Beranda blog Halaman 593

Kukar Sukses Tekan Stunting hingga 9,7 Persen, Tertinggi di Indonesia

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) berhasil menurunkan angka stunting hingga 9,7 persen, menjadikan Kukar sebagai salah satu kabupaten dengan capaian penurunan stunting tertinggi di Indonesia.

Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, mengungkapkan bahwa data bulan Juli menunjukkan angka stunting di Kukar turun dari 27 persen menjadi 17,3 persen. Capaian ini menunjukkan komitmen Pemkab Kukar dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di daerahnya.

Sunggono menjelaskan bahwa keberhasilan ini tercapai berkat kerja sama erat antara Pemkab Kukar dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan sektor swasta.

“Dibanding tahun lalu, angka stunting di Kukar menurun cukup drastis dari 27 persen menjadi 17,3 persen. Itu tertinggi se-Indonesia untuk penurunan stunting,” bener Sunggono.

“Bahkan kalau boleh dibilang penanganan stunting di Kukar ini telah melampaui apa yang dilakukan pemerintah pusat. Karena memang ada beberapa penanganan yang kami lakukan itu tidak ada di daerah lain,” timpalnya.

Ia memastikan bahwa seluruh balita di Kukar telah ditimbang dan diukur pertumbuhannya. Hal ini dilakukan untuk memastikan perkembangan anak sebagai data acuan penanganan stunting. Berdasarkan 4 indikator yang telah ditetapkan, Sunggono memaparkan bahwa di Kukar terdapat cukup banyak anak yang beresiko stunting.

“4 kelompok itu pertana ada anak dengan berat badan yang tidak naik, kedua anak tinggi badan tidak naik, anak dengan permasalahan obesitas, dan anak dengan permasalahan gizi buruk,” serunya.

“Karena kita mengusung tagline jangan sampai ada anak stunting baru, maka kita lakukan intervensi dengan penyaluran makanan bergizi. Sedangkan yang sudah stunting kebijakannya kita lakukan pemeriksaan melalui dokter anak yang kita datangkan ke kecamatan,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Berkolaborasi dengan Telkom, Diskominfo PPU Belajar Pengelolaan Keamanan Siber di Sukoharjo

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melakukan kunjungan ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sukoharjo pada Jumat, (1/11/2024) lalu. Kunjungan ini bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sistem keamanan siber yang telah diterapkan di Sukoharjo, dengan harapan dapat diadaptasi di PPU.

Rombongan Diskominfo PPU diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Sukoharjo, Suyamto, bersama jajaran kepala bidang dan staf. Kegiatan ini juga melibatkan kerja sama dengan Telkom, yang berperan sebagai mitra dalam mendukung penerapan keamanan siber di wilayah Sukoharjo.

Kepala Diskominfo PPU, Khairudin, menjelaskan bahwa tujuan utama dari kunjungan ini adalah untuk mempelajari kebijakan serta langkah-langkah yang telah diterapkan oleh Diskominfo Sukoharjo dalam mengelola dan meningkatkan keamanan siber. Harapannya, berbagai metode dan inovasi yang terbukti efektif ini dapat diadaptasi sesuai dengan kebutuhan di PPU.

Menurutnya, kunjungan ini dapat memperkuat pengelolaan dan pengawasan keamanan siber di PPU. Kunjungan ini diterima langsung oleh Kepala Diskominfo Sukoharjo, Suyamto, yang didampingi jajaran kepala bidang dan staf. Suyamto menjelaskan,

“Kami melakukan pengawasan keamanan secara berkala, berkolaborasi dengan kelompok masyarakat untuk pengawasan eksternal, dan juga meningkatkan literasi digital masyarakat,” jelas Khairudin.

Ia menambahkan bahwa keberadaan Network Operation Center (NOC) di Sukoharjo sangat membantu dalam memantau jaringan dan infrastruktur telekomunikasi secara real-time untuk mengidentifikasi ancaman siber.

