Beranda blog Halaman 491

Sidrap Menuju Garis Final (2/2): MK Punya Tenggat, Warga Butuh Jawaban

0

Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi memang digelar 30 April 2025. Namun amar Putusan Sela No. 10-PS/PUU-XXII/2024 menegaskan: batas waktu mediasi dihitung sejak putusan diucapkan, bukan sejak RPH. Putusan itu baru dibacakan 14 Mei 2025. Dengan ketentuan tersebut, mediasi paling lama berakhir pada 14 Agustus 2025. Setelah itu, Gubernur Kaltim dan Kemendagri masih diberi waktu tujuh hari kerja untuk menyampaikan laporan ke MK, sehingga tenggat pelaporan jatuh pada 25 Agustus 2025.

Maka kemungkinan berkas memang belum sepenuhnya sampai ke MK pada pertengahan Agustus, karena gubernur dan Kemendagri masih berada dalam rentang waktu administratif. Namun setelah 25 Agustus, Mahkamah berhak menilai apa pun yang masuk, bahkan tanpa menunggu forum baru.

Putusan sela justru dimaksudkan untuk mempercepat kepastian, bukan memberi alasan memperpanjang jeda. Pasal 69 PMK 2/2021 secara tegas membuka jalan bagi MK untuk mengeluarkan putusan sela meski tidak dimohonkan, demi keadilan, efisiensi, dan perlindungan hak warga.

Dari konstruksi putusan ini, arah putusan akhir dapat ditarik dari dua pokok utama. Pertama, Penjelasan Pasal 2 UU 47/1999 yang menyebut rinci wilayah Bontang (“Bontang Utara dan Bontang Selatan”), padahal batang tubuh pasalnya hanya bicara pembentukan daerah. Pemohon menilai rincian itu adalah norma baru yang ditempatkan di penjelasan—praktik yang pernah dibatalkan MK karena penjelasan tidak boleh melahirkan norma tersendiri. Jika logika ini diterima, MK bisa menafsirkan penjelasan itu non-normatif, atau bahkan mencabut kekuatan mengikatnya.

Kedua, Lampiran 5 berupa peta batas wilayah. Fakta di lapangan, Sidrap RT 19–25 sehari-hari dilayani Bontang, tetapi secara administratif masih tercatat di Kutim. Ketidakpastian ini nyata, bahkan berdampak pada hak pilih: pada Pemilu 2024 warga Sidrap mencoblos di Bontang, sementara peta lampiran menunjukkan lain. Situasi seperti ini jelas menyalahi prinsip keadilan sebagaimana Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Karena itu, putusan sela menekankan dua hal: layanan publik harus tetap berjalan, sementara garis batas wajib diselesaikan.

Legal standing Pemda sebagai pemohon juga tidak lagi diperdebatkan. Pemerintah daerah adalah badan hukum publik yang dapat dirugikan secara konstitusional, dan kepala daerah sah mewakili di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan dasar itu, substansi perkara jadi fokus utama: penjelasan yang dipersoalkan karena melahirkan norma baru, serta peta lampiran yang menimbulkan ketidakpastian.

Arah putusan MK bisa berada pada tiga spektrum klasik: menolak seluruhnya, mengabulkan sebagian dengan syarat, atau memerintahkan koreksi administratif. Namun apa pun bentuknya, semangat putusan sela sama: pelayanan publik tidak boleh berhenti. Warga perlu jawaban pasti, bukan tarik-ulur tanpa ujung.

Sayangnya, mediasi yang difasilitasi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud gagal mempertemukan Bontang dan Kutim. Padahal yang diperdebatkan hanya batas antar-kabupaten/kota dalam satu provinsi, bukan sengketa antarnegara. Seandainya para kepala daerah mampu menempatkan kepentingan warga di atas ego wilayah, masalah ini mestinya tak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Apalagi sudah ada putusan sela yang memberi ruang penyelesaian administratif. Gubernur seharusnya bisa lebih meyakinkan kedua belah pihak demi masyarakat yang sudah puluhan tahun menunggu kepastian.

Kini mediasi sudah lewat, laporan maksimal 25 Agustus 2025. Setelah itu, bola sepenuhnya ada di Mahkamah. Warga Sidrap berhak atas kepastian, bukan janji kosong.

Sidrap sudah terlalu lama dibiarkan menggantung tanpa kepastian. Warga hidup serba tanggung. Dilayani Bontang, tetapi tercatat Kutim. Kondisi ini tidak adil dan tidak bisa terus dibiarkan.

Saatnya perkara ini dituntaskan. Mahkamah sudah memiliki dasar, pemerintah daerah sudah diberi waktu, dan masyarakat tak boleh lagi dijadikan korban tarik-menarik kepentingan. Putuskan—hapus penjelasan yang keliru bila perlu, koreksi peta bila wajib, dan pastikan layanan publik tetap berjalan. Setelah 25 Agustus, alasan menunda kepastian bukan lagi hukum, melainkan sekadar retorika. (habis)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Sidrap Menuju Garis Final (1): MK Ultimatum, Mediasi Gagal

0

MASIH soal Sidrap. Saya akhirnya memegang naskah lengkap Putusan Sela Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 10-PS/PUU-XXII/2024. Saya perlu membacanya sampai tuntas, apalagi mediasi terakhir yang difasilitasi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud gagal tanpa kesepakatan.

Mari kita bedah, apa sebenarnya yang diperintahkan MK, dan apa artinya untuk warga yang sudah 22 tahun hidup di wilayah abu-abu.

Perkara ini bukan hanya sekadar soal peta batas wilayah, melainkan uji materi Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kabupaten Kutai Barat, dan Kota Bontang, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2000, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, khususnya menyangkut batas wilayah Kota Bontang dengan Kutim dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).

Pemohonnya jelas dan sah. Saat itu, Basri Rase yang menjabat sebagai Wali Kota Bontang bersama unsur pimpinan DPRD Kota Bontang bertindak untuk dan atas nama Pemkot Bontang. Semua tercantum di lembar putusan dan menegaskan duduk perkara sejak awal.

Di sinilah MK mengambil langkah yang menurut saya tajam dan terukur. MK tidak buru-buru menarik garis final “Sidrap masuk mana”, melainkan mengunci para pihak di meja mediasi.

Gubernur Kaltim diperintahkan memfasilitasi mediasi antara Bontang dan Kutim di bawah supervisi Kemendagri. Batas waktunya maksimal tiga bulan sejak putusan diucapkan 14 Mei 2025. Lalu tujuh hari kerja untuk Gubernur melapor ke MK, dan tujuh hari kerja untuk Kemendagri melaporkan supervisinya. Ini perintah di amar putusan.

Mengapa MK memilih putusan sela? Karena hak warga dan kepastian layanan tidak boleh disandera proses panjang. Aturan mainnya ada di Pasal 69 PMK 2/2021 membolehkan MK menjatuhkan putusan sela meski para pihak tidak meminta, bila dibutuhkan oleh praktik, rasa keadilan, dan perlindungan hak konstitusional. Dan dalam kasus Sidrap, syarat itu terpenuhi. Fokusnya warga dulu, baru garis di peta.

Di sisi lain, MK juga menegaskan legal standing Pemerintah Daerah (Pemda). Pemda adalah badan hukum publik yang bisa dirugikan secara konstitusional, dan kepala daerah berwenang mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan. Jadi tidak ada yang janggal ketika Pemkot Bontang maju menguji norma Undang-Undang ini.

Substansi perkara, termasuk peran “penjelasan pasal” dan peta lampiran akan dinilai dalam putusan akhir bila mediasi tetap buntu.

Lantas, apa maknanya untuk Sidrap hari ini? Maknanya, negara memaksa administrasi bekerja. Selama ini memang warga Sidrap, sebagian besar sudah dilayani Bontang, tetapi tanpa dasar hukum yang final dan jelas. MK tidak mau status quo ini terus dibiarkan.

Karena itulah, putusan sela mewajibkan pemerintah bekerja secara administratif. mengumpulkan data teknis, memverifikasi dokumen kependudukan, memetakan ulang arus layanan pendidikan dan kesehatan, lalu melaporkannya resmi ke MK. Warga harus tetap dilayani tanpa diskriminasi, tapi pelayanan itu kini harus disertai kepastian hukum dan pertanggungjawaban administratif. Hasilnya bukan hanya klaim, melainkan laporan konkret yang bisa diuji MK sesuai tenggat waktu.

