlebih dahulu oleh istri SYL sebesar Rp5 miliar, sedangkan sisanya sebesar Rp6,5 miliar dicicil setiap bulan.

“Jadi, total angsuran per bulan sekitar Rp80,6 juta,” ucap dia.

Selama proses cicilan setiap bulan itu, dia mengaku selalu membayarkan terlebih dahulu di awal, barulah setelah itu diganti oleh istri SYL secara tunai. Uang tersebut, kata dia, selalu diganti istri SYL dengan lancar tanpa kendala setiap bulan hingga kasus SYL bergulir pada akhir 2023 dan rumah tersebut disita oleh KPK.

“Sudah saya sampaikan ke bank kalau ada permasalahan dan rumahnya harus disita, jadi sudah tidak ada tagihan lagi,” ungkap Dhirga.

Dhirga bersaksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Dalam kasus tersebut, SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp44,5 miliar.

Pemerasan dilakukan bersama Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021–2023 Kasdi Subagyono serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Tahun 2023 Muhammad Hatta, yang juga menjadi terdakwa.

Adapun keduanya merupakan koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya, antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Atas perbuatannya, SYL didakwa melanggar Pasal 12 huruf e dan Pasal 12 huruf B juncto Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. (ANT/KN)

Pengembangan Kawasan Wisata Teras Tepian Indah di Desa Kota Bangun Ulu

Penulis
redaksi2
-
0
Foto 1 : Keindahan Kawasan Teras Tepian Indah. Kawasan wisata ini terletak di RT 13 Desa Kota Bangun Ulu, memiliki konsep mirip dengan tempat nongkrong terkenal di Kota Samarinda, seperti Tepian Samarinda atau Turap Timbau Tenggarong, karena lokasinya yang berada di pinggir sungai.

TENGGARONG – Desa Kota Bangun Ulu yang terletak di Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini tengah mengembangkan kawasan wisata baru bernama Teras Tepian Indah. Kawasan wisata ini terletak di RT 13 dan memiliki konsep mirip dengan tempat nongkrong terkenal di Kota Samarinda, seperti Tepian Samarinda atau Turap Timbau Tenggarong, karena lokasinya yang berada di pinggir sungai.

Kepala Desa Kota Bangun Ulu, Khairul Umam, S. Pd saat di konfirmasi pada Rabu (5/6/2024), mengungkapkan bahwa wilayah pinggir sungai ini sebelumnya merupakan milik Pemda dan hanya digunakan oleh masyarakat untuk kegiatan tanam tumbuh. “Wilayah pinggir sungai ini memang milik Pemda dan sebelumnya hanya digunakan masyarakat untuk tanam tumbuh,” ujarnya.

Teras Tepian Indah membentang sepanjang hampir 600 meter, dari RT 11 hingga RT 14. Pembangunan kawasan ini bertujuan untuk menciptakan tempat bersantai bagi masyarakat serta mendukung pengembangan dan peningkatan UMKM di Desa Kota Bangun Ulu.

Foto 2 : Saat proses pembangunan Kawasan Teras Tepian Indah.

Saat ini, sudah ada 40 pelaku UMKM yang mendaftar untuk berjualan di Teras Tepian Indah, namun untuk tahap awal hanya akan dipilih 10 pelaku UMKM. Pendaftaran dan pengelolaan UMKM ini akan dilakukan melalui BUMDes. “Para pelaku UMKM yang ingin berjualan di Teras Tepian Indah harus mendaftar di BUMDes. Pengelolaannya akan melalui BUMDes, untuk meningkatkan PADes,” tambahnya.

Dana pembangunan kawasan wisata ini diperoleh dari ABPDes, pokok pikiran anggota Dewan, dan APBD 2024. “Untuk APBD perubahan, Insyaallah kita juga akan mendapatkan anggaran untuk pembangunan lanjutan,” imbuhnya.

