Beranda blog Halaman 917

Rektor dan Sultan Bolkiah

Penulis
redaksi2
-
0
Rektor Unmul Prof Abdunnur didampingi Prof Mustofa Agung Sardjono memperlihatkan dokumen penandatanganan MoU dengan Rektor Unissa Brunei Darussalam, Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Ph.D.

Catatan Rizal Effendi

REKTOR Universitas Mulawarman (Unmul) Samarinda Prof Dr Abdunnur, M.Si, IPU, ASEAN Eng  mendapat kesempatan bertemu Sultan Brunei, Hassanal Bolkiah. Momen istimewa itu terjadi dalam acara jamuan khusus kenegaraan berkaitan dengan Konferensi Antarabangsa Islam Borneo (KAIB) XV, yang berlangsung di Brunei Darussalam, 5-7 Juni 2024.

“Alhamdulillah saya bisa bertemu Sultan dan diperkenankan berbincang secara langsung serta foto bersama termasuk dengan putra Sultan,” kata Abdunnur bahagia.

KAIB diikuti oleh berbagai pakar Islam terutama dari perguruan tinggi di kawasan Borneo atau Kalimantan. Unmul salah satu lembaga pendidikan tinggi yang diundang dan diminta memberikan pandangan dan pemikiran dalam konferensi bertema: “Membangun Masyarakat dan Perbandaran Islam yang Mampan.”

Abdunnur terbang ke Brunei disertai Ketua Dewan Pertimbangan Unmul Prof Mustofa Agung Sardjono dan Prof Rahmat Soe’oed, yang menjadi pembicara utama atau pembentang dalam konferensi tersebut.

Prof Rahmat, mantan dosen dan guru besar Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul. Tapi pengetahuan dan pandangan agamanya sangat dalam dan sering memberikan ceramah di berbagai tempat. Salah seorang putranya lagi studi di negeri Iran.

Selain mereka berdua, Rektor juga didampingi Dekan Fakultas Pertanian (Faperta) Prof Rusdiansyah, wakil dekan 1 dan 2, para dosen dan penyaji makalah/pembentang dari Fakultas Hukum, Faperta, dan Fakultas Farmasi serta Prof Esti Handayani, penyaji dan pembentang poster dari Fakultas Perikanan dan Kelautan (FPIK).

Rektor menginap di TIMES Hotel, yang tidak jauh dari bandara internasional Brunei Darussalam. Hotel itu menyatu dengan Times Square Brunei. Ini pusat perbelanjaan yang paling ramai di Brunei, namun tidak begitu besar.  Seperti Ramayana-Samarinda Plaza. Padahal Brunei adalah salah satu negeri terkaya di dunia.

Ibu kota Brunei, Bandar Seri Begawan (BSB) terbentang luas sejauh 5.765 kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 161 kilometer. Penduduknya hanya sekitar 60 ribu jiwa. Kotanya terlihat rapi dan penuh taman. Kata Rektor,  kendaraan baru banyak terlihat sore hari ketika orang pulang kerja. Tidak banyak gedung tinggi. Pusat perbelanjaannya, The Mall Brunei tidak lebih besar dari Big Mall Samarinda.

Sultan Hassanal Bolkiah (77) adalah raja ke-29 Brunei Darussalam yang berkuasa sejak tahun 1967. Dia salah satu sultan terkaya di dunia dengan kekayaan sekitar 28 miliar dolar atau setara Rp435 triliun. Hampir sama dengan rencana biaya pembangunan IKN. Selain itu, dia juga memiliki 6.000 unit mobil termasuk Rolls-Royce berlapis emas.

Berkat minyak dan gas alamnya, Brunei  Darussalam berada di urutan ke-12 negara terkaya di dunia. PDB per kapitanya sebesar 72.609 dolar AS.

