JAKARTA – Pemerintah ingin pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya memindahkan SDM semata, namun lebih pada mendorong terciptanya budaya birokrasi baru yang berbasis digital.

Oleh karena itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas meminta PNS yang dipindahkan maupun yang diisi dari jalur rekrutmen CASN 2024 harus benar-benar diseleksi.

Anas mengatakan IKN nantinya menjadi sebuah ‘mimpi’ bersama mewujudkan birokrasi terbaik. Melalui penguatan SDM yang unggul dan BerAKHLAK tersebut diharapkan IKN dapat mencapai gambaran birokrasi terbaik dalam penilaian RB, baik pada aspek efektivitas proses bisnis dan kelembagaan, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), akuntabilitas kinerja, dan implementasi pelayanan publik.

“Untuk itu kita di IKN tidak hanya memindahkan ASN saja, namun bagaimana kita menciptakan budaya birokrasi baru yang berbasis digital disana. Sehingga diperlukan ASN yang tidak hanya bagus secara nilai akademik saja namun juga memiliki skill dan bisa multitasking,” ujar Anas saat Rapat Pimpinan Kementerian PANRB di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Sekretaris Kementerian PANRB Rini Widyantini menjelaskan, selain penguasaan skill dan multitasking, persyaratan kompetensi ASN yang dipindahkan juga harus menguasai literasi digital berdasarkan hasil asesmen Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Persyaratan kompetensi yang lain tentunya mereka harus menguasai penerapan nilai-nilai BerAKHLAK,” tegas Rini.

Lebih lanjut, ia menyampaikan terdapat beberapa prinsip pemindahan ASN ke IKN. Prinsip tersebut yaitu semua ASN K/L yang bekerja di Satuan Kerja (Satker) Pusat akan dipindahkan.

Skema pemindahan akan dilakukan secara bertahap sesuai penapisan (filter) kelembagaan dan ketersediaan hunian dimana satu ASN mendapatkan satu unit hunian baik single maupun sudah berkeluarga.

“Prinsip lainnya yaitu ASN yang dipindahkan pada tahap pertama perlu diberikan tunjangan khusus (tunjangan sebagai pionir) dan formasi CPNS Tahun 2024 dipersiapkan untuk menjadi prioritas pindah ke IKN,” terangnya.

Tahapan pemindahan IKN berdasarkan UU IKN dibagi dalam lima fase, dimana pada fase pertama (2020-2024) adalah pembangunan miniatur penyelenggara pemerintahan. Pada tahap ini efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di IKN melalui pola kerja digital.

Fase kedua (2025-2029) adalah pengembangan shared office di IKN, yaitu mewujudkan smart government serta penerapan shared offices.

Kemudian fase ketiga (2030-2039) adalah pengembangan agile government, yaitu kota cerdas dan pusat digital untuk berbagai sektor pemerintahan (Digital Government).

Selanjutnya fase keempat (2035-2039) pembangunan kota cerdas industri 4.0, adanya penambahan amenitas digital dan perkotaan untuk penerapan digital government dengan memanfaatkan kecerdasan artifisial (Industry 4.0).

Terakhir, fase kelima (2040-2045) pembangunan kota cerdas dengan artificial intelligence (AI), yakni pengembangan konsep perluasan kota cerdas menuju society 5.0, pemerintahan bersifat citizen centric. (Lpt/KN)

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap penyebab harga beras mahal beberapa waktu terkahir. Memang, terlihat tren kenaikan harga beras di awal tahun ini.

Bayu mengatakan salah satu faktor harga beras naik karena produksi dalam negeri yang belum kunjung terealisasi. Sebabnya, petani lokal terlambat melakukan tanam terimbas dari badai El Nino di tahun lalu.

“Situasi memang sedang dapat tekanan dari sisi produksi, sebagian petani kita terlambat tanamnya, baru mulai Januari mereka tanam, BPS (Badan Pusat Statistik) memperkirakan Januari-Februari itu defisit produksi kita sekitar 2,7 juta. Nanti baru mulai ada panen agak besar bulan Maret,” jelas Bayu ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

“Jadi sekarang sedang terjadi defisit, makanya harganya naik,” sambung dia.

