JAKARTA – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menyampaikan Undang-Undang Mineral dan Batu Bara memungkinkan badan usaha organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan dan usaha kecil dan menengah (UKM) mengelola lahan batu bara di luar lahan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B).

“Dengan undang-undang ini maka ruang untuk organisasi keagamaan tidak hanya terbatas pada PKP2B, tetapi juga terbuka untuk di luar eks-PKP2B,” ujar Bahlil Lahadalia setelah menghadiri Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024–2025 di Komplek Parlemen Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, lahan tambang batu bara yang ditawarkan kepada badan usaha ormas keagamaan terbatas pada lahan eks PKP2B, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024.

PP 25 Tahun 2024 merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara.

Apabila mengacu pada PP tersebut maka badan usaha ormas keagamaan hanya bisa menggarap enam wilayah tambang batu bara yang sudah pernah berproduksi atau eks PKP2B.

Adapun keenam WIUPK yang sebelumnya dipersiapkan untuk ormas keagamaan, yaitu lahan eks PKP2B PT Arutmin Indonesia, PT Kendilo Coal Indonesia, PT Kaltim Prima Coal, PT Adaro Energy Tbk, PT Multi Harapan Utama (MAU) dan PT Kideco Jaya Agung.

Akan tetapi, dengan disetujuinya RUU Minerba untuk menjadi undang-undang, kini lahan tambang yang dapat dikelola oleh ormas keagamaan diperluas.

“Kan senang kalau organisasi keagamaan kami libatkan. Bagi yang mau, ya. Bagi yang butuh. Kalau nggak mau, nggak butuh, ya jangan. Tidak semua organisasi keagamaan membutuhkan,” kata Bahlil.
Selain ormas keagamaan, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga dimungkinkan untuk mengelola lahan batu bara di luar eks-PKP2B.

“Oh, iya (sama dengan ormas agama),” kata Bahlil ketika ditanya mengenai lahan yang diberikan untuk UKM.

Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 di Komplek Parlemen, Jakarta, Selasa, menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba) menjadi Undang-undang.

Adapun sejumlah poin revisi dalam RUU tersebut di antaranya, adanya perubahan skema untuk pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) ataupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dari yang semula sepenuhnya melalui mekanisme lelang, kini terdapat skema tambahan, yakni skema prioritas.

Skema itu diterapkan dalam rangka memberikan keadilan pembagian sumber daya alam kepada semua komponen bangsa, baik bagi pengusaha usaha mikro kecil menengah (UMKM) maupun koperasi, termasuk BUMD.

DPR dan pemerintah pun sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi dalam RUU Minerba.

Sebaliknya, pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), hingga badan usaha swasta untuk kepentingan perguruan tinggi.

Kemudian, pemberian konsesi kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan juga diatur dalam RUU Minerba. Pemberian izin itu pun sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif. (ANT/KN)

BANDA ACEH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Aceh Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mencatat sebanyak 329 imigran etnis Rohingya yang ditempatkan di penampungan sementara di lapangan Gampong Seuneubok Rawang, Peureulak Timur, melarikan diri dalam rentang waktu 2023 hingga 2025.

“Jumlah semua imigran etnis Rohingya yang mendarat di Kabupaten Aceh Timur dalam rentang waktu dua tahun terakhir sebanyak 766 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 329 orang di antaranya sudah melarikan diri,” kata Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Iskandar di Aceh Timur, Selasa (18/2/2025).

Ia mengatakan saat ini imigran etnis Rohingya yang tersisa di penampungan sementara tersebut sebanyak 380 orang. Kemudian, sebanyak 40 orang dideportasi ke negara asal dan ada juga yang direlokasi ke penampungan lainnya.

Kemudian, enam orang lainnya meninggal dunia saat mendarat di sejumlah pesisir pantai di Kabupaten Aceh Timur. Serta 11 imigran etnis Rohingya dipenjara dalam kasus penyelundupan orang.

