JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto terkait kasus MinyaKita memperingatkan para pengusaha ataupun pejabat yang berwenang untuk tidak mengorbankan rakyat hanya demi keuntungan sesaat.

Presiden kemudian juga memperingatkan tidak ada orang yang kebal hukum manakala mereka terbukti berbuat kejahatan merugikan negara dan mengorbankan kepentingan rakyat hanya untuk keuntungan pribadi atau kelompoknya.

“Pesan Presiden adalah tidak boleh ada lagi, siapa pun itu, menari-nari di atas penderitaan rakyat,” ujar Wakil Menteri Pertanian Sudaryono ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2025), meneruskan pesan Presiden.

Dia menekankan pesan Presiden bahwa jangan sampai karena ingin memperoleh keuntungan sesaat, kemudian banyak rakyat yang dikorbankan, seperti mengurangi timbangan, mengurangi kualitas, mengurangi volume.

“Itu kan sudah jelas kejahatan ya,” kata Wamentan.

Dia melanjutkan saat ini ada tiga perusahaan yang telah dilaporkan ke kepolisian, kemudian kemarin (11/3) ada dua perusahaan di Surakarta, Jawa Tengah, yang baru ditemukan juga terlibat ikut mengurangi jumlah minyak goreng yang dijual dalam kemasan.

“Kalau kita ngomong agama, itu sudah jelas ada di Al Quran, mengurangi timbangan itu masuk neraka ancamannya. Tetapi, sebelum masuk neraka, nanti di akhirat masuk neraka, juga akan ditindak tegas,” kata Sudaryono.

Dia menyebut Presiden saat ini tegas tidak ingin masih ada yang main-main dengan kepentingan rakyat.

“Dulu-dulu mungkin (masih ada yang main-main). Nah, kalau sekarang, Pak Prabowo ingin sekali rakyat mendapatkan kualitas pelayanan, baik produk maupun jasa yang baik, dengan kualitas semestinya. Yang seharusnya 1 liter dengan kualitas tertentu, ya (rakyat harus dapat) segitu,” kata Sudaryono.

Wamentan, saat ditanya apakah Presiden marah dengan temuan kasus MinyaKita, kemudian menjawab siapa pun pasti marah, bukan hanya Presiden.

“Ya bagaimana? Masa enggak marah? Yang marah itu enggak hanya Presiden, kita semua juga marah,” kata Wamentan.

Oleh karena itu, Presiden, sebagaimana disampaikan oleh Sudaryono, memperingatkan siapa pun yang melanggar aturan dan merugikan rakyat, akan ditindak tegas.

“Dengan adanya tindakan tegas ini akan ada efek jera. Orang juga enggak akan ngulangi, yang mau niat, tidak akan meneruskan,” sambung Sudaryono.

Kasus MinyaKita menjadi sorotan publik sejak pekan pertama Maret 2025 setelah adanya beberapa temuan volume minyak goreng MinyaKita yang dijual tak sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam label kemasan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menemukan ketidaksesuaian isi minyak goreng MinyaKita saat dia melakukan inspeksi mendadak di Pasar Gede Solo, Surakarta, Jawa Tengah, Selasa (11/3/2025). (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya layak mendapat kenaikan pangkat menjadi letnan kolonel karena berkontribusi dalam membantu kerja Presiden Prabowo Subianto.

“Itu kewenangan Panglima TNI dan saya. Ada seseorang yang dianggap mampu membantu Presiden dan mengoordinasikan tugasnya dengan baik, lalu diberi kenaikan pangkat. Apa masalahnya?” kata Maruli dalam siaran pers resmi TNI AD saat mengunjungi Baturaja, Sumatera Selatan, Rabu (12/3/2025).

Maruli menilai prestasi yang diukir Teddy di militer dan pemerintahan layak untuk diapresiasi dengan kenaikan pangkat.

Tidak hanya kepada Teddy, Maruli menegaskan kesempatan mendapatkan kenaikan pangkat juga terbuka untuk seluruh prajurit yang mau memberikan kinerja terbaik dan pengorbanan untuk bangsa.
Maruli sendiri memahami banyak pendapat masyarakat yang menilai kenaikan pangkat yang diterima Teddy merupakan hasil dari intervensi pihak lain. Maruli pun secara tegas membantah hal tersebut.

“Jadi itu kewenangan kami (Panglima TNI dan KSAD) jangan diintervensi terus. Kami bekerja secara profesional, jika sudah diputuskan, kami akan ikut (melaksanakan keputusan),” tegas Maruli.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menaikkan pangkat Seskab Teddy Indra Wijaya dari mayor ke letnan kolonel (letkol).

