Beranda blog Halaman 589

Transformasi Pengadaan Barang dan Jasa, Pemkab PPU Sosialisasi e-Katalog Versi 6 dan Toko Daring

PPU – Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Sodikin, secara resmi membuka sosialisasi dan pendampingan terkait sistem e-Katalog versi 6 serta pengenalan toko daring (online) pada pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten PPU, Rabu (06/11/2024). Acara yang berlangsung di Aula Lantai III Gedung Bupati PPU ini diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) di Kabupaten PPU dan akan berlangsung hingga 7 November 2024.

Dalam sambutannya, Sodikin memaparkan berbagai pembaruan yang ada pada e-Katalog versi 6, yang lebih responsif dan mudah diakses melalui berbagai perangkat. Fitur terbaru ini juga memungkinkan pemantauan proses pengadaan yang lebih efektif, kemudahan dalam pembayaran, serta penyediaan daftar barang/jasa yang sudah terverifikasi, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan.

“Fitur-fitur baru ini diharapkan dapat mempercepat proses pengadaan, meningkatkan efisiensi, serta menjamin transparansi yang lebih tinggi,” ujarnya.

Sodikin juga menjelaskan bahwa kegiatan ini mencakup proses pendaftaran akun bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, dan Bendahara Pengeluaran, yang nantinya akan digunakan untuk mengakses layanan katalog dalam proses pengadaan barang dan jasa.

Dalam kesempatan itu, Sodikin turut mengungkapkan tentang toko daring, sebuah sistem yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Toko daring ini bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan e-purchasing melalui marketplace dan sistem e-purchasing lainnya, mempermudah instansi pemerintah dalam merealisasikan anggaran, memperoleh informasi penyedia barang/jasa, serta melakukan pembayaran non-tunai dan pengelolaan dokumentasi transaksi.

“Toko daring akan memberikan kemudahan bagi pemerintah dalam proses pengadaan barang dan jasa secara lebih efisien dan transparan,” jelasnya.

Sebagai penutup, Sodikin mengingatkan seluruh peserta untuk mengikuti sosialisasi dengan sungguh-sungguh dan mencermati setiap penjelasan dari narasumber. Ia berharap kegiatan ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan belanja pemerintah, sehingga pengadaan barang dan jasa di PPU dapat berjalan lebih transparan dan sesuai dengan sistem pengelolaan belanja negara yang lebih baik.

“Saya berharap sosialisasi ini dapat memperkuat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di PPU sesuai dengan peraturan yang berlaku,” pungkasnya. (ADV/Diskominfo PPU/SBK)

Sakirman Minta Lahan Pasca Tambang Harus Dimanfaatkan

TANJUNG REDEB – Kabupaten Berau dikenal sebagai wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah ruah, salah satunya adalah batu bara. Sehingga, banyak perusahaan pertambangan yang beroperasi. Begitupun lahan eks tambang yang kerap dijumpai di Bumi Batiwakkal.

Menyoroti banyaknya lahan eks tambang, Anggota DPRD Berau, Sakirman menyampaikan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Berau harus memanfaatkan lahan eks tambang menjadi tempat yang bermanfaat. Seperti, sulap menjadi destinasi wisata, lahan pertanian dan perkebunan.

Dijelaskannya, perusahaan masih memiliki tanggung jawab untuk mengelola lahan eks tambang yang tidak lagi terpakai. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir dampak lingkungan.

“Jika dimanfaatkan dengan baik, dapat mendatangkan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Sakirman menyampaikan pengelolaan lahan pasca tambang harus di lakukan pengecekan terlebih dahulu. Apakah perusahaan telah melakukannya atau tidak. Karena, itu merupakan kewajiban pihak perusahaan.

“Kewajiban itu selayaknya jadi komitmen mereka dalam pembahasan AMDAL dan sebagainya karena itu merupakan tanggung jawab mereka,” jelasnya.

Selain pemanfaatannya, langkah awal yang menjadi kewajiban perusahaan pertambangan harus melakukan reboisasi atau penanaman kembali pada lahan pasca tambang yang telah digunakan atau telah gundul. Selanjutnya, baru memikirkan pengelolaan alternatif berikutnya.

“Bagaimanapun kita harus meminta kembali kepada mereka karena banyak memang sekarang lokasi-lokasi tambang yang sudah selesai dan kita anggap bisa digali potensinya,” tegasnya.

Ditambahkannya, apabila lahan eks tambang itu tidak bisa dikelola langsung oleh perusahaan maka perusahaan harus bisa melepaskannya untuk pemerintah atau masyarakat.

