TANJUNG REDEB – Pemilu Serentak 2024 sudah di depan mata. Segala persiapan dilakukan demi suksesnya pesta demokrasi lima tahunan tersebut. Salah satunya faktor keamanan. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Komisi II DPRD Berau Andi Amir.

Dengan segala dinamikanya, pemilu memang berpotensi menimbulkan gesekan. Baik dari peserta pemilu maupun pendukungnya. Andi Amir mendukung kegiatan sistem pengamanan kota (Sispamkota) yang dikomandoi Polres Berau.  “Itu (Sispamkota) perlu dilakukan, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan jelang Pemilu Serentak,” katanya.

Selain itu, tujuan dari Sispamkota adalah mengantisipasi terjadinya konflik dikarenakan perbedaan pandangan politik Masyarakat. “Tapi kita selalu berharap Berau selalu damai dan terjauhi dari segala macam konflik,” ujarnya.

Andi Amir juga ikut dalam deklarasi tolak politik uang, sara, dan hoaks. Bagi dia, kegiatan tersebut juga sebagai salah satu gagasan supaya tidak adanya gesekan antara partai politik (parpol) jelang Pemilu Serentak 2024. “Sebagai bentuk dukungan dengan deklarasi tersebut, saya pun menandatangani juga,” jelasnya.

Andi Amir berharap, seluruh parpol di Berau dapat menjunjung tinggi kedamaian dan sportivitas dengan baik. Demi terhindar dari berbagai macam konflik, baik itu antara parpol maupun pemangku kebijakan. “Kita ingin pemilu bisa berjalan dengan aman, damai, dan menghasilkan para pemimpin yang berkompeten untuk mengangkat derajat rakyat,” pungkasnya. (KN/ADV)

TANJUNG REDEB – Pariwisata menjadi sektor andalan Kabupaten Berau. Pesona Pulau Maratua hingga Derawan, tak ubahnya surga bagi para wisatawan. Sebagai dukungan dari pemerintah pusat lewat Kementerian Pariwisata, dikucurkanlah anggaran Rp 15 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau Abdul Waris memaparkan, dana di atas akan digunakan untuk pengembangan pariwisata. Seperti melengkapi fasilitas penunjang maupun sarana dan prasarananya, menata kawasan, serta menyiapkan tempat kuliner khas daerah. Salah satunya, pembangunan kios cendera mata di Kampung Tanjung Batu. “Kita mendapat bantuan ini karena Derawan masuk ke dalam KSPN. Dalam kategori pengembangan pariwisata baru,” jelasnya.

Politikus Demokrat itu menambahkan, pada tahun-tahun sebelumnya, Kabupaten Berau tidak mendapatkan bantuan DAK, lantaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) tidak memiliki perencanaan pengembangan wisata yang ada di Berau. “Tahun ini kita sudah punya masterplan sehingga kucuran dana tersebut kembali kita dapatkan. Dengan dana ini harus benar-benar digunakan secara maksimal,” tegasnya. (KN/ADV)

TANJUNG REDEB – Pengerjaan rehab gedung DPRD Berau senilai Rp 4,4 miliar telah mencapai 50 persen, meskipun terdapat gangguan akibat penggunaan gedung selama proses rehabilitasi.

Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman, mengungkapkan bahwa proses rehabilitasi gedung masih belum mencapai tingkat maksimal, karena beberapa acara telah diadakan di Ruang Paripurna selama pengerjaan, seperti Peringatan Hari Jadi Kabupaten Berau ke-70 dan rapat paripurna.

“Kami terpaksa masih menggunakan ruang Paripurna untuk acara paripurna, mengingat kami tidak memiliki ruang yang lebih besar,” katanya pada Rabu (27/9/2023).

Abdurrahman melaporkan bahwa masih terdapat kebocoran yang perlu diperbaiki, dan pemasangan atap serta plafon kantor belum selesai.

Selain itu, perbaikan fasilitas WC juga terhambat akibat seringnya kegiatan yang berlangsung di gedung tersebut.

“Kontraktor telah meninjau masalah ini, dan DPUPR Berau akan segera melakukan perbaikan,” katanya.

Tahukah Anda bahwa masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan saat ini persentase pembangunannya baru mencapai lebih dari 50 persen dari total rehabilitasi gedung DPRD Berau.

Abdurrahman juga mengumumkan bahwa mereka akan memasang videotron di ruang rapat paripurna. Menurutnya, rehabilitasi gedung DPRD Berau diharapkan selesai pada akhir tahun ini, sesuai dengan jadwal pengerjaan.

“Insya Allah, semua pekerjaan, termasuk pemasangan videotron, atap, plafon, toilet, dan pengecatan dalam gedung, akan selesai tahun ini,” tegasnya. (ADV)

TANJUNG REDEB – Angka stunting di Kabupaten Berau berhasil turun menjadi sebesar 21,6 persen pada 2022. Angka tersebut ternyata masih lebih tinggi dari batas toleransi maksimal stunting yang ditetapkan Presiden, yaitu 14 persen pada tahun 2024.

Tren penurunan tersebut diapresiasi oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau, Madri Pani. Dikatakannya, penanganan stunting di Kabupaten Berau sebaiknya tidak terlalu banyak melakukan evaluasi di wilayah kecamatan kota terdekat. Ia meminta kecamatan kampung terjauh seperti di kawasan pesisir.

“Wilayah kota tidak perlu terlalu diperhatikan, yang perlu mendapatkan perhatian khusus adalah wilayah perkampungan untuk penanganan stunting ini,” ungkap Madri, Jumat (29/9/2023).

Madri menegaskan, yang menjadi perhatian khusus adalah pencegahan sedini mungkin yang harus menjadi prioritas utama yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Berau atau Tim Percepatan Penanganan Stunting Kabupaten Berau.

“Ini pernah menjadi program saya pada Tahun 2012 hingga 2013 lalu. Program pendampingan dari sebelum hamil hingga lahiran sudah terprogram dengan baik. Ini yang harusnya dilakukan dan menjadi inti dari pencegahan stunting,” bebernya.

Tentunya, langkah-langkah penanganan stunting ini memerlukan kerjasama semua pihak, seperti OPD dan pihak lainnya. Hal tersebut menurut Madri sangat efektif untuk mencapai penurunan stunting secara signifikan.

“Keluarkan saja anggaran besar-besaran. Jangan tanggung-tanggung jika benar-benar serius ingin menurunkan angka Stunting di Kabupaten Berau,” tegasnya.

Diakui, penanganan penurunan stunting ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, karena memerlukan waktu yang lama agar bisa terlihat hasilnya.

“Memang memerlukan usaha ekstra untuk memperoleh hasil maksimal. Jadi, apapun programnya sebaiknya dilakukan secepatnya dan tepat sasaran agar hasilnya juga optimal,” tandasnya. (ADV)