Dalam kesempatan berada di Brunei, Abdunnur sempat menandatangani Kerjasama (MoU) dengan Rektor Universitas Islam Sultan Sharif Ali (Unissa) Brunei Darussalam, Dr Haji Norarfan bin Haji Zainal, Ph.D. Dilanjutkan pula penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) antara Dekan Faperta Unmul Prof Rusdiansyah dengan Dean of Agriculture Faculty Unissa.

Menurut Abdunnur, Sultan Hassanal Bolkiah terkesan sebagai pemimpin yang tenang, bersahaja dan sangat dekat dengan rakyatnya. Begitu pula dengan para pangeran, putra Sultan. Mereka tidak menjaga jarak dan senantiasa merespon hangat ketika diminta berselfie ria dengan para peserta.

Selain bersilaturahim dengan Sultan, Rektor Abdunnur sempat berbincang dengan  Menteri Agama (Hal Ehwal Ugama) Brunei Darussalam, YB Pehin Udana Khatib Dato Paduka Seri Setia Ustaz Haji Badaruddin bin Haji Othman, Pangeran Mohd Amirrizal bin Pangiran Haji Mahmud (Pejabat Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan) serta Menteri Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Dato Seri Setia Haji Nazmi bin Haji Mohamad.

DUKUNG UNMUL DI IKN

Dalam perbincangan yang penuh kehangatan, kata Rektor, Sultan Hassanal Bolkiah selain mendukung kerjasama Unmul dengan Unissa, dia juga memberikan dukungan berkaitan peran Unmul dalam penguatan pembangunan New Capital City atau Ibu Kota Nusantara (IKN), yang telah ditetapkan Presiden Jokowi di Provinsi Kalimantan Timur.

“Saya sangat terkesan dengan dukungan dan pandangan Sultan Bolkiah terhadap Unmul, yang dekat dengan lokasi IKN,” kata Abdunnur.

Unmul tahun lalu menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Otorita IKN di bidang kerja sama pembangunan IKN dan daerah penyangganya.

Di akhir Mei 2024 lalu, Otorita IKN memercayakan Fakultas Kehutanan Unmul menyelenggarakan konferensi internasional mengenai Forest City, yang membahas mengenai isu lingkungan perkotaan, alam dan masyarakat yang ada di sekitar lokasi IKN.

Ketika Presiden Jokowi menghadiri resepsi pernikahan putra Sultan Hassanal Bolkiah, Pangeran Abdul Mateen dengan Anisha Rosnah di BSB, 14 Januari lalu, Sultan melalui adiknya, Pangeran Anak Putri Hajjah Amal Rakiah memberikan komitmen investasi di IKN sekitar 300-450 juta dolar AS atau sekitar Rp4-7 triliun.

Komitmen investasi tertulis sebagai Letter of Intent (LoI) diserahkan Putri Amal Rakiah kepada Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (sebelum mundur) disaksikan langsung oleh Presiden Jokowi.

Jokowi sangat mengapresiasi  dan menyampaikan ucapan terima kasih atas komitmen konsorsium yang dipimpin Putri Amal Rakiah  seraya mempersilakan para investor melihat langsung program pembangunan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU), Kaltim.

Perusahaan Ryada Holding Invesment adalah konsorsium investasi yang dipimpin Putri Amal Rakiah. Dia juga menghadirkan investor dari Arab Saudi, yang berpengalaman membangun ibu kota baru di Mesir.

Investor dari Brunei ini sangat berminat terlibat dalam pembangunan rumah tapak maupun rumah susun atau apartemen, yang diperuntukkan bagi ASN. Mereka juga berminat untuk membangun dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU.

“Ini bonus kado dari kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Brunei Darussalam dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan putra Sultan Hassanal Bolkiah,” kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN, Agung Wicaksono.

