JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) harus diisi oleh orang-orang profesional.

“Pengurus Danantara itu harus betul-betul orang yang profesional,” kata Luhut dalam acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Menurutnya, pembentukan Danantara merupakan suatu langkah yang sangat strategis. Aset yang dikelola oleh Danantara diyakini bisa ditingkatkan hingga 5-6 kali lipat, mengingat dana akan diinvestasikan kepada proyek-proyek yang berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan lain-lain.

Luhut pun meyakini Indonesia memiliki sejumlah proyek dengan prospek yang cerah, misalnya proyek rumput laut dengan perkembangan riset yang baik, potensi penyerapan tenaga kerja, serta biaya yang tak begitu tinggi.

Selain itu, juga ada proyek genome sequencing yang disebut bermanfaat untuk sektor ketahanan pangan.

Luhut juga optimistis dengan proyek digital di Indonesia. Dalam kesempatan itu, dia menginginkan Indonesia untuk membuat sistem kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) seperti DeepSeek dan ChatGPT.

Menurutnya, Indonesia memiliki talenta digital yang mumpuni untuk mengembangkan sistem teknologi serupa. Sebagai contoh, aplikasi seperti PeduliLindungi, Simbara, hingga e-katalog dikembangkan oleh talenta digital dalam negeri.
Maka dari itu, dia menekankan struktur organisasi Danantara perlu diisi oleh orang-orang yang berkapasitas baik.
“Dan juga mereka punya kewenangan untuk joint venture. Jadi perusahaan-perusahaan BUMN ini manajemennya harus transparan. Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan standar manajemen internasional masuk di perusahaan-perusahaan negara ini,” ujarnya.
Luhut mengajak masyarakat untuk kompak mendukung Danantara.
“Saya sangat optimistis dengan hal ini semua. Saya ingin, ayo kita kompak bersama-sama membahu membuat Indonesia lebih bagus ke depannya,” tutur Luhut. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Arif Zudan mengatakan bahwa setiap instansi menentukan penerapan skema bekerja dari mana saja atau work from anywhere (WFA) dengan menyesuaikan karakteristik layanan publik masing-masing.

Hal ini, kata dia, karena setiap instansi punya karakteristik layanan tertentu yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lain, misalnya layanan umum.

“Layanan-layanan publik yang membutuhkan on-site di lapangan, salah satunya seperti rumah sakit tidak dapat melakukan WFA,” kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

Unit-unit yang menangani pelayanan publik, kebandaraan, kepelabuhan, kemudian jalan raya, menurut dia, sulit menerapkan WFA karena sifatnya harus melayani secara langsung.

Zudan menjelaskan bahwa unit-unit yang melayani pengelolaan administrasi manajemen ASN seperti BKN dapat lebih mudah melakukan sistem WFA.

Untuk BKN, kata dia, akan menerapkan WFA ini mulai pekan depan secara bertahap dengan evaluasi secara berkala.

Ia mengatakan bahwa penerapan WFA untuk pegawai BKN secara bertahap. Tahap pertama akan diterapkan WFA selama 1 hari, tahap berikutnya dicoba 2 hari setelah evaluasi WFA selama 2 bulan pertama.

“Jadi, ke depannya bisa 2 hari dengan catatan evaluasi bagus, kinerja tetap bagus, dan tidak ada komplain,” ujarnya.

Dikatakan pula bahwa penerapan WFA di BKN akan tetap diikuti dengan pemantauan kinerja harian berbasis sistem yang dirancang untuk evaluasi apakah target kerja setiap pegawai tercapai atau tidak secara periodik.

Apalagi, lanjut dia, layanan manajemen ASN di BKN sudah berbasis digital, mulai dari pengadaan ASN seperti penetapan NIP CPNS/PPPK, validasi formasi kebutuhan pegawai, penetapan kenaikan pangkat, status, mutasi, penerbitan pertimbangan teknis atau pertek, hingga pensiun, melalui SIASN–sistem pengelolaan ASN berbagi pakai antara BKN dengan seluruh instansi.

Tidak hanya itu, dia menekankan bahwa penerapan WFA secara bertahap di BKN ini juga berdampak positif karena dapat menjadi acuan untuk menguji keandalan sistem dan digitalisasi birokrasi yang ada di BKN.

“Jika sistem layanan digital di BKN sudah berjalan efektif, dapat direplikasi oleh instansi lain. BKN sendiri sudah investasi SDM digital dan sarpras layanan digital untuk menyesuaikan sistem WFA,” pungkas Zudan.

Adapun penyesuaian skema kerja sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi melantik Brian Yuliarto sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) pada Rabu sore, 19 Februari 2025, di Istana Negara, Jakarta. Brian Yuliarto menggantikan pejabat sebelumnya, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26/P Tahun 2025, yang mengatur pemberhentian dan pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Tahun 2024-2029. Dalam acara yang dihadiri sejumlah pejabat tinggi, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretaris Negara, Ninik Purwanti, membacakan keputusan tersebut.

“Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan dan seterusnya. Kesatu dan seterusnya, kedua dan seterusnya mengangkat Brian Yuliarto Ph.D sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kabinet Merah Putih dalam sisa jabatan periode 2024-2029,” ujar Ninik Purwanti dalam sambutannya.

Selain pelantikan Brian Yuliarto, Presiden Prabowo Subianto juga melantik sejumlah pejabat baru lainnya, antara lain Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Yusuf Ateh, Wakil Kepala BPKP Agustina Arumsari, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar, Wakil Kepala BPS Sonny Harry Budiutomo, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi.

Pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, diikuti dengan pembacaan keputusan presiden tentang pengangkatan pejabat yang dilantik. Setelah itu, Presiden Prabowo membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh seluruh pejabat yang dilantik, termasuk Brian Yuliarto.

“Saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan sebaik-baiknya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara,” demikian sebagian dari sumpah jabatan yang dibacakan Presiden Prabowo.

Usai melafalkan sumpah jabatan, Brian Yuliarto menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

Brian Yuliarto, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi Institut Teknologi Bandung (ITB) periode 2025-2030, merupakan peraih penghargaan Bidang Ilmu Rekayasa pada Anugerah Talenta Unggul Habibie Prize 2024. Ia dipercaya untuk mengisi posisi Mendiktisaintek dalam rangka memperkuat sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi di Indonesia.

Acara pelantikan juga dihadiri oleh sejumlah menteri dan pejabat Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Tak ketinggalan, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Kepala BIN M. Herindra turut hadir dalam upacara tersebut.

Dengan pelantikan ini, diharapkan Brian Yuliarto dapat membawa perubahan signifikan di sektor pendidikan tinggi, sains, dan teknologi, serta mempercepat pengembangan inovasi yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. (MK)

Editor : Nicha R

JAKARTA – M Fithrat Irfan, yang mengaku sebagai mantan staf di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, melaporkan dugaan suap dalam proses pemilihan Ketua DPD RI periode 2024-2029 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Irfan mengklaim bahwa setidaknya 95 anggota DPD menerima aliran dana suap terkait pemilihan tersebut.

Irfan mendatangi Gedung KPK pada Selasa (18/2/2025) didampingi kuasa hukumnya, Aziz Yanuar. Dalam laporannya, ia menuduh bahwa seorang senator asal Sulawesi Tengah berinisial RAA, yang merupakan mantan atasannya, turut terlibat dalam praktik suap tersebut.

“Saya melaporkan salah satu anggota DPD RI dari Sulawesi Tengah, berinisial RAA, yang diduga menerima suap dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD. Dugaan ini melibatkan 95 anggota DPD dari total 152 orang,” ungkap Irfan di Gedung KPK.

Irfan mengungkapkan setiap anggota DPD yang terlibat menerima dana sebesar USD 13.000, dengan rincian USD 5.000 untuk suara dalam pemilihan Ketua DPD RI dan USD 8.000 untuk pemilihan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD RI. Uang tersebut disebut berasal dari pihak yang ingin memastikan kemenangan calon tertentu dalam pemilihan.

“Total yang diterima mantan bos saya adalah USD 13.000. Dia merupakan salah satu dari 95 anggota DPD yang menerima suap ini,” kata Irfan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan mekanisme penyaluran uang dilakukan secara langsung ke kamar-kamar anggota DPD RI.

“Transaksinya dilakukan door to door ke kamar anggota dewan. Uang ini ditukarkan dengan hak suara mereka untuk memilih Ketua DPD dan Wakil Ketua MPR dari unsur DPD,” tambahnya.

Selain itu, Irfan mengaku diperintahkan oleh mantan bosnya untuk menyetorkan uang tersebut ke bank. Proses penyetoran dilakukan dengan pengawalan ketat guna menghindari operasi tangkap tangan (OTT).

“Saya dikawal oleh satu bodyguard dan satu sopir untuk memastikan uang ini sampai ke bank tanpa tertangkap di jalan,” jelasnya.

Kuasa hukum Irfan, Aziz Yanuar, menunjukkan tanda bukti pengaduan yang telah diajukan ke KPK. Ia berharap laporan ini segera ditindaklanjuti dan diproses lebih lanjut.

“Kami telah menyerahkan bukti tambahan yang diperlukan KPK untuk menindaklanjuti laporan yang telah diajukan sejak Desember 2024. Pihak KPK merespons positif dan berencana melanjutkan pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait, baik anggota DPD maupun pihak lain yang terlibat,” kata Aziz.

Ia juga mengungkapkan salah satu bukti yang diajukan adalah rekaman percakapan antara Irfan dan seorang petinggi partai.

“Bukti yang kami serahkan termasuk rekaman suara percakapan antara Pak Irfan dan seorang petinggi partai. Ini menunjukkan bahwa dugaan suap ini tidak hanya melibatkan DPD, tetapi juga petinggi partai,” ungkapnya.

