JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui penyidik pada Jampidsus mencecar mantan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dengan 14 pertanyaan pokok terkait kasus korupsi minyak mentah.

“Lebih melihat kepada bagaimana tugas fungsi yang bersangkutan sebagai komisaris utama dalam perusahaan atau korporasi holding PT Pertamina (Persero),” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Selain itu, lanjut dia, penyidik mendalami pelaksanaan fungsi pengawasan dalam kaitan dengan kegiatan importasi minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Patra Niaga.

Ia mengatakan bahwa pemeriksaan ini dalam rangka menggali peran Ahok selaku komisaris utama dalam kaitan dengan ekspor dan impor minyak mentah serta produk kilang.

“Jadi, semua ini masih dalam berproses. Tentu penyidik masih akan terus mendalami keterangan-keterangannya. Tentu kemungkinan akan melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap yang bersangkutan,” ujarnya.

Harli mengatakan bahwa kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap Ahok usai mendapatkan dokumen dan data tambahan dari Pertamina.

Diketahui, Ahok diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018–2023. Ia menjalani pemeriksaan selama 8–9 jam.

Ia mengatakan bahwa penyidik tidak menanyakan kepada dirinya mengenai isu ‘oplosan’ bahan bakar minyak (BBM) RON 92 dengan RON yang lebih rendah sebagaimana yang banyak dibicarakan masyarakat.

“Kalau pengoplosan saya kira di sini penyidik enggak pernah tanya itu. Kalau pengoplosan, otomatis kendaraan-kendaraan akan protes. Ini memang ada soal sesuatu yang saya enggak bisa ngomong. Nanti di sidang pasti penyidik akan kasih lihat. Tapi ya saya kaget, ternyata lebih dalam yang saya kira di kulit,” ucapnya.

Dalam kasus ini, penyidik telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pada tahun 2018-2023, yaitu Riva Siahaan (RS) selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Sani Dinar Saifuddin (SDS) selaku Direktur Feedstock dan Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional, Yoki Firnandi (YF) selaku Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Agus Purwono (AP) selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Maya Kusmaya (MK) selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga, dan Edward Corne (EC) selaku VP Trading Operations PT Pertamina Patra Niaga.

Tersangka lainnya, yakni Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR) selaku beneficial owner PT Navigator Khatulistiwa, Dimas Werhaspati (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, dan Gading Ramadhan Joedo (GRJ) selaku Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melakukan mutasi besar-besaran terhadap 1.255 personel di jajaran perwira tinggi dan perwira menengah. Pergantian ini tertuang dalam enam surat telegram Kapolri yang diterbitkan pada 12 Maret 2025.

Enam surat telegram tersebut bernomor ST/488/III/KEP./2025, ST/489/III/KEP./2025, ST/490/III/KEP./2025, ST/491/III/KEP./2025, ST/492/III/KEP./2025, dan ST/493/III/KEP./2025.

Salah satu perombakan yang menarik perhatian adalah pergantian Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur (Kapolda Kaltim). Irjen Pol. Nanang Avianto yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Kaltim kini dipindahkan menjadi Kapolda Jawa Timur. Posisinya digantikan oleh Brigjen Pol. Endar Priantoro, yang sebelumnya bertugas di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Pati Bareskrim Polri.

Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Sandi Nugroho, menegaskan mutasi ini adalah bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pembinaan karier bagi para anggota kepolisian.

“Mutasi ini merupakan hal yang wajar dalam dinamika organisasi Polri. Selain sebagai penyegaran, ini juga bagian dari pembinaan karier untuk meningkatkan profesionalisme anggota,” ujar Sandi dalam keterangan resminya, Kamis (13/3/2025).

