JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga saat ini belum menetapkan status mantan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, meskipun rumahnya telah digeledah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB).

Plh Direktur Penyidikan KPK, Budi Sokmo Wibowo, menjelaskan Ridwan Kamil saat ini masih berstatus saksi dalam perkara ini.

“Bapak RK ini statusnya apa? Kalau statusnya sampai saat ini beliau ya di dalam perkara ini saksi juga belum ya, karena belum dipanggil saksi,” ungkap Budi dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis (13/3/2025).

Budi menambahkan KPK akan segera memanggil Ridwan Kamil untuk dimintai keterangan. Namun, ia belum dapat memastikan kapan jadwal pemanggilan tersebut.

“Kami akan segera memanggil, karena kami sudah menggeledah rumahnya dan menyita beberapa barang bukti yang perlu kami klarifikasi kepada yang bersangkutan,” lanjutnya.

Penyidik KPK juga akan memanggil saksi-saksi lainnya terkait perkara ini, baik yang berkaitan dengan penggeledahan rumah Ridwan Kamil maupun pihak-pihak yang dianggap memiliki informasi relevan.
Ridwan Kamil, yang menyadari adanya penggeledahan terhadap rumahnya, telah menyatakan bahwa ia siap bersikap kooperatif dengan tim KPK dalam proses penyidikan.

“Kami selaku warga negara yang baik sangat kooperatif dan sepenuhnya mendukung serta membantu tim KPK secara profesional,” ungkap Ridwan Kamil pada Senin (9/3/2025).

Sebelumnya, dalam perkara ini, KPK telah menetapkan lima tersangka terkait dugaan korupsi pengadaan iklan di BJB. Tersangka tersebut adalah Direktur Utama PT BJB, Yuddy Renaldi (YR), Kepala Divisi Corsec BJB, Widi Hartoto (WH), serta pengendali beberapa agensi iklan seperti Antedja Muliatama, Cakrawala Kreasi Mandiri, Suhendrik, dan Sophan Jaya Kusuma.

Para tersangka diduga terlibat dalam pengaturan penempatan iklan dan penyalahgunaan anggaran non-budgeter yang merugikan keuangan negara. Kelima tersangka tersebut dikenakan pasal-pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (MK)

Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Manajemen ASN menemukan pelanggaran terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pelantikan 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pejabat administrator dan pengawas di Instansi Pemerintah Kabupaten Donggala. Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, meminta Bupati Donggala untuk segera mencabut Surat Keputusan (SK) pelantikan tersebut.

“Apabila instansi tidak melakukan pencabutan keputusan, maka data 31 PNS tersebut akan diblokir, dan layanan kepegawaian instansi akan ditangguhkan sampai permasalahan ini diselesaikan,” ujar Prof. Zudan pada Jumat (14/3/2025) di Jakarta.

Keputusan ini disampaikan melalui surat hasil pengawasan dan pengendalian Nomor 2660/R-AK.02.02/SD/K/2025.

Prof. Zudan menekankan pencabutan SK pelantikan oleh Bupati Donggala merupakan langkah wajib karena proses mutasi dan promosi pejabat administrator serta pengawas dilakukan tanpa mendapatkan Pertimbangan Teknis Kepala BKN. Dengan kata lain, proses tersebut mengabaikan prosedur NSPK manajemen ASN yang berlaku.

“Proses pengawasan dan pengendalian BKN ini dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 116 Tahun 2022, yang mengamanatkan pengawasan terhadap implementasi manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai NSPK,” ujar Zudan.

Terkait pengangkatan pejabat di instansi pemerintah, Prof. Zudan mengingatkan setiap pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang berstatus sebagai Pj, Pjs, Plt, atau Plh harus mendapatkan terlebih dahulu pertimbangan teknis dari Kepala BKN. Hal ini bertujuan untuk menjamin pengembangan karier ASN serta memberikan perlindungan terhadap karier mereka.

BKN juga memastikan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan manajemen ASN di seluruh instansi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku demi keberlanjutan karier dan profesionalisme ASN.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyelenggarakan sosialisasi dan penyerahan Beasiswa KIP Kuliah serta Afirmasi Pendidikan Tinggi untuk Tahun 2025 pada Jumat (14/3/2025). Dalam kesempatan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan prioritas utama pembangunan nasional adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dapat bersaing di kancah global.

Menurutnya, pendidikan tinggi memainkan peran penting dalam membentuk generasi yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memperluas akses pendidikan tinggi, terutama bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan ekonomi dan berasal dari daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).

“Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah adalah program strategis nasional untuk memperluas kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa yang kurang mampu. Program ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi di Indonesia,” jelas Menteri Brian Yuliarto.

Pada kesempatan ini, Menteri Brian juga mengungkapkan untuk tahun 2025, Kemdiktisaintek telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,3 triliun dengan sasaran sebanyak 847.333 mahasiswa. Hingga 13 Maret 2025, tercatat anggaran KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi (ADIK) yang sudah tersalurkan mencapai Rp4,86 triliun untuk 547.777 mahasiswa.

“Kami telah mentransfer dana sebesar Rp4,86 triliun untuk mendukung 547.777 mahasiswa penerima beasiswa. Ke depan, kami berkomitmen untuk mempercepat penyaluran beasiswa agar mahasiswa bisa menerimanya lebih awal dan tidak mengalami kendala finansial dalam menempuh pendidikan,” tegas Brian.

