JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI mengatur agar prajurit TNI yang ditugaskan di kementerian dan lembaga lain harus pensiun dini.

Menurut dia, prajurit TNI yang sudah pensiun dini pun kualitas dan kemampuannya harus terukur untuk menempati kementerian atau lembaga yang dituju. Namun, TNI yang aktif juga diusulkan agar bisa menempati 15 kementerian/lembaga melalui RUU TNI.

“Jadi ada 15, kemudian untuk jabatan-jabatan tertentu lainnya, itu kalau mau ditempatkan dia mesti pensiun,” kata Sjafrie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Dia pun berterima kasih kepada DPR RI yang mementingkan kepentingan nasional terhadap TNI sebagai institusi pertahanan negara untuk bisa lebih profesional, moderen, dan meningkatkan kemampuan.

Dalam RUU tersebut, menurut dia, pemerintah mengusulkan perubahan terhadap tiga poin, di antaranya soal kedudukan TNI dalam ketatanegaraan, perpanjangan usia dinas, hingga pengaturan penempatan TNI pada jabatan sipil.

Di samping itu, dia pun tidak merespons secara eksplisit terkait posisi Letkol Inf Teddy Indra Wijaya yang kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet. Pada intinya, dia mengatakan bahwa prajurit TNI harus pensiun jika mengisi jabatan-jabatan tertentu di kementerian atau lembaga.

“Masuk nggak dalam kategori itu? Kalau termasuk di luar 15 kategori itu ya terkena. Pensiun dulu, baru melanjutkan pekerjaannya,” kata Sjafrie.

Berikut 15 kementerian/lembaga yang diusulkan bisa diisi oleh prajurit TNI aktif, dalam RUU TNI:
1. Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Negara
2. Pertahanan Negara
3. Sekretaris Militer Presiden
4. Inteligen Negara
5. Sandi Negara
6. Lemhannas
7. DPN
8. SAR Nasional
9. Narkotika Nasional
10. Kelautan dan Perikanan
11. BNPB
12. BNPT
13. Keamanan Laut
14. Kejaksaan Agung
15. Mahkamah Agung
(ANT/MK)

Oleh : Bagus Ahmad Rizaldi
Editor : Azhari

JAKARTA – Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja memberikan masukan terkait ketersediaan anggaran untuk pemungutan suara ulang (PSU) pilkada pasca-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yakni mekanisme berbagi biaya atau menggunakan “cost sharing” dengan Bawaslu provinsi.

Berdasarkan siaran pers di Jakarta, Selasa (11/3/2025), dia mengatakan pembiayaan Bawaslu kabupaten/kota yang akan melaksanakan pengawasan PSU tetapi pemerintah daerahnya tidak mampu untuk melakukan mekanisme berbagi biaya atau cost sharing.

Mekanisme cost sharing mengacu pada pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan kegiatan pemilihan yang bersumber dari APBD.

Dalam pasal itu dijelaskan bahwa dalam hal pemerintah kabupaten/kota mengalami keterbatasan kemampuan keuangan daerah untuk penyelenggaraan kegiatan pemilihan bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota, pemerintah provinsi dapat membantu pendanaan kegiatan pilkada.

“Maka Bawaslu provinsi yang masih terdapat sisa anggaran pemilihan dapat menggunakan anggaran dimaksud untuk melakukan pengawasan PSU dengan mekanisme cost sharing,” kata Bagja.

Bagja mengatakan terhadap saran dan masukan di atas, diperlukan kebijakan Kemendagri untuk penggunaan anggaran pengawasan Bawaslu provinsi.

Ini juga sesuai dengan pasal 18 ayat (3) Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan pemilihan yang bersumber dari APBD menyatakan bahwa penyampaian laporan penggunaan belanja hibah kegiatan pemilihan dilakukan paling lambat tiga bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (ANT/MK)

Oleh : Narda Margaretha Sinambela
Editor : Edy M Yakub

JAKARTA – Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir percaya datangnya Jordi Cruyff sebagai penasihat teknik dapat membawa sepak bola Indonesia mendunia.