Saya sudah lama tidak ke Bandar Seri Begawan.  Saya teringat ada desa di atas air, Kampung Ayer, yang memiliki rumah di atas jangkungan dan terbentang sampai ke laut sejauh 500 meter. Saya jadi teringat kampung air Margasari di Balikpapan Barat, yang berdampingan dengan kilang Pertamina. Sangat menarik di malam hari dengan memandang ribuan lampu yang terpancar dari kilang. (*)

Doyan Belajar, Maudy Ayunda Ingin Jadi Guru

Penulis
redaksi2
-
0
Maudy Ayunda

JAKARTA – Aktris sekaligus penyanyi yang dikenal memiliki hobi belajar, Maudy Ayunda mengakui menjadi guru adalah cita citanya sewaktu kecil.

“By the way, aku tuh dulu impiannya mau jadi guru. Dari kecil enggak tahu kenapa pingin jadi guru,” katanya dalam sebuah peluncuran kegiatan pendanaan pendidikan di Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Maudy yang menyelesaikan studi S2 di Stanford University, Amerika Serikat itu mengaku dirinya sangat mencintai dunia pendidikan.

Bahkan, dirinya mengakui sempat tidak ingin meninggalkan dunia sekolah, meski telah lulus sekolah.

“Setelah aku pikir-pikir, sebenarnya karena enggak mau keluar dari dunia sekolah. Jadi kita kan kalau misalnya sebagai murid gitu ya, ‘Ah nanti SMA, habis itu kuliah, habis itu sudah enggak di dunia sekolah lagi, ya habis itu kita mungkin kerja gitu, tapi gimana caranya tetap di dunia sekolah,” ucapnya.

Karena hal itulah, Maudy yang juga penerima beasiswa LPDP itu mengaku sejak kecil cita-citanya adalah menjadi guru jika ditanya banyak orang.

“Jadi secinta itu sebenarnya, sesuka itu sama dunia belajar dan dunia sekolah,” ungkapnya.

Menurut Maudy, dunia sekolah dan pendidikan merupakan dunia yang memberikan rasa kemanusiaan, otonomi, dan kemandirian yang mampu mengantarkannya hingga titik karirnya pada saat ini.

Hal itu pula, ungkap dia, yang menjadi inspirasinya dalam memproduksi film biografi Ki Hadjar Dewantara (KHD), yang merupakan film debutnya dalam menjadi seorang produser.

“Pendidikan memberikan daya untuk apapun yang ingin kita capai dan ingin kita raih, atau ingin kita kerjakan. Jadi itu mungkin ya, aku benar-benar merasakan itu sendiri impact dari pendidikan,” tuturnya. (ANT/KN)

Otoritas Saudi Kantongi Data WNI Penjual Paket Visa Non Haji

Penulis
redaksi2
-
0
Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief menyapa jamaah setibanya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. ANTARA/HO-MCH 2024

MAKKAH – Kementerian Agama RI menyatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi telah mengantongi data-data para penjual paket visa non haji berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan inteligennya.

“Kami kemarin berdiskusi dengan wakil Kementerian Haji dan mereka menunjukkan hasil investigasi intelijen mereka, orang-orang Indonesia mengajak jamaah, berjualan program paket dengan visa non haji. Mereka sudah punya datanya,” ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Jeddah, Kamis (6/6/2024).

Hilman mengatakan maraknya promosi program paket haji dengan visa non haji menjadi perhatian serius Pemerintah Arab Saudi. Hal tersebut demi memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah pemegang visa haji resmi.

Beberapa hari sebelumnya, 24 orang warga negara Indonesia (WNI) diamankan petugas keamanan Saudi karena diduga nekat berhaji meski hanya memiliki visa umrah.

Tak lama berselang, 37 WNI kembali diamankan kepolisian Saudi atas kasus yang serupa. Beberapa orang dari dua kasus tersebut harus ditahan karena terindikasi sebagai koordinator, sementara yang lainnya dipulangkan ke Tanah Air.

Arab Saudi memberlakukan sanksi atas pelanggaran penggunaan visa non haji ini berupa denda sebesar 10.000 riyal atau sekitar Rp42,8 juta (kurs Rp 4.288).

