Beranda blog Halaman 915

Pemkab PPU Terima Kunjungan Pansus DPRD Bontang Terkait Raperda TJSLP

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Pertemuan bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (7/6/2024)

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) menerima kunjungan dari Pansus (Panitia Khusus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang. Pertemuan ini berkaitan dengan penyusunan Raperda Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP) Bontang.

Kedatangan Pansus DPRD Kota Bontang disambut hangat oleh Bagian (Kabag) Perekonomian Setkab PPU. Pertemuan bertempat di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (7/6/2024) yang juga dihadiri Bagian Hukum, Pembangunan, dan Pemerintahan Setkab PPU.

Kepala Bagian Perekonomian, Kahar Mashud menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyatakan bahwa dialog dengan lembaga legislatif dari dua wilayah ini penting untuk memperkuat kerangka regulasi dalam upaya menjaga lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Selamat datang di pemerintahan kabupaten PPU, dan permohonan maaf juga dari Asisten II bidang. Perekonomian dan pembangunan, yang seharusnya beliau yang mendampingi karena suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, maka beliau perintahkan saya untuk mewakilinya,” ungkapnya.

Sementara perwakilan Pansus DPRD Kota Bontang, Adrofdita juga mengapresiasi keramahan dan kerjasama yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten PPU selama kunjungan. Ia menegaskan pentingnya pertukaran pikiran ( sharing of opinion) untuk memperoleh kesamaan pandangan tentang suatu masalah terkait Raperda TJSLP.

“Kunjungan kami ini merupakan bagian dari upaya untuk mengumpulkan data dan informasi terkait implementasi TJSLP di wilayah Kabupaten PPU, khususnya dalam hubungannya dengan perusahaan,” terangnya.

Selesai penyampaian pemaparan implementasi yang sudah dijalankan oleh Pemkab PPU terkait hal tersebut. Kedua pihak lanjut berdiskusi membahas secara komprehensif berbagai aspek yang terkait dengan Raperda TJSLP.

“Termasuk ruang lingkup, mekanisme dan pelaksanaanya,” tutup Adrofdita. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

Otorita IKN dan Pemkab PPU Tandatangani Perjanjian Hibah Barang Milik Daerah di Desa Bumi Harapan

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Penandatanganan tersebut Otorita IKN diwakili oleh Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun. (Biro SDM dan Humas Otorita Ibu Kota Nusantara)

PPU – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pemerintah  Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) sepakat untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah (BMD), di Kantor Otorita IKN, Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Berita Acara Serah Terima tersebut merupakan implementasi dari Pasal 32 Undang Undang 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Nusantara sebagaimana diubah dengan Undang Undang 21 tahun 2023. Dalam penandatanganan tersebut Otorita IKN diwakili oleh Sekretaris Otorita IKN, Achmad Jaka Santos Adiwijaya dan Pj Bupati PPU Makmur Marbun.

Perjanjian serah terima hibah Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan hibah berupa tanah, peralatan dan mesin, dan gedung bangunan yang terletak di Desa Bumi Harapan, Kecamatan Sepaku atau sering disebut dengan daerah trunen kepada Otorita IKN.

Naskah perjanjian hibah BMD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan prioritas masing masing pihak. Namun demikian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai Ibu Kota Nusantara, Barang Milik Daerah yang berada di Ibu Kota Nusantara dialihkan kepada Pemerintah Pusat dan ditetapkan sebagai Barang Milik Negara dan/atau aset dalam penguasaan Otorita Ibu Kota Nusantara.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Otorita IKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyampaikan bahwa ia menyambut baik pelaksanaan penandatanganan perjanjian hibah tersebut. “Alhamdulillah dengan kerja sama yang baik kita bisa selesaikan,” kata Jaka.

Mantan pejabat BPPN ini berharap, acara hari ini bisa menjadi pembuktian bahwa Otorita IKN dan Pemda Kabupaten PPU dapat bersinergi dan berkolaborasi. “Mudah-mudahan ini menjadi pembuktian bahwa kita dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan baik,” ujar Jaka.