Daftar Kapolda yang Berganti

Dalam mutasi kali ini, terdapat 10 Kapolda yang mengalami pergantian, yaitu:

1. Kapolda Kalimantan Timur: Brigjen Pol. Endar Priantoro menggantikan Irjen Pol. Nanang Avianto.
2. Kapolda Jawa Timur: Irjen Pol. Nanang Avianto menggantikan Irjen Pol. Toni Harmanto (memasuki masa pensiun).
3. Kapolda Riau: Irjen Pol. Hery Herjawan menggantikan Irjen Pol. Mohammad Iqbal.
4. Kapolda Gorontalo: Irjen Pol. R. Eko Wahyu Prasetyo menggantikan Irjen Pol. Angesta Romano Yoyol.
5. Kapolda Sulawesi Selatan: Irjen Pol. Rusdi Hartono menggantikan Irjen Pol. Setyo Boedi Moempoeni Harso.
6. Kapolda Jambi: Irjen Pol. Krisno Halomoan Siregar menggantikan Irjen Pol. Rusdi Hartono.
7. Kapolda Maluku Utara: Brigjen Pol. Waris Agono menggantikan Irjen Pol. Midi Siswoko.
8. Kapolda DI Yogyakarta: Brigjen Pol. Anggoro Suhartono menggantikan Irjen Pol. Suwondo Nainggolan.
9. Kapolda Bengkulu: Brigjen Pol. Mardiyono menggantikan Irjen Pol. Armed Wijaya.
10. Kapolda Kalimantan Tengah: Irjen Pol. Iwan Kurniawan menggantikan Irjen Pol. Djoko Poerwanto.

Daftar 10 Polwan Menjadi Kapolres

Selain mutasi di tingkat Kapolda, mutasi kali ini juga menjadi momentum penting bagi polisi wanita (Polwan). Sebanyak 57 Polwan mendapatkan promosi jabatan, dengan 10 di antaranya dipercaya menjadi Kapolres.

Berikut beberapa nama Polwan yang kini menjabat sebagai Kapolres:

1. AKBP Kadek Citra Dewi S – Kapolres Jembrana, Polda Bali
2. AKBP Veronica – Kapolres Salatiga, Polda Jawa Tengah
3. AKBP Sah Udur Togi – Kapolres Pematang Siantar, Polda Sumut
4. AKBP Rina Frillya – Kapolres Samosir, Polda Sumut
5. AKBP Heti Patmawati – Kapolres Lampung Timur, Polda Lampung
6. AKBP Bestiana – Kapolres Pesisir Barat, Polda Lampung
7. AKBP Miharni Hanapi – Kapolres Gunungkidul, Polda DIY
8. AKBP Rise Sandiyantanti – Kapolres Pelabuhan Makassar, Polda Sulsel
9. AKBP Anita Ratna – Kapolres Ternate, Polda Maluku Utara
10. Kompol Yocbeth Mince – Kapolres Dogiyai, Polda Papua Tengah

Kadiv Humas Polri mengungkapkan, promosi Polwan ini mencerminkan komitmen Polri dalam meningkatkan peran perempuan dalam kepemimpinan institusi kepolisian.

“Polwan memiliki peran yang semakin strategis dalam kepemimpinan di Polri. Promosi ini menunjukkan bahwa Polri terus memberikan ruang bagi Polwan untuk berkembang dan berkontribusi lebih luas,” tambah Sandi Nugroho.

Selanjutnya, mutasi Polri ini juga melibatkan 1.255 Personel yang turut mengalami rotasi. Dengan rincian sebagai berikut:
– 881 personel mendapat promosi jabatan.
– 288 personel berpangkat Kombes mengalami perubahan nomenklatur jabatan.
– 205 perwira berpangkat AKBP menjabat sebagai Kapolres di berbagai daerah.
– 74 personel mengikuti pendidikan lanjutan.
– 88 personel menyelesaikan pendidikan dan mendapat jabatan baru.
– 77 personel menjalani tugas khusus.
– 63 personel memasuki masa pensiun. (MK)

Editor : Nicha R

JAKARTA – Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya yang baru saja naik pangkat menjadi Letnan Kolonel (Letkol) tidak perlu mundur dari TNI lantaran jabatan yang diembannya di pemerintahan.

