PPU – Dalam rangka mendukung terwujudnya Kabupaten Layak Anak (KLA), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Kegiatan yang berlangsung dari 5 hingga 7 November 2024 di Hotel Aqilah, Kecamatan Penajam.

Pelatihan ini melibatkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, serta Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai narasumber utama. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam memastikan pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus anak di PPU.

Dalam acara pembukaan, Kepala Dinas DP3AP2KB, Chairur Rozikin, menekankan pentingnya pelatihan ini sebagai bagian dari evaluasi Kabupaten Layak Anak. “Pelatihan Konvensi Hak Anak adalah salah satu tolak ukur dalam Evaluasi KLA, yang menjadi dasar bagi kabupaten/kota untuk memiliki sistem pembangunan yang menjamin hak-hak anak dan perlindungan khusus anak,” ujarnya.

Chairur juga menambahkan bahwa anak adalah aset bangsa yang sangat berharga. Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak adalah tanggung jawab bersama.

“Anak adalah masa depan bangsa yang akan melanjutkan estafet pembangunan, oleh karena itu penting untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik,” tegasnya.

Lebih lanjut, Chairur menjelaskan bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak, terdapat 24 indikator yang harus dipenuhi. Indikator-indikator tersebut meliputi lima klaster utama hak-hak anak dalam Konvensi Hak Anak, yaitu: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, serta (5) perlindungan khusus.

Ia juga memastikan DP3AP2KB PPU akan terus bersinergi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi terkait dalam rangka mewujudkan KLA.

“Pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak memerlukan kolaborasi lintas sektoral yang melibatkan pemerintah, lembaga masyarakat, forum anak, media massa, serta dunia usaha,” tambahnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Penajam Paser Utara telah berhasil meraih Penghargaan KLA dengan predikat Pratama selama empat tahun berturut-turut dan pada tahun 2023, naik menjadi predikat Madya. Chairur Rozikin berharap, dengan pelatihan ini, Kabupaten PPU dapat meningkatkan prestasinya dan meraih predikat Nindya pada tahun mendatang.

Pelatihan yang diikuti oleh 50 peserta dari perwakilan seluruh organisasi perangkat daerah ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan pemahaman dan kemampuan para peserta, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam implementasi kebijakan dan program yang mendukung pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten PPU.

“Kami berharap para peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Layak Anak di PPU,” tutup Chairur. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

PPU – Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Muhammad Daud, membuka kegiatan Musyawarah Daerah Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten PPU, Selasa (5/11/2024). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) PPU Muhammad Syahrir, Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Muhammad Idris, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) PPU Abu Hasan Mubarok.

Dalam sambutannya, Muhammad Daud yang mewakili Pj Bupati PPU Zainal Arifin, menekankan bahwa masjid seharusnya tidak hanya dilihat sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial. Ia berharap keberadaan DMI di PPU dapat memperluas peran masjid dalam memberikan manfaat kepada masyarakat, baik dalam aspek spiritual maupun sosial.

“DMI yang terbentuk nantinya diharapkan dapat mengangkat nama pengurus masjid secara umum dan DMI khususnya, serta dapat menjadi lebih dikenal dan bermanfaat bagi umat,” ungkapnya.

Daud juga mengusulkan agar pelantikan DMI PPU dilakukan setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Dengan alasan agar suasana lebih kondusif dan terhindar dari kaitannya dengan politik.

“Kita tidak ingin urusan keagamaan ini terhubung dengan politik,” tambahnya.

Sementara Kepala Kantor Kemenag PPU, Muhammad Syahrir, turut memberikan tanggapan, menyatakan bahwa Kemenag berperan dalam hal regulasi dan fasilitasi kegiatan terkait masjid, salah satunya adalah melalui Badan Kesejahteraan Masjid. Ia berharap, dengan adanya kerjasama antara pemerintah daerah, Kemenag, dan DMI, masjid dapat lebih banyak memberikan manfaat bagi umat.

“Kemenag berharap DMI dapat menjadi jembatan antara masjid, masyarakat, dan lembaga keagamaan lainnya. Seiring dengan pemindahan ibukota ke IKN, DMI PPU juga berpeluang untuk berperan di tingkat nasional,” kata Syahrir.

Sekretaris Umum Pimpinan Wilayah DMI Provinsi Kaltim, Muhammad Idris, mengingatkan bahwa DMI harus turut berperan dalam membangun peradaban, salah satunya dengan menjadikan masjid sebagai tempat untuk mewujudkan cita-cita PPU yang maju, modern, dan religius.

“Sebagai Serambi Nusantara, DMI PPU harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya,” pungkas Idris. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

PPU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Penajam Paser Utara (PPU), Tohar, secara resmi membuka Fokus Group Discussion (FGD) dengan tema “Sawit Berkelanjutan” yang digelar di Ballroom Hotel Ika Petung, Selasa (5/11/2024). Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian yang diinisiasi oleh LPPM Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta dengan judul “Pengembangan Model New Market Entry Capability dengan Product Innovativeness, Brand Resonance, dan Marketing Capability pada Industri Sawit Berkelanjutan”.

Dalam sambutannya, Tohar menyampaikan bahwa FGD ini tidak hanya merupakan bagian dari penelitian UPN Veteran Yogyakarta, tetapi juga merupakan salah satu inisiatif Badan Pengelola Dana Sawit Perkebunan Kelapa Sawit untuk memperluas pemahaman serta mendalami pengembangan sektor kelapa sawit di Indonesia melalui kolaborasi strategis antar pihak.

“Semoga ini menjadi langkah awal dari banyak kolaborasi yang mengarah pada kemajuan dan keberlanjutan industri sawit di Indonesia,” ungkap Tohar.

Tohar juga menekankan pentingnya tema “Sawit Berkelanjutan” dalam konteks Kabupaten PPU, yang memiliki peran besar dalam sektor agrikultur, khususnya perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, industri sawit di PPU memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah, namun ia juga menegaskan bahwa perkembangan industri ini harus diimbangi dengan pendekatan yang berorientasi pada keberlanjutan.

“Kita harus memastikan kelapa sawit tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat yang terlibat dalam industri ini,” ujar Tohar.

Tohar menyambut baik kolaborasi yang terjalin antara UPN Veteran Yogyakarta dengan universitas-universitas lainnya, seperti Universitas Terbuka, Universitas Borneo, Universitas Fajar, dan Universitas Mulawarman, dalam riset ini. Kehadiran para akademisi dan pakar dari berbagai universitas, menurutnya, akan memberi nilai positif pada diskusi hari ini dan mendorong inovasi dalam industri sawit.

Tohar berharap bahwa riset ini, dengan fokus pada Product Innovativeness, Brand Resonance, dan Marketing Capability, dapat memperkuat daya saing produk sawit Indonesia. Ia juga berharap ke depannya produk sawit dari PPU akan dikenal tidak hanya karena kuantitasnya, tetapi juga karena kualitas dan keberlanjutannya.

“Saya yakin kolaborasi antar lembaga ini akan mendorong solusi dan inovasi untuk menghadapi berbagai tantangan dalam industri sawit, serta menciptakan model bisnis yang lebih adaptif, inovatif, dan mampu bersaing di pasar internasional,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)