Selain itu, Jaka juga berharap agar kedepannya seluruh kedeputian di Otorita IKN juga dapat memulai dan mengembangkan berbagai kerja sama baru dengan Pemda Kab. PPU maupun Pemkab Kutai Kartanegara ataupun daerah mitra IKN. “Tidak hanya Sekretariat tetapi tujuh kedeputian dan unit hukum,” ungkapnya.

Senada dengan pernyataan tersebut, Pj Bupati PPU Makmur Marbun juga menyambut baik telah dilaksanakannya penandatanganan perjanjian hibah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa Pemda Kab. PPU siap untuk bersinergi bersama Otorita IKN. “Kita bergandengan tangan untuk percepatan pembangunan IKN, IKN adalah harga mati,” tutupnya. (ADV/*SBK)

Tari Yatim di Mabes Polri

Penulis
redaksi2
-
0
Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto sebagai Pembina Tari Yatim.

Catatan Rizal Effendi

SAYA dikabari Kak Yatim, tim tarinya mendapat undangan tampil di Jakarta. Yang mengundang lembaga besar. Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Mabes Polri). Saya bilang salut. Sebab, tidak semua klub tari di daerah bisa diundang sampai ke sana.

Pasti ada yang memantau bahwa koreografi tarian Yatim memang punya kelas. Kualitas penarinya punya keahlian yang cukup serta jenis tarian yang ditampilkan dinilai mempunyai nilai budaya yang tinggi dan menarik untuk disaksikan.

Sambil bercanda saya bilang ke Yatim. Biasanya orang takut diundang ke Mabes Polri. Takut kalau undangannya beraroma pemeriksaan. Tapi Yatim dengan tim tarinya malah ceria, sebab undangannya mendatangkan rezeki. Selain dibiayai tiket pesawat pulang pergi serta hotel, juga diberi honor. “Alhamdulillah ini berkah, kita harus bersyukur,” ucapnya.

Bersama 11 anggota tarinya, Yatim terbang ke Jakarta, pekan lalu. Mereka adalah Redi, Padli, Ryan, Are, Dayah, Zetta, Nazwa, Carissa, Aurel, Nadya, dan Flanella. Sebelum berangkat, mereka menjalani latihan yang cukup intensif. “Tentu kita ingin tampil maksimal dan memberikan yang terbaik untuk yang mengundang,” ujar Yatim.

Tim tari Yatim langsung difasilitasi Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto. Mereka diminta tampil dalam acara pembukaan Rakernis SDM Polri 2024, yang berlangsung di Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel.

Ini hotel berbintang lima di pusat bisnis kawasan Jakarta Selatan. Hotel ini terhubung langsung dengan Gandara City Mall dan gedung perkantoran Gandaria 8. Jadi banyak tamu yang suka menginap di hotel tersebut.

Meski kelahiran Malang, Jatim, Irjen Nanang sudah sangat mengenal kebudayaan Kalimantan termasuk seni budaya tarinya. Soalnya sebelum bertugas di Kaltim, dia sempat menjadi Kapolda Kalteng. Di sini ada dua budaya lokal yang sangat kental, yaitu dari suku Dayak dan Banjar.

Acara Rakernis SDM Polri 2024 dibuka langsung oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dengan tema: “SDM Polri Presisi Siap Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045.” Tim tari Yatim tampil sebelum itu. Karena nama tariannya adalah tari selamat datang, yang biasa ditampilkan suku Dayak ketika menyambut tamu agung.

Penampilan mereka sangat memikat dengan busana adat penuh manik dan ornamen unik. Di sela-sela tangannya terselip bulu burung enggang, burung khas hutan Kalimantan. Mereka menari diiringi musik sampe.

Di akhir penampilannya, pembawa acara sempat menyebutkan bahwa tarian yang ditampilkan di bawah binaan langsung dari Kapolda Kaltim.  Tepuk tangan membahana dalam ruangan termasuk dari Kapolri Listyo Sigit Prabowo.