Dengan adanya laporan dan bukti tambahan ini, KPK diharapkan segera mengusut kasus dugaan suap dalam pemilihan Ketua DPD RI dan Wakil Ketua MPR RI dari unsur DPD, serta menindak pihak-pihak yang terlibat.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) terpilih, Rudy Mas’ud, bersama Wakil Gubernur terpilih, Seno Aji, mengikuti gladi bersih pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (19/2/2025). Kegiatan ini menjadi tahap akhir sebelum pelantikan resmi oleh Presiden Prabowo Subianto yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (20/2/2025).

Gladi bersih ini menjadi bagian penting dalam persiapan pelantikan serentak bagi 481 kepala daerah dari seluruh Indonesia, termasuk 33 kepala daerah provinsi, 364 bupati, dan 84 wali kota. Namun, terdapat 40 calon kepala daerah lainnya yang belum dapat dilantik karena masih dalam proses sidang sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Usai mengikuti gladi bersih, Rudy Mas’ud mengungkapkan harapannya agar pelantikan berjalan lancar dan tanpa hambatan.

“Bismillah, mudah-mudahan seluruh prosesi pelantikan besok berjalan lancar. Mohon doa rakyat Kaltim ya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Seno Aji. “Doakan kami sehat, persiapan cukup, dan semua prosesnya lancar,” tambahnya.

Pelaksanaan gladi bersih dimulai sejak pagi, dengan para calon kepala daerah berkumpul di kawasan Monas sejak pukul 06.30 WIB sebelum berjalan kaki menuju Istana Negara. Acara tersebut juga dimeriahkan oleh iring-iringan drum band Praja IPDN.

Dalam pelantikan besok, seluruh kepala daerah dijadwalkan memasuki Istana Negara sekitar pukul 09.00 WIB. Dari Kalimantan Timur, selain gubernur dan wakil gubernur, 7 kepala daerah lainnya juga akan dilantik, yakni dari Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kutai Timur, Kutai Barat, Paser, dan Penajam Paser Utara.

Sementara itu, tiga kepala daerah lainnya Kutai Kartanegara, Berau, dan Mahakam Ulu masih harus menunggu keputusan sidang MK sebelum dapat dilantik.

Pelantikan ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya seluruh kepala daerah dilantik secara serentak oleh Presiden di Istana Negara.

Penulis: Hanafi
Editor: Nicha R

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, akan melantik 481 kepala daerah hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 20 Februari 2025. Dari jumlah tersebut, delapan kepala daerah yang berasal dari Kalimantan Timur turut serta dalam prosesi pelantikan ini.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, dan Wakil Wali Kota, pelantikan akan dimulai pukul 10.00 WIB di Halaman Tengah Istana Kepresidenan.

Sebelum memasuki Istana, para kepala daerah telah berkumpul di Monumen Nasional (Monas) sejak pukul 06.30 WIB, kemudian membentuk barisan dan berjalan kaki menuju Istana Merdeka dengan diiringi Drum Band Gita Praja IPDN pada pukul 09.30 WIB.

Setibanya di Istana, mereka akan menerima jajaran kehormatan dari Yonwalprotneg Paspampres, lalu bergerak menuju Presiden Lounge sebelum masuk ke lokasi utama acara.

Prosesi pelantikan akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden dan Keputusan Menteri Dalam Negeri, pemberian Surat Keputusan serta penyematan tanda pangkat jabatan kepala daerah.

Selanjutnya, Presiden akan mengambil sumpah jabatan para kepala daerah sebelum mereka menandatangani Berita Acara Pelantikan.Pasca pelantikan, seluruh kepala daerah akan kembali ke tenda VVIP di Monas Barat Daya sekitar pukul 11.15 -11.50 WIB.

Untuk mendukung kelancaran acara, disediakan tenda yang mampu menampung hingga 2.500 orang, sementara area parkir bagi tamu undangan berada di kawasan Monas.Berikut adalah daftar delapan kepala daerah dari Kalimantan Timur yang akan dilantik:

1. Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim: Rudy Mas’ud – Sejo Aji
2. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Balikpapan: Rahmad Mas’ud – Bagus Susetyo
3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Samarinda: Andi Harun – Saefuddin Zuhri
4. Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang: Neni Moerniaeni – Agus Haris
5. Bupati dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara (PPU): Mudyat Noor – Abdul Waris Muin
6. Bupati dan Wakil Bupati Kutai Barat (Kubar): Frederick Edwin – Nanang Andriani
7. Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur (Kutim): Ardiansyah Sulaiman – Mahyunadi
8. Bupati dan Wakil Bupati Paser: Fahmi Fadli – Ikhwan Antasari

Pelantikan ini menandai dimulainya masa jabatan kepala daerah terpilih yang diharapkan dapat membawa perubahan dan kemajuan bagi daerah masing-masing.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R