Selain itu, pelanggar akan dideportasi ke negara asal mereka dan dilarang memasuki Arab Saudi dalam jangka waktu 10 tahun.

Otoritas Arab Saudi juga menerbitkan aturan bahwa pemegang visa umrah 1445 H harus meninggalkan Arab Saudi pada 6 Juni 2024. Aturan lainnya, pemegang visa ziarah dengan berbagai jenisnya tidak boleh masuk dan tinggal ke Makkah mulai 15 Zulkaidah sampai 15 Zulhijjah 1445 H.

Hilman pun mengingatkan masyarakat Indonesia untuk mematuhi ketentuan Pemerintah Arab Saudi agar tidak berhaji kecuali menggunakan visa haji.

Ia meminta agar jamaah Indonesia yang tidak memiliki visa haji, tidak mencoba-coba untuk beribadah haji sebab, mereka bisa berurusan dengan otoritas Arab Saudi.

“Ada aturan yang harus dipatuhi. Ini tolong kita jaga bersama-sama, biar kepercayaan Kerajaan Saudi kepada masyarakat Indonesia juga terjaga,” kata dia. (ANT/KN)

Rumah “Sultan” Samarinda Kembali Digeledah KPK, Diduga Masih Terkait Kasus Korupsi Rita Widyasari

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Petugas KPK menggeledah salah satu rumah pengusaha batu bara di Samarinda (Ist)

SAMARINDA – Pada Kamis (6/6/2024), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan di Samarinda.

Sasaran penggeledahan KPK kali ini adalah salah satu rumah pengusaha batu bara Samarinda. Terpantau sejak jam 11.00 Wita beberapa kendaraan masuk ke dalam kediaman bersama beberapa personil.

Penggeledahan itu berlangsung selama 6 jam, terhitung dari jam 11.00 Wita sampai jam 17.00 Wita. Belum ada rilis resmi mengenai tujuan dari penggeledahan yang menyeret salah satu nama besar di Samarinda itu.

Namun kuat dugaan sementara, hal ini ada kaitannya dengan kasus sebelumnya, yakni kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.

Sebelumnya KPK telah menyita sebanyak 91 unit mobil dan motor yang menjadi aset milik mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri.

“Untuk terdakwa mantan Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2010-2015, itu kan dulu pernah ditangani perkaranya. Saat ini mereka (penyidik) sedang menangani perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengoptimalkan aset recovery-nya. Yaitu mengembalikan apa yang kemudian diduga dari hasil kejahatan ini kepada negara,” ungkap Ali Fikri.

Kemudian, salah satu “Sultan” Samarinda juga terseret oleh kasus Rita tersebut. Sebanyak 19 unit mobil dan motor mewahpun disita oleh KPK. Hal itu ditengarai oleh hubungan erat dengan tambang usaha milik Rita Widyasari.

Dengan penggeledahan pengusaha batu bara di Samarinda, keterkaitan Rita Widyasaripun jadi dugaan paling kuat. Namun dugaan-dugaan tersebut masih belum bisa dipastikan, untuk sementara petugas KPK terlihat membawa barang-barang bukti dari rumah pengusaha batu bara tersebut.

Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi perihal penggeledahan tersebut. Hanya saja diduga pengusaha tersebut tidak sedang di kediamannya saat penggeledahan itu berlangsung.

Pewarta: Khoirul Umam
Editor : Nicha R

Hasto Bakal Diperiksa KPK sebagai Saksi Kasus Harun Masiku

Penulis
redaksi2
-
0
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat memberikan keterangan kepada awak media di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (6/6/2024). ANTARA/Narda Margaretha Sinambela.

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto siap memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM) pada Senin (10/6/2024) pukul 10.00 WIB.