Sambung Sakirman, Hal tersebut bertujuan agar lahan yang ada dapat diubah keberfungsiannya. Sehingga tidak ada lagi lahan pasca tambang yang terbengkalai.

“Jika tidak sanggup, bisa dialihkan ke masyarakat atau Pemda untuk dimanfaatkan lahannya. Setelah dikelola oleh masyarakat dapat mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat disekitar wilayah tersebut,” pungkasnya. (ADV/KN)

Oktavia Ingatkan Tingkatkan Pengawasan Orang Tua Terhadap Pergaulan Bebas

TANJUNG REDEB – Di zaman yang semakin berkembang dan modern ini, semakin beragam pula tingkah laku serta masalah yang ada di lingkungan sosial, terutama pada anak-anak dan remaja terkait pergaulan bebas.

Untuk itu, Anggota DPRD Berau, Oktavia meminta kepada orang tua untuk selalu waspada dan mengawasi pergaulan anak-anak agar tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas.

Menurutnya, pergaulan bebas dapat merusak masa depan bagi anak. Berbagai hal negatif yang ditimbulkan dari perilaku pergaulan bebas ini. Seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, mabuk, dan kenakalan remaja lainnya.

Dibeberkannya, dampaknya dari pergaulan bebas ini pun beragam, anak remaja bisa saja putus sekolah, menurun prestasi belajar bahkan hingga hamil diluar nikah.

“Kami mengimbau kepada para orang tua agar semakin ketat mengawasi pergaulan anak-anak mereka sebagai langkah antisipasi terhadap bahaya pergaulan bebas,” ujarnya.

Menurutnya, pengawasan yang tegas sangat diperlukan untuk melindungi generasi muda dari pengaruh buruk lingkungan sekitar.

Oktavia menjelaskan bahwa saat ini, pergaulan anak muda semakin luas dan rentan terhadap berbagai pengaruh negatif.

Salah satu yang paling meresahkan adalah narkoba dan zat adiktif lainnya yang semakin marak beredar di tengah masyarakat.

“Para orang tua harus benar-benar tegas mengawasi anak-anak mereka, karena jika dibiarkan tanpa pengawasan, dikhawatirkan mereka akan terjerumus mencoba sesuatu yang berbahaya, seperti narkoba,” ujarnya.

Menurutnya, peran orang tua sebagai pengawas utama sangat penting untuk mencegah anak-anak terjerat dalam pergaulan bebas maupun penyalahgunaan narkoba.

Pengawasan yang dilakukan secara konsisten, baik di rumah maupun di luar rumah, dapat memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak.

Selain itu, Oktavia meminta agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dapat berperan aktif dalam melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah.

Ia menilai bahwa usia remaja merupakan fase yang sangat penting untuk diarahkan pada hal-hal yang positif.

“Selain peran orang tua, pemerintah juga memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah anak muda terjebak dalam pergaulan bebas,” tegasnya.

Sosialisasi di sekolah dinilai sangat penting, karena lembaga pendidikan merupakan tempat berkumpulnya generasi muda yang masih rentan terhadap pengaruh negatif.

Dengan sosialisasi yang tepat, diharapkan anak-anak mendapatkan edukasi tentang bahaya pergaulan bebas dan penyalahgunaan narkoba.

Oktavia, yang merupakan politikus Partai Nasional Demokrat (NasDem), menegaskan bahwa dirinya ingin seluruh generasi muda di Bumi Batiwakkal terlindungi dari pengaruh buruk yang dapat merusak masa depan mereka.

Ia berharap seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah dan orang tua, dapat bersinergi dalam menjaga masa depan anak bangsa.

“Kalau sampai anak-anak kita terjerumus dalam pergaulan bebas atau penyalahgunaan narkoba, maka masa depan mereka bisa hancur. Ini bukan hanya merugikan diri mereka sendiri, tetapi juga berdampak buruk pada keluarga dan masyarakat,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa dampak negatif dari pergaulan bebas dan narkoba tidak hanya merusak masa depan individu, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih luas. Untuk itu, peran pengawasan dari pihak keluarga dan pemerintah sangat dibutuhkan.

Dalam kesempatan itu, Oktavia juga mengajak para pemuda untuk lebih selektif dalam bergaul dan mengisi waktu dengan kegiatan-kegiatan positif yang bermanfaat.

“Jangan sampai para pemuda-pemudi ini melakukan hal yang merugikan. Tidaknya secara pribadi bahkan akan berdampak bagi keluarga dan juga lingkungan,” tutupnya. (ADV/KN)

Gideon Sebut Pembangunan RSUD Tanjung Redeb Memiliki Konsep Matang

TANJUNG REDEB – Sektor kesehatan menjadi salah satu hal terpenting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Terutama, peningkatan fasilitas kesehatan terus dibangun agar memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara maksimal.