“Seharusnya di situ, kalau berdasarkan (Perpres) itu tidak harus mundur,” kata Maruli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Menurut dia, hal itu diakomodasi dalam aturan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) sehingga jabatan yang diemban Seskab Teddy tak melanggar aturan perundang-undangan.

“Kalau berdasarkan dari Juru Bicara Kepresidenan itu kan ada penyampaiannya bahwa ada Perpres, Seskab di bawah Sesmilpres. Sesmilpres dari dulu dipimpin oleh bintang 2, tidak ada yang pensiun dari sejak aturannya ada,” ucapnya.

Dia pun menjelaskan bahwa posisi Seskab berada di bawah Sekretariat Militer Presiden (Sesmilpres), dan Sesmilpres sedari dulu memang dipimpin oleh seorang Mayor Jenderal (Mayjen) dengan didampingi sekretaris dari kepolisian.

Dia menyebut jabatan yang diemban Seskab Teddy juga tidak melanggar aturan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) lama maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU TNI yang tengah digulirkan.

Adapun terkait kenaikan pangkat Teddy Indra Wijaya menjadi Letnan Kolonel (Letkol), dia mengemukakan bahwa penghargaan serupa juga pernah diberikan hingga pangkat Jenderal bagi prajurit TNI aktif yang berkinerja baik.

“Kalau kita kasih kan ada juga sampai tingkat jenderal penghargaan pun ada. Kalau ini Mayor, Letkol ya kita hargai ya sudah. Bekerja baik saja kalau mau. Kalau kerjanya baik nanti dapat (penghargaan),” tuturnya.

Diketahui, ada dua Peraturan Presiden (Perpres) yang mengakomodasi Letkol Teddy duduk sebagai Seskab Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto.

Pertama, Perpres 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara, yang dalam Pasal 48 ayat (1) Perpres 148/2024 menyatakan bahwa Sekretariat Militer Presiden terdiri atas paling banyak empat biro dan Sekretaris Kabinet.

Kedua, Perpres Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029. Di mana, Pasal 2 Perpres 139/2024 menyatakan Sekretariat Kabinet kini diintegrasikan ke dalam kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara. (ANT/KN)

Pewarta : Melalusa Susthira Khalida
Editor : Hisar Sitanggang

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan para rektor dari Perguruan Tinggi (PT) tingkat nasional mengalami kejadian unik saat mengabsen para pejabat publiknya dari Kabinet Merah Putih (KMP) dengan menyadari bahwa Jaksa Agung ST Burhanuddin absen tidak menghadiri acara ini.

Dalam acara yang berlangsung di Halaman Tengah Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025), Presiden Prabowo menyebutkan kemungkinan absennya Jaksa Agung itu akibat fokus bekerja mengejar tersangka dari kasus-kasus yang ditanganinya.

“Yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, para kepala staf angkatan. Jaksa Agung nggak ada ya? Lagi ngejar-ngejar orang ini,” kata Prabowo saat membuka acara pertemuan dengan rektor PT tingkat nasional itu.

Pernyataan Presiden tentang Jaksa Agung itu direspon para peserta acara dengan antusias, terdengar gelak tawa dan tepukan tangan.

Hal itu cukup ampuh untuk menjadi pencair suasana, mengubah atmosfer serius dari para audiens menjadi terasa lebih ceria.

Meski begitu, pertemuan tersebut langsung dilanjutkan untuk diskusi yang lebih mendalam antara Kepala Negara dengan para akademisi yang berjumlah 184 peserta tersebut.

Adapun, Presiden menyebutkan bahwa pertemuan dengan para rektor dan pimpinan tinggi PT tingkat nasional memang sengaja dilakukan untuk berbagi pandangan menanggapi isu tingkat nasional hingga global.

Presiden menyebutkan pertemuan itu membutuhkan keseriusan dari hati ke hati untuk dapat memahaminya.

“Kita bersyukur masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di Istana sore hari ini, melaksanakan suatu tatap muka dan diskusi tukar menukar pandangan,” kata Prabowo.

Presiden menjelaskan, terkait dengan isu nasional, dalam pertemuan ini dimaksudkan agar para akademisi bisa mempresentasikan hal-hal yang telah dikerjakan dan hal-hal yang akan dikerjakan di masa mendatang oleh Kabinet Merah Putih (KMP) besutannya.

Di samping itu, Prabowo juga menginginkan untuk bisa berbagi pandangan mengenai keadaan yang mungkin berdampak untuk Indonesia yaitu terkait dengan isu global.

Menurutnya tidak hanya penting untuk memahami isu nasional, para akademisi perlu juga memahami isu global karena isu-isu tersebut mau tidak mau pasti berdampak pada aktivitas dan kegiatan masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, para akademisi ini bisa memahami perkembangan yang terjadi dan bisa mengambil langkah yang baik untuk meresponinya. (ANT/KN)

JAKARTA – Rektor Universitas Indonesia (UI) Heri Hermansyah mengatakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia diharuskan melakukan perbaikan atau revisi disertasi dan menambah publikasi ilmiah, sebelum dinyatakan lulus.

Heri menjelaskan bahwa kedua mandat tersebut tercantum dalam Surat Keputusan (SK) individual terhadap kasus disertasi mahasiswa S3 Program Doktor Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Bahlil Lahadalia itu.

“Kalau isi SK-nya, ada dua. Yang pertama adalah menunda yudisium sampai revisi selesai. Yang kedua, menambah publikasi ilmiah. Jadi, kita lembaga pendidikan tentunya juga membina, bukan membinasakan,” kata Heri saat ditemui usai memenuhi undangan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan para rektor di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Heri menjelaskan bahwa mandat untuk Bahlil menyelesaikan revisi dan menambah publikasi ilmiah itu merupakan kesepakatan bersama dari dirinya sebagai rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), Dewan Guru Besar (DGB) dan Senat Akademik.

Ia juga menegaskan soal status Bahlil sebagai mahasiswa S3 Kampus Kuning itu belum dinyatakan lulus karena Bahlil belum melalui proses yudisium yang menjadi penentuan nilai dan kelulusannya di UI.

Yudisium dilakukan setelah mahasiswa menyelesaikan seluruh kewajiban akademik, dan menjadi syarat untuk mengikuti wisuda sebagai tanda kelulusan.

“Belum lulus. Mahasiswa lulus itu ada suatu proses yang disebut yudisium itu. Nah, beliau belum sampai ke yudisium itu,” kata Heri.

Keputusan pihak UI untuk melakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dengan kasus disertasi Bahlil Lahadalia, ini merupakan hasil dari rangkaian pertemuan empat organ UI.

Keputusan melakukan pembinaan terhadap kasus disertasi Bahlil tersebut juga sudah melewati proses yang panjang oleh pihak kampus yang berjalan sejak November 2024.

“Saya kan jadi rektor bulan Desember, jadi bahkan sebelum saya diangkat di rektor, proses itu sudah berjalan. Dan saya diangkat rektor bulan Desember, walaupun itu terjadi sebelum saya menjadi rektor, itu sudah menjadi kewajiban saya untuk menyelesaikannya sampai tuntas,” kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Direktur Humas, Media, Pemerintah, dan Internasional Arie Afriansyah menjelaskan empat organ UI telah bulat satu suara dengan tegas menyepakati adanya pembinaan terhadap kasus disertasi Bahlil tersebut.

Keempat organ UI telah secara eksplisit menyatakan Bahlil belum dapat diterima disertasinya sebagai dokumen pendukung kelulusan.

“Bila disertasi belum diterima dan dinyatakan sah, bagaimana mungkin disertasi tersebut dibatalkan? Tuntutan membatalkan kelulusan juga tidak tepat,” kata Arie.

Karena disertasi sebagai pendukung kelulusan belum diterima oleh empat organ UI, artinya mahasiswa tersebut belum lulus.

Empat organ UI telah memutuskan mahasiswa ditunda kelulusannya dengan mekanisme menunda yudisium hingga revisi selesai. (ANT/KN)