KORANUSANTARA – Wacana mempercepat atau memajukan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak terus bergulir. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pun telah memberi lampu hijau. Rencana semula November 2024 menjadi September 2024. Meski sejumlah elemen menilai berisiko, tetapi Tito menyebut wacana itu sangat relevan dengan kebutuhan.

’’Kami lihat (memajukan pilkada serentak) itu cukup rasional,’’ ujar mantan Kapolri tersebut seusai melantik sembilan penjabat (Pj) gubernur di Kantor Kemendagri Jakarta, Selasa, 5 September 2023.

Tito menjelaskan, wacana mempercepat atau memajukan pilkada itu muncul untuk memastikan keserentakan transisi pemerintahan berjalan sesuai jadwal. Kebijakan tersebut sejalan dengan ide awal ketika memutuskan menyerentakkan pilkada di 2024.

Sesuai jadwal, masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 berakhir pada 31 Desember 2024. Pemerintah berharap, pada 1 Januari 2025 dapat dilakukan pelantikan serentak di semua daerah tanpa terkecuali. Namun, jika pilkada digelar November 2024, Tito menengarai harapan itu sulit terwujud.

Mengacu pengalaman pilkada sebelumnya, menurut Tito, ada saja upaya gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang secara akumulatif waktunya berpotensi berlangsung hingga tiga bulan. Artinya, ada kepala daerah yang mungkin baru dilantik pada Februari atau Maret 2025. Konsekuensinya, selama belum dilantik, harus ada Pj kepala daerah lagi.

Nah, kalau pilkada serentak dimajukan menjadi September 2024, Tito optimistis sengketa di MK bisa dituntaskan sebelum 31 Desember 2024. ’’September itu waktu yang dianggap cocok,’’ jelasnya.

Tito mengungkapkan, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI perihal kemungkinan menjalankan opsi tersebut. ’’KPU mengatakan, ini skenario bisa dilakukan tahapannya, bisa diatur. Kita tahu kalau ada ronde kedua pilpres (pemilihan presiden), itu bulan Juni,’’ terangnya.

Bagi jalannya pemerintahan sendiri, lanjut Tito, keserentakan pelantikan kepala daerah diperlukan. Sebab, itu akan memudahkan upaya konsolidasi pemerintahan. Tito mencontohkan, pemerintahan yang berjalan saat ini kurang ideal karena masa jabatan terbilang berserakan. Akibatnya, banyak program yang tidak sinkron antara pusat dan daerah.

Meski sepakat, Tito menampik bahwa ide tersebut berasal dari pemerintah. Yang dia pahami, ide itu datang dari beberapa anggota DPR. Pemerintah belum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengakomodasi wacana memajukan pilkada serentak tersebut.

Sebelumnya, wacana memajukan pilkada serentak itu memicu kontroversi. Pernyataan anggota Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini misalnya. Dia mengatakan, rencana tersebut menunjukkan pemerintah tidak konsisten. Dulu, saat revisi UU tentang pemilu direncanakan, pemerintah menolak dengan alasan pilkada harus tetap dilaksanakan pada November 2024. Titi menerangkan, dimajukannya waktu pilkada serentak itu sangat berisiko. Urusan tahapan antara pemilu (pileg/pilpres) dan pilkada yang bersamaan menimbulkan beban kerja yang berat bagi penyelenggara pemilu.

Pada saat pemungutan suara pemilu berlangsung pada 14 Februari 2024, di sisi lain tahapan pilkada serentak juga berjalan. Dengan kondisi beban tinggi itu, dikhawatirkan tragedi seperti Pemilu 2019 berulang. Ratusan petugas meninggal dunia dan ribuan lainnya sakit karena kelelahan. (*)

KORANUSANTARA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) telah memutuskan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Amin) sebagai bakal capres dan cawapres. Pasangan Amin tersebut telah dideklarasikan di Hotel Majapahit (Yamato), Kota Surabaya, Sabtu, 2 September 2023.