Disamping itu, Bayu melihat ada dampak rentetan dari harga pupuk. Dia mencatat harga pupuk masih mahal imbas dari memanasnya geopolitik global dan penurunan suplai dunia.

Selain itu, Bos Bulog juga menilai memanasnya wilayah Laut Merah, Yaman atas serangan kelompok Houthi turut berpengaruh terhadap harga beras. Pasalnya, kapal-kapal logistik yang biasanya memotong jarak kini harus memutar melalui jalur yang lebih panjang.

“Tadi lewat terusan Suez lebih pendek, sekarang jadi panjang. Itu mendorong waktu dan harga menjadi naik,” kata dia.

Dia mengamini situasi global dan dalam negeri saat ini masih menjadi tantangan. Bayu berharap upaya-upaya yang dilakukan bisa menekan juga tingkat inflasi.

“Jadi memang situasi sedang tidak mudah tapi mudah-mudahan dengan koordinasi yang tadi dilakukan, kita masih tetap bisa mengendalikan inflasi,” kata Bayu.

Sebagai upaya untuk menurunkan harga, Bayu mengambil langkah melalui penyebaran bantuan pangan beras. Hal ini dibarengi dengan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) atau operasi pasar.

“Oleh sebab itu bantuan pangan dan SPHP-nya Bulog, ini harus terus dilaksanakan paling tidak masyarakat punya alternatif, bisa mengurangi nantinya tekanan dari kenaikan harga,” ucapnya. (Lpt/KN)

JAKARTA – Sederet kalangan pengusaha di sektor hiburan melayangkan gugatan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pajak hiburan di Undang-Undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkap pihaknya siap menghadapi gugatan tersebut.

Tito mengatakan, judicial review merupakan langkah hukum yang jadi hak setiap warga negara, termasuk pada pengusaha hiburan seperti karaoke hingga spa. Maka, dia menghormati upaya hukum tersebut.

“Gapapa, itu kan hak. Kita justru silakan kalau ada yang.., bagusnya begitu, bagusnya, ada yang gak puas, judicial review, diminta aja JR ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Tito di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (29/1/2024).

Sebagai perwakilan pemerintah, Tito menyebut akan menghadapi proses hukum tersebut. Dia turut menyinggung kalau perumusan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) hiburan atau pajak hiburan dalam UU HKPD melibatkan pemerintah dan DPR RI.

“Nanti ktia akan hadapi. Karena yang membuat undang-undang kan pemerintah dan DPR. DPR ada perwakilan, pemerintah ada perwakilan. Jadi kita dorong JR-nya,” paparnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap hal serupa. Dia mengamini adanya proses hukum yang legal yang dijalankan oleh pengusaha.

“Lah iya itu mereka maju ke MK itu, yaa biarin lah. Kan semua punya hak mau ke MK, kalau masalah judicial review, jadi jangan dibilang melanggar konstitusi atau melanggar undang-undang, ndak melanggar, itu prosedur yang dibuat untuk men-challenge undang-undang yang ada,” tuturnya beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani mengatakan kalau sudah ada pemerintah daerah (Pemda) yang memungut pajak hiburan dengan tarif baru. Padahal sedang ada proses hukum yang berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kami menyampaikan kepada beliau (Menko Luhut) bahwa kami masih mengahadapi kendala di lapangan karena pihak Pemda itu sudah mulai mengeluarkan tagihan dengan tarif baru. Sedangkan kami proses ke MK yang tentu makan waktu panjang,” ujarnya di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Jumat (27/1/2024).

Dia juga meminta pemda untuk menjalankan amanat Undang-Undang HKPD soal insentif bagi pengusaha hiburan. Misalnya bisa dengan pengurangan tarif atau oenghapusan denda.

“Kami mohon ke pak Luhut sebagai Menko yang membawahi bidang pariwisata, untuk dapat membantu agar kepala daerah dapat menggunakan kewenangannya yang tercantum di pasal 101 UU no 1 (tahun) 2022 di mana dalam pasal itu daerah berhak untuk mengeluarkan insentif fiskal. Dapat berupa pengurangan tarif penghapusan denda dan sebagainya,” bebernya. (Lpt/KN)