Jordi diperkenalkan secara resmi kepada awak media dan publik di Jakarta, Selasa, setelah pada Minggu dia mendarat di di Bandara Soekarno Hatta, sekitar pukul 18.10 WIB, bersama pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert.

“Kita dukung dan siap untuk bekerja keras bersama untuk membawa Garuda tampil di pentas dunia. Selamat datang di Indonesia dan selamat bertugas, Jordi!,” kata Erick dalam Instagram resminya, Selasa (11/3/2025)

Putra dari legenda sepak bola Belanda Johan Cruyff itu akan melakukan tugas pertamanya menjadi penasihat teknik dengan menganalisa potensi sepak bola di Indonesia. Dari situ, Jordi akan mencari tahu kekuatan sepak bola tanah air yang bisa dikembangkan ke depannya.

Jordi memaparkan diperlukan strategi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di masa depan.

Dengan pengalamannya sebagai pemain, pelatih, hingga sporting director di berbagai klub Eropa dan Asia, Erick percaya Jordi adalah orang yang tepat untuk meningkatkan kualitas sepak bola tanah air, termasuk juga dalam hal mengembangkan potensi para pemain muda di dalamnya.

“Dengan pengalamannya di Eropa dan Asia, Jordi Cruyff akan membentuk strategi jangka pendek, menengah, dan panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia di masa depan termasuk mengembangkan bakat pemain muda Indonesia,” tutur Erick.

PSSI sendiri sudah mengumumkan Jordi sebagai pelatih teknik pada 25 Februari atau dua pekan yang lalu.

Salah satu tugas Jordi adalah ikut dalam proses penentuan direktur teknik (Dirtek) PSSI, setelah posisi ini kosong sejak ditinggal pria asal Jerman Frank Wormuth yang menjadi Dirtek selama setengah tahun sampai Desember 2023 atau selesainya Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. (ANT/KN)

Oleh : Zaro Ezza Syachniar
Editor : Eka Arifa Rusqiyati

JAKARTA – Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Kukuh Kumara mengatakan peningkatan penjualan yang terjadi pada Februari 2025 tidak terlepas dengan adanya insentif pajak Opsen yang diberikan oleh beberapa daerah.

“Adanya isnentif atau stimulus Pajak Opsen ini sangat berpengaruh (untuk penjualan),” kata Kukuh Kumara seperti dikutip dari Antara, Selasa (11/3/2025).

Perlu diketahui bahwa penjualan Wholesales pada Februari 2025 terdapat peningkatan sebesar 2,2 persen atau 72,295 unit dibandingkan periode yang sama tahun lalu hanya berhasil sebanyak 70.722 unit.

Sementara itu, penjualan ritel masih cenderung kurang bergairah hanya berhasil mencatatkan sebanyak 69.872 unit pada Februari 2025 dan jika dibandingkan tahun lalu di periode yang sama justru mengalami penurunan sebanyak 0,8 persen atau 70.420 unit.

Penurunan ini disebabkan adanya isu-isu yang mengaitkan kekhawatiran para calon pembeli terkait pajak Opsen yang meningkat di beberapa daerah yang ada di Indonesia, sehingga calon pembeli banyak yang menahan untuk membeli kendaraan pada masa-masa ini.

“Ini cukup menarik kalau diamati, tapi terlalu dini kalau kita mengatakan ada peningkatan. Satu, pada waktu Januari itu kan ada gonjang-ganjing mengenai pajak Opsen. Begitu ada gonjang-ganjing ketidakpastian mengenai Opsen, mereka menunda,” ujar dia.

Oleh karena itu, dia berharap perjalanan penjualan yang cukup positif di Februari masih bisa berlanjut hingga akhir tahun 2025, sehingga pemerintah daerah (pemda) mau mempertimbangkan untuk meningkatkan pajak Opsen.

Menurut dia, jika pemda mau menahan untuk tidak meningkatkan nilai pajak Opsen untuk kendaraan baru, maka penjualan yang meningkat juga memberikan dampak positif bagi pemasukan pajak daerah tersebut.