Di Kabupaten Berau, beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit telah terbangun. Yakni, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Rivai, RSU Pratama Talisayan, dan Rumah Sehat BAZNAS. Adapun rumah sakit yang masih berproses pembangunan yaitu RSUD Tanjung Redeb.

Menyoroti hal tersebut, Anggota DPRD Berau, Gideon Andris mengungkapkan persiapan dari proses pembangunan RSUD Tanjung Redeb sudah matang. Hanya saja, dari konseptual untuk pembangunannya masih kurang.

Yang dimaksud disini adalah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menggunakan segala hal yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunannya.

“Kalau saya lihat dari segi konsep sudah matang makanya pemda berani bangun rumah sakit itu,” ungkapnya.

Sesuai pengamatannya selama ini, lanjutnya, pengembangan RSUD Abdul Rivai hingga pembangunan RSUD Tanjung Redeb sudah melewati tahapan persiapan yang baik.

Terutama terkait kesiapan tenaga atau SDM dan alat kesehatan.

“Saya rasa dari Pemda sudah ada tahapan itu. Artinya untuk pemenuhan SDM-nya, dokter dan sebagainya lalu alat kesehatan juga harus mendukung. Semuanya pasti sudah dipikirkan,” tegasnya.

Ditambahkannya, dirinya mendukung langkah pemerintah daerah yang berusaha memenuhi tenaga kesehatan melalui jalur pendidikan beasiswa LPDP.

Jalur itu tentu menjadi salah satu solusi mengatasi masalah kekurangan tenaga kesehatan yang ada.

“Kalau SDM sudah terpenuhi maka alat-alatnya juga harus terpenuhi. Kalau tidak mendukung percuma juga,” akhirnya. (ADV/KN)

Plt Camat Kembang Janggut Dukung Penuh Normalisasi Sungai Belayan untuk Atasi Banjir

TENGGARONG – Pelaksana Tugas (Plt) Camat Kembang Janggut, Suhartono, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana normalisasi Sungai Belayan yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Kartanegara (Kukar) bersama masyarakat dan pihak terkait. Upaya ini dinilai sangat mendesak untuk mengatasi dampak banjir tahunan yang kerap merendam desa-desa di sekitar aliran sungai.

Suhartono menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat didambakan oleh warga desa di sepanjang Sungai Belayan, terutama di Desa Muai, Bukit Layang, Kelekat, Long Beleh Haloq, dan Long Beleh Modang. Sungai yang mengalami pendangkalan parah telah mengurangi daya tampungnya, sehingga banjir semakin sering terjadi.

“Kami sangat berharap agar kegiatan ini bisa segera terlaksana. Masyarakat sudah lama menantikan tindakan nyata untuk menangani dampak pendangkalan sungai, yang mengganggu baik di musim hujan maupun di saat surut,” ujar Suhartono, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut Suhartono menerangkan, saat kondisi air sedang surut sedimen kerap menghambat arus transportasi masyarakat. Khususnya adalah segi arus aliran barang milik masyarakat yang aksesnya tidak bisa dilakukan melalui jalur darat.

“Kan memang beberapa desa akses transportasinya harus menyeberangi sungai. Tapi karena sungainya mengalami pendangkalan, kalau musim surut lainya juga tidak bisa lewat,” tambahnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan harapannya agar progran tersebut dapat segera terlaksana. Ia mengtakan masyarakat di sekitar kawasan Sungai Belayan juga telah sangat menantikan normalisasi sungai dilaksanakan.

“Untuk gotong royong ini sesuai apa yang disampaikan BPBD Kukar akan dilakukan di tiga titik. Yaitu, Desa Kelekat, Bukit Layang dan Long Beleh Modang,” tutupnya. (Yudi/Adv)

Mitigasi Banjir Tahunan, BPBD Kukar Akan Normalisasi Aliran Sungai Belayan

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) bergerak cepat menanggapi keluhan warga di beberapa desa di Kecamatan Kembang Janggut terkait banjir tahunan yang sering merendam pemukiman. Langkah ini sebagai respons terhadap permintaan masyarakat untuk segera mengatasi masalah banjir yang terjadi setiap tahun.

Sebagai tindak lanjut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kukar merencanakan normalisasi dan pembersihan aliran Sungai Belayan. Langkah ini diambil untuk mengurangi potensi banjir di desa-desa yang berada di sepanjang aliran sungai, seperti Desa Muali, Bukit Layang, Kelekat, dan Long Beleh Halok.

