PAMEKASAN – Pasien balita yang dirawat di salah satu puskesmas di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur dan diduga terpapar campak meninggal dunia, Rabu (27/8/2025).

“Pasien yang meninggal dunia ini berusia empat tahun. Kami menyebut sebagai terduga campak, karena hasil uji laboratorium belum keluar,” kata Plt Kepala Bidang (Kabid) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Pamekasan, Avira Sulistyowati di Pamekasan, Rabu (27/8/2025).

Ia menjelaskan, pasien balita diduga terpapar campak berdasarkan deteksi awal petugas medis dari gejala yang dialami. Menurut dia, balita itu mengalami demam tinggi, batuk, pilek, dan mata merah mirip flu.

Kemudian, muncul bercak koplik atau bintik putih kecil di dalam mulut dan sebelum ruam merah khas campak menyebar ke seluruh tubuh 3-5 hari setelah gejala awal muncul.

“Dan bintik-bintik kecil berwarna putih atau keabu-abuan dengan dasar merah, yang muncul di dalam pipi atau mulut,” katanya.

Berdasarkan gejala-gejala ini, maka tim media yang menangani kasus tersebut menduga bahwa anak tersebut terpapar campak.

“Karena itu, untuk memastikan apakah positif campak atau bukan, maka Dinkes melakukan uji laboratorium” kata Avira.

Saat ini, warga Pamekasan yang terdata positif campak sebanyak sebanyak 123 anak dari total terduga sebanyak 261 anak. Avira menjelaskan tingginya kasus campak di Pamekasan itu akibat rendahnya imunisasi.

Dinkes Pamekasan, sambung dia, sudah melakukan imunisasi sejak 20 Agustus 2025 untuk mencegah penyebaran penyakit itu dengan total jumlah sasaran sebanyak 5.016 anak.

Jumlah anak yang positif kasus campak di Pamekasan kali ini lebih banyak dibanding tahun sebelumnya. Pada 2024, anak yang positif menderita campak sebanyak 25 anak. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan anggota DPR menerima tunjangan rumah hanya dalam waktu satu tahun saja selama periode jabatan 2024-2029.

Dia mengatakan anggota DPR yang dilantik sejak Oktober 2024 sudah tak mendapatkan fasilitas rumah dinas. Dengan begitu, mereka akan menerima tunjangan hingga Oktober 2025 saja.

“Jadi setelah Oktober 2025, anggota DPR itu tidak menerima, tidak akan mendapatkan tunjangan kontrak rumah lagi,” kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dia menjelaskan tunjangan itu diberikan sebesar Rp50 juta per bulan selama satu tahun. Dengan begitu, tunjangan yang diberikan hanya dalam waktu satu tahun itu digunakan untuk biaya kontrak selama lima tahun.

“Mungkin memang penjelasannya kemarin kurang lengkap, kurang detail, sehingga menimbulkan polemik di masyarakat luas,” kata dia.

Menurut dia, anggaran tunjangan rumah dinas itu diberikan secara diangsur kepada anggota DPR karena anggarannya tidak cukup untuk diberikan secara sekaligus.

Adapun angka Rp50 juta per bulan itu, menurut dia, diputuskan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hitungan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI untuk penyewaan rumah selama 5 tahun.

“Jadi jelas ya bahwa itu (tunjangan satu tahun) adalah untuk sewa selama 5 tahun,” kata dia. (ANT/KN)

BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel terus memacu pembangunan infrastruktur strategis di wilayah pesisir, yakni Jalan Lintas Tengah Pulau Laut Kabupaten Kotabaru sepanjang 95 kilometer.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas PUPR Kalsel M. Yasin Toyib mengatakan pembangunan jalan lintas tersebut merupakan bagian dari visi besar Kalsel sebagai Gerbang Ibu Kota Nusantara (IKN) serta upaya membuka keterