TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) terus memperkuat komitmennya untuk menjadikan Kukar sebagai lumbung pangan bagi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan memperluas kawasan pertanian di wilayah yang potensial.

Pemkab Kukar berencana membuka kawasan pertanian baru di wilayah Hulu Sungai Mahakam, terutama di Kecamatan Muara Muntai, Muara Wis, Kenohan, Kembang Janggut, dan Tabang. Kawasan ini dinilai memiliki potensi besar dengan ketersediaan lahan yang luas dan sumber daya alam yang melimpah.

Menurut Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, pengembangan kawasan pertanian di wilayah tersebut telah memasuki tahap pengukuran dan pemetaan lahan. Saat ini, tim konsultan sedang mengumpulkan data untuk pemetaan di lima kecamatan tersebut guna memastikan kesesuaian data lapangan.

“Pengecekan lapangan sangat diperlukan agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara data yang dikumpulkan dan kenyataan di lapangan,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Sunggono berharap agar petani, kelompok tani (poktan), gabungan kelompok tani (gapoktan), dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) memperhatikan dan mencermati informasi yang disampaikan oleh Tim Konsultan untuk mengembangkan sektor pertanian di kawasan tersebut.

“Petani dan PPL yang sehari-hari bekerja di lapangan adalah pihak yang paling memahami kondisi sebenarnya. Jika ada data yang tidak sesuai, segera lakukan koreksi agar informasi yang tercatat dapat dipertanggungjawabkan,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia mendorong generasi muda untuk terjun ke dunia pertanian. Dengan demikian, diharapkan sektor pertanian di Kukar tidak hanya diisi oleh generasi yang sudah berpengalaman, tetapi juga mendapat sentuhan inovatif dari generasi muda.

Sunggono juga menegaskan komitmen Pemkab Kukar untuk terus membenahi sektor pertanian, termasuk menangani masalah air dan infrastruktur pertanian di berbagai wilayah.

“Saya ingin memotivasi generasi muda untuk berpartisipasi dalam sektor pertanian. Pemkab Kukar akan melakukan kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) agar generasi muda yang berminat bisa mendalami ilmu pertanian,” tandasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Menghadapi musim penghujan yang kerap kali menjadi tantangan bagi petani, warga Desa Sumber Sari di Kecamatan Loa Kulu, Kutai Kartanegara (Kukar), kini memiliki solusi inovatif dengan memanfaatkan rumah jemur UV Dryer. Fasilitas ini dirancang untuk membantu petani mengeringkan padi secara optimal, meski di tengah cuaca yang tidak mendukung.

Saikem, pemilik penggilingan padi di desa tersebut, mengungkapkan bahwa UV Dryer ini baru saja selesai dibangun dan kini sudah mulai digunakan dalam tahap percobaan. Meski masih dalam penyesuaian, terutama pada penggunaan panel surya (solar cell), Saikem melihat potensi besar dari teknologi ini untuk meningkatkan kualitas panen.

“Setelah bangunan ini jadi, kami langsung gunakan untuk percobaan. Memang masih perlu penyesuaian, terutama pada solar cell yang mengatur daya. Tapi hasil awalnya sudah cukup memuaskan,” ujar Saikem.

Rumah jemur berukuran 8 x 20 meter ini mampu menampung hingga enam ton padi dalam sekali pengeringan. Prinsip kerja UV Dryer mengandalkan radiasi sinar ultraviolet yang masuk melalui atap transparan, memerangkap panas di dalam bangunan, sehingga suhu di dalamnya meningkat. Perbedaan suhu antara di luar dan di dalam bangunan bisa mencapai lima hingga sepuluh derajat, yang cukup untuk menguapkan kadar air pada butiran padi.

“Jika kualitas UV Dryer ini optimal, manfaatnya akan sangat besar bagi kami. Ini adalah harapan baru bagi petani di tengah musim hujan,” jelas Saikem.

