JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai kebijakan efisiensi anggaran pada kementerian/lembaga dilakukan karena sekitar 30 persen pengeluaran dari APBN mengalami kebocoran atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pernyataan Yusril tersebut berkaitan dengan adanya efisiensi anggaran APBN Tahun 2025 sebagai tindak lanjut Presiden Prabowo Subianto dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.

“Kenapa dilakukan penghematan dan untuk apa uangnya dihemat itu. Presiden tegas mengatakan bahwa sekitar 30 persen dari APBN kita selama ini ternyata itu bocor. Tidak dapat dipertanggungjawabkan dan terlalu banyak pengeluaran untuk hal-hal yang sebetulnya tidak terlalu perlu dan mendesak,” kata Yusril usai menghadiri pertemuan para hakim dengan Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Yusril menjelaskan bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan penghematan anggaran di berbagai bidang bertujuan membangun Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Penghematan sebesar 30 persen APBN atau senilai 20 miliar dolar AS itu akan diinvestasikan untuk membiayai program bantuan langsung, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga pembiayaan 34-35 megaproyek yang dimulai pada tahun ini.

Investasi pada megaproyek itu diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8 persen dalam kurun lima tahun mendatang.

Menurut Yusril, penghematan yang mencakup biaya perjalanan dinas, pembelian alat tulis kantor, hingga kegiatan seminar yang akan berkurang memang akan sangat terasa pada 1-2 tahun pertama pemerintahan, namun akan berdampak positif pada masa depan.

“Diharapkan betul-betul tahun 2045 itu Indonesia betul-betul berada pada posisi negara maju. Jadi pada posisi sekarang pun Indonesia sebenarnya telah naik ke tingkatannya itu menjadi kekuatan ekonomi sekitar nomor 6 di dunia, dan saya kira dampaknya akan sangat besar,” kata Yusril.

Adapun arahan Presiden terkait kebijakan efisiensi anggaran ditujukan pada program-program kementerian/lembaga yang tidak bisa diukur manfaatnya untuk masyarakat, seperti perjalanan luar negeri, hingga kegiatan bersifat seremonial.

Namun, efisiensi tidak akan berdampak pada kegiatan yang berhubungan dengan layanan publik serta belanja pegawai, termasuk gaji dan tunjangan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal untuk menggantikan Hasto Kristiyanto yang saat ini ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (20/2/2025) malam.

“Ibu ketua umum (Megawati Soekarnoputri) tidak menunjukkan Plt Sekjen (mengganti Hasto Kristiyanto),” kata Komarudin.

Dia mengatakan komando dikendalikan langsung oleh Megawati Soekarnoputri. Untuk itu, semua kader partai berlambang banteng moncong putih di Parlemen harus menunggu instruksi Megawati.

“Karena fraksi itu adalah perpanjangan tangan dari DPP partai,” ujarnya.

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyematkan rompi jingga bertuliskan “Tahanan KPK” kepada Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto atas perannya dalam perkara dugaan suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan.

Hasto tampak meninggalkan ruang pemeriksaan KPK di lantai 2 Gedung Merah Putih KPK dengan tangan terborgol dan dikawal beberapa petugas KPK, Kamis sore.

Politisi asal Yogyakarta itu hari ini menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK dalam statusnya sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut di atas.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto menegaskan penyidikan dugaan korupsi terhadap Hasto Kristiyanto adalah murni penegakan hukum tanpa ada muatan politik.

“Untuk kesekian kalinya KPK menyampaikan bahwa penetapan tersangka saudara HK bukan bagian dari politisasi kekuasaan,” kata Tessa saat dikonfirmasi di Jakarta.

Penyidik KPK pada hari Selasa, 24 Desember 2024, menetapkan dua orang tersangka baru dalam rangkaian kasus Harun Masiku, yakni Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (HK) dan advokat Donny Tri Istiqomah (DTI).

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan bahwa HK mengatur dan mengendalikan DTI untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan agar dapat menetapkan Harun Masiku sebagai calon anggota DPR RI terpilih dari Dapil Sumsel I.

HK juga diketahui mengatur dan mengendalikan DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada Wahyu Setiawan melalui Agustiani Tio Fridelina.

“HK bersama-sama dengan Harun Masiku, Saeful Bahri, dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina sebesar 19.000 dolar Singapura dan 38.350 dolar AS pada periode 16 Desember 2019 sampai dengan 23 Desember 2019 agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI periode 2019—2024 dari Dapil Sumsel I,” ujar Setyo.