Kebetulan hadir juga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo. Sebelum Kapolri membuka acara Rakernis SDM, Menpora didaulat ikut melantik Komite Olahraga Polri (KOP) 2024. Kapolri juga menunjuk Dankorbrimob Komjen Pol Drs Imam Widodo sebagai ketua  cabang olahraga Akurasi Menembak dan Terjun Payung.

Ketika membuka Rakernis, Kapolri menegaskan pentingnya peningkatan profesionalisme, proporsionalitas, dan adaptabilitas jajaran Polri dalam setiap aspek layanan kepolisian.

“Saya menekankan agar SSDM Polri lebih profesional, proporsional serta adaptif terhadap tuntutan perkembangan zaman guna terwujudnya transformasi Polri yang presisi menuju Indonesia Emas 2045,” begitu pesan Kapolri.

Rakernis SDM Polri diikuti Karo SDM Polda se-Indonesia, termasuk Karo SDM Polda Kaltim Kombes Pol Ari Wibowo, SIK, MH. Sebelum hadir di Jakarta, Karo SDM Polda Kaltim menyelenggarakan Rakernis SDM yang diikuti seluruh satuan kerja di lingkungan Polda Kaltim

Ari menyampaikan beberapa program unggulan yang diusung Karo SDM Polda Kaltim di antaranya pengembangan kompetensi personel, rekrutmen, dan seleksi yang transparan, pengelolaan kesejahteraan anggota serta implementasi teknologi informasi.

BERKARIER 20 TAHUN LEBIH

Yatim menjalani karier sebagai pembina sanggar tari di Balikpapan lebih 20 tahun. Dia memang asli orang Banjar. Jadi akrab dengan seni budaya warga asli Kalimantan terutama Banjar dan Dayak. Makanya karya tari Yatim selalu berorientasi ke budaya tersebut. Dan sangat apik digarapnya.

Banyak jenis tari selamat datang dari suku pedalaman Kalimantan. Ada tari gantar dari suku Dayak Benuaq dan Dayak Tunjung. Salah satu ciri khas Suku Dayak adalah gerakannya yang spontan, ekspresif dan kompak. Dibawakan oleh putra-putri Dayak yang cantik dan menawan.

Tari Dayak merupakan salah satu seni tradisional Indonesia yang berasal dari Kalimantan. Umumnya menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak, yang dulu bermukim di tengah hutan dengan sistem mata pencaharian berburu dan berladang berpindah-pindah.

Seni budaya Banjar juga sangat kuat dan lengkap . Tidak saja soal tarian, nyanyi dan pantun, tapi juga seni budaya lain. Seperti sesajian wadai dan makanan sampai adat perkawinan.

Ketika putri bungsu saya melangsungkan pernikahan, Yatim menangani semua ritual acara mulai mandi-mandi, bepacar sampai adat perkawinan termasuk  tata busana, pelaminan serta dekorasi panggung dan ruangan.

Tari Banjar adalah seni tari yang dikembangkan suku Banjar baik berupa tari klasik (baksa, diiringi gamelan Banjar) maupun tari tradisional, yang diiringi musik panting.

Yatim sering menampilkan Tari Radap Rahayu. Ini salah satu tarian Banjar yang biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Bisa juga dalam kegiatan lain seperti upacara perkawinan, kehamilan dan lainnya. Tari ini menggambarkan beberapa bidadari yang membawa mangkuk berisi kelopak bunga untuk ditaburkan kepada tamu-tamu.

Yatim bersama tim tarinya mengaku senang dan puas bisa tampil di depan Kapolri dan pejabat Polri lainnya. “Terima kasih Bapak Kapolda Kaltim yang membina kami, mudah-mudahan Pak Irjen Nanang Novianto mengundang kami lagi dalam berbagai kegiatan,” ujarnya bersemangat. (*)

Elita Herlina: Optimalkan Program Puskesmas 24 Jam untuk Layanan Ibu Hamil

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Dari data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau tahun anggaran 2023, realisasi pengelolaan pelayanan kesehatan ibu hamil mencapai 4.984 orang dari target 5.600 orang.