Kepala Desa berharap agar pengembangan ini dapat memajukan Desa Kota Bangun Ulu seperti desa dan kota lainnya. “Harapannya sama seperti desa lain atau kota-kota lain, yaitu berharap Kota Bangun dapat maju. Selama ini, kawasan di tepian sungai di desa tersebut belum dimanfaatkan, dan sekarang kita memanfaatkannya untuk wisata, terutama wisata kuliner, sehingga UMKM dapat bangkit lagi,” pungkasnya.

“Dengan Keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa, Teras Tepian Indah menjadi salah satu sumberdaya potensial yang diharapkan dapat mendukung capaian kinerja pembangunan di desa. Tentu memerlukan adanya dukungan dari dunia usaha, Perusahaan dan masyarakat untuk bersinergi melaksanakan pembangunan,”Tambahnya. (adv)

Penulis : Hanafi

Museum Kayu Tuah Himba Tampilkan Tempelaq, Warisan Budaya Dayak Benuaq

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : nampak koleksi Museum Kayu Tuah Himba salah satunya adalah Tempelaq. (Foto : Hanafi)

TENGGARONG – Museum Kayu Tuah Himba, yang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), menyajikan koleksi menarik yang menggambarkan sejarah dan budaya suku asli di Kukar, khususnya suku Dayak Benuaq. Salah satu koleksi yang paling menarik perhatian adalah Tempelaq, tempat penyimpanan mayat yang terbuat dari kayu ulin dengan ukiran khas Dayak.

Tempelaq memiliki peran penting dalam tradisi suku Dayak Benuaq, di mana mayat tidak dikubur di dalam tanah melainkan disimpan di dalam Tempelaq. Koordinator Museum Kayu Tuah Himba, Sophyan Hadi, menjelaskan bahwa Tempelaq memiliki beberapa macam motif. Salah satu yang dipamerkan di museum adalah motif naga, yang berkaitan dengan kasta seseorang semasa hidupnya. “Motif naga biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki status tinggi seperti raja atau bangsawan. Sedangkan motif bunga umumnya untuk rakyat jelata,” jelas Sophyan Selasa (5/6/2024).

Museum ini memiliki Tempelaq dengan motif naga, yang mencerminkan status sosial tinggi dari pemiliknya. Perbedaan motif ini menggambarkan hierarki kasta yang ada di masyarakat Dayak Benuaq. Di dalam Tempelaq tersebut, terdapat beberapa sekat yang memisahkan ruang untuk tengkorak kepala, badan, tangan, dan kaki. “Sebelum mayat dimasukkan ke dalam Tempelaq, biasanya jenazah disimpan di tempat yang lebih besar dan dibiarkan menjadi tulang-belulang. Setelah itu, diadakan pesta sebelum dipindahkan ke dalam Tempelaq. Menurut kepercayaan suku Dayak, ketika anggota keluarga meninggal, tidak boleh bersedih, jadi harus dirayakan,” tambah Sophyan.

Tempelaq ini biasanya diletakkan di atas penyanggah dari kayu dan tidak menyentuh tanah. Dengan menampilkan Tempelaq dan berbagai artefak budaya lainnya, Museum Kayu Tuah Himba tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas mengenai kekayaan budaya dan tradisi suku Dayak Benuaq. (adv)

Penulis : Hanafi

Sejarah Museum Kayu Tuah Himba : Pelestari Kekayaan Alam Kutai Kartanegara

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Konservator Museum Kayu Tuah Himba, Sophyan Hadi. (Foto : Hanafi)

TENGGARONG – Museum Kayu Tuah Himba Kutai Kartanegara (Kukar) yang berlokasi di kawasan Waduk Panji, Kelurahan Panji, Kecamatan Tenggarong, menyimpan sejarah panjang dari salah satu kabupaten terkaya di Indonesia ini.

Konservator Museum Kayu Tuah Himba, Sophyan Hadi, mengungkapkan bahwa pendirian museum ini berawal dari tahun 1990-an, ketika Kalimantan mengalami kerusakan hutan besar-besaran akibat illegal logging. “Waktu itu di Kaltim ini rame namanya banjir kap, atau ramainya jual beli kayu secara serampangan yang akhirnya hutan kaltim ini rusak waktu itu tahun 90an,” ungkap Sophyan, Menanggapi situasi tersebut, Pemerintah Daerah Kukar waktu itu disebut wilayah tingkat II Kutai yang dimana 4 Kabupaten, Kukar, Kutai Timur, Kutai Barat dan Mahakam Ulu masih satu daerah administrasi, berinisiatif untuk mendirikan sebuah tempat yang tidak hanya berfungsi sebagai pengenalan tetapi juga pelestarian hutan dan keanekaragaman hayati setempat.

