JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons laporan dugaan korupsi penyelenggaraan retret kepala daerah, yang dilayangkan Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bima, saat ditemui selepas menghadiri pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (4/3/2025), memastikan uang negara untuk retret kepala daerah digunakan sesuai aturan perundang-undangan.

“Kami pastikan semua dilakukan sesuai dengan aturan, dan prosesnya tentu telah secara cermat menimbang semua dan tidak ada APBD, semua dibiayai oleh APBN kita,” kata Wamendagri menjawab pertanyaan wartawan.

Dia kemudian menekankan penyelenggaraan retret kepala daerah merupakan pelaksanaan atas mandat undang-undang.

“Jadi, kami harus memberikan pembekalan kepada kepala daerah baru. Ketika kemudian ada perubahan-perubahan dalam hal lokasi, waktu, dan jumlah peserta, tentu kami harus menyesuaikan,” kata Bima Arya.

Beberapa penyesuaian itu, Bima menyebut, mengikuti jumlah peserta retret yang cukup banyak, mengingat kepala daerah baru jumlahnya mencapai 961 orang. Banyaknya jumlah peserta pembekalan itu juga karena pemilihan kepala daerah yang berlangsung serentak.

“Kami melakukan penyesuaian, perencanaan penganggaran dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku,” kata Wamendagri.

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi, pada Jumat (27/2) melaporkan dugaan korupsi pelaksanaan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, pada 21–28 Februari 2025 kepada KPK. Pelapor curiga penunjukan PT Lembah Tidar Indonesia sebagai salah satu perusahaan yang mempersiapkan retret tidak melewati proses tender yang jelas.

Menurut pelapor, penunjukan itu juga sarat dengan konflik kepentingan, karena komisaris dan direktur utama PT Lembah Tidar Indonesia diyakini sebagai kader Gerindra sekaligus pejabat publik yang masih aktif.

Terkait kepemilikan PT Lembah Tidar Indonesia, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Jumat (14/2) menyebut perusahaan itu bukan milik kader Gerindra. Dia menjelaskan perusahaan itu ditunjuk sebagai pengelola untuk mempersiapkan retret kepala daerah, dan retret menteri-menteri Kabinet Merah Putih pada 25–27 Oktober 2024.

Mensesneg, pada kesempatan yang lain, juga memastikan perusahaan itu ditunjuk sesuai prosedur, termasuk adanya proses tender yang dilewati oleh PT Lembah Tidar Indonesia.

“Semuanya saya jamin, semuanya terbuka, semuanya sesuai dengan prosedur,” kata Prasetyo Hadi. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan sebanyak 117 RT di wilayah Jakarta masih terendam banjir hingga Selasa malam pukul 22.00 WIB.

“Genangan ditargetkan untuk surut dalam waktu cepat,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan ketika dikonfirmasi melalui sambungan telpon di Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Wilayah yang masih terendam banjir menyebar di berbagai kelurahan seperti di Jakarta Barat berupa Duri Kosambi (1 RT), Kedaung Kali Angke (4 RT), Rawa Buaya (2 RT), Kebun Jeruk (2 RT), Kedoya Selatan (4 RT), Kembangan Selatan (2 RT), Tanah Abang (2 RT).

Kemudian di wilayah Jakarta Selatan yaitu Lenteng Agung (2 RT), Cipulir (1 RT) , Pondok Pinang (5 RT), Pengadegan (1 RT), Rawajati (7 RT), Pejaten Timur (6 RT), Bintaro (6 RT), Pesanggrahan (8 RT), Kebon Baru (3 RT), dan  Manggarai (5 RT).

Kemudian di wilayah Jakarta Timur tersebar di Bali Mester (3 RT), Bidara Cina (3 RT), Kampung Melayu (38 RT), Bale Kembang (3 RT), Cawang (7 RT), dan Cililitan (2 RT).

Yohan menjelaskan, pihaknya masih mengerahkan personel untuk memonitor kondisi genangan di setiap wilayah, dan mengkoordinasikan unsur Dinas SDA, Dinas Bina Marga, dan Dinas Gulkarmat.

Upaya yang dilakukan, katanya, berupa penyedotan genangan dan memastikan tali-tali air berfungsi dengan baik bersama dengan para lurah dan camat setempat, serta menyiapkan kebutuhan dasar bagi penyintas.

BPBD mengimbau kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan waspada terhadap potensi genangan. Dalam keadaan darurat, segera hubungi nomor telepon 112. Layanan ini gratis dan beroperasi selama 24 jam. (ANT/KN)

JAKARTA – Banjir hebat kembali melanda Jakarta akibat meluapnya Kali Ciliwung, Pesanggrahan, dan Krukut. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, hingga Selasa, 4 Maret 2025 pukul 10.00 WIB, genangan air telah meluas ke 77 rukun tetangga (RT) dengan ketinggian bervariasi, bahkan mencapai 5 meter di beberapa wilayah.

Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji, menjelaskan dalam keterangannya bahwa banjir tersebut tersebar di 10 RT di Jakarta Barat, 42 RT di Jakarta Selatan, dan 25 RT di Jakarta Timur. Selain merendam permukiman warga, banjir juga mengakibatkan lima ruas jalan tergenang, yang berlokasi di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan.

“Kami terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan penanganan banjir berjalan optimal. Saat ini, petugas gabungan telah dikerahkan untuk memonitor kondisi genangan dan melakukan penyedotan air di sejumlah titik terdampak,” ujar Isnawa.

Banjir ini juga berdampak pada ribuan warga yang terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Data BPBD mencatat sebanyak 1.251 warga mengungsi ke beberapa titik penampungan sementara. Kelurahan Pejaten Timur menjadi wilayah dengan jumlah pengungsi terbanyak, yaitu 750 orang yang tersebar di SDN 22 dan SMPN 46.

Di wilayah Kampung Melayu, sebanyak 211 warga mengungsi, dengan rincian 181 orang berada di Masjid Jami Miftahul Huda dan 30 orang lainnya di SDN Kampung Melayu 01/02. Sementara itu, di Kelurahan Cawang, terdapat 160 warga yang mengungsi di Musala Al-Ishlah dan ruko-ruko sekitar. Di Bidara Cina, terdapat 108 orang yang tersebar di lima titik pengungsian, dan di Cilandak Timur, sebanyak 22 warga mengungsi di Posko Musala Al Makmuriyah.

Untuk membantu para warga terdampak, BPBD DKI Jakarta telah menyalurkan bantuan berupa 1.000 boks makanan siap saji, 260 paket pakaian anak (kidswear), 20 dus air mineral, 20 lembar selimut, serta 160 paket perlengkapan keluarga (family kit).

Selain itu, BPBD juga bekerja sama dengan Dinas Sumber Daya Air (SDA), Dinas Bina Marga, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) untuk melakukan penyedotan air serta memastikan saluran drainase berfungsi dengan baik.

Pihak berwenang mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan, mengingat curah hujan yang masih tinggi dan kondisi sungai yang belum sepenuhnya surut. Warga juga diminta untuk terus mengikuti informasi resmi dari pemerintah dan BPBD terkait perkembangan situasi di lapangan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) akan menggaet lembaga independen untuk mengakreditasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna mengontrol kualitas makanan yang diproduksi dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan, akreditasi dilakukan setelah pelaksanaan MBG sudah mencakup 6 juta penerima manfaat dan beroperasinya 2.000 SPPG.

“Nanti ada akreditasi terkait itu, nanti kita jalankan dulu intervensi sampai mentok di 2.000 SPPG mencakup enam juta orang, akan bertahan sampai Agustus. Selama tidak bertambah SPPG, kita akan lakukan akreditasi,” kata Dadan usai menghadiri pemberian taklimat oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (4/3/2025).

Dadan memperkirakan pelaksanaan MBG pada Agustus mendatang sudah mencakup enam juta penerima manfaat.

Pada saat itu lah, BGN akan menggandeng lembaga independen untuk menggolongkan kualitas makanan tersebut sesuai klasifikasi.

“Lembaga independen untuk melakukan akreditasi nanti (makanan) yang bagus disebut unggul, yang menengah, baik sekali, yang standar itu baik,” katanya.

Jika hasil akreditasi makanan itu di bawah standar yang ditetapkan lembaga independen itu, BGN akan melakukan peningkatan terhadap 2.000 SPPG yang sudah ada.

Adapun program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program inisiasi Presiden Prabowo Subianto sudah berjalan di 38 provinsi dalam kurun waktu 1,5 bulan sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.

Dalam kesempatan sebelumnya, Dadan menyebutkan jumlah penerima MBG mencapai 2 juta anak dengan pelayanan dari 693 SPPG.

Sementara itu, anggaran untuk MBG dialokasikan senilai Rp71 triliun untuk periode Januari sampai dengan April 2025 dengan target penerima manfaat sebesar tiga juta anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Penerima makan bergizi ditargetkan terus bertambah menjadi enam juta orang pada periode April—Agustus 2025, kemudian 15–17 juta orang pada Agustus—September 2025. Pada akhir 2025, Presiden menargetkan makan bergizi gratis dapat dinikmati oleh 82,9 juta orang. (ANT/KN)