Hal ini menjadikan pelayanan kesehatan gizi masyarakat di Kabupaten Berau tidak tercapai. Menurunnya layanan kesehatan ibu hamil maupun kesehatan gizi dapat berpotensi meningkatkan komplikasi pada ibu hamil dan jumlah kematian bayi.

Melihat kondisi tersebut, Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina, meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau agar segera mencari langkah strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan ibu hamil di Kabupaten Berau tetap berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, menurutnya sudah menjadi tugas Pemerintah Daerah untuk memberikan sarana dan prasarana kesehatan bagi masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan.

Diketahui, Kabupaten Berau memiliki dua rumah sakit umum yakni RSUD dr Abdul Rivai dan RSUD Talisayan. Namun, dibandingkan dengan kabupaten dan kota lain di Kaltim, Kabupaten Berau masih di bawah rata-rata.

“Padahal salah satu tujuan RPJMD tahun 2021-2026 Kabupaten Berau adalah mampu meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Berau. Sedangkan kalau kita lihat, rawat jalan dan rawat inap setiap tahun mengalami peningkatan,” ujarnya.

Peningkatan rawat jalan dan rawat inap setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2022, data pasien rawat jalan sebesar 133.807 pasien, sedangkan tahun 2023 sebanyak 152.017 pasien. Untuk pasien rawat inap pada tahun 2022 sebanyak 15.428 pasien, sedangkan tahun 2023 sebanyak 18.800 pasien.

“Untuk itu pemerintah harus menambah baik jumlah tenaga dokter maupun fasilitas yang ada, termasuk rumah sakit yang ada di Kabupaten Berau,” tuturnya.

Pihaknya mendorong agar Pemerintah Kabupaten Berau mengoptimalkan program pelayanan Puskesmas 24 jam di setiap kecamatan.

Selain itu, program pelayanan BPJS seharusnya menjamin ketersediaan obat dan kualitas layanan yang terus ditingkatkan kepada pasien peserta BPJS.

“Termasuk standarisasi pelayanan kesehatan yang merupakan standarisasi minimal dalam melayani kesehatan,” tandasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Tekankan Pentingnya Alat Penunjang untuk Kader Posyandu

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari.

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Sri Kumalasari, mengingatkan pentingnya peran pemerintah untuk memperkuat instrumen kebijakan yang mendukung peningkatan kapasitas para kader posyandu.

Dikatakan politisi Partai Golkar itu, peningkatan alat penunjang untuk kader bisa berdampak pada pemberian layanan yang prima kepada masyarakat.

“Pemerintah daerah perlu merangkul kader-kader posyandu di seluruh Kabupaten Berau untuk memastikan dapat memberikan pelayanan prima, terlepas dari kegiatan yang berbentuk pengabdian untuk masyarakat di lingkungannya,” katanya.

Ditambahkannya, kapasitas kader posyandu juga penting untuk mendukung pencapaian standar layanan primer dan kesehatan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, usia produktif, dan lanjut usia (lansia).

“Agar optimal dalam melaksanakan screening dan juga penyuluhan bagi orang tua dan lansia,” tuturnya.

Selain itu, Sri Kumalasari juga mengaku masih banyak mendengar keluhan para kader posyandu terkait kurangnya ketersediaan alat penunjang pelayanan kesehatan.

“Salah satu hambatan yang dialami oleh kader posyandu kita adalah ketersediaan alat screening baik untuk posyandu lansia dan posyandu balita,” tuturnya.

Oleh karena itu, politikus Golkar ini meminta pemerintah daerah serius melengkapi fasilitas kesehatan di setiap posyandu, agar nantinya penanganan kesehatan dapat diberikan secara maksimal untuk warga Bumi Batiwakkal.