Akhirnya, Museum Kayu Tuah Himba didirikan pada 1 Januari 1994 dan dibuka untuk umum pada bulan September 1996. Selama jeda waktu tersebut, museum mengisi koleksinya yang terdiri dari berbagai jenis kayu, herbarium, dan rotan yang ada di daerah tersebut. Hingga kini, museum ini memiliki sekitar 750 jenis koleksi.

“Di antara koleksi tersebut, terdapat lebih dari 200 jenis kayu yang dipamerkan dalam bentuk irisan maupun balok kayu, terutama yang berasal dari Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur,” jelas Sophyan. Selain itu, museum juga menampilkan lebih dari 200 jenis herbarium, yaitu daun-daun yang diawetkan dan dibungkus dalam plastik, serta herbarium hidup berupa tanaman yang ditanam di sekitar museum.

Museum Kayu Tuah Himba juga berfungsi sebagai arboretum dengan lebih dari 200 jenis tanaman hidup. Beberapa koleksi kayu langka seperti kayu ulin dan kayu gaharu juga ditampilkan baik dalam bentuk awetan maupun tanaman hidup. “Museum ini diharapkan dapat membantu melestarikan jenis-jenis kayu yang sudah langka, terutama kayu ulin yang kini semakin sulit ditemukan,” tambah Sophyan.

Museum Kayu ini sekarang dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Museum ini juga diharapkan tidak hanya berperan sebagai tempat penyimpanan benda-benda bersejarah, tetapi juga sebagai sarana edukasi bagi masyarakat luas mengenai pentingnya pelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di Kalimantan.(adv)

Penulis : Hanafi
Editor :

Pilwali Balikpapan Mandek?

Penulis
redaksi2
-
0
Nurliah Kadir bersama suaminya, Anchu dari Balikpapan Timur.

Catatan Rizal Effendi

PETA calon Pilwali Balikpapan 2024 terasa agak mandek. Bakal calon yang menantang petahana, Wali Kota Rahmad Mas’ud (RM) agak lambat berproses. Ada kesan agak mandek. Jadi sampai sekarang belum jelas pasangan mana yang bakal jadi penantang.

Beberapa nama yang cukup intensif bergerak memang ada. Di antaranya M Sa’bani (mantan Sekprov Kaltim), drg Syukri Wahid (mantan anggota DPRD Balikpapan), Bagus Susetyo (ketua Fraksi Gerindra DPRD Kaltim), Syaima Alaydrus (putri bupati Kota Baru) dan Hj Nurliah Kadir (ketua LPM Manggar Baru).

Kelima nama ini rajin melakukan sosialisasi dan silaturahim. Baik kepada sejumlah partai maupun tokoh masyarakat. Balihonya juga banyak dipasang di berbagai sudut kota.

Selain itu, ada nama Haji Ahmad Basir (HAB), ketua Nasdem Balikpapan, Sabaruddin Panrecalle (wakil ketua DPRD Balikpapan), Yaser Arafat (ketua Kadin), Dr Rendi Ismail (ketua Yayasan Uniba),  Hj Wahidah (anggota DPRD dari PKS), Eddy Tarmo (anggota DPRD Kaltim) dan beberapa nama lainnya.

Hasil perolehan kursi DPRD Balikpapan, hanya Golkar yang bisa mengusung langsung.  Partai berlambang pohon beringin ini meraup 16 kursi, lebih dari 9 yang dipersyaratkan. Partai lainnya harus koalisi, mulai NasDem (7), Gerindra (6), PDIP (4), PKB (4), PKS (3), PPP (2), Hanura (2), serta Partai Demokrat (1).

Meski partai sudah cukup,  RM masih mendaftar di beberapa partai. Sehingga ada yang menduga, RM punya rencana ingin mengulang Pilwali 2020. Meraup semua partai dan lawannya “Kotak Kosong.” Tapi ada juga yang memperkirakan dia lebih condong menciptakan calon boneka.

Tapi siapa yang menjadi pendamping RM, sampai sekarang juga belum ada tanda-tanda mengerucut. Nama yang beredar seperti ditulis sebelumnya adalah Abdulloh (ketua DPRD Balikpapan), Muhaimin (sekretaris Kota), Heru Bambang (mantan Wawali) dan Risti Utami Dewi Nataris (istri almarhumah Thohari Aziz) serta Sabaruddin Panrecalle (wakil ketua DPRD Balikpapan).

Kabarnya RM baru menentukan wakilnya setelah pulang haji dan rapat keluarga. Bocoran dari timnya juga belum ada informasi yang sudah A1. Tapi kali ini pertimbangannya lebih ringan, karena siapapun orangnya tidak akan menjadi pesaing RM di kemudian hari. Karena RM memasuki masa jabatan yang kedua atau terakhir.

Banyak pihak melihat RM sangat berpeluang mempertahankan jabatannya. Punya kemampuan logistik dan jaringan yang kuat. Di tengah kesuksesannya menjadi tuan rumah Rakernas Apeksi, ada juga yang tergelitik dengan ucapan Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.

Ketua DPC PDIP Balikpapan itu menyinggung biaya Rakernas Rp16 miliar yang diambil dari APBD Balikpapan, yang dia kaitkan dengan kelangkaan air yang dirasakan warga kota. Tapi ada juga yang menyindir Budiono karena dia ikut meloloskan anggaran tersebut ketika dilakukan pembahasan di Dewan.

Ketika meresmikan Bendungan Sepaku Semoi di Kawasan IKN, Selasa (4/6) yang mempunyai daya tampung 16 juta meter kubik air, Presiden Jokowi ada menyinggung sebagian airnya, tidak saja untuk IKN, tetapi ada juga dikirim ke Balikpapan.

MENUNGGU KURSI NASDEM

Nama dan baliho Ketua NasDem HAB belakangan lebih banyak beredar di Penajam Paser Utara (PPU). Sepertinya dia memberi isyarat lebih condong maju di Pilbup PPU. Dia akan menjadi pendamping mantan bupati PPU, Hamdam Pongrewa.

Hamdam yang sebelumnya wakil bupati akhirnya ditetapkan sebagai bupati PPU, akhir Desember 2022, menyusul  kasus yang mengadang sang bupati, Abdul Gafur Mas’ud (AGM). Hamdam, tokoh kelahiran Palopo, Sulsel, dikenal sebagai bupati yang lurus dan bersahaja.

Jika HAB ke PPU, siapa yang mengambil 7 kursi NasDem di Balikpapan?  Secara resmi masih menunggu proses yang berlangsung di DPP NasDem. Kabarnya sejumlah nama akan dipanggil ke Jakarta untuk mengetahui kapasitas dan tingkat kepopuleran mereka masing-masing.

Nama-nama seperti Sa’bani, Syukri Wahid, Bagus Susetyo, Yaser Arafat dan Syaima sangat mungkin merebutnya. DPP NasDem akan melakukan seleksi seobjektif mungkin. Apalagi partai ini  dikenal sebagai partai tanpa mahar.

NasDem ada kemungkinan melakukan survei. Hasil survei menjadi salah satu pertimbangan bagi DPP untuk menentukan siapa calon yang paling diunggulkan. Tidak saja calon internal, tetapi juga calon dari luar.

Ada bisikan sayup-sayup yang menyebutkan bisa saja terjadi kejutan.  Kursi NasDem direbut RM. Melalui pendekatan DPP Golkar dan Airlangga bisa saja Ketua Umum DPP NasDem Surya Paloh jadi cair. Meski RM tidak mendaftar di NasDem Balikpapan.