“Imigran etnis Rohingya yang tersisa di penampungan sementara tersebut dijaga petugas dari UNHCR serta melibatkan masyarakat setempat,” kata Iskandar menyebutkan.

Sementara itu, Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan Keamanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Timur Syamsul Bahri mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan UNHCR dan IOM, lembaga internasional yang menangani imigran etnis Rohingya di penampungan sementara di lapangan bola kaki tersebut.

“Kami juga berharap semua imigran etnis Rohingya tersebut bisa segera dipindahkan dari penampungan sementara di Kabupaten Aceh Timur. Jangan menunggu sampai semuanya melarikan diri,” katanya.

Gelombang pendaratan imigran etnis Rohingya berulang kali terjadi di Kabupaten Aceh Timur. Pada 19 November 2023, tercatat sebanyak 36 imigran etnis Rohingya ditemukan dalam sebuah truk.

Kemudian, sebanyak 50 imigran etnis Rohingya mendarat di Desa Seuneubok Baroh, Kecamatan Darul Aman, pada 14 Desember 2023. Selanjutnya, sebanyak 131 imigran etnis Rohingya mendarat di Kuala Parek, Kecamatan Sungai Raya, pada 1 Februari 2024.

Berikutnya, sebanyak 93 imigran etnis Rohingya ditemukan mendarat di pesisir pantai Desa Meunasah Hasan, Kecamatan Madat, pada 31 Oktober 2024. Sebanyak 116 imigran etnis Rohingya terdampar di Kuala Ujung Perling, Desa Paya Peulawi, Kecamatan Bireuem Bayeun, pada 30 November 2024.

Serta pada 5 Januari 2025, sebanyak 264 imigran etnis Rohingya mendarat di pesisir Pantai Alue Bu Tuha, Kecamatan Pereulak Barat, dan sebanyak 76 mendarat di Pantai Leuge, Kecamatan Peureulak, pada 30 Januari 2025.

Oleh pemerintah daerah, ratusan imigran etnis Rohingya tersebut ditempatkan di penampungan sementara di lapangan Gampong Seuneubok Rawang, Kecamatan Peureulak Timur. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan Presiden RI Prabowo Subianto menilai unjuk rasa mahasiswa sebagai sesuatu yang wajar dalam demokrasi.

Walaupun demikian, Prasetyo meminta masyarakat berimbang dan jeli menerima serta memahami informasi yang berkembang terutama terkait kebijakan-kebijakan pemerintah.

“Menyampaikan pendapat itu wajar dan biasa saja dalam demokrasi,” kata Mensesneg meneruskan pendapat Presiden terkait unjuk rasa itu kepada wartawan di Jakarta, Selasa (18/2/2025).

Prasetyo, dalam kesempatan yang sama, pun mengajak masyarakat, termasuk mahasiswa yang berunjuk rasa, untuk lebih jeli memahami informasi simpang siur soal kebijakan pemerintah. Dia menyebut Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga telah memastikan kebijakan efisiensi pemerintah tidak berdampak kepada anggaran untuk beasiswa, biaya UKT, dan tak juga berdampak kepada pemecatan tenaga honorer.

“Kami mengimbau adik-adik mahasiswa untuk lebih jeli. Dari Jumat lalu sudah dijelaskan oleh Bu Menkeu, saya juga hadir, bersama pimpinan DPR, bahwa efisiensi ini tidak berdampak pada pendidikan. KIP (Kartu Indonesia Pintar), beasiswa, termasuk LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) tetap berjalan,” tutur Mensesneg.

Prasetyo pun kembali menekankan semangat efisiensi itu bukan untuk mengganggu pelayanan kepada masyarakat, tetapi memangkas pengeluaran negara yang selama ini kurang produktif, misalnya, seperti seminar-seminar atau acara diskusi (FGD).

“Semangat efisiensi ini bukan untuk mengganggu masyarakat, tapi untuk memangkas hal-hal yang kurang produktif, seperti acara seremonial, seminar, atau FGD yang sudah terlalu banyak. Sekarang rakyat butuh aksi nyata,” ujar Prasetyo Hadi.