Pasangan itu pun mendapat respons positif dari sejumlah pondok pesantren (ponpes) di Jatim. Salah satunya pengasuh Ponpes Mambaul Maarif Denanyar Jombang KH Abdussalam Shohib. Tokoh muda NU tersebut optimistis pasangan Amin bakal mendulang suara tebal di Jatim.

”Saya memperkirakan bisa mencapai 70 persen. Tapi, itu bergantung berapa pasangan dalam pilpres nanti. Kalau tiga, insya Allah bisa di atas 50 persen. Karena Jawa Timur kan basis NU dan PKB, ” ujar Gus Salam, panggilan akrab KH Abdussalam Shohib, setelah menghadiri acara Ngaji Alumni Ponpes Mambaul Maarif Denanyar di Ponorogo.

Perkiraan tersebut, lanjut Gus Salam, bukan tanpa dasar. Mengacu hasil Pilpres 2019, saat itu pasangan capres-cawapres Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin berhasil meraup suara mayoritas dengan margin hingga 20 persen dibandingkan suara Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Majunya Cak Imin, panggilan akrab Muhaimin Iskandar, didukung banyak kyai dan gus dari pesantren di Jatim. Mereka juga banyak yang hadir saat deklarasi di Surabaya. ”Jadi, insya Allah, Jawa Timur menang,” ucap mantan wakil ketua PWNU Jatim itu.

Kalau Cak Imin terpilih sebagai wakil presiden di Pemilu 2024, Gus Salam meyakini akan membawa dampak besar bagi warga NU. Terutama di sektor pendidikan, pesantren, serta ekonomi warga-warga desa yang mayoritas nahdliyin. ”Kami minta itu menjadi program prioritas,” pungkasnya. (*)

KORANUSANTARA – Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Keduanya telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan capres – cawapres di Surabaya pada 2 September 2023.

“Semoga sukses,” kata AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Senin, 4 September 2023. AHY mengajak para kadernya untuk membuka lembaran baru dan segera move on. “Kami keluarga Partai Demokrat dengan berbesar hati, dengan kerendahan hati menyatakan move on dan siap menyongsong peluang-peluang baik di depan,” ucapnya.

Dia menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang memerlukan pemikiran, jiwa besar, dan tindakan-tindakan yang besar. Untuk itu, AHY mengajak semua pihak untuk tidak terjebak pada narasi dan isu yang bisa memecah belah sesama anak bangsa. AHY menyatakan, tidak ada jalan yang lunak untuk mencapai cita-cita yang besar. Dia mengajak para kader untuk bekerja keras, tetap rendah hati, dan tetap percaya diri.

Menurutnya, sukses dan kemenangan tetap bisa diraih tanpa harus mengorbankan nilai-nilai moral, etika, serta kehormatan dan persahabatan. “Tuhan tahu apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan dan kita perjuangkan. Insya Allah hasil tidak akan mengkhianati usaha,” tegasnya.

Jubir Anies Baswedan, Sudirman Said mengapresiasi sikap dan kematangan AHY. Menurutnya, sikap memaafkan dan mengajak seluruh kader untuk move on memberi signal yang menunjukkan kedewasaan politik.
Sudirman mengatakan, kesediaan untuk tetap bekerja sama dalam agenda-agenda kebangsaan yang lebih besar adalah sikap yang terpuji, yang menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan subyektif masing-masing pihak. Dia melihat AHY dan Anies Baswedan adalah generasi baru pemimpin Indonesia yang cerdas, santun, visioner, dan tetap menjunjung etika dan integritas. “Yang terjadi di antara keduanya bukanlah tindak pengkhianatan satu sama lain, melainkan niat baik dan komitmen bekerja sama yang belum bertemu momentum,” tegasnya.

Keduanya memiliki keterbatasan dalam mewujudkannya. Terlebih Anies yang bukan pengurus atau kader partai tertentu, sehingga tidak punya daya paksa untuk memutuskan apa yang sudah menjadi pilihannya. Menurutnya, semua menyadari bahwa pemilu dan pilpres hanyalah satu fragmen pengelolaan bangsa dan negara. “Bila dalam pemilu belum bisa bekerja sama, masih banyak agenda-agenda besar yang dapat mempertemukan kedua tokoh muda ini,” tandasnya.(*)