“Masih banyak tugas pemerintah daerah untuk mendorong optimalisasi program-program posyandu,” pungkasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau: Korban Kekerasan Perempuan dan Anak Harus Dapat Perlindungan

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina.

TANJUNG REDEB – Hingga Mei lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mencatat ada 37 kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

Diketahui, jumlah itu terdiri dari 24 kasus terhadap anak dan 13 kasus terhadap perempuan. Jika dibandingkan tahun lalu, tercatat 84 kasus di Kabupaten Berau.

Menanggapi persoalan itu, Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina, menyebut bahwa masyarakat sudah cukup sadar untuk melaporkan tindakan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak.

“Baik itu yang mengalami sendiri maupun yang melihat kejadian tersebut,” ucapnya belum lama ini.

Diakuinya, kemungkinan masih banyak kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak yang belum terungkap. Sehingga, ia meminta masyarakat untuk berani melapor kepada Unit Pelaksana Tugas (UPT) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

“Korban ataupun masyarakat yang melihat kejadian kekerasan maupun pelecehan jangan takut untuk melaporkannya,” tegasnya.

Menurut Elita, masyarakat saat ini dapat langsung melapor ke organisasi yang dibangun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Setahu saya, DPPKBP3A ada mendirikan organisasi Sapa yang bertujuan agar pelapor dapat melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelasnya.

Masyarakat atau korban yang melapor nantinya juga akan diberikan fasilitas psikologis dan pendampingan hukum. Pihaknya meminta masyarakat untuk jangan takut melaporkan tersangka.

“Apalagi kekerasan dan pelecehan seksual sangat dilarang, baik dari sisi agama maupun hukum yang berlaku. Masyarakat harus berani melapor jika mengalami atau melihat kejadian tersebut,” tandasnya. (ADV/KN)

Mendag Temukan Produk Impor Elektronik Ilegal Senilai Rp 6,7 Miliar di Banten

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan meninjau produk-produk impor yang tidak memenuhi ketentuan di Serang, Banten, Kamis (6/6/2024). ANTARA/Harianto

SERANG – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan sejumlah temuan barang-barang elektronik yang diduga merupakan produk impor ilegal senilai Rp6,7 miliar di wilayah Banten.

“Nah hari ini kami temukan di sini, 40.282 pieces elektronik dengan nilai Rp6,7 miliar. Ini nilai masuk, nilai beli, kalau nilai jual beda lagi,” kata Mendag di sela memimpin ekspose barang hasil pengawasan yang tidak memenuhi ketentuan di Serang, Banten, Kamis (6/6/2024).

Mendag mengatakan puluhan ribu barang elektronik di antaranya, pengeras suara (speaker) berbagai ukuran, alat pengering rambut (hair dryer), alat pelurus rambu dan lain sebagainya. “Ada sembilan jenis elektronik yang tidak memenuhi SNI, K3L, dan MKG. Oleh karena itu, ini harus kita tertibkan,” ujar Mendag.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini menjelaskan penyitaan barang-barang elektronik tersebut karena tidak memenuhi ketentuan registrasi Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L), Buku Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan (MKG).

Selain itu, tidak memiliki Sertifikat Produk Penggunaan Tanda Standar Nasional Indonesia (SPPT-SNI) dan Nomor Pendaftaran Barang (NPB).

Barang-barang yang disita yang kemudian akan dimusnahkan tersebut diduga melanggar UU Nomor 8 Permendag Nomor 21 Tahun 2023. Temuan barang-barang tersebut atas sinergi dengan Bareskrim Polri, Pemerintah Provinsi Banten, Polda, dan pihak-pihak terkait lainnya.

Dia menjelaskan bagi pelaku usaha yang melakukan impor barang tersebut akan diberikan sanksi administrasi berupa teguran namun jika terus melanggar maka akan dicabut izin usahanya.

“Akan diberikan sanksi administrasi, tapi kalau kita temukan berkali-kali baru kita SKEP juga,” tegas Zulhas. Lebih lanjut Zulhas mengatakan bahwa barang barang tersebut diimpor dari negara China.