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Wahyu Yudhayana saat dikonfirmasi ANTARA, Kamis (6/3) membenarkan hal tersebut.

“Saya sampaikan kepada rekan rekan media, Bahwa Informasi tersebut memang betul dan itu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI dan dasar perundang-undangan (perpres), secara administrasi juga semua sudah dipenuhi,” kata Wahyu dalam pesan singkatnya.

Pengangkatan jabatan Teddy itu tertera dalam Surat Perintah Nomor Sprin/674/II/2025 yang telah dikonfirmasi kebenarannya oleh Wahyu.

Dalam surat perintah tersebut, terdapat lima poin yang menjadi dasar kenaikan pangkat Teddy.
Berikut lima poin dasar tersebut:
1. Peraturan Panglima TNI Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penggunaan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
2. Peraturan Panglima TNI Nomor 87 Tahun 2022 tentang Perubahan Ke Tiga atas Peraturan Panglima TNI Nomor 50 tahun 2015 tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.
3. Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/238/II/2025 Tanggal 25 Februari 2025 tentang Penetapan Kenaikan Pangkat Reguler Percepatan (KPRP) dari Mayor Teddy ke Letkol a.n Mayor Inf Teddy Indra Wijaya, S.S.T.Han.,M.Si. NRP 11110010020489, Sekretaris Kabinet.
4. Peraturan KSAD Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Kepangkatan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.
5. Keputusan KSAD nomor Kep/462/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan Karier Perwira TNI AD, dan
6. Pertimbangan Pimpinan Angkatan Darat. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengganti kepala dinas pendapatan daerah (kadispenda) bila pendapatan asli daerah (PAD) tidak meningkat.

“Kalau pendapatannya kurang, itu tugasnya kadispenda. Kadispenda enggak mampu tingkatkan pendapatan, ganti,” kata Tito dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) 2025 yang diselenggarakan secara daring, dan disaksikan di Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Mendagri menyampaikan pernyataan tersebut karena menerima informasi bahwa masih ada pemda yang tidak efisien dalam menggunakan anggarannya.

Tito menjelaskan bahwa meningkatkan PAD diperlukan agar anggaran pemda tidak bergantung dari transfer pusat.

“Sebagian besar di daerah-daerah itu kapasitas fiskalnya rendah, ketergantungan. Kami tahu rendah itu hitungnya dari perbandingan antara transfer pusat dengan pendapatan daerah,” ujarnya.

Ia lantas menjelaskan bahwa saat ini terdapat lebih dari 400 daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah. Bahkan, kata dia, ada daerah yang bergantung pada transfer pusat, dan 60 persen anggarannya hanya untuk belanja pegawai.

“(Anggaran) sampai ke masyarakat 30-40 persen, dan itu pun nanti problem hukum lagi, terjadi praktik yang negatif, sehingga yang sampai ke masyarakat betul mungkin 20-25 persen saja,” jelasnya.

Menurut dia, bila hal tersebut yang terjadi, maka tidak terjadi perubahan di daerah. Kemudian, pengentasan kemiskinan tidak berdampak signifikan.

Pada kesempatan itu, Mendagri juga meminta pemda agar anggaran daerah tidak hanya fokus pada belanja saja dan tidak memikirkan peningkatan PAD.

“Data satu daerah, di APBD-nya (anggaran pendapatan dan belanja daerah), untuk makan dan minum Rp51 miliar, berarti kalau bagi 12 kurang lebih Rp4 miliar per bulan. Kemudian, perjalanan dinasnya Rp250 miliar. Nah, itu salah satu di antaranya,” katanya.

Ia melanjutkan, “Saya bilang ini belum seberapa nih. Ada beberapa daerah yang (anggaran) makan dan minumnya Rp1 triliun lebih.”. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) memastikan pencairan Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk dosen pada tahun 2025. Kemdiktisaintek telah mengajukan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk mendukung pencairan tersebut.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek), Brian Yuliarto, menjelaskan keputusan ini diambil setelah melalui berbagai pertimbangan dan diskusi lintas kementerian.

“Kami memahami betapa pentingnya Tukin bagi dosen sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan kontribusi mereka dalam dunia pendidikan,” kata Menteri Brian dalam pertemuan dengan Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek (Adaksi), Selasa (11/3/2025).

Menteri Brian juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Adaksi atas masukan berharga terkait pengelolaan perguruan tinggi, khususnya dalam hal kepangkatan, penelitian, dan Tukin.

“Masukan dari teman-teman Adaksi sangat kami hargai dan akan kami pertimbangkan untuk perbaikan kedepannya,” tambahnya.