“Saya akan datang, dengan tanggung jawab sebagai warga negara, siap memenuhi panggilan,” ujar Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Ia pun menjelaskan bahwa lembaga antirasuah itu didirikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, bila mangkir dari panggilan KPK, dirinya akan mendapat kualat.

“Apalagi KPK ini didirikan oleh Ibu Megawati, kualat saya kalau tidak hadir, maka saya akan hadir,” katanya.

Kendati demikian, Hasto mengaku belum menerima undangan resmi dari KPK. Ia pun menegaskan akan meluangkan waktunya untuk memenuhi panggilan itu.

Sebelumnya, Tim penyidik KPK telah melayangkan surat pemanggilan kepada Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 dengan tersangka Harun Masiku (HM).

“Tim penyidik KPK menjadwalkan pemanggilan Pak Hasto Kristiyanto, kemarin juga ada pertanyaan itu dari teman-teman, untuk hadir hari Senin, 10 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di dalam surat panggilannya dan tentu sudah dikirim,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Ali berharap Hasto bisa memenuhi panggilan tim penyidik KPK demi kelancaran proses penyidikan dan pencarian terhadap Harun Masiku.

“Kami berharap yang bersangkutan bisa hadir, sehingga bisa menjelaskan apa yang nanti akan dibutuhkan keterangannya oleh tim penyidik KPK,” ujarnya.

Untuk diketahui bahwa Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 di Komisi Pemulihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.

Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini tengah menjalani bebas bersyarat dari pidana 7 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah.

KPK menjebloskan Wahyu Setiawan ke balik jeruji besi berdasarkan Putusan MA Nomor: 1857 K/ Pid.Sus/2021 juncto putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2020/PT DKI jo. putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst tanggal 24 Agustus 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

Terpidana Wahyu Setiawan juga dibebani kewajiban membayar denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Wahyu juga dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok.

Sebelumnya, amar putusan kasasi terhadap Wahyu Setiawan adalah menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider 6 bulan kurungan ditambah pencabutan hak politik dalam menduduki jabatan publik selama 5 tahun terhitung setelah selesai menjalani pidana pokok. (ANT/KN)

Kemenkeu Masih Mengkaji dan Tunggu Kesiapan BP Tapera dalam Pengelolaan Dana

Penulis
redaksi2
-
0
Ist

JAKARTA – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat ini Pemerintah telah mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.

Salah satunya, dengan memberikan insentif kepada masyarakat di sektor perumahan dengan tujuan meningkatkan sektor perumahan. Antara lain insentif pengurangan pajak dan pengurangan biaya administrasi agar pembiayaan perumahan menjadi lebih murah.

“Program Tapera merupakan amanah Undang-Undang dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam rangka kepemilikan rumah,” terang Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Astera Primanto Bhakti dalam media briefing di Kantor BP Tapera, Kamis (6/6/2024).

Namun begitu, Astera menegaskan bahwa saat ini BP Tapera belum menggunakan uang peserta karena belum adanya collection simpanan peserta. Lantaran belum diterbitkannya aturan turunan dari PP 21 Tahun 2024 yang mengatur besaran simpanan peserta dalam masing-masing segmen, seperti Keputusan Menteri Keuangan untuk mengatur besaran simpanan peserta ASN, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengatur pekerja swasta, dan Peraturan BP tapera untuk Pekerja Mandiri.

“Menteri Keuangan saat ini masih memonitor kesiapan BP Tapera dalam pengelolaan dana yang akan dilakukan oleh BP Tapera. Hingga saat ini, BP Tapera masih dalam tahap proses penyiapan penarikan simpanan untuk peserta,” kata Astera.

“Selain itu, Kementerian Keuangan juga masih terus mengkaji dan melihat sejauh mana kecepatan BP Tapera dalam melakukan penyempurnaan tata kelola dan organisasi,” sambungnya.

Lebih jauh Astera menambahkan, di bawah manajemen yang baru dan dengan pengawasan OJK yang semakin kuat, serta pelaksaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dan BPK, maka diharapkan tata kelola BP Tapera akan semakin baik.