Syaima bersama orang tuanya, Bupati Kotabaru, Kalsel, H Sayed Jafar Al-Idrus terus bergerak. Di tengah kesibukannya merayakan HUT ke-74 Kotabaru, Sayed Jafar masih sempat berhubungan dengan sejumlah partai. Bahkan dia mengundang beberapa nama datang ke Kotabaru untuk menjajaki kemungkinan berpasangan dengan Syaima.

Saya dengar yang sempat datang ke sana adalah Syukri Wahid. Dia politisi Partai Gelora, yang pernah duduk sebagai anggota DPRD Balikpapan dari Fraksi PKS. Syukri sangat berpengalaman dan namanya sempat masuk bursa pada Pilwali-Pilwali sebelumnya.

Meskipun masih muda, nama Syaima cepat dikenal publik karena kapasitas dan kepopuleran ayahnya. Sayed Jafar.  Meski kelahiran Kotabaru,  dia dikenal sebagai warga  Kampung Baru, Balikpapan Barat sampai sekarang.

Sayed Jafar sebentar lagi mengakhiri masa tugasnya yang kedua sebagai bupati Kotabaru. Karena itu dia mendorong istrinya, Hj Fatma Idiana untuk mengikuti Pilbup Kotabaru 2024. Selain juga mendorong putri sulungnya, Syaima mengikuti Pilwali Balikpapan.

Sementara itu, Bagus Susetyo mengklaim kursi Partai Gerindra kemungkinan besar diberikan kepada dirinya. Dia lagi menunggu keputusan dari Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, yang juga adalah calon presiden terpilih.

“Mohon doanya, saya lagi berjuang untuk mendapatkan kepercayaan dari DPP,” kata Bagus, yang juga adalah ketua DPD REI Kaltim. Organisasi yang mewadahi para pengembang perumahan dan real estate.

Bagus adalah alumnus Fakultas Teknik Sipil UGM, yang kaya pengalaman. Sebelum terjun ke dunia politik, dia pernah bekerja di Jakarta, Madiun Jatim, Banjarmasin, Tarakan, Bengkulu sampai Bontang dan Samarinda.

Nurliah Kadir (NK) gigih juga mencari peluang. Balihonya terpasang di mana-mana dengan tagline “Si Cahaya dari Timur” dan “Istri Nelayan.” Suaminya, Syamsu Alam yang akrab dipanggil Anchu, adalah tokoh yang kerap menggalang nelayan di Pantai Manggar.

Menurut Anchu, istrinya punya semangat untuk membangun Balikpapan. Dalam Pileg 2024, Nurliah adalah caleg Golkar dari Balikpapan Timur.  Sekarang dia mendaftar di PKS, NasDem dan Demokrat. “Pilihannya calon wakil wali kota, tapi tidak tertutup kemungkinan lebih dari itu,” jelasnya.

Saya tidak mengikuti ada beberapa nama yang sempat muncul di media sosial. Di antaranya Mayasusi Likovitasari dan Joy Nashar. Mayasusi katanya mengincar kursi cawawali Balikpapan. Dia seorang notaris. Tapi saya tidak tahu dia mendaftar di mana.

Joy Nashar juga bikin sensasi. Ada salah satu foto sosialisasinya tampil dengan Marissa Haque (61), artis tahun 80-an kelahiran Balikpapan. Dia istri roker Ikang Fawzi. Dia juga politisi dan mantan anggota DPR.  Rasanya sudah bergelar profesor. Marissa mengajar di Universitas Trisakti dan Indonesia Banking School.

Belakangan Joy dan Mayasusi mendaftar di jalur perseorangan atau independen. Tapi kabarnya ditolak KPU karena tidak mencukupi persyaratan.  Menarik juga semangat Joy Nashar, pemilik STMIK Borneo Internasional Balikpapan ini. Bikin kita jadi penasaran ke mana nyasarnya. (*)

Madri Pani: Pemkab Berau Harus Ambil Langkah Konkret Berantas Judi Online

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Beberapa waktu lalu, masyarakat digemparkan oleh kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ibu dan adik kandung korban. Diketahui, kejadian tersebut dipicu karena korban kecanduan berjudi online.