Dia juga menegaskan bahwa penindakan terhadap barang-barang impor yang diduga ilegal tersebut dilakukan untuk melindungi industri dalam negeri.

“Jangan sampai produk perlu gitu membanjiri di tempat tempat kita dengan cara cara yang tidak tepat, yang tidak benar apalagi melanggar ketentuan, yang mengakibatkan pabrik pabrik kita, industri industri kita tutup,” tegas Zulhas. (ANT/KN)

Menteri ATR : OIKN Segera Tuntaskan Lahan 2.086 Hektare di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengungkapkan Otorita Ibu Kota Nusantara akan segera menuntaskan lahan sekitar 2.086 hektare yang belum clean and clear di IKN.

“Kita sudah melaporkan ini, tadi saya sudah bicara dengan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN) sekaligus Plt. Wakil Kepala OIKN Bapak Raja Juli Antoni, yang mana intinya OIKN akan segera menuntaskan ini,” ujar AHY di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Menurut dia, untuk IKN memang dari 36 ribu hektar tanah yang dipersiapkan untuk pembangunan IKN, utamanya memang fokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), lalu ada supporting system, distrik-distrik, education, cultural, dan sebagainya.

Dari 36 ribu hektare tersebut, ada 2.086 hektare yang masih dinyatakan belum clean and clear. Clean and clear itu pada intinya jangan sampai ada masyarakat menduduki, kemudian jangan sampai belum ditangani dengan baik dan sesuai aturan.

AHY mengatakan terdapat uang penggantian untuk ganti rugi bagi masyarakat atau nanti ada skema PDSK (Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan) yang merupakan semacam uang kerohiman bagi mereka yang tidak punya sertifikat, tapi sudah menduduki dan tinggal serta berkebun yang biasanya diganti tanam tumbuh yakni tumbuhan-tumbuhan dan tanaman-tanaman yang sudah ditanam serta dikelola oleh masyarakat, kira-kira seperti itu.

“Tapi sekali lagi ini di luar dari kewenangan ATR/BPN sebetulnya, karena uang penggantian itu saat ini setahu saya dikelola oleh OIKN. Saya tadi tanya, lalu apa masalahnya kok belum dijalankan dengan baik? Memang ada masalah-masalah tertentu yang tidak perlu disampaikan di sini, tapi pendeknya sebetulnya tinggal dieksekusi dengan baik,” kata AHY.

Kementerian ATR/BPN sebetulnya ingin hal tersebut sudah dijalankan dan lahan di IKN sudah clean and clear, sehingga dapat diterbitkan sertifikatnya.

“Yang jelas kami Kementerian ATR/BPN ingin sebetulnya ini sudah dijalankan, sudah clean and clear, baru setelah itu kita terbitkan sertifikat yang artinya sudah resmi negara menentukan mana saja yang memang menjadi hak dari pengelola ataupun pemiliknya,” kata AHY. (ANT/KN)

Operasional Bus Shalawat Akan Dihentikan Sementara Jelang Puncak Haji

Penulis
redaksi2
-
0
Jamaah calon haji Indonesia menaiki bus Shalawat seusai beribadah di Terminal Syib Amir, Makkah, Arab Saudi, Kamis (23/5/2024). ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN

MAKKAH – Operasional bus shalawat yang selama ini melayani jamaah calon haji Indonesia di Makkah akan dihentikan sementara dan difokuskan untuk layanan jamaah saat puncak haji.

“Menjelang puncak perhajian itu memang dihentikan sementara, karena bus-bus itu akan ditarik. Seluruhnya akan digunakan untuk layanan shuttle Armina, mulai dari Makkah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan ke Makkah,” ujar Kasie Layanan Transportasi Daker Makkah, Syarif Rahman, di Makkah, Jumat (7/6/2024).

Syarif menjelaskan sejauh ini ada 450 bus shalawat yang dikerahkan untuk melayani jamaah. Menurut dia, bus shalawat melayani 22 rute untuk mengantarkan jamaah dari hotel ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah ataupun shalat lima waktu.