Dikatakan oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kukar, Setianto Nugroho Aji kegiatan normalisasi dan pembersihan aliran Sungai Belayan bertujuan untuk meminimalisir dampak dari potensi banjir yang kerap melanda kawasan pemukiman di sejumlah desa yang berada di jalur lintasan Sungai Belayan.

“Kegiatan ini utamanya ditujukan untuk minimal luasan genangan ketika banjir, kemudian mengurangi ketinggian banjir dan juga meningkatkan daya tampung sungai belayan ketika banjir ataupun arus pasang,” sebut Setianto Nugroho Aji, Kamis (7/11/2024).

Lebih lanjut ia mengatakan, normalisasi ini merupakan inisiasi dari masyarakat di sejumlah desa yang berada di kawasan Sungai Belayan. Sebelumnya masyarakat melayangkan surat permohonan kepda Bupati Kukar untuk dilakukan normalisasi sungai belayan di sejumlah titik yang mengalami pendangkalan cukup serius.

“Jadi ini respon cepat kita atas permintaan masyarakat. Karena memang aliran Sungai Belayan itu mengalami pendangkalan yang cukup signifikan di benerapa titik,” sambungnya.

Adapun kegiatan normalisasi ini akan dilakuakn di tiga titik yang dinilai mengalami pendangkalan paling kritis. Yaitu di sekitar Desa Kelekat, Bukit Layang dan Long Beleh Modang. (Yudi/Adv)

Distanak Kukar Dorong Peningkatan Jumlah Petani di Wilayah Hulu Kukar

TENGGARONG – Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kutai Kartanegara (Kukar) terus berupaya meningkatkan jumlah petani di wilayah hulu. Upaya ini dilakukan karena jumlah petani di wilayah tersebut masih tergolong minim dan belum mampu memaksimalkan potensi pertanian yang ada.

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Distanak Kukar, Mohamad Rifani, menjelaskan bahwa salah satu kendala utama adalah luas lahan yang rata-rata kecil. Banyak petani di wilayah hulu hanya memiliki lahan kurang dari satu hektar, dengan sebagian memiliki lahan seluas 0,5 hingga 0,3 hektar, sehingga skala usaha mereka masih dianggap kurang.

“Jika dilihat dari skala usahanya, ini masih perlu pengembangan,” ujar Rifani belum lama ini.

Ia mengungkapkan, setelah dilakukan penelusuran, ditemukan sejumlah kendala yang memperlambat kemajuan pertanian di wilayah hulu, seperti keterbatasan alat mesin pertanian serta sistem pengairan yang kurang optimal di beberapa lokasi.

“Jika potensi pengairan ini bisa dimaksimalkan, lahan yang dialiri air bisa mencapai ratusan hektar, membuka peluang besar untuk peningkatan produktivitas pertanian,” lanjut Rifani.

Rifani menambahkan, Distanak sedang berupaya menggali potensi pertanian di wilayah hulu agar pengembangan pertanian tidak hanya terkonsentrasi di wilayah tengah saja.

“Kita punya potensi lahan pertanian yang luas, dan penting untuk mendorong agar wilayah hulu juga lebih tergarap,” jelasnya.

Hingga saat ini, lahan yang tergarap di wilayah hulu baru mencakup ratusan hektar di titik-titik tertentu saja, mencakup wilayah Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, dan Muara Muntai.

“Potensinya besar, ini yang perlu kita dorong lebih lanjut,” tutup Rifani. (Yudi/Adv)

Sekkab Sunggono: Paparan Asap Rokok dan BABS Jadi Penyebab Utama Stunting di Kukar

TENGGARONG – Paparan asap rokok serta kebiasaan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) disebut sebagai faktor utama yang meningkatkan risiko stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Ketua Tim Percepatan Penanganan Stunting Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa kedua faktor ini memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan kasus stunting di wilayah tersebut.

Hasil monitoring menunjukkan bahwa hampir seluruh kasus stunting di Kukar berkaitan dengan paparan asap rokok. Sunggono mengungkapkan bahwa intervensi yang telah dilakukan selama tiga bulan terakhir belum menunjukkan hasil yang signifikan. Selain itu, masalah BABS juga menjadi sorotan, terutama di wilayah bantaran sungai dan pesisir yang minim akses jamban sehat.

Sunggono, yang juga menjabat sebagai Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, menekankan pentingnya edukasi gizi seimbang serta perilaku hidup sehat, termasuk menjauhi paparan asap rokok. Untuk mengurangi angka stunting, Tim Percepatan Penanganan Stunting Kukar mengusulkan program edukasi kesehatan, pemberian makanan tambahan berbasis pangan lokal, dan konseling bagi orang tua.