Lantas bagaimana kalau mediasi gagal? MK akan menarik ‘garis final’ berdasarkan norma dan fakta yang terkumpul. Tidak ada lagi ruang untuk menggantung warga.

Putusan sela MK adalah ultimatum administratif. MK memberi waktu, tetapi juga memasang deadline. Gubernur memimpin, Kemendagri mengawal standar, dan dua daerah datang dengan bukti, bukan bendera.

Setelah mediasi terakhir terbukti buntu, maka jalurnya tinggal menunggu garis final dari MK. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Program Transmigrasi di Paser Picu Pro Kontra, DPRD Terima Aduan Masyarakat

0
Foto: Anggota DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah

PASER – Rencana penetapan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) khususnya Kabupaten Paser sebagai tujuan program transmigrasi menuai pro kontra di masyarakat. Kabar tersebut pun sampai ke telingan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser, Hamransyah, menerima aspirasi masyarakat. Aspirasi ini menjadi perhatian serius bagi DPRD Kabupaten Paser lantaran menerima keluhan dari masyarakat yang merasa keberatan dan menolak terhadap kebijakan tersebut.

Menurut Hamransyah, penolakan ini merupakan hal yang wajar. Ia menilai masyarakat memiliki alasan kuat, terutama karena minimnya ketersediaan lahan di Kabupaten Paser dan adanya penguasaan lahan oleh perusahaan.

“Seringkali terjadi tumpang tindih penguasaan lahan antara masyarakat dan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi yang memicu konflik, ini juga yang dikhawatirkan masyarakat,” Kata Hamransyah, Senin (18/8/2025).

Sebagai wakil rakyat, Hamransyah menekankan peran DPRD untuk menampung dan meneruskan aspirasi masyarakat kepada instansi atau kementerian terkait. Ia juga mengimbau agar masyarakat menyalurkan aspirasi dengan cara yang baik, aman dan damai, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

“Masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat yang diatur dalam undang-undang,” katanya.

Rencananya, masyarakat akan menggelar aksi di depan Sekretariat DPRD Kabupaten Paser sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mereka. Hamransyah berharap aksi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan damai.

Program transmigrasi dan potensi konflik 2025 akan berfokus pada peningkatan kesejahteraan transmigran melalui pembukaan lapangan kerja dan pengembangan kawasan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK).

Selain itu, ada juga program prioritas seperti Trans Tuntas, Trans Lokal, Trans Patriot, Trans Karya Nusa, dan Trans Gotong Royong. Menanggapi hal ini, Hamransyah meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser lebih cermat dalam menentukan wilayah transmigrasi agar tidak memicu konflik sosial.

“Kemungkinan masyarakat menginginkan agar pemerintah lebih memperhatikan perihal transmigrasi lokal,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

Pemkab Berau Tekankan Pengawasan Ketat dalam Pengelolaan Anggaran Kampung

0
Foto: Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said.

BERAU – Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said, menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap pengelolaan anggaran kampung. Menurutnya, pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK), tetapi juga harus melibatkan seluruh elemen terkait, termasuk Badan Permusyawaratan Kampung (BPK).

“BPK dan elemen lain diharapkan turut berpartisipasi dalam mengawasi pengelolaan anggaran, sehingga setiap rupiah dapat digunakan sesuai peruntukannya,” ujarnya baru-baru ini.

Ia menekankan, dana kampung harus dikelola dengan maksimal demi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia tidak ingin ada persoalan hukum yang timbul akibat penyelewengan dana di tingkat kampung.

“Kita tentunya tidak ingin muncul permasalahan hukum karena penyalahgunaan dana kampung,” tegasnya.

Untuk itu, ia meminta aparat kampung lebih berhati-hati dalam penyaluran dan penggunaan anggaran. Setiap program wajib dijalankan sesuai rencana yang sudah ditetapkan, serta menghindari praktik manipulatif maupun laporan fiktif.

Selain itu, peran pendamping desa juga dinilai krusial untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada pemerintah kampung agar mampu melaksanakan program dengan baik.

“Dengan adanya pendamping desa atau kampung, kita harapkan mereka bisa membantu aparat kampung agar tidak salah langkah dalam penggunaan anggaran,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Komisi II DPRD Paser Suarakan Kenaikan Insentif Kader Posyandu

0
Foto: Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Sukran Amin

PASER – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser mendukung penuh upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser dalam meningkatkan kesejahteraan kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Bumi Daya Taka.

Dukungan ini diwujudkan melalui peningkatan insentif sebagai bentuk apresiasi terhadap peran vital mereka dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Paser, Sukran Amin, menyatakan bahwa kader Posyandu merupakan garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

“Posyandu yang dikelola oleh kader merupakan garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” ucap Sukran Amin, Senin (18/8/2025).

Ia menilai, peningkatan insentif merupakan langkah strategis untuk menjaga motivasi dan dedikasi kader Posyandu. Menurutnya, insentif bukan sekadar angka, melainkan penghargaan atas kerja keras para kader di lapangan.

“Perhatian semacam ini yang dinantikan para kader, jadi ada timbal balik yang jelas antara kontribusi kader dan perhatian Pemkab Paser,” tegasnya.

Sukran menekankan bahwa peran kader sangat vital, terutama dalam deteksi dini masalah kesehatan ibu dan anak serta memberikan edukasi di tingkat desa. Ia berharap, peningkatan insentif ini dapat menjadi penyemangat bagi para kader untuk terus berkontribusi aktif.

Selain insentif, Sukran juga mendorong Pemkab Paser untuk mengadakan berbagai pelatihan. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Paser.

“Berbagai pelatihan juga perlu diberikan kepada kader Posyandu, sehingga pengetahuan dan keterampilan mereka terus berkembang,” pungkasnya.

Pewarta: Abika Ramadhan

29 Orang Jadi Korban Gempa 6,0 Magnitudo di Poso

0
Kerusakan Gereja Elim akibat gempa magnitudo 6,0 mengguncang Kabupaten Poso, Sulteng, Minggu (17/8/2025). ANTARA/HO-BPBD Sulteng

POSO – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengonfirmasi sebanyak 29 orang menjadi korban gempa bumi berkekuatan 6,0 magnitudo yang mengguncang Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Minggu pagi, dengan dua di antaranya dalam kondisi kritis.

Kepala BNPB Suharyanto di Jakarta, Minggu, mengatakan dari total korban, sebanyak 13 orang dirujuk ke RSUD Poso, termasuk dua orang yang kritis, sementara enam orang lainnya mendapat perawatan di Puskesmas Tokorondo.

“Satu unit fasilitas ibadah yakni Gereja Jemaat Elim di Desa Masani juga dilaporkan mengalami kerusakan,” kata dia.

Gempa terjadi pada pukul 05.38 WIB dengan pusat gempa berada di darat pada kedalaman 10 kilometer, tepatnya di 18 kilometer barat laut Poso, sebagaimana laporan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Guncangan dirasakan kuat selama sekitar 15 detik oleh warga di Kecamatan Poso Pesisir seperti Desa Masani, Tokorondo, Towu, Pinedapa, Tangkura, dan Lape, sehingga sebagian besar masyarakat berhamburan keluar rumah mencari tempat aman.

Sementara itu gempa juga dilaporkan dirasakan sedang selama tujuh detik di Kabupaten Sigi, namun hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban jiwa yang diterima BNPB.

Kepala BNPB menginstruksikan jajarannya untuk segera mempertebal koordinasi dengan unsur daerah, melakukan pendampingan di lokasi, serta memastikan penanganan darurat berjalan cepat dengan kebutuhan mendesak yang dilaporkan sementara berupa tenda dan obat-obatan.

“Masyarakat diminta tetap tenang dan waspada terhadap potensi gempa susulan, serta segera mencari tempat aman, menghindari bangunan yang retak, dan menyiapkan tas siaga bencana berisi kebutuhan pokok,” kata Suharyanto. (ANT/KN)

Prabowo Hadiri Pesta Rakyat HUT Ke-80 RI di Monas, Berbaur dengan Warga

0
Presiden Prabowo Subianto melambaikan tangan kepada peserta Pesta Rakyat seusai menyaksikan pelepasan kendaraan karnaval di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Pesta Rakyat yang digelar di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat, Minggu malam, dan berbaur di tengah kerumunan warga dari berbagai kalangan.