“Dalam rangka menjaga tata kelola yang baik, sebagai Operator Investasi Pemerintah atas pengelolaan Dana FLPP, BP Tapera juga harus menyampaikan laporan kinerja secara regular kepada Kementerian Keuangan,” tutup Astera.

Pewarta : Nicha R

Kejagung Tembak Jatuh “Drone” Terbang Ilegal di Konstruksi Jampidsus

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Tim Keamanan Dalam (Kamdal) Kejaksaan Agung menembak jatuh drone atau pesawat nirawak yang terbang secara liar di sekitar area lapangan upacara dan dekat konstruksi pembangunan Gedung Bundar Jampidsus.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana, di Jakarta, Kamis (6/6/2024), mengatakan drone tersebut terkonfirmasi milik komunitas penerbang drone yang dikendalikan dari area sekitar Taman Literasi Blok M atau persisi di depan Gedung Utama Kejaksaan Agung.

“Jadi tidak benar dorne tersebut melintas untuk memata-matai dan dikendalikan oleh pihak atau instansi manapun yang berkepentingan,” kata Ketut.

Menurut Ketut, drone melintas di area Gedung Kejaksaan Agung sudah sering terjadi. Kejaksaan Agung tidak memiliki kewenangan untuk melarang drone terbang di area gedung Kejaksaan Agung. Karena sudah ada otoritas yang mengatur lalu lintas udara.

Namun, lanjut dia, jika drone tersebut dianggap membahayakan, Tim Kamdal Kejagung sudah memiliki alat untuk menjatuhkan drone tersebut.

“Kan ada alatnya. Kalau misalnya membahayakan ya kami turun kan dengan alat. Kami tembak dia (drone). Lalu dicek apakah drone itu membahayakan atau seperti apa,” ujarnya.

Apabila drone yang terbang tersebut terindikasi membahayakan, kata Ketut, pihaknya akan melaporkannya kepada kepolisian dan dilakukan penelusuran.

Penembakan drone yang terbang ilegal di area Kejagung terjadi Rabu (5/6/2024) malam. Hasil penelusuran drone tersebut milik komunitas. Sehingga tidak terkait upaya intervensi terhadap salah satu perkara yang sedang ditangani oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

“Kejadian (drone) ini fakta atau benar adanya, dan bukan yang pertama kali terjadi,” ujar Ketut. (ANT/KN)

KPK Sita 91 Unit Kendaraan dan Puluhan Jam Tangan Mewah Milik Rita Widyasari

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini telah menyita sebanyak 91 unit kendaraan baik mobil dan motor serta aset-aset lainnya milik mantan Bupati Kutai Kartangera, Rita Widyasari.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (6/6/2024).

“Untuk terdakwa mantan Bupati Kutai Kartanegara periode tahun 2010-2015, itu kan dulu pernah ditangani perkaranya. Saat ini mereka (penyidik) sedang menangani perkara dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk mengoptimalkan aset recovery-nya. Yaitu mengembalikan apa yang kemudian diduga dari hasil kejahatan ini kepada negara,” ungkap Ali Fikri kepada wartawan.

Dalam kesempatan ini, Ali Fikri membeberkan bahwa pihak KPK telah menyita sejumlah bukti-bukti dan meminta keterangan dari para saksi-saksi. Serta juga melakukan penggeledahan dan penyitaan barang-barang lainnya.

“Telah melakukan penyitaan kurang lebih 536 dokumen, kemudian bukti elektronik dan kendaraan yang terdiri dari motor dan mobil mewah, kurang lebih 91 unit,” sebut Ali Fikri.

Disebutkan, dari 91 unit kendaraan mewah tersebut terdiri dari berbagai merek. Di antaranya,
Lamborghini, McLaren, BMW, Hummer, Mercedes Benz, dan lainnya.