Jelang Armuzna, layanan bus shalawat tersebut akan berhenti beroperasi pada 5 Dzulhijjah 1445 H atau 11 Juni 2024 pada 12.00 Waktu Arab Saudi (WAS).

“Bus shalawat itu akan berhenti pada tanggal 5 Dzulhijjah. Jadi dua hari sebelum pelaksanaan wukuf menjelang Armina, yaitu tanggal 8 Dzulhijjah. Karena jamaah itu didorong ke Arafah mulai tanggal 8,” kata Syarief.

Setelah puncak haji di Armuzna berakhir, kata dia, bus shalawat akan kembali beroperasi melayani jamaah yang akan melaksanakan thawaf ifadah, thawaf wada, maupun shalat lima waktu di Masjidil Haram.

Bus shalawat akan kembali beroperasi lagi melayani jamaah ke Masjidil Haram pada 14 Dzulhijjah 1445 H atau 20 Juni 2024 pukul 00.30 WAS.

Selain disiapkan untuk melayani jamaah di Armuzna, operasional bus shalawat tersebut dihentikan sementara agar jamaah bisa menyiapkan diri secara fisik.

“Supaya jamaah juga memahami supaya mereka banyak istirahat di tempat akomodasi untuk menyiapkan diri secara fisik mental dan kesehatan menuju puncak haji,” kata Syarif.

Ia mengimbau kepada jamaah calon haji Indonesia agar tidak bolak-balik ke Masjidil Haram untuk melaksanakan ibadah umrah sunnah atau ibadah sunah lainnya. Jamaah disarankan untuk fokus beribadah di hotel saja.

“Mudah-mudahan dengan demikian, seluruh jamaah bisa mengikuti seluruh rangkaian puncak haji dengan lancar,” katanya. (ANT/KN)

Pemerintah Siapkan Anggaran Rp 9 Triliun untuk Bansos Beras 10 kg Lanjutan

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp9 triliun untuk melanjutkan bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) bagi 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia.

“Bantuan pangan (beras 10 kg) ini diputus dalam rapat internal sama Pak Presiden, (dilanjutkan) bulan delapan, 10 dan 12. (Anggarannya) sekitar Rp9 triliun,” kata Arief di sela menghadiri Rapat Koordinasi Perluasan Areal Tanam dan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Jumat (7/6/2024).

Arief menjelaskan bahwa keputusan kelanjutan bantuan pangan beras 10 kilogram untuk tahap tiga sudah ditetapkan Presiden Jokowi yang akan berlanjut pada Agustus, Oktober, dan Desember 2024.

“Tahun lalu kan juga enggak full 12 bulan, tahun ini (dilanjutkan tahap tiga untuk bulan) 8, 10, dan 12 karena Pak Presiden kan selalu menyampaikan dalam beberapa kesempatan akan melihat postur APBN juga,” ucap Arief.

Dia menuturkan bahwa bantuan pangan beras tersebut juga tidak penuh sebanyak 12 bulan, lantaran menyesuaikan dengan APBN.

“Kalau APBN-nya, Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) menyampaikan kita akan lakukan tiga bulan, maka tiga bulan berarti bulan 8, 10, dan 12. Karena kita lihat juga fiskal, jangan hanya untuk pemenuhan bantuan pangan, tapi kegiatan yang lain yang penting juga jangan sampai tertinggal, itu keputusannya dalam rapat kabinet,” jelas Arief.

Sebelumnya, Arief mengatakan bantuan itu membuktikan bahwa kehadiran dan perhatian pemerintah yang terus menyokong perekonomian 22 juta keluarga penerima manfaat.

“Sebanyak 22 juta keluarga itu kalau secara individu bisa sampai sekitar 89 juta atau artinya hampir sepertiga rakyat Indonesia yang diberikan beras Bulog yang berkualitas baik dari pemerintah,” imbuhnya. (ANT/KN)

1...914915916...1,256Halaman 915 dari 1,256