Presiden tiba sekitar pukul 19.30 WIB bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Mereka duduk di panggung utama menyaksikan prosesi penyambutan hingga pelepasan iring-iringan karnaval.

Suasana semakin semarak dengan penampilan Yura Yunita yang berkolaborasi dengan orkestra, menghibur Kepala Negara dan para tamu undangan.

Prabowo kemudian menyaksikan puluhan kendaraan modifikasi yang mengikuti karnaval, masing-masing mewakili kementerian dan lembaga. Mayoritas kendaraan berupa truk bertonase berat yang dihias menjadi panggung kreasi.

Kemendikdasmen, misalnya, menampilkan truk bernuansa pendidikan dengan pelajar berseragam SD dan SMP yang mengusung tema “Pendidikan Bermutu untuk Semua” di bawah kepemimpinan Abdul Mu’ti.

Sementara itu, Kemendagri menampilkan truk pemadam kebakaran sebagai simbol peran pemerintah menjaga keselamatan publik.

Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih juga ikut serta, di antaranya Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya hingga Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Anggara Raka, yang menumpangi kendaraan karnaval berkeliling kota.

Di sela acara, Presiden tampak menyapa anak-anak, bahkan memeluk dan menggendong mereka. Menjelang meninggalkan lokasi, Prabowo sempat berdiri dari atap terbuka Mobil Kepresidenan Maung Limousine sambil melambaikan tangan kepada masyarakat.

Karnaval ini digelar setelah rangkaian upacara HUT Ke-80 Kemerdekaan RI rampung, mulai dari detik-detik proklamasi di pagi hari hingga penurunan bendera sore tadi. Adapun rute pawai dimulai dari Silang Barat Daya Monas hingga kawasan Sudirman-Thamrin. (ANT/KN)

Sal Priadi, Ivan Gunawan, hingga Jordi Amat Meriahkan Karnaval Kemerdekaan di Jakarta

0
Musisi Sal Priadi ikut meramaikan Karnaval Kemerdekaan dari truk karnaval Kementerian Kebudayaan, dalam memperingati HUT ke-80 RI, di Jakarta, Minggu (17/8/2025) malam. (ANTARA/Sri Dewi Larasati)

JAKARTA – Sejumlah figur publik ikut meramaikan sejumlah truk yang menampilkan berbagai kementerian/lembaga (K/L) dalam Karnaval Kemerdekaan, pada Minggu (17/8/2025).

Berdasarkan pantauan ANTARA di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, figur publik yang tampak hadir yakni musisi Sal Priadi yang ikut naik dalam truk Karnaval Kemerdekaan Kementerian Kebudayaan.

Pelantun lagu “Gala Bunga Matahari” itu memakai busana batik berwarna merah dengan celana panjang hitam turut menyapa masyarakat dengan melambaikan tangan di atas truk dari Kementerian Kebudayaan yang bertuliskan “bukan sound horeg” dilengkapi dengan sebuah robot yang menarik perhatian.

Tak hanya Sal Priadi, desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan juga turut ikut dalam truk Karnaval Kemerdekaan.

Ivan yang mengenakan pakaian berwarna cerah perpaduan hijau stabilo dan merah muda atau pink hadir dalam truk Karnaval Kemerdekaan dari Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Truk Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif dihiasi dengan gelembung-gelembung cantik yang tentunya memeriahkan 17 subsektor yang kini digadang-gadang sebagai pilar ekonomi nasional.

Pemain bola Jordi Amat juga turut menyapa masyarakat dalam truk Karval Kemerdekaan dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama Menteri BUMN Erick Thohir.

Sebelumnya, truk peserta pawai Karnaval Kemerdekaan dilepas oleh Presiden RI Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (17/8/2025) malam.

Adapun Karnaval Kemerdekaan merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam memperingati HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, dengan rute yang dilalui mulai dari kawasan Monas, depan Istana Merdeka, Thamrin, hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI).

Setiap truk dari K/L yang melintas memiliki keunikan tersendiri, karena dihias untuk menekankan program-program unggulan yang sedang dijalankan, di mana melibatkan perwakilan seluruh instansi pemerintah, kementerian, lembaga, TNI/Polri, maupun BUMN.

Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2025 bertema “Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”. Tema tersebut mencerminkan semangat kebangsaan yang terus dijaga sebagai fondasi untuk melangkah ke masa depan. (ANT/KN)

Antisipasi Kelangkaan, Pertamina Tambah Pasokan BBM ke Labuan Bajo

0
Kendaraan tangki yang melayani penyaluran BBM ke SPBU selama 24 jam. ANTARA/Ho-Pertamina

LABUAN BAJO – PT Pertamina Patra Niaga Jatim Bali Nusa Tenggara (Jatimbalinus) mengerahkan armada tambahan dari dua fuel terminal di Flores yakni fuel terminal Maumere serta fuel terminal Ende di Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mengantisipasi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Labuan Bajo dan sekitarnya.

“Dari Fuel Terminal Maumere, telah dioperasikan tiga unit mobil tangki berkapasitas 16.000 liter dengan total pasokan 48.000 liter produk Pertamina Dex,” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Jatimbalinus, Ahad Rahedi dari Surabaya, Minggu (17/8/2025).

Hal ini disampaikannya berkaitan dengan perkembangan serta upaya, Pertamina Patra Niaga mengatasi masalah kelangkaan BBM baik di Labuan Bajo, Ende dan Ngada beberapa pekan terakhir.

Dia mengatakan, selain fuel terminal Maumere ada juga penambahan pasokan dari Fuel Terminal Ende yang terdiri dari enam unit mobil tangki dengan kapasitas yang sama dikerahkan, membawa total 96.000 liter produk Biosolar.

Selain penambahan pasokan,Pertamina juga kata dia melalukan suplai BBM ke SPBU selama 24 jam. Hal ini menjadi komitmen Pertamina Patra Niaga untuk mengamankan distribusi BBM di wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

“Fuel terminal kami beroperasi 24 jam untuk memastikan ketersediaan BBM di Labuan Bajo dan sekitarnya tetap terjaga,” ujar Ahad.

Selain itu Pertamina juga ujar dia memprioritaskan pengiriman ke SPBU serta pengisian bagi konsumen kendaraan.

Sementara itu, pengisian untuk konsumen non-kendaraan dilakukan pengaturan mencegah potensi tindakan spekulatif.

Warga ujar dia tidak perlu khawatir juga karena pada Selasa (19/8) pekan depan kapal tanker dijadwalkan melakukan bongkar muat di Fuel Terminal BBM Reo dengan membawa 250.000 liter Pertamina Dex dan 800.000 liter Biosolar untuk menambah stok BBM di wilayah tersebut.

Sebagai informasi rata-rata konsumsi penggunaan BBM SPBU wilayah Labuan Bajo untuk produk Pertalite 6.090 liter, Pertamax 7.020 liter, Biosolar 2.220 liter, Pertamina Dex 5.940 liter.

“Dengan tambahan pasokan ini, didukung dua titik alih suplai dan optimalisasi distribusi yang kami lakukan, kami mengamankan distribusi BBM tercukupi,” pungkasnya.

Pertamina juga ujar Ahad menyampaikan terima kasih atas kesabaran dan pengertian masyarakat, yang sepenuhnya dipicu oleh faktor cuaca ekstrem yang berdampak pada mobilisasi kapal suplai ke Fuel Terminal BBM Reo. (ANT/KN)

Panjat Pinang Kalimalang Jadi Ikon Pesta Rakyat 17 Agustus di Jakarta

0
Warga terjatuh saat mengikuti lomba memanjat pohon pinang di Semarak Kalimalang 2025 Jakarta Timur, Minggu (17/8/2025). Lomba yang diadakan dalam rangka menyambut HUT ke-80 RI diselenggarakan selama dua hari yaitu tanggal 16-17 Agustus 2025 dan diikuti ratusan peserta. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/rwa.

JAKARTA – Jika di banyak tempat perayaan 17 Agustus identik dengan lomba sederhana di halaman rumah atau lapangan, maka di Jakarta ada satu momen yang selalu dinanti yakni panjat pinang di Kalimalang.