“Dengan makin banyak mobil yang dijual, maka pemda dapat pendapatan pajak yang setimpal. Tapi kalau penjualannya menurun, pendapatan pemda juga akan menurun,” ucap dia.

“Harapan kami kita bisa mempertahankan dan juga meningkatkan penjualan yang terjadi di dua bulan pertama ini,” tutur dia.

Pada tahun ini, Gaikindo telah menetapkan angka penjualan yang bakal diperkirakan mencapai 950 ribu unit dalam setahun. Meski begitu, angka tersebut masih bisa berubah tergantung kondisi perekonomian dan juga kebijakan yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2024, Gaikindo sudah merilis penjualan kendaraan roda empat. Catatan yang kurang baik harus diterima Gaikindo pada tahun ini. Pihaknya hanya berhasil mencatat penjualan sebanyak 865.723 unit atau 13,9 persen pada segmen wholesales jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Sementara pada ritel sales, Gaikindo mencatat penjualan hanya sebanyak 889.680 unit atau mengalami penurunan 10,9 persen jika dibandingkan tahun 2023 mencapai 998.059 unit. (ANT/KN)

Pewarta : Chairul Rohman
Editor : Mahmudah

JAKARTA – Kementerian Perdagangan (Kemendag) bersama Kepolisian RI terus memperketat pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok (bapok), salah satunya MINYAKITA, guna melindungi masyarakat dari potensi kecurangan. Saat ini, tim gabungan tengah menelusuri produsen MINYAKITA yang diduga mengurangi takaran dan menaikkan harga secara ilegal.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan langkah tegas ini usai menghadiri Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Kesiapan Pengamanan Idulfitri 2025 di Jakarta, Senin (10/3/2025). Menurutnya, pengawasan dilakukan secara intensif untuk mencegah pelanggaran yang merugikan konsumen.

Pada 7 Maret 2025, Kemendag menemukan indikasi kecurangan oleh PT AEGA yang berlokasi di Depok. Namun, saat tim investigasi mendatangi lokasi, perusahaan tersebut telah tutup dan memindahkan operasionalnya ke tempat lain.

“Menindaklanjuti laporan konsumen, tim kami langsung bergerak ke produsen yang terindikasi mengurangi takaran. Kami antisipasi dan kejar langsung ke perusahaannya. Selain itu, MINYAKITA yang tidak sesuai takaran sudah mulai kami tarik,” ujar Mendag Budi.

Sebelumnya, pada 24 Januari 2025, Kemendag juga mengungkap praktik serupa yang dilakukan oleh PT NNI di Mauk, Tangerang. Bersama Satgas Pangan, Polri, TNI, dan pemerintah daerah, Kemendag menyegel perusahaan tersebut agar tidak lagi beroperasi.

“Kami rutin melakukan pemantauan ke pasar maupun penindakan terhadap pelaku usaha nakal, tetapi memang tidak kami blow-up agar tidak menimbulkan panic buying,” tambahnya.

Terpisah, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Moga Simatupang menjelaskan Kemendag telah melakukan pengawasan terhadap repacker MINYAKITA yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan temuan, beberapa pelaku usaha diduga menggunakan minyak goreng non-DMO (Domestic Market Obligation) sebagai bahan baku. Akibatnya, mereka mengurangi volume isi produk untuk menekan biaya produksi, sekaligus menaikkan harga jual melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Repacker tersebut memanfaatkan momen Ramadan dan Idulfitri, saat permintaan MINYAKITA sangat tinggi,” ungkap Moga.

Ia menegaskan pelaku usaha yang terbukti melanggar akan dikenakan sanksi, mulai dari teguran tertulis, penarikan produk, penghentian usaha sementara, hingga pencabutan izin. Selain sanksi administratif, pelaku usaha juga dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

“Saat ini kami terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait sanksi yang akan dijatuhkan,” pungkasnya.

Pewarta : Nicha R