Selain itu, penyidik KPK juga turut menetapkan Hasto sebagai tersangka dalam perkara obstruction of justice atau perintangan penyidikan. (ANT/KN)

JAKARTA – Indonesia kembali mencatatkan kinerja perdagangan yang positif dengan surplus ekspor selama 57 bulan berturut-turut hingga tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan ekspor Indonesia mencapai surplus sebesar USD 31 miliar sepanjang tahun 2024. Tren positif ini mencerminkan daya saing produk Indonesia di pasar global yang semakin meningkat.

“Perdagangan kita dengan Amerika Serikat, negara-negara ASEAN, Eropa, China, India, dan Uni Eropa terus menunjukkan pertumbuhan yang baik. Alhamdulillah, semuanya menunjukkan tren positif, kecuali dengan China,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Launching Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

Selain itu, Purchasing Managers’ Index (PMI) atau Indeks Manager Pembelian Indonesia juga mengalami peningkatan ke angka 51,9, yang menunjukkan optimisme pelaku usaha terhadap iklim ekonomi nasional. Indonesia juga mencatat lonjakan dalam Economic Complexity Index (ECI), naik dari peringkat 75 ke 65 pada tahun 2023.

Menko Airlangga menekankan pentingnya diversifikasi pasar ekspor, terutama di tengah kebijakan perdagangan global yang semakin dinamis, termasuk kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Trump 2.0.

“Kita harus melihat perdagangan ke seluruh dunia. Saat ini, world trade di luar Amerika mencapai 83 persen, sehingga kita harus memperkuat kerja sama dengan pasar global lainnya,” jelasnya.

Pemerintah juga mendorong percepatan perjanjian perdagangan internasional, seperti SEPA dengan Kanada, kerja sama dengan Mercosur, Eurasia, dan GCC, serta aksesi Indonesia ke The Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CP-TPP). Langkah ini diharapkan dapat membuka akses pasar yang lebih luas, termasuk ke Inggris, Kanada, dan Amerika Latin.

Selain itu, Indonesia juga terus memperkuat hubungan dagang dengan negara-negara Global South melalui forum seperti BRICS dan aksesi OECD yang masih dalam proses.

Lebih lanjut Menko Airlangga menambahkan, sektor hilirisasi juga menjadi fokus pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah ekspor. Menurutnya, produk berbasis mineral, manufaktur, serta sektor tekstil, makanan dan minuman, furnitur, serta produk berbasis plastik dan kertas harus terus didorong.

“Dengan hilirisasi, kita bisa meningkatkan daya saing produk ekspor. Ini harus terus kita dorong agar semakin banyak produk Indonesia yang masuk ke pasar global,” tambahnya.

Dukungan pembiayaan juga menjadi faktor penting dalam memperkuat ekspor. Pemerintah berharap perbankan nasional, termasuk Bank Mandiri, dapat terus mendukung skema kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku ekspor, termasuk bagi pekerja migran yang ingin berwirausaha.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Pemerintah Indonesia terus menunjukkan optimisme dalam mendorong sektor ekspor dengan menargetkan transaksi perdagangan pada ajang Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 mencapai USD 25 miliar. Tahun sebelumnya, TEI berhasil melampaui target dengan transaksi mencapai USD 22,73 miliar, lebih tinggi dari target awal yang sebesar USD 17,5 miliar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa meskipun target awal TEI 2025 sebesar USD 16,5 miliar, pihaknya optimis bahwa angka transaksi dapat melebihi USD 20 miliar, bahkan mencapai USD 25 miliar.

“Tahun ini, target awal TEI adalah USD 16,5 miliar, naik 10 persen dari target sebelumnya. Namun, kita optimis bisa mencapai lebih dari USD 20 miliar, bahkan hingga USD 25 miliar,” ujar Airlangga dalam konferensi pers Launching Trade Expo Indonesia (TEI) 2025 di Gedung Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (20/2/2025).

TEI 2025 akan menghadirkan lebih dari 1.500 exhibitor yang memamerkan berbagai produk unggulan Indonesia, di antaranya sektor makanan dan minuman, manufaktur, serta jasa dan lifestyle. Pameran ini diharapkan dapat menarik sekitar 5.000 buyer internasional dan 30.000 pengunjung dari berbagai penjuru dunia.

Selain pameran produk, TEI 2025 juga akan dilengkapi dengan berbagai program pendukung, seperti business matching, business counseling, business forum, serta penandatanganan perjanjian bisnis dan investasi. Hal ini diharapkan dapat semakin memperluas jaringan perdagangan Indonesia dengan negara-negara mitra global.

Airlangga menegaskan bahwa TEI 2025 merupakan acara mandiri yang tidak menggunakan anggaran negara (APBN), yang semakin memperkuat komitmen pemerintah untuk mendorong ekspor nasional.
Dengan terus meningkatnya surplus perdagangan dan ekspansi pasar ekspor yang semakin luas, pemerintah optimis terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus menguat.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 8 persen dalam beberapa tahun mendatang.

“Kita harus terus meningkatkan kinerja perdagangan dan investasi agar bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini,” tutup Airlangga.

Pewarta: Nicha R

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan pesan penting kepada 961 kepala daerah yang baru dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025). Ia menekankan pentingnya kerja sama demi kepentingan rakyat, meskipun mereka berasal dari partai politik yang berbeda.

“Saudara-saudara yang berdiri di depan saya berasal dari partai-partai berbeda-beda. Saudara-saudara telah melaksanakan suatu kampanye yang tidak ringan, Saudara telah turun ke rakyat, saudara telah meminta kepercayaan rakyat, dan alhamdulillah Saudara berhasil meraih kepercayaan rakyat masing-masing,” ucap Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa meskipun para kepala daerah memiliki latar belakang politik, agama, dan suku yang berbeda, mereka tetap berada dalam satu kesatuan besar sebagai bagian dari Republik Indonesia.

“Walaupun kita berasal dari partai berbeda-beda, agama berbeda-beda, suku berbeda-beda, tapi kita telah lahir di keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih, keluarga besar Bhineka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu,” ujar Prabowo dalam pelantikan kepala daerah di Istana Kepresidenan, Kamis (20/2/2025).

Diketahui, total ada 961 Kepala Daerah dari 481 daerah yang dilantik serentak di Istana Merdeka oleh Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo mengatakan, jumlah ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan berada di urutan keempat terbesar di dunia.

“Kita memiliki demokrasi yang hidup, demokrasi yang berjalan, dan demokrasi yang dinamis,” ujar Presiden Prabowo.

Prabowo sekali lagi mengingatkan bahwa meski berbeda kepentingan politik, ras, suku, dan agama, tetap harus bersatu dalam keluarga merah putih.

“Walaupun kita mungkin berasal dari partai yang berbeda-beda, dari agama berbeda-beda, dari suku berbeda-beda, tapi kita telah lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar merah putih, keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi kita satu,” pungkas Prabowo.

Selain itu, Presiden Prabowo menyampaikan kepada seluruh Kepala Daerah terpilih bahwa mereka akan bertemu lagi dalam “retreat” yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Magelang, Jawa Tengah.

“Kita akan jumpa dalam retreat di Magelang yang diselenggarakan oleh Mendagri, mudah-mudahan saudara akan kuat digembleng. Yang ragu-ragu boleh mundur, marilah kita mengabdi pada rakyat kita, berbuat yang terbaik buat rakyat kita,” tutup Presiden. (Fajri)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi akhirnya menemui massa aksi “Indonesia Gelap” yang digelar di Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, pada Kamis (20/2/2025). Awalnya, Prasetyo hanya berdialog dengan peserta aksi dari balik pagar pembatas di Jalan Merdeka Barat dan meminta perwakilan mahasiswa untuk mendekatinya.

Namun, permintaan tersebut ditolak, dan mahasiswa meminta agar Prasetyo yang datang menemui mereka.

Setelah aparat kepolisian membuka jalan, Prasetyo akhirnya naik ke atas mobil komando bersama Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo. Dari atas mobil komando, ia menegaskan bahwa pemerintah mendengar dan menerima semua tuntutan mahasiswa serta akan mempelajarinya.

“Sore hari ini saya menyatakan bahwa kami pemerintah terbuka akan menerima tuntutan ini dan mempelajarinya,” ujar Prasetyo, yang langsung disambut tepuk tangan oleh para peserta aksi “Indonesia Gelap.”

Ia juga mengajak perwakilan massa aksi untuk berdialog dan mendiskusikan tuntutan yang mereka ajukan.

“Saya ingin menawarkan saudara tunjuk perwakilan saudara, kita berdialog, berdiskusi, yang konstruktif, beri masukan ke poin-poin yang saudara tuntut. Mana yang kurang tepat mari kita perbaiki bersama-sama,” kata Prasetyo.

Aksi “Indonesia Gelap” yang diinisiasi oleh BEM SI ini sendiri menyampaikan sembilan tuntutan utama, yaitu:

1. Kaji ulang Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang berfokus pada efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk tahun anggaran 2025.
2. Transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi besar-besaran program Makan Bergizi Gratis.
4. Tolak revisi Undang-Undang Minerba yang bermasalah.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
7. Tingkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
8. Tolak impunitas dan tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Aksi ini bertepatan dengan hari pelantikan kepala daerah di Istana Negara, sehingga situasi di sekitar lokasi menjadi ramai dengan massa aksi yang menyampaikan aspirasi mereka. (Fajri)