Acara sosialisasi dan penyerahan beasiswa ini juga dihadiri oleh Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan, Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang, dan Kepala Pusat Pembiayaan, Asesmen, dan Pendidikan Tinggi Henri Tambunan. Pada kesempatan tersebut, dilakukan penyerahan simbolis beasiswa KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi 2025 kepada 13 perwakilan mahasiswa.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Konsep Flexible Working Arrangement (FWA) atau fleksibilitas kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) kini menjadi keniscayaan di era digital. Konsep ini, yang awalnya diragukan oleh masyarakat, kini semakin diterima setelah diterapkan selama pandemi COVID-19 pada tahun 2019.

Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Deny Isworo Makirtyo Tusthowardoyo, menjelaskan pada awalnya konsep FWA tidak mendapat kepercayaan publik. Banyak yang meragukan apakah ASN dapat diizinkan bekerja fleksibel di luar kantor.

Hal ini disampaikan dalam dalam Webinar ASN Belajar Seri 10: Flexible Working Arrangement (FWA): Antara Efisiensi dan Kinerja yang diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur, Kamis (13/3/2025),

“Pada saat itu masyarakat masih belum percaya. Bisa nggak ASN ini diberikan FWA, sementara tiap hari saja absen ke kantor terus diawasi. Makanya pada saat itu dilakukannya FWA ini tidak bisa langsung diterapkan, tapi dilakukan uji coba,” ungkap Denny.

Namun, saat pandemi COVID-19, situasi memaksa pemerintah untuk memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah guna menghindari penularan virus. Sejak saat itu, konsep fleksibilitas kerja atau FWA dapat dijalankan dengan baik.

FWA, menurut Denny, adalah metode kerja yang memungkinkan ASN untuk menjalankan tugas kedinasan mereka baik secara lokasi maupun waktu tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja organisasi. “Fleksibilitas kerja ini dibagi menjadi dua, yaitu fleksibilitas kerja secara lokasi dan fleksibilitas kerja secara waktu,” ujarnya.

FWA secara lokasi memungkinkan pegawai untuk bekerja dari berbagai tempat seperti kantor, rumah, atau lokasi lain yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian. Sementara itu, fleksibilitas kerja secara waktu memberikan kesempatan bagi ASN untuk mengatur jam kerja mereka agar dapat memenuhi target kinerja dan jumlah jam kerja yang telah ditetapkan.

Meskipun demikian, Denny menekankan bahwa fleksibilitas kerja bukanlah hak pegawai, melainkan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

“Fleksibilitas kerja ini ditetapkan dan diterapkan sesuai dengan karakteristik pekerjaan pada masing-masing Instansi Pemerintah,” tambahnya.

Kepala BPSDM Provinsi Jawa Timur, Ramliyanto, juga menyampaikan bahwa di awal tahun 2025, FWA banyak diperbincangkan setelah muncul kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. FWA, menurutnya, bisa menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi anggaran, mengingat pola kerja seperti bekerja dari rumah (WFH) sudah teruji selama pandemi.

“Jika kita flashback salah satu model pola kerja FWA yakni WFH atau bekerja dari rumah sudah pernah kita terapkan secara masif pada masa pandemi COVID-19 lalu. Artinya secara praktik terhadap penerapan pola kerja FWA ini bagi ASN bisa lebih cepat diadaptasi,” ungkap Ramliyanto.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa penerapan fleksibilitas ini harus diimbangi dengan penilaian kinerja yang baik, sehingga ASN tetap dapat memenuhi target dan memberikan hasil yang optimal.

Dengan adanya fleksibilitas ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kinerja ASN dan mendukung efisiensi anggaran negara melalui pengelolaan yang lebih optimal dan berbasis teknologi.

Pewarta: Nicha R

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, berpendapat bahwa dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya dalam kasus Harun Masiku bukan sekadar persoalan hukum semata.

Menurutnya, tuduhan terkait perintangan penyidikan dan pemberian suap yang disampaikan JPU KPK merupakan bentuk kriminalisasi hukum.

Ia menilai bahwa kasus yang telah berkekuatan hukum tetap kini kembali diungkap demi kepentingan tertentu.

“Saya semakin meyakini bahwa ini adalah kriminalisasi hukum, bahwa ini adalah pengungkapan suatu pokok perkara yang sudah inkrah, yang didaur ulang karena kepentingan-kepentingan politik di luarnya,” ujar Hasto usai menghadiri sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta, Jumat (14/3/2025).

Hasto menegaskan bahwa dirinya mengikuti seluruh proses hukum yang kini telah memasuki tahap persidangan.

Ia berharap majelis hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya serta menekankan pentingnya supremasi hukum bagi keberlangsungan negara.

“Tanpa adanya supremasi hukum, tanpa adanya suatu keadilan, dan ketika suatu proses hukum yang sudah inkrah bisa didaur ulang kembali, maka Republik ini tidak akan berdiri kokoh,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti dampak dari ketidakpastian hukum terhadap dunia investasi di Indonesia.

“Jangankan untuk membangun, menghadirkan investor ketika tidak ada supremasi hukum, semuanya akan menjadi sia-sia,” tambahnya.

Dalam persidangan, JPU KPK mendakwa Hasto dengan dua tuduhan, yaitu perintangan penyidikan dan pemberian suap terkait penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024 untuk Harun Masiku.

Hasto dijerat dengan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mengatur ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 12 tahun, serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Selain itu, ia juga didakwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R