Menanggapi kasus tragis tersebut, Ketua DPRD Berau, Madri Pani, mendorong Pemkab Berau untuk memberantas perjudian online melalui instansi-instansi terkait. Dikatakannya, dampak judi online sudah semakin nyata dan meresahkan.

“Kami turut prihatin, dan tentunya kejadian seperti ini sangat disayangkan. Lagi-lagi, salah satu faktor munculnya tindak kriminalitas adalah dari judi online. Dari dulu hal ini sudah diwanti-wanti dan sudah banyak kejadian serupa akibat hal yang sama,” ucapnya.

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pernah membuat laporan nilai transaksi judi online yang telah mencapai Rp 200 triliun sampai pada pertengahan September 2023 lalu. Berdasarkan data PPATK, nilai transaksi judi online tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Banyak masyarakat kelas menengah ke bawah yang terjerat candu judi online. Bahkan mirisnya, judi online kini sudah merambah ke anak-anak muda bahkan mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Ini kalau tidak segera ditangani, bisa timbul kerawanan sosial. Harus ada tindakan tegas dari pemerintah dan organisasi perangkat daerah (OPD),” katanya.

Politikus Nasional Demokrat (NasDem) ini meminta aparat segera menindak tegas dengan memblokir judi online. Pemerintah daerah juga diharapkan segera mengambil solusi dan aksi agar virus candu judi online tidak menyebar ke generasi muda.

“Generasi muda adalah masa depan bangsa. Apabila sejak muda saja sudah terpapar judi online, maka akan membuka jalan neraka bagi kehidupan mereka yang akan berakhir sengsara. Judi online ini sudah merambah kemana-mana, bisa diakses siapa saja. Masyarakat kecil, mereka berdagang, penghasilannya cukup untuk melengkapi kebutuhan keluarga, tapi dengan terjerumus judi online, penghasilannya jadi tidak cukup untuk keluarganya. Ini harus segera ditindaklanjuti,” tutupnya. (ADV/KN)

Ratna Kalalembang: Pemerataan Guru Penting untuk Pendidikan Berkualitas

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

TANJUNG REDEB – Pemerataan tenaga pendidik dinilai oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang, merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Pasalnya, dapat berdampak positif terhadap dunia pendidikan.

Ia menuturkan, ketersediaan guru yang merata di wilayah perkotaan hingga perkampungan perlu menjadi perhatian serius bagi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Hal ini juga sebagai upaya meningkatkan minat belajar siswa, terutama di daerah pedalaman yang seringkali terpinggirkan dalam distribusi pendidikan. Semua harus sama, percuma gurunya banyak jika minat sekolah anak-anak menurun. Maka dari itu, peran orang tua penting dalam hal ini dan tidak hanya mengharapkan sekolah saja,” katanya.

Selain itu, politikus Golkar ini juga mendorong adanya pemberian insentif yang memadai bagi guru-guru yang bertugas di kawasan terpencil. “Gaji harus sesuai dengan standar. Penyalurannya juga wajib tepat waktu,” tegasnya.

Ratna juga mengingatkan pentingnya melakukan mutasi guru berdasarkan pertimbangan profesionalisme dan kebutuhan di setiap sekolah. Hal itu disebutnya penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pendidikan.

“Jadi proses mutasi harus transparan dan tidak terpengaruh oleh faktor politik, demi menjaga kualitas pendidikan yang merata. Pemerintah daerah harus komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Berau,” tuturnya.

Dirinya juga menilai pemerintah daerah harus memberi perhatian serius terhadap distribusi guru dan kebijakan pendidikan secara menyeluruh guna menciptakan lingkungan belajar yang merata dan berkualitas bagi seluruh anak-anak.

“Segala hal yang harus diperbaiki dalam sektor pendidikan juga menjadi suatu hal penting. Dengan harapan agar dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi perkembangan generasi penerus bangsa di Kabupaten Berau, serta memastikan bahwa hak-hak pendidikan mereka terpenuhi dengan baik,” tutupnya. (ADV/KN)

Diskominfo PPU Gelar Monitoring dan Evaluasi Penerapan Aplikasi e-Office, Galang Masukan dari Seluruh Perangkat Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Suasana monitoring dan evaluasi (monev) pemanfaatan aplikasi e-Office pada Rabu, (5/6/2024). (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menyelenggarakan monitoring dan evaluasi (monev) pemanfaatan aplikasi e-Office, Rabu (5/6/2024).