“Kemudian ada 5 bidang tanah serta barang-barang mewah berupa 30 jam tangan berbagai merek. Ada Rolex, Richard Mille, Hublot dan lainnya,” ujar Ali Fikri.

Lebih jauh Ali Fikri menambahkan, dari kegiatan yang dilakukan berupa penyitaan ini dalam rangka pengoptimalan penanganan kasus dan KPK akan terus melakukan penelusuran.

“Tentu nanti dalam proses persidangan, jaksa KPK akan memohon kepada majelis hakim untuk melakukan perampasan dan kemudian nanti diserahkan kepada negara sejumlah aset ini yang jumlahnya cukup besar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Rita telah divonis bersalah yang terbukti menerima gratifikasi Rp 110.720.440.000 dari rekanan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur.

Kemudian, sebagian besar barang sitaan itu akan dititipkan di Rumah Penyimpanan Barang Rampasan (Rupbasan) KPK di Cawang, serta di sejumlah tempat yang lokasinya berada di Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Pewarta : Nicha R

Wujudkan Pengelolaan Keuangan yang Baik, Seluruh Kades di PPU Ikuti Bimtek Sipancardes

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Bimtek Aplikasi Sipancardes bagi seluruh kades di PPU digelar di Jogyakarta, Kamis, (6/6/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang berkualitas, transparan, dan akuntabel, pemerintah daerah kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Sistem Informasi Pencairan Dana Desa (Sipancardes) yang digelar di Jogyakarta, Kamis, (6/6/2024).

Bimtek ini dibuka oleh Pj PPU Makmur Marbun melalui Zoom Meeting dari Kantor Bupati PPU yang diikuti seluruh Kepala Desa (Kades) se-PPU. Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat pembangunan desa melalui alokasi dana desa yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Dana desa ini sambungnya, merupakan salah satu bentuk perhatian serius pemerintah dalam upaya memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa. Namun, menurutnya, efektivitas penggunaan dana desa sangat bergantung pada kemampuan pengelolaan yang baik oleh aparatur desa.

“Melalui Bimtek ini, kita berupaya untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan keterampilan praktis kepada seluruh perangkat desa dalam menggunakan aplikasi sistem informasi pencairan dana desa. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah proses pencairan dana, memastikan transparansi, dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa,” katanya.

Kemudian tujuan yang ingin dicapai dari Bimtek ini adalah memastikan para pengguna dapat menggunakan Sipancardes dengan optimal. Sehingga proses pengajuan dan pencairan dana desa dapat dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, kegiatan ini juga dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, mendukung pembangunan desa karena dana desa yang dikelola dengan baik akan memberikan dampak positif bagi pembangunan desa, baik dalam aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Saya berharap para peserta dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan ini dengan baik, memanfaatkan setiap sesi untuk belajar dan bertanya, serta mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam tugas sehari-hari di desa masing-masing,” tutup Makmur.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) PPU Tita Deritayati, Kepala BKAD PPU Muhajir, Camat Babulu Kansip dan sejumlah pejabat terkait lainnya. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

Pemkab PPU Gelar Seminar Menangkal Intoleransi dan Radikalisme

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Seminar Menangkal Intoleransi dan Radikalisme digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu, (5/6/2024).

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) bersama Polres PPU dan Pasukan Amal Soleh (Paskas) PPU menggelar Seminar Menangkal Intoleransi dan Radikalisme. Kegiatan ini mengusung tema “Aktualisasi Peran Pemuda dan Masyarakat dalam Menangkal Paham Radikalisme di Indonesia”.

Kegiatan tersebut diikuti oleh seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dan para pelajar SMK/SMA/MA se-PPU, serta menghadirkan narasumber Iptu Andi Husin Subsidi Panit 1 Subnit Sosialisasi Unit Idensos Satgas Wilayah Kalimantan Timur Densus 88 AT Polri, Puryanto S. Pd Napiter Bombali 1, dan Rofiqul Ikhwan (Kementrian Agama), di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Rabu, (5/6/2024).