“Melalui kunjungan ini, kami berharap dapat mengimplementasikan beberapa langkah yang telah terbukti efektif, untuk meningkatkan kualitas dan keamanan sistem digital di PPU demi melayani masyarakat dengan lebih baik,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Pemkab PPU Paparkan RDTR untuk Wilayah Penyangga IKN dalam Rakor Lintas Sektor

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengikuti rapat koordinasi lintas sektor bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membahas Rancangan Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten PPU. Rapat ini berlangsung di Hotel Sheraton Grand Gandaria City, Jakarta, Senin (4/11/2024), dan menjadi momen penting dalam penetapan RDTR wilayah PPU yang akan menunjang pengembangan kawasan strategis, terutama dengan hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam acara tersebut, Pj Bupati PPU Zainal Arifin memaparkan rancangan RDTR yang akan menjadi acuan utama pembangunan Kabupaten PPU sebagai wilayah penyangga IKN. Turut hadir Ketua DPRD PPU Raup Muin beserta sejumlah anggota fraksi, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Nicko Herlambang, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkab PPU.

“RDTR Kabupaten PPU mencakup Wilayah Perencanaan (WP) III di koridor Penajam-Petung dan WP IV di koridor Maridan-Riko-Sotek, yang disiapkan sebagai Serambi Nusantara, pintu masuk menuju IKN. RDTR ini mengacu pada pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, serta pelayanan transportasi,” jelas Zainal Arifin.

Zainal menambahkan, penyusunan RDTR ini mempertimbangkan peran strategis PPU sebagai beranda IKN. Rencana tersebut juga mencakup pengembangan kawasan pariwisata bahari dan kawasan perkotaan yang mengutamakan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan.

“Sebagai Serambi Nusantara, RDTR PPU mencakup kawasan yang aman dari risiko bencana, nyaman bagi masyarakat, serta mendukung pengembangan ekonomi, sosial, dan budaya secara berkelanjutan,” tambahnya.

Ia menegaskan bahwa Pemkab PPU berkomitmen mempercepat penetapan RDTR melalui Peraturan Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Rakor ini bagian dari proses finalisasi RDTR untuk segera menjadi peraturan daerah. Kementerian terkait memberikan tanggapan positif, dan penyusunan RDTR ini telah selaras dengan visi pembangunan daerah kita,” lanjutnya.

Di kesempatan yang sama, Ketua DPRD PPU Raup Muin mengungkapkan dukungannya terhadap percepatan penetapan RDTR ini, mengingat urgensinya dalam membuka peluang investasi dan mempercepat pembangunan wilayah.

“RDTR ini penting untuk memastikan arah pembangunan dan pengembangan Kabupaten PPU yang sejalan dengan hadirnya IKN. Kami berharap segera terealisasi menjadi acuan strategis untuk pembangunan dan investasi,” tutup Raup. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Dharma Wanita Persatuan PPU Salurkan Bantuan Sosial untuk Lansia dan Anak Yatim di Babulu

PPU – Memperingati Hari Ulang Tahun ke-25, Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menggelar kegiatan sosial yang berfokus pada bantuan untuk kelompok rentan di Kecamatan Babulu. Pada Senin (4/11/2024), DWP PPU membagikan 18 paket sembako kepada lansia janda dan anak yatim sebagai bentuk kepedulian mereka terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan ini dihadiri oleh Camat Babulu, Kansip, yang menyampaikan apresiasinya atas inisiatif DWP dalam membantu warga. Menurut Kansip, perhatian DWP PPU terhadap lansia dan anak yatim di wilayahnya menunjukkan kepedulian yang besar dan menjadi bukti nyata dukungan sosial kepada masyarakat Babulu.

“Kami sangat bersyukur atas perhatian dari DWP PPU. Kehadiran mereka membawa harapan baru bagi para lansia dan anak yatim di sini. Ini bukan sekadar bantuan, tapi bentuk dukungan moral yang sangat berarti,” ujar Kansip.

Ketua DWP Kabupaten PPU, Riawati Koriah, menyatakan bahwa kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari komitmen DWP untuk mendukung masyarakat yang membutuhkan, khususnya kelompok rentan. Ia juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang membantu terlaksananya acara ini.

“Kami sangat berterima kasih kepada pihak Kecamatan Babulu yang memfasilitasi kegiatan ini dan kepada semua yang terlibat. Semoga bantuan ini bermanfaat bagi para penerima manfaat,” kata Riawati.

Riawati menambahkan bahwa DWP PPU berharap kegiatan sosial seperti ini dapat terus dilaksanakan dan ditingkatkan ke depannya, sebagai wujud tanggung jawab sosial organisasi.