Aplikasi e-Office merupakan aplikasi administrasi perkantoran berbasis elektronik yang diinisiasi oleh Pj Bupati PPU Makmur Marbun guna meningkat efisiensi dan efektivitas administrasi di lingkungan Pemkab PPU. Penggunaan aplikasi ini telah berjalan selama lima bulan sehingga dibutuhkan monev untuk menyempurnakan penggunaan aplikasi e-Office.

Kepala Diskominfo PPU Khairudin pada kegiatan monev menyampaikan tujuan monev dilaksanakan untuk pengembangan aplikasi lebih baik lagi sesuai dengan kebutuhan perangkat daerah.

“Evaluasi terkait dengan apa yang telah kita lakukan dari bulan Januari hingga saat ini sebagaimana dari perangkat daerah, bapak/ibu yang ditunjuk untuk sebagai admin. Tentunya dari pimpinan sudah menyampaikan bahwa ditugaskan untuk hadir di sini memberikan masukan terhadap apa yang (menjadi) kekurangan untuk dilengkapi di e-office,” ucapnya.

Bertempat di ruang rapat Kantor Diskominfo PPU, kegiatan ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah dan menghadirkan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Yakni Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Derah Kemendagri, Hidayat Tulloh dan Tenaga Ahli IT e-Office, Safaruddin Hidayat Al Ikhsan.

“Masukan yang diberikan oleh masing-masing perangkat daerah dapat membantu pengembangan aplikasi dan mempermudah administrasi secara digital,” kata Khairudin.

Sementara itu, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Derah Kemendagri Hidayat Tulloh menyampaikan penggunaan e-Office oleh Pemkab PPU berjalan dengan sangat baik. Hal ini dilihat dari jumlah surat keluar yang sangat tinggi sekitar dua belas ribu surat yang menandakan penggunaan aplikasi ini masif dilakukan di semua perangkat daerah.

“Kami sangat bangga bahwa ini berjalan lebih dari ekspektasi kami, lima bulan,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa tujuan monev ini adalah menggali kendala yang dialami perangkat daerah untuk penyempurnaan e-Office. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja saat ini yang berbasis SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

“Ternyata orang Penajam Paser Utara ini hebat-hebat, dikasih program ini langsung bisa running well,” tutup Hidayat. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Diskominfo PPU Terima Kunjungan KPID Kaltim, Koordinasi Perkuat Pengawasan Lembaga Penyiaran Berlangganan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo PPU, Selasa (4/6/2024). (Diskominfo PPU for MKN)

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Penajam Paser Utara (PPU) menerima kunjungan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Kaltim. Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Diskominfo PPU, Selasa (4/6/2024).

Rombongan KPID Kaltim dipimpin oleh Koordinator Bidang Kelembagaan Tri Heriyanto beserta jajaran. Dan diterima langsung oleh Sekretaris Diskominfo PPU Herlambang beserta jajaran.

Herlambang menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kegiatan yang di inisiasi oleh KPID Provinsi Kaltim tersebut. Ia menyebutkan kunjungan itu dilaksanakan dalam rangka koordinasi terkait Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) ilegal yang ada di Kabupaten PPU.

“Pada dasarnya kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas kehadiran dan inisiasi dari KPID, ini merupakan satu hal yang positif,” ujarnya.

Lanjutnya, adanya kunjungan ini juga sejalan dengan rencana yang tengah disusun Diskominfo PPU. Yakni dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan semua lembaga penyiaran, khususnya yang beroperasi di PPU agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Secara kebetulan kami juga ingin memulai mengoptimalkan lembaga penyiaran di PPU,” tegasnya.

Lebih lanjut, dari kunjungan ini pihaknya berharap langkah ini dapat menjadi awal dalam membangun komitmen yang kuat. Antara KPID Kaltim dan Pemkab PPU melalui Diskominfo PPU dalam mengatasi permasalahan LPB ilegal.

