TANJUNG REDEB – Persoalan pemadaman listrik telah menjadi hal biasa bagi masyarakat Kabupaten Berau. Bahkan, hal tersebut masih terjadi belakangan ini.

Melihat kondisi tersebut, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, meminta pihak PLN Berau untuk memperhatikan kesiapan listrik sebelum memasuki hari-hari besar seperti Idulfitri, Natal, atau Tahun Baru.

Salah satu lokasi destinasi wisata unggulan, Pulau Derawan, sering mengalami pemadaman listrik saat momen libur Lebaran. Saga menyebut perlunya kesiapan dari PLN Berau untuk mengantisipasi hal ini, karena dapat berdampak kepada para pengunjung wisatawan, terutama wisatawan asing yang datang berlibur.

“Pemadaman ini juga sering terjadi saat momen liburan. Seharusnya hal seperti ini dapat diantisipasi, karena bukan sekali saya mengalami ini. Hampir setiap Lebaran saya sudah menghubungi pihak PLN,” ungkapnya.

Selain itu, Saga berharap agar PLN Berau memperhatikan dengan maksimal kondisi mesin pembangkit listrik di daerah-daerah wisata, sehingga aktivitas wisatawan yang berkunjung tidak terganggu.

“Ini sering terjadi setiap momen liburan, bukan hanya kali ini. Semuanya tidak berfungsi karena tidak ada kestabilan dari PLN saat kunjungan membludak,” bebernya.

Politikus dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendorong PLN untuk melakukan evaluasi terhadap kejadian pemadaman listrik di destinasi wisata utama Bumi Batiwakkal ini.

Saga menjelaskan bahwa yang perlu dievaluasi adalah mesin pembangkit listriknya, baik karena umurnya yang sudah tua maupun kapasitas pembangkit yang kurang.

“Selain itu, yang perlu dievaluasi adalah kinerja petugas di Pulau Derawan. Jika petugasnya lengah, listriknya bisa mati. Ini tentu akan memberikan kesan buruk kepada wisatawan yang datang,” tambahnya.

Saga berharap agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Dia menegaskan untuk tidak menganggap remeh persoalan pemadaman listrik ini.

“Karena ini berdampak luas. Bahkan kita khawatir bahwa kedepannya Kementerian Pariwisata menilai Berau sulit untuk dikunjungi karena infrastruktur listriknya yang kurang memadai,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang, mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau seharusnya bisa menyiapkan anggaran khusus untuk kebutuhan tenaga medis, khususnya dokter spesialis di Berau.

Pasalnya, ia melihat hingga saat ini rumah sakit di Kabupaten Berau masih sangat minim dokter spesialis. Hal ini tentu menyebabkan pelayanan kesehatan kurang maksimal untuk melayani masyarakat Bumi Batiwakkal. Oleh karena itu, diperlukan tambahan tenaga dokter spesialis untuk mengisi kekurangan yang ada.

Menurutnya, Pemkab Berau sudah seharusnya menyiapkan anggaran untuk menyekolahkan para dokter di Berau, baik pada jenjang spesialis maupun pada taraf subspesialis. Hal itu diperlukan mengingat tenaga dokter spesialis sangat dibutuhkan. “Hal itu juga harus jadi perhatian serius agar kesehatan yang berkualitas dapat terpenuhi,” jelasnya.

Pendidikan bagi para dokter spesialis, lanjutnya, tidak hanya dimaksud untuk meningkatkan pelayanan tetapi juga menunjang pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai yang saat ini sedang dilakukan, serta RSUD Tanjung Redeb yang sedang dalam tahap pembangunannya.

Terlebih, saat ini Pemkab Berau sedang dalam proses pengembangan pembangunan rumah sakit baru yang lebih representatif, di mana kebutuhan SDM tenaga kesehatan dibutuhkan lebih banyak.

“Percuma ada banyak rumah sakit kalau SDM untuk tenaga kesehatan kurang. Tentu kebutuhan SDM tenaga kesehatan juga harus diperhatikan lebih serius untuk pendidikan dokter spesialis. Agar kriteria dokter spesialis yang dibutuhkan bisa terpenuhi,” tegasnya.

Menurut Ratna, dengan adanya penambahan dokter spesialis, keluhan para pasien ketika berobat ke rumah sakit akan dapat teratasi. Bahkan ada keluhan bahwa pelayanan pada hari Sabtu-Minggu tidak terlaksana selain karena hari libur, juga karena kurangnya dokter spesialis yang melayani.

“Ketika Sabtu dan Minggu dokter di rumah sakit tidak ada. Maka saya harap pemerintah dan rumah sakit bisa memberikan kebijakan agar dokter selalu standby pada hari tersebut,” tutupnya. (ADV/KN)

TANJUNG REDEB – Pasca musibah kebakaran yang terjadi di salah satu ruko Pasar Sanggam Adji Dilayas (PSAD), banyak masyarakat mempertanyakan hidran yang tidak berfungsi di lokasi pasar tersebut.

Menurut salah satu pemilik ruko di PSAD, Muhammad Andi, musibah kebakaran yang terjadi perlu menjadi evaluasi dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau. Pasalnya, saat terjadi kebakaran, tidak ada hidran yang digunakan untuk memadamkan api.

“Saya melihat hidran tidak difungsikan. Apakah hidran itu rusak atau seperti apa?” tanyanya.

Jika memang hidran tersebut rusak, ia pun meminta kepada Pemkab Berau melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk melakukan peremajaan. Supaya hidran bisa digunakan sebagaimana mestinya.

“Kita akui bahwa hidran memang ada banyak di pasar ini, tetapi jika tidak berfungsi sama saja hanya sebagai ‘pajangan’ saja,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Berau, Madri Pani, menilai musibah kebakaran ini sudah menjadi tamparan, bagaimana hidran yang seharusnya bisa bermanfaat tapi tidak berfungsi. Bersyukur api tidak menyebar ke toko lain, padahal diketahui, pasar merupakan sentra ekonomi masyarakat.

“Anggaran besar, jangan sampai hidran yang ada cuma jadi pajangan. Memenuhi formalitas saja,” ujar Madri Pani.

Tak hanya pasar yang menjadi sorotannya, tetapi kawasan padat penduduk turut menjadi perhatiannya.

Ia menyadari setiap tahun jumlah penduduk bertambah, dan juga pemukiman terus merapat. Hal ini seharusnya menjadi perhatian untuk memanfaatkan hidran, karena BPBD Berau pasti terkendala dengan akses.

Ia mencontohkan, kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Kampung Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung beberapa waktu lalu. Hebatnya kobaran api, dan akses yang jauh, membuat puluhan rumah ludes jadi arang. Tentu, hal ini menurutnya bisa dijadikan pelajaran, agar pengadaan hidran tepat sasaran dan berfungsi dengan baik.

“Hidran seharusnya bisa membantu petugas BPBD, bukan hanya jadi pajangan semata,” tutupnya. (ADV/KN)