Salah satu penerima manfaat, seorang lansia dari Babulu, mengungkapkan rasa syukur atas bantuan yang diterimanya. DWP PPU berharap kegiatan ini tidak hanya membantu secara material, tetapi juga memberikan semangat kepada warga yang membutuhkan di Kabupaten PPU.

“Bantuan ini sangat berarti bagi kami, terutama bagi mereka yang hidup sendiri. Terima kasih kepada DWP PPU,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Disperindag Kukar Dorong Ekspor Produk Non-Migas

TENGGARONG – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar) menargetkan peningkatan ekspor produk lokal di luar sektor minyak dan gas (migas), yang saat ini masih mendominasi ekspor daerah dengan kontribusi lebih dari 70 persen. Disperindag ingin mendorong produk lokal non-migas agar perekonomian masyarakat lebih berkelanjutan.

“Kami ingin bertransformasi dari sektor migas ke non-migas,” tegas Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, Sabtu (2/11/2024).

Sayid menjelaskan bahwa pihaknya akan membentuk komunitas usaha untuk produk-produk lokal, mulai dari kerajinan hingga kuliner, demi memaksimalkan potensi ekspor dan memastikan produk Kukar siap bersaing di pasar internasional.

Ia mengtakan bahwa saat ini pihaknya terus berupaya mendorong agar pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) maupun Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kukar untuk berani memasuki pasar internasional. Mengingat memang banyak produk-produk asli Kukar memiliki keunikan dan diminati pasar asing.

Hanya saja, ia juga menyadari bahwa pelaku IKN dan UMKM lokal sering kali dihadapkan dengan tantangan dengan berbagai tantangan. Mulai dari kapasitas produksi, permodalan, peralatan, dan keterbatasan sumber daya manusia.

“IKM kita memang memiliki produk kreatif yang menarik, tetapi ketika buyer meminta jumlah besar, tantangan muncul terkait permodalan dan peralatan, terutama karena mayoritas produk masih buatan tangan,” jelasnya. (Yudi/ADV)

Retribusi Pasar Jadi Andalan Utama PAD di Disperindag Kukar

TENGGARONG – Retribusi pasar telah menjadi sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Pelaksana Tugar (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menyatakan bahwa hingga saat ini kontribusi terbesar PAD berasal dari retribusi pasar, yang mencapai Rp243 juta yang diperoleh dari beberapa pasar besar seperti Pasar Mangkurawang, Tangga Arung, Loa Kulu, serta pasar-pasar lain di bawah pengelolaan Disperindag.

Selain dari pasar, sejatinya Disperidag juga memperoleh pendaptan dari retribusi stand dan parkir, pengelolaan parkir, serta pergudangan. Agar PAD yang diterima dari berbagai sektor itu bisa meningkat, Sayid berkomitmen untuk berupaya mengoptimalkan potensi ini agar kontribusinya meningkat setiap tahun.

“Pengelolaan pasar yang semakin baik akan berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah,” tuturnya, Sabtu (2/11/2024).

Tahun ini, Disperindag menargetkan PAD sektor perdagangan sebesar Rp 600 juta. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 yang menargetkan Rp 800 juta. Hal ini disebabkan oleh proses relokasi pasar dan penghapusan tera ulang, yang berdampak pada pendapatan sementara.

“Tentu PAD ini akan dikembalikan lagi untuk pembangunan dan perawatan pasar yang selama ini digunakan oleh masyarakat yang ada di Kukar,” timpalnya.

Untuk itu perlu dukungan juga para pedagang untuk tetap patuh membayar retribusi pasar, hal ini untuk kebaikan mereka juga. Sayid menegaskan bahwa Disperindag akan terus berupaya meningkatkan PAD. Selain sektor pasar, sektor pergudangan juga akan dikembangkan sebagai sumber PAD tambahan.