Dalam kesempatan terpisah, Menkeu Sri Mulyani menyatakan kriteria efisiensi kementerian/lembaga mencakup aktivitas-aktivitas seperti perjalanan dinas, seminar, alat tulis kantor (ATK), acara-acara peringatan dan perayaan, serta kegiatan seremonial lainnya. Artinya, sektor pendidikan, khususnya perguruan tinggi tidak terdampak kebijakan penghematan belanja tersebut.

“Kami tegaskan bahwa beasiswa Kartu Indonesia Pintar tidak dilakukan pemotongan atau pengurangan,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (14/2) minggu lalu.

Menkeu melanjutkan jumlah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar untuk tahun anggaran 2025 sebanyak 1.040.192 mahasiswa. Anggaran yang telah disiapkan untuk beasiswa tersebut sebesar Rp14,69 triliun.

“Anggaran tersebut tidak terkena pemotongan dan tidak dikurangi. Dengan demikian, seluruh mahasiswa yang telah dan sedang menerima beasiswa KIP Kartu Indonesia Pintar dapat meneruskan program belajar seperti biasanya,” kata Menkeu.

Presiden Prabowo dalam acara silaturahmi Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, juga menekankan efisiensi anggaran pemerintah tidak mengganggu kegiatan operasional. Anggaran yang berhasil dihemat justru dialihkan untuk program-program yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, misalnya seperti penyediaan pupuk dan perbaikan fasilitas pendidikan.

“Jadi habis itu kunker, seminar, FGD, forum group discussion, apa yang didiskusikan? Rakyat perlu mitigasi, rakyat perlu pupuk, rakyat perlu bibit, sekolah diperbaiki. Ngak usah seminar lagi,” tegas Presiden. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melayangkan surat pemanggilan kedua kepada Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus yang berkaitan dengan buron Harun Masiku. KPK memastikan Hasto kembali dipanggil pada Kamis (20/2/2025).

“Sudah (kirim surat pemanggilan kedua untuk Hasto). Kamis (jadwal pemeriksaan),” ujar juru bicara KPK, Tessa Mahardhika pada Selasa (18/2/2025).

Sebelumnya, KPK telah menjadwalkan pemanggilan Hasto pada Senin (17/2/2025), namun ia tidak hadir. Melalui tim kuasa hukumnya, Hasto mengirimkan surat kepada penyidik KPK untuk meminta penjadwalan ulang pemeriksaan.

Alasannya, ia baru saja mengajukan permohonan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Sidang pertama terkait gugatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 3 Maret 2025.

“Alasannya, infonya, sebagaimana yang saya ketahui ya, saya belum baca suratnya, tetapi infonya meminta penundaan setelah selesai putusan praperadilan yang akan diajukan kembali atau sudah diajukan lagi,” kata Tessa, kemarin.

Permintaan penundaan pemeriksaan juga disampaikan oleh pihak penasihat hukum Hasto, Ronny Talapessy. Pihaknya telah mendatangi KPK untuk menyerahkan permohonan resmi terkait hal tersebut.

“Penasihat hukum jam 08.30 WIB telah datang ke KPK untuk berikan surat perihal permohonan penundaan pemeriksaan Mas Hasto Kristiyanto,” kata Ronny Talapessy dalam keterangan tertulis, Senin (17/2/2025).

Ronny menjelaskan permintaan penundaan pemeriksaan berkaitan dengan pengajuan kembali praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ini kaitannya dengan pengajuan kembali praperadilan di PN Jakarta Selatan sebagai tindak lanjut putusan praperadilan sebelumnya yang belum membahas sah tidaknya status tersangka Mas Hasto Kristiyanto dan memberikan ruang untuk kami bisa mengajukan kembali dua praperadilan pada dua sprindik yang berbeda. Oleh sebab itu, kami telah mengajukan dua permohonan praperadilan,” sebutnya.

Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan suap dan perintangan penyidikan.

Sebelumnya, ia sempat melawan status tersangka tersebut dengan mengajukan gugatan praperadilan ke PN Jakarta Selatan, namun hakim menolak gugatan itu pada Kamis (13/2/2025) dengan alasan praperadilan yang diajukan kabur dan tidak jelas.

Dengan pemanggilan kedua ini, KPK menegaskan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menjelang pelantikan serentak kepala daerah di Istana Negara pada 20 Februari 2025, gubernur dan wakil gubernur terpilih Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud dan Seno Aji, mengikuti gladi di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta. Gladi yang berlangsung pada 18-19 Februari 2025 ini mencakup latihan baris-berbaris serta penghormatan, dipimpin langsung oleh aparat kepolisian.

Sebanyak 481 kepala daerah terpilih berkumpul di Monas sejak pagi untuk mengikuti gladi kotor ini. Mereka telah dibagi dalam beberapa peleton dan mengenakan seragam berupa kaos putih serta celana training hitam.

Latihan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan para kepala daerah dalam prosesi pelantikan yang akan berlangsung di Istana Negara.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai bagian dari persiapan resmi sebelum pelantikan. Sebelumnya, seluruh kepala daerah terpilih telah menjalani proses registrasi serta pemeriksaan kesehatan di Jakarta sejak 16 – 17 Februari 2025.

Nantinya, pada hari pelantikan, seluruh kepala daerah akan berjalan dari Monas menuju Istana Negara secara serentak. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik 481 kepala daerah terpilih, termasuk Rudy Mas’ud sebagai Gubernur Kaltim, dalam upacara resmi di Istana Negara.

Setelah pelantikan, para kepala daerah akan mengikuti program retret di Akademi Militer Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025 guna memperkuat kapasitas kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan daerah.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua mantan Direktur Utama PT Pertamina, Elia Massa Manik dan Dwi Soetjipto, terkait dugaan korupsi dalam kerja sama jual beli gas antara PT Pertamina Gas Negara (PGN) Tbk dengan PT Isargas/Inti Alasindo Energi (IAE).

“Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi dugaan korupsi kerja sama jual beli gas antara PT PGN dan PT IAE atas nama EMM dan DS,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (18/2/2025).

Selain kedua mantan pimpinan Pertamina tersebut, KPK juga memanggil dua saksi dari Kementerian BUMN, yaitu Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan, dan Pariwisata Edwin Hidayat Abdullah, serta mantan Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar Harry Sampurno.

“Pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK,” tambah Tessa.

Dalam kasus ini, KPK sebelumnya telah memeriksa mantan Menteri BUMN periode 2014–2019, Rini Soemarno. Ia mengungkapkan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan penunjukan direktur utama saat dirinya menjabat sebagai Menteri BUMN.

“Pokoknya mengenai beberapa konfirmasi nama dirutnya siapa ini, ini, gitu. Ada yang masih ingat, ada yang lupa, sudah lebih dari 10 tahun,” kata Rini usai pemeriksaan tempo lalu.

Selain itu, ia juga dimintai keterangan mengenai kebijakan akuisisi PGN oleh Pertamina, yang menurutnya merupakan program pemerintah.

“Saya diminta jadi saksi. Diminta konfirmasi mengenai dirut ini. Programnya lebih ke arah program PGN yang diakuisisi Pertamina. Program itu memang milik pemerintah untuk PGN diakuisisi,” jelasnya.

Namun, Rini mengaku tidak mengetahui secara rinci isi kontrak dalam kebijakan tersebut.

“Ya nggak lah. Orang itu kan transaksi yang saya rasa, tadi juga saya tanya, ini kan sebetulnya transaksi direktur biasa, nggak sampai ke dirut. Tapi saya nggak tahu. Itu transaksinya berapa ya? 15 juta kalau nggak salah. Nggak sampai ke dirut,” pungkasnya.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami kasus dugaan korupsi tersebut dengan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R