Tradisi yang telah melekat sejak puluhan tahun ini menjelma menjadi ikon perayaan kemerdekaan di ibu kota, menghadirkan ribuan warga yang rela berdesakan di bantaran sungai hanya untuk menyaksikan keseruan dan simbol perjuangan kolektif itu.

Bukan sekadar lomba, panjat pinang Kalimalang telah menjelma menjadi pesta rakyat khas Jakarta yang tak tergantikan oleh event mana pun. Suasana 17 Agustus 2025 menegaskan reputasi itu. Sejak pagi, bantaran Kalimalang dipenuhi warga lintas usia.

Di antara ragam lomba rakyat, sorak paling riuh pecah ketika giliran panjat pinang berlangsung dengan format khas Kalimalang yang berbeda, bukan memanjat tiang tegak, melainkan meniti batang pinang atau bambu yang dilumuri oli, dibentangkan melintang di atas aliran air.

Setiap ada peserta terpeleset disambut tawa, setiap bangkit lagi dibalas tepuk tangan. Keriuhan ini dirawat oleh warga dan pemuda setempat. Tahun ini rangkaian hajat warga ini turut didukung Rampai Nusantara sebagai penyelenggara kegiatan 17-an, dengan hadiah puncak panjat pinang berupa dua sepeda sumbangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Namun, inti pesona Kalimalang bukan pada hadiahnya, melainkan pada pengalaman kolektif yang mempertemukan orang asing menjadi sesama, sesama penonton, sesama penyemangat, dan sesama perayap licin di atas air. Semuanya untuk sehari merayakan kebersamaan tanpa sekat.

Ketua Umum Rampai Nusantara, Mardiansyah Semar, menggarisbawahi bahwa perayaan HUT RI di Kalimalang adalah tradisi rakyat yang kelestariannya dijaga dari tahun ke tahun.

Ia menekankan makna yang sering luput dalam seremoni yaitu semangat persatuan dan gotong royong yang dihidupkan, bukan sekadar dikutip.

Di Kalimalang, nilai itu tampak konkret. Kelompok peserta menyusun strategi, tubuh-tubuh menjadi pijakan, tangan saling mengangkat, dan yang jatuh kembali didorong untuk bangkit.

Inilah kurikulum kebangsaan yang diajarkan tanpa papan tulis. Kemerdekaan sebagai hasil kerja bersama, bukan hadiah yang jatuh dari langit.

De Klimmast
Agar tradisi ini semakin kaya makna, penting melihat akar sejarahnya. Mayoritas kajian populer dan arsip media menyebut panjat pinang sebagai warisan dari masa kolonial Belanda.

Pada awal abad ke-20, permainan memanjat tiang licin (dalam istilah Belanda sering dirujuk sebagai de klimmast) digelar dalam perayaan tertentu, dengan hadiah yang menggoda di puncak batang pinang, berupa barang-barang mewah bagi ukuran kala itu.

Pada masa itu, panjat pinang mengandung ironi bahwa hadiah mengilap di atas, tapi jarak sosial di bawah. Setelah kemerdekaan, tradisi ini “diindonesiakan” dengan maknanya yang bertransformasi dari tontonan bernada sindiran menjadi perayaan kebersamaan.

Batang licin berubah menjadi metafora jalan terjal bangsa, dengan hadiah di pucuk menandai cita-cita kolektif. Transformasi makna ini menjadikan panjat pinang relevan, bukan sekadar romantika masa lampau, melainkan wadah aktualisasi nilai gotong royong di ruang publik modern.
Kalimalang memberi bab tambahan pada kisah itu. Di sini, panjat pinang bukan sekadar meniru pola vertikal yang umum, melainkan mengembangkan bentuk khas meniti “jembatan” licin di atas air.

Kekhasan yang sudah terdokumentasi media sejak beberapa tahun lalu ini lahir dari kreativitas warga Cipinang Melayu dalam memanfaatkan lanskap sungai sebagai panggung.

Tradisi air di Kalimalang juga memperkenalkan variasi lain seperti gebuk bantal. Namun ingat, di sini panjat pinanglah yang lebih tua dan menjadi poros identitas perayaan.

Kesaksian tokoh lingkungan menyebut “Semarak Kalimalang” sudah ada sejak era 1930-an. Sempat jeda pada masa perang, dan dihidupkan kembali pada awal 1980-an.