Mewakili Pj Bupati PPU, Makmur Marbun, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) PPU, Agus Dahlan membuka acara. Ia mengatakan sangat mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang digagas oleh Polres PPU dan Paskas PPU.

“Menangkal intoleransi dan radikalisme sangat diharapkan peran pemuda untuk terlibat didalamnya, agar paham radikalisme dapat dihilangkan,” ujarnya.

Dari kegiatan ini, pihaknya berharap ke depannya organisasi kemasyarakatan dapat terus melaksanakan kegiatan seperti ini. Dengan tujuan untuk membangun semangat pemuda-pemudi dalam memahami paham radikalisme.

“Terima kasih kepada Polres Penajam Paser Utara dan Pasukan Amal Soleh (Paskas) PPU telah menggelar kegiatan ini serta kepada peserta rekan OPD dan para pelajar yang hadir untuk mengikuti kegiatan ini sampai selesai,“ ungkap Agus.

Sementara itu, Kabag SDM Kompol Muhadi mewakili Kapolres PPU, AKBP Supriyanto mengucapkan terimakasih kepada Komandan Paskah. Karena turut serta berkolaborasi dengan Polres PPU, menggelar seminar menangkal intoleransi dan radikalisme.

“Masalah intoleransi dan radikalisme adalah masalah kita bersama dan menjadi tanggung jawab kita bersama, permasalahan ini tidak terjadi di luar negeri saja tidak terjadi di Indonesia bahkan daerah kita,” katanya.

Lanjutnya, perlu sadari pula bahwa intoleransi dan radikalisme bisa terjadi kepada siapa saja dan dimana saja tanpa memandang suku ras dan agama.

“Melalui kegiatan ini kami memberi pemahaman kepada generasi muda mudi agar selektif membangun pola berpikir agar tidak terpapar dengan paham intoleransi dan radikalisme,” terangnya.

Pada kesempatan yang sama Komandan Paskas GIB PPU, Kansip menambahkan, kegiatan ini terlaksana berkat kerja sama Paskas gerakan Infak beras (GIB) PPU dan Polres PPU serta dukungan Pemerintah kabupaten PPU.

“Organisasi Paskas GIB PPU berdiri di kabupaten PPU sejak juli tahun 2019 dengan program memberikan makanan berupa beras terbaik kepada 26 pondok pesantren dan 4 panti asuhan se kabupaten PPU sebanyak penerima manfaat 1440 santri penghasil Alquran dan anak yatim,“cjelasnya.

Lebih lanjut, ia menerangkan organisasi paskas bukan hanya kegiatan infak beras namun memiliki banyak kegiatan, seperti ini melaksanakan seminar kepemudaan menangkal paham inteleransi dan radikalisme di Indonesia dengan support dari Kapolres.

“Meski organisasi Paskas baru berjalan 4 tahun di kabupaten PPU namun telah didukung seluruh organisasi perangkat daerah di empat kecamatan serta kelurahan dan desa, sehingga Paskas GIB PPU dapat menyalurkan 4-5 ton beras,” terangnya.

Pada kesempatan ini Kansip juga mengajak seluruh kalangan serta pelajar dapat bergabung di organisasi Paskas GIB PPU yang mempunyai slogan “jangan bosan untuk berbuat baik”.

Organisasi Paskas GIB PPU juga sering melaksanakan kegiatan seperti, santri bahagia, santri ganteng, santri berbagi takjil pada saat bulan Ramadan. “Terimakasih kepada seluruh masyarakat kabupaten PPU yang telah mendukung dan mensupport kegiatan Paskas PPU, semoga dapat menjadi ladang amal kita diakhirat kelak,“ pungkasnya. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

1...916917918...1,256Halaman 917 dari 1,256