“Dengan adanya pasar yang baru nanti, kami berharap PAD akan meningkat dan kesejahteraan masyarakat Kukar turut terangkat,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Disperindag Kukar Genjot Hilirisasi Perikanan, Produk Ikan Kaleng Siap Tembus Pasar Ekspor

TENGGARONG – Potensi besar sektor perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kini dilirik untuk pasar ekspor. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar tengah mengambil langkah strategis untuk memaksimalkan peluang ini dengan mengembangkan produk ikan kaleng yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar internasional.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disperindag Kukar, Sayid Fathullah, menjelaskan bahwa hilirisasi produk perikanan, seperti ikan kaleng, merupakan langkah penting untuk meningkatkan nilai tambah sektor perikanan lokal. “Tujuan kami tidak hanya untuk pasar domestik, tetapi juga untuk merambah pasar ekspor, sehingga potensi perikanan Kukar bisa dikenal lebih luas,” ujar Fathullah, Sabtu (2/11/2024).

Menurut Fathullahh, hilirisasi produk pertanian dan perikanan merupakan strategi penting untuk memanfaatkan potensi lokal sekaligus meningkatkan nilai tambah produk. Upaya ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha untuk berkembang dan memasuki pasar ekspor.

“Dengan komoditas unggulan daerah, kita dapat memperpanjang umur ekonomis produk dan meningkatkan daya saing di pasar global. Kami berharap inovasi ini berjalan maksimal,” timpalnya.

Disperindag Kukar optimis bahwa hilirisasi produk perikanan akan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan membuka lapangan pekerjaan baru. Sekaligus memantapkan posisi Kukar sebagai mitra strategis IKN.

Ia menegaskan bahwa produk ikan kaleng sangat diminati di luar negeri. Dengan pengembangan ini, Kukar diharapkan dapat menjadi sentra ekspor produk olahan berbasis pertanian dan perikanan. Untuk menopang itu, Disperindag juga memberikan pelatihan serta pendampingan bagi pelaku usaha terkait standar ekspor, termasuk pengemasan.

“Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi daerah sekaligus menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat lokal,”tutupnya. (Yudi/Adv)

Dinkes Kukar Perkuat Layanan Kesehatan Lewat Program Keluarga Peduli Kesehatan

TENGGARONG – Program Keluarga Peduli Kesehatan yang digerakkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) terus menunjukkan hasil nyata. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, program ini berhasil menyediakan berbagai fasilitas kesehatan yang memadai bagi masyarakat setempat, memperkuat akses kesehatan yang merata dan berkualitas.

Disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Kusnandar, bahwa capain target program ini di tahun 2024 adalah rehabilitasi terhadap 8 unit Puskesmas dan 10 Puskesmas Pembantu (Pusban). Semuanya telah terealisasi dengan baik, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Tercatat, tahun ini Dinkes Kukar telah merehabilitasi 14 Puskesmas dan 10 Pusban.

“Alhamdulilah, kita selalu berupaya memaksimalkan program Keluarga Peduli Kesehatan. Mengingat hal ini memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Selain rehabilitasi Puskesmas, Dinkes Kukar juga sukses merealisasikan kegiatan lain yang berkaitan dengn progran ini. Seperti penyediaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk keluarga kurang mampu melalui MoU yang ditaken dengan BPJS, Pembentukan Desa/Kelurahan Siaga, Pembangunan Rumah Sakit Muara Badak, dan masih banyak lainnya.

Dalam merealisasikan program ini, Kusnandar juga menegaskan bahwa pihaknya terus koordinasi dan kolaborasi dengan Organisai Perangkat Daerah (OPD) lain. Diantaranya adalah dengan
Dinas Sosial (Dinsos) dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Selanjutnya, dalam pembentukan Desa/Kelurahan Siaga pihaknya melakukan pelatihan SDM pembangunan Desa/Kelurahan. Memfasilitasi sarana dan prasarana fasilitas kesehatan. “Melalui upaya itu, kami berharap dapat memberikan kepuasan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kukar,” pungkasnya. (Yudi/Adv)

DPRD Harap Puskesmas Tanjung Redeb Jadi Penyangga Rumah Sakit

TANJUNG REDEB — Anggota DPRD Kabupaten Berau, M. Ichsan Rapi menyampaikan bahwa Puskesmas Tanjung Redeb merupakan fasilitas penyangga bagi masyarakat ketika Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Abdul Rivai mengalami lonjakan pasien.

“Sebagian besar pasien yang dirujuk RSUD Dr. Abdul Rivai sering diarahkan ke Puskesmas Tanjung Redeb. Saat ini, perbaikan sedang dilakukan agar pelayanan dapat ditingkatkan,” ujarnya.