Kronologi lisan ini, meski perlu terus ditopang arsip tertulis, memperkuat kesan bahwa Kalimalang bukan fenomena musiman, melainkan warisan yang diwariskan antar-generasi.

Kekuatan Kalimalang justru terletak pada cara komunitas memelihara tradisi. Tidak ada satu “pencetus” tunggal yang secara kredibel ditahbiskan sebagai penggagas. Tradisi ini lahir dari gotong royong pemuda dan warga, lalu tumbuh bersama dukungan kelurahan, perangkat RW, dan relawan, termasuk koordinasi keselamatan dengan dinas terkait saat pelaksanaan.

Karena itu, setiap tahun Kalimalang terasa baru sekaligus akrab dengan formatnya yang sama; energi sosialnya selalu diperbarui.

Di sinilah semua bisa melihat fenomena yang oleh sosiolog Emile Durkheim disebut “gejolak kebersamaan” bahwa momen ketika individu larut dalam emosi kolektif yang meneguhkan solidaritas. Bagi banyak orang Jakarta yang sehari-hari hidup dalam ritme kota yang terfragmentasi, Kalimalang adalah ruang rekat sosial yang langka.

Inklusivitas Tinggi
Keunikan lain Kalimalang adalah inklusivitasnya. Tidak ada tiket mahal, tidak ada pagar sosial. Warga sekitar menyatu dengan pendatang, bahkan wisatawan mancanegara kerap ikut mencoba peruntungan di atas batang licin.

Tradisi ini menjadi magnet tahunan, menyaingi gegap-gempita panggung hiburan modern yang sering eksklusif. Justru karena diakses semua orang, panjat pinang Kalimalang memancarkan rasa kepemilikan yang seakan menyerukan bahwa “ini pesta kami, milik kami, dirayakan bersama”.

Efek rambatnya pun nyata, UMKM lokal hidup oleh arus penonton, pedagang kaki lima kebagian rezeki, dan jejaring sosial warga melebar. Melihat semua itu, wajar bila banyak yang mengusulkan Kalimalang dimasukkan ke dalam kalender budaya resmi Jakarta dan diusulkan sebagai warisan budaya takbenda tingkat kota.

Ini bukan sekadar memberi stempel “prestise”, melainkan memastikan keberlanjutan: penataan ruang bantaran, standar keselamatan, pelibatan komunitas, dokumentasi arsip, dan dukungan logistik lintas instansi.

Jika ditata baik, Kalimalang dapat menjadi rujukan nasional untuk festival tradisi berbasis sungai, tanpa kehilangan jiwa rakyatnya. Pembelajaran dari kota-kota lain menunjukkan, ketika pemerintah bertindak sebagai fasilitator dan pelindung, bukan pengambil alih, tradisi justru tumbuh subur dan berdaya.

Puncaknya, panjat pinang Kalimalang mengajarkan cara merayakan kemerdekaan yang mencerahkan dengan memadukan ingatan sejarah, kreativitas lokal, dan keberanian bersolidaritas.

Di atas batang licin itu, kita melihat miniatur republik orang yang kuat merunduk agar yang di atas bisa melangkah, yang jatuh ditarik naik lagi, dan kemenangan dirayakan sebagai milik bersama.

Tahun ini, hadiah sepeda dari Wakil Presiden menambah semarak, tetapi hadiah terbesar selalu sama: rasa bahwa kita masih punya ruang untuk menjadi Indonesia yang riang, berani, dan saling menopang.

Mungkin itulah alasan sederhana mengapa panjat pinang Kalimalang selalu ditunggu warga Jakarta, berbeda dengan event lain yang datang dan pergi.  Panjat pinang Kalimalang bukan sekadar menambah daftar hiburan, melainkan menegakkan kembali cermin yang memantulkan siapa kita.

Selama batang pinang itu terus dibentangkan di atas air, selama tawa dan sorak masih bercampur dengan cipratan sungai, selama tangan-tangan itu masih saling mengangkat, Kalimalang akan tetap menjadi kabar gembira yang bisa ditonton setiap 17 Agustus, sebuah janji kecil bahwa kemerdekaan selalu bisa dirayakan bersama.(ANT/KN)