“Mudah-mudahan komitmen antara KPID Kaltim dan Diskominfo PPU bisa dimulai dari kegiatan ini,” ungkap Herlambang.

Sementara itu, Koordinator Bidang Kelembagaan KPID Kaltim, Tri Heriyanto menjelaskan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk memastikan bahwa semua lembaga penyiaran yang beroperasi di PPU mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Selain itu, juga untuk kepentingan dalam menjaga kualitas dan legalitas siaran.

“Agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat dapat dipercaya dan bermanfaat. Kami juga mengajak Diskominfo PPU untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap LPB ilegal. Semoga kerja sama yang baik antara KPID dan Diskominfo akan sangat membantu dalam upaya menertibkan lembaga penyiaran yang tidak memiliki izin resmi,” tutupnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Rembuk Stunting di Kecamatan Tabang: Fokus pada Peningkatan Fasilitas dan Partisipasi Posyandu

Penulis
redaksi2
-
0
Foto : Suasana rembuk stunting di Lamin Desa Muara Tiq.Pada hari Senin, 3 Juni 2024, Kecamatan Tabang.

TENGGARONG – Pada hari Senin, 3 Juni 2024, Kecamatan Tabang menggelar rembuk stunting di Lamin Desa Muara Tiq. Kegiatan yang dimulai pukul 09.30 WITA ini dihadiri oleh berbagai unsur penting dari wilayah tiga desa, yaitu Desa Sungai Lunuk, Desa Muara Tiq, Desa Muara Salung, dan Desa Muara Belinau.

Agenda utama rembuk adalah membahas permasalahan yang dihadapi oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam pelaksanaan kegiatan posyandu balita. Masalah utama yang dihadapi adalah kekurangan sarana dan prasarana (sapras), seperti alat penimbang bayi yang belum proporsional dan sarana kerja posyandu lainnya.

Meski demikian, pelaksanaan kegiatan posyandu tetap berjalan sesuai jadwal yang ditetapkan. Namun, rendahnya partisipasi balita, dengan kehadiran di bawah 60%, masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran orang tua terhadap kesehatan anak-anak mereka jika hadir di kegiatan posyandu.

Camat Tabang, Rakhmadani Hidayat, dalam sambutannya, memberikan dorongan kepada unsur pemerintah desa dan kecamatan sebagai fasilitator verifikasi APBDes agar mencermati kembali porsi anggaran.

Dukungan dalam pelaksanaan posyandu, yang menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting, harus terpenuhi dengan baik dan lengkap, baik dari sisi sarana prasarana maupun pemenuhan anggaran untuk asupan gizi. Camat Tabang juga menyatakan komitmennya untuk mengecek porsi belanja APBDes guna memastikan keterdukungan anggaran dalam kesiapan posyandu.

“Penanganan program stunting merupakan program nasional yang harus kita tangani bersama dengan baik,” tegas Camat yang akrab dipanggil Dani ini.

Meski di Kecamatan Tabang sendiri saat ini tidak ditemukan kasus stunting, perhatian dan upaya preventif tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan dan gizi balita di wilayah tersebut.

“Rembuk stunting ini diharapkan dapat menghasilkan solusi nyata dalam meningkatkan fasilitas dan partisipasi posyandu balita, demi menciptakan generasi sehat dan terbebas dari stunting di Kecamatan Tabang,” Pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut antara lain Camat Tabang, Kasi Kesra, Staf Seksi Pemerintahan, Kepala Desa Muara Belinau, Kepala Desa Muara Salung, Ketua BPD Desa Muara Tiq, Sekretaris Desa Muara Tiq, Kader KPM dari tiga desa, Ketua RT, PKK Desa, PKK Kecamatan, Pendamping Desa Tingkat Kecamatan, Pendamping Desa dan Kelurahan (Pendekar), Puskesmas Tabang, serta bidan desa. (adv)

Penulis : Hanafi

1...918919920...1,256Halaman 919 dari 1,256