Ichsan berharap dengan adanya gedung baru, pelayanan tenaga kesehatan di Puskesmas semakin optimal dalam melayani pasien.

“Jika RS tidak mampu menampung pasien, maka Puskesmas Tanjung Redeb diharapkan dapat menjadi penyangga untuk pelayanan yang lebih maksimal,” lanjutnya.

Ia juga mengakui bahwa jumlah tempat tidur di RSUD Dr. Abdul Rivai sangat terbatas dan berharap agar alat kesehatan serta fasilitas di Puskesmas dapat ditambah.

“Dengan kondisi darurat kamar dan tempat tidur di RS, saya berharap Dinas Kesehatan memahami kebutuhan Puskesmas dengan adanya gedung baru agar pasien dapat terlayani dengan baik,” jelasnya.

Ichsan juga berharap dinas kesehatan memenuhi kebutuhan obat-obatan dan dokter spesialis agar pelayanan lebih maksimal.

“Masyarakat membutuhkan beragam layanan dokter spesialis, dan idealnya hal ini tersedia di Puskesmas. Bahkan, saya mendukung Puskesmas buka pelayanan 24 jam,” tambahnya.

Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Ichsan sering memantau kesiapan Puskesmas Tanjung Redeb dalam melayani pasien bahkan sebelum renovasi.

“Saya sering mengamati Puskesmas Tanjung Redeb sebelum renovasi. Banyak rujukan dari RS Abdul Rivai yang ditangani di sana,” tuturnya.

Ia berharap pembangunan gedung baru Puskesmas Tanjung Redeb dapat selesai tepat waktu agar bisa segera dimanfaatkan masyarakat.

“Puskesmas ini berada di pusat kota, jadi sangat wajar jika Dinkes benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat di sini,” tutupnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Apresiasi Kelestarian Batik Khas Berau

TANJUNG REDEB – Dalam Perayaan Hari Batik di Kabupaten Berau yang dilaksanakan oleh Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Berau mendapat sorotan dari Anggota DPRD Berau, Srie Yulianawati.

Dirinya mengapresiasi atas terselenggaranya acara tersebut. Dirinya mengakui keseriusan Dekranasda Berau dalam kerajinan tangan lokal berupa batik khas Bumi Batiwakkal.

Menurutnya batik khas Berau harus diberdayakan dan diberikan perhatian lebih. Sehingga kelestarian batik khas Berau dapat terjaga hingga kapanpun.

“Saya apresiasi pengrajin batik lokal dari Berau masa kini kian maju dan para ibu-ibu itu juga sering saya ketahui ikut acara pelatihan hingga di luar kota,” ucapnya.

Srie juga meminta kepada Dekranasda Berau untuk terus memberikan perhatian pengrajin batik lokal makin berkembang dan yakin bisa bersaing dengan produk luar Berau.

“Saya yakin Batik lokal khas Berau bisa bersanding dan tidak kalah bagus dengan produk batik lainnya,” ungkapnya.

Ia berharap produk batik lokal khas Berau ada yang mengangkat ukiran tema pariwisata di 13 kecamatan oleh para pengrajin tersebut.

“Apa lagi Berau ini banyak wisata alam di 13 kecamatan dan saya harap harga nilai jual nya sangat terjangkau dan kualitas kain sangat bermutu tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Politikus PPP tersebut tidak ingin para pengrajin batik lokal minim perhatian dari Disperindagkop Berau dan Dekranasda untuk pelatihan berkelanjutan.

“Karena ini menyangkut persoalan bisnis ekonomi kreatif masyarakat. Dan ke depan saya harap Disperindagkop hingga Dekranasda bisa menyediakan anggaran pelatihan maksimal para pelaku UMKM,” ucapnya.

Lebih lanjut dirinya berharap Disperindagkop Berau bisa sering pula mengadakan pameran batik lokal dan ikut turut berpartisipasi lomba tingkat nasional.

“Karena dengan semakin sering Disperindagkop dan Dekranasda mengadakan pelatihan, pameran hingga lomba akan membuat para pengrajin batik lokal terus meningkatkan kemampuan produk ekonomi kreatif mereka,” pungkasnya. (ADV/KN)