UV Dryer ini merupakan bantuan dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar yang rampung pada 2024, sebagai solusi yang efektif untuk menjaga kualitas hasil panen. Saikem berharap, dengan adanya fasilitas ini, petani di Desa Sumber Sari dapat mempertahankan kualitas padi meski cuaca sedang tidak bersahabat, sehingga harga jual komoditas tetap stabil dan menguntungkan.

“Dengan UV Dryer ini, kami ingin memastikan kualitas hasil panen yang baik, agar harga jual tetap bisa dipertahankan dan petani tidak rugi. Semoga ini bisa menjadi solusi jangka panjang bagi kita semua,” tutupnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Bambang Arwanto, meminta pemerintah pusat meningkatkan pengawasan terhadap lubang-lubang bekas tambang yang tersebar di wilayah Kukar. Langkah ini, menurutnya, penting untuk menjaga keselamatan masyarakat yang beraktivitas di sekitar area bekas pertambangan.

Bambang Arwanto mengungkapkan bahwa Kukar adalah wilayah dengan jumlah lubang bekas tambang terbanyak di Kalimantan Timur (Kaltim). Dari total 537 lubang yang ada di provinsi tersebut, 263 di antaranya berada di Kukar.

“Pengawasan dari pemerintah pusat melalui inspektur tambang yang ada di Kaltim sangat diperlukan untuk memastikan keamanan masyarakat,” ujarnya belum lama ini.

Mengingat keberadaan lubang-lubang tambang yang menganga ini, pun menjadi ancaman nyata bagi kehidupan masyarakat. Tercatat lubang bekas telah memakan korban jiwa sebanyak 51 orang. Paling baru, dua anak ditemukan meninggal dunia karena tenggelam di sebuah lubang bekas tambang yang berada di Desa Bangun Rejo, Kecamatan Tenggarong Seberang, pada 14 September lalu.

“Saya ingin lubang-lubang bekas tambang ini tetap diawasi dengan ketat. Karena ini jelas memerlukan perhatian dan pengawasan lebih,” sambungnya.

Meski pengawasan tambang merupakan kewenangan pemerintah pusat, Bambang Arwanto menegaskan pihaknya akan melakukan inisiatif pemantauan demi memastikan keselamatan masyarakat. Ia menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah jatuhnya korban di area bekas galian tambang batu bara.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga memberikan apresiasi kepda PT GDM yang telah mengambil tindakan cepat dengan menutup salah satu lubang bekas tambang. Tepatnya di area yang pernah menelan korban jiwa.

“Meskipun lubang tersebut bukan dari aktivitas penambangan PT GDM, inisiatif mereka dalam melakukan pengurukan patut diapresiasi,” tambahnya.

Lebih lanjut, Bambang mengusulkan agar lubang-lubang bekas tambang yang berizin dipagari untuk mencegah kecelakaan. Selain itu, ia berharap lubang-lubang tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Seperti budidaya ikan atau bahkan dikembangkan menjadi objek wisata danau.

Menurut Bambang, tugas pemerintah daerah adalah memastikan keselamatan masyarakat dari ancaman lubang bekas tambang. Ia berjanji akan bermusyawarah dengan pihak terkait untuk mencari solusi terbaik guna menutup lubang-lubang tersebut. Sehingga insiden serupa tidak terulang.

“Penutupan ini juga merupakan arahan dari Pj Gubernur Kaltim yang menginspeksi beberapa waktu lalu. Beliau memberikan tenggat waktu 15 hari untuk menyelesaikan penutupan sebagai bagian dari mitigasi terhadap tambang ilegal yang meninggalkan lubang tanpa pengawasan,” tukasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Setelah tujuh tahun dalam proses pembangunan, pabrik pengolahan rumput laut di Desa Muara Badak Ulu, Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), segera akan beroperasi penuh. Pabrik ini telah selesai dibangun dan kini hanya menunggu pemasangan mesin pengolah utama, yang diharapkan dapat meningkatkan penghasilan petani rumput laut setempat.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kukar, Sayid Fathullah, menjelaskan bahwa mesin pengolah dengan kapasitas produksi mencapai 20 ton bubuk rumput laut per bulan ini sedang dalam proses perakitan, yang diperkirakan selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

“Keberadaan pabrik ini membuka peluang besar bagi petani rumput laut di Kukar, terutama dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal,” ujar Sayid Fathullah baru-baru ini.

Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku, yang diperkirakan mencapai 150-200 ton rumput laut basah per bulan, Disperindag Kukar telah menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), perusahaan daerah, dan koperasi. Kolaborasi ini bertujuan memastikan rantai pasokan bahan baku berjalan lancar dan turut memberdayakan masyarakat setempat.

Keberadaan pabrik ini diyakini dapat meningkatkan pendapatan petani, kehadiran pabrik ini juga diharapkan mampu mengangkat harga rumput laut yang kini berada di kisaran Rp 15 ribu per kilogram (Kg) menjadi Rp 17-18 ribu per kg.

Disperindag Kukar juga mengajak Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) lokal untuk kreatif mengolah rumput laut menjadi produk makanan dan minuman bernilai tambah tinggi. Produk seperti beras dan mie instan berbasis rumput laut menjadi prioritas, mengingat potensi gizi yang tinggi dari bahan ini.

“Kami menargetkan pabrik ini dapat beroperasi pada awal tahun 2025. Dengan adanya pasar baru, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN), kami berharap produk olahan rumput laut dari Kukar dapat menjadi komoditas unggulan,” tandasnya. (Yudi/Adv)

TENGGARONG – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk membangun jalan alternatif yang menghubungkan Kelurahan Bukit Biru ke Desa Batuah kini tidak lagi menjadi prioritas. Proyek yang dirancang sejak 2013 ini masih menyisakan jarak sekitar 35 kilometer (km) yang belum terselesaikan.

Awalnya, jalan sepanjang 38 km ini diharapkan dapat menjadi akses alternatif untuk mempercepat perjalanan dari Tenggarong ke Balikpapan, menggantikan jalur yang saat itu rusak parah dan berada di bawah kewenangan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN). Namun, proyek ini terkendala oleh masalah pembebasan lahan, yang menghambat penyelesaian jalan tersebut.

Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, Linda Juniarti, menjelaskan bahwa pembangunan jalan ini membutuhkan dana besar karena melibatkan pembukaan lahan baru.

Pada perencanaan jalan tersebut, nantinya dibuat dua jalur dan langsung terkoneksi dengan jalur freeway Samarinda-Balikpapan. Jika selesai, maka jarak tempuh Tenggarong Balikpapan lebih singkat sekitar satu setengah jam. Adapun spesifikasi jalan dirancang mampu menahan beban kendaraan dengan kapasitas hingga di atas 10 ton.

“Jalan dari Bukit Biru ke Batuah itu merupakan jalan alternatif yang merupakan jalan kabupaten. Itu adalah program lama kita, tapi terkendala masalah pembebasan lahan dan kedua biayanya (pembangunan) juga besar karena itu kan jalan baru belum ada bukaan lahan,” sebut Linda Juniarti, Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar, benerapa waktu lalu.

Saat kondisi jalan poros Tenggarong-Loa Janan hampir terputus seperti sekarang ini. Pertanyaan mengenai pembanguan jalan alternatif tersebut kembali mencuat ke permukaan. Namun, Linda mengatakan bahwa proyek pembanguan jalan alternatif tersebut tidak bisa diselesaikan dalam waktu dekat karena terkendala masalah anggaran.

“Proyek itu (Jalan dari Bukit Biru-Batuah) tidak bisa kita kerjakan dalam satu mata anggaran, jadi bertahap. Tahun ini jalan itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 6 miliar, tahun depan juga ada. Mudah-mudahan kita terus menganggarkan untuk jalanan itu,” serunya.

“Tahun depan Insya Allah sudah bisa lewat Margasari, kemudian akan kita lanjut lagi. Tapi juga tergantung pembebasan lahan,” tandasnya. (Yudi/Adv)