“Kami berharap dukungan semua pihak agar angka stunting dapat turun signifikan, menuju target zero stunting di masa depan,” ujarnya belum lama ini.

Sunggono juga mengatakan bahwa pihaknya selalu memonitoring perkembangan stunting. Audit stunting bertujuan mengevaluasi risiko dan penyebab stunting, terutama pada calon pengantin, ibu hamil, ibu nifas, dan balita. Proses audit mencakup pembentukan Tim Audit, pelaksanaan audit, serta evaluasi hasil dan rencana tindak lanjut. (Yudi/Adv)

Pembangunan Pasar Desa Perdana Dimulai, Target Rampung 2025

TENGGARONG – Setelah lama dinantikan, warga Desa Perdana di Kecamatan Kembang Janggut kini bisa menyambut pembangunan pasar desa yang telah resmi dimulai. Pemerintah Desa (Pemdes) Perdana, bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutai Kartanegara (Kukar), meresmikan proyek ini sebagai langkah untuk menciptakan pusat ekonomi baru yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Pasar desa ini diharapkan memudahkan akses jual beli warga setempat, sekaligus menjadi pusat kegiatan ekonomi yang mampu meningkatkan peluang usaha bagi pedagang lokal. Kehadiran pasar desa juga ditargetkan dapat memperkuat perputaran ekonomi lokal, sehingga Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat meningkat dan mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Kepala Desa Perdana, Pitoyo, menjelaskan bahwa pasar ini dibangun di RT 3 di atas lahan seluas setengah hektare, lokasi yang sebelumnya merupakan gudang aset desa. Pembangunan tahap pertama telah dimulai dengan pondasi, dan pasar direncanakan akan selesai sepenuhnya pada 2025, lengkap dengan bangunan utama dan area parkir untuk pengunjung.

“Ini adalah mimpi yang jadi kenyataan bagi kami. Pasar ini sudah lama kami usulkan, dan akhirnya pembangunannya bisa dimulai tahun ini. Fasilitas ini akan memudahkan aktivitas jual beli dan menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat yang ingin berdagang,” kata Pitoyo beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi Disperindag Kukar, Anwari Fitrah, mengungkapkan bahwa pembangunan pasar serupa juga tengah berlangsung di Desa Bunga Jadi, Kecamatan Muara Kaman, dan ditargetkan selesai pada akhir Desember 2024.

“Kami berusaha mempercepat pembangunan pasar di pedesaan agar masyarakat desa dapat segera merasakan manfaatnya,” tandasnya. (Yudi/Adv)

Rudy Mas’ud di Mata Sesama Kader: Inspirasi Pemimpin Agamis dan Harapan Baru untuk Kaltim

0

SAMARINDA – Dewi, seorang peserta senam sehat sekaligus anggota aktif Himpunan Wanita Karya (HWK) Samarinda, menyatakan dukungannya terhadap pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilkada Kaltim 2024, Rudy Mas’ud-Seno Aji.

Dewi, yang juga kader Partai Golkar, mengungkapkan bahwa pilihan ini didasarkan pada kedekatannya dengan sosok Rudy dan kesan yang ia dapatkan melalui kegiatan mereka.

Dewi menilai Rudy sebagai pribadi yang religius dan inspiratif, aspek yang memperkuat keputusannya.

“Beliau sangat agamis, itu yang menginspirasi saya,” ujar Dewi saat ditemui di eks Bandara Temindung, Samarinda, beberapa hari yang lalu.

Selain aspek kepribadian, Dewi juga tertarik dengan program-program yang diusung pasangan Rudy-Seno, terutama Program Kesehatan Gratis yang dianggapnya mampu meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat.

Sebagai tenaga medis yang bekerja di bidang farmasi, Dewi berharap program ini memperhatikan kesejahteraan tenaga medis.

“Kami berharap pemerintah juga memperbaiki pengupahan tenaga medis dan menambah fasilitas kesehatan agar layanan semakin optimal,” ungkap Dewi.

Tak hanya di bidang kesehatan, program pendidikan hingga jenjang S3 yang dijanjikan Rudy-Seno juga menarik perhatian Dewi.

Menurutnya, program ini dapat membuka kesempatan pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya generasi muda yang ingin melanjutkan pendidikan.

Dengan pengalaman Rudy Mas’ud sebagai pengusaha sukses dan Ketua Partai Golkar, Dewi yakin pasangan ini mampu mewujudkan harapan baru untuk Kalimantan Timur.

“Jika janji ini terlaksana, akan sangat membantu generasi muda,” tambahnya optimis. (Han)

Penulis: Hanafi