Kepastian pencairan Tukin ini diharapkan dapat menjadi motivasi tambahan bagi dosen untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian. Menteri Brian juga memastikan bahwa begitu Anggaran Belanja Tambahan (ABT) disetujui, proses pencairan Tukin 2025 akan segera dilaksanakan, meskipun masih perlu sinkronisasi birokrasi dengan kementerian terkait.

Mendiktisaintek juga menekankan pentingnya pertemuan rutin untuk mendengarkan masukan dari dosen dan Aparatur Sipil Negara (ASN). “Ke depan, kami berharap dapat bertemu secara rutin. Masukan dari dosen dan ASN sangat berharga bagi kami untuk melakukan perbaikan,” harap Menteri Brian.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan barang saat menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini dilakukan dalam rangka penyidikan dugaan korupsi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengonfirmasi bahwa ada beberapa barang yang diamankan dalam proses tersebut. Ia menjelaskan saat ini tim penyidik masih meneliti apakah barang-barang tersebut memiliki relevansi dengan kasus yang tengah ditangani.

“Kalau soal disita atau tidak, pasti ada beberapa dokumen dan beberapa barang yang kami amankan. Saat ini, barang-barang tersebut sedang dikaji dan diteliti oleh penyidik,” ujar Setyo di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Setyo menambahkan, jumlah barang yang disita tidak terlalu banyak, namun tetap dianggap penting bagi kelanjutan penyelidikan.

Jika nantinya ditemukan barang-barang tersebut tidak berkaitan dengan perkara, maka KPK akan mengembalikannya.

“Memang tidak banyak, tapi setidaknya ada beberapa hal yang relevan dengan penanganan perkara ini. Semua barang yang kami sita akan diteliti lebih lanjut. Jika tidak memiliki keterkaitan, pasti akan dikembalikan. Namun, jika ada relevansinya, tentu akan digunakan dalam proses penyidikan,” jelasnya.

Sebelumnya, KPK mengungkapkan bahwa dugaan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan yang menyebabkan kerugian negara hingga ratusan miliar rupiah.

“Ratusan miliar,” ujar Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto.

KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara ini. Namun, identitas para tersangka belum diungkap ke publik.

Ridwan Kamil menjadi salah satu pihak yang turut terseret dalam penyidikan kasus ini. Meskipun demikian, status hukumnya masih belum dijelaskan secara rinci oleh KPK. Menanggapi penggeledahan di rumahnya, RK menyatakan bahwa dirinya bersikap kooperatif dan mendukung upaya KPK dalam menegakkan hukum.

“Tim KPK sudah menunjukkan surat tugas resmi, dan kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif serta sepenuhnya mendukung dan membantu tim KPK secara profesional,” ujar RK, Senin (10/3/2025).

Hingga saat ini, penyidikan masih terus berlangsung. KPK berjanji akan segera memberikan perkembangan terbaru terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, di Bandung pada Senin (10/3/2025). Penggeledahan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan korupsi yang terjadi di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan tindakan ini didasarkan pada keterangan saksi yang memberikan informasi penting dalam penyidikan kasus tersebut.

Menurutnya, penggeledahan diperlukan untuk memastikan adanya keterkaitan antara kasus dugaan korupsi dan pihak-pihak yang diduga terlibat.

“Didasari keterangan saksi, maka perlu dilakukan penggeledahan untuk memastikan ada tidaknya keterkaitan dengan perkara serta untuk membuat kasus ini lebih terang,” ujar Setyo dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/3/2025).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, mengungkapkan dugaan korupsi di Bank BJB berkaitan dengan proyek pengadaan iklan yang menyebabkan kerugian negara dalam jumlah besar.

“Ratusan miliar,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi terkait besaran kerugian negara akibat kasus ini.

Meski demikian, KPK belum membeberkan secara rinci konstruksi perkara dan mekanisme korupsi yang terjadi dalam proyek pengadaan iklan tersebut. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka. Para tersangka berasal dari dua unsur, yaitu penyelenggara negara dan pihak swasta. Namun, identitas mereka masih dirahasiakan dan akan diumumkan dalam waktu dekat.

Salah satu nama yang terseret dalam kasus ini adalah Ridwan Kamil. Penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumahnya sebagai bagian dari upaya mengumpulkan bukti tambahan. Menanggapi hal ini, Ridwan Kamil menyatakan dirinya bersikap kooperatif dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan.

“Saya menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan akan bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan yang dibutuhkan,” ujar Ridwan Kamil.

Di sisi lain, pihak Bank BJB hingga saat ini belum memberikan pernyataan resmi terkait penyelidikan yang tengah berlangsung.

KPK memastikan penyelidikan akan terus berlanjut dan berjanji akan mengungkap duduk perkara kasus dugaan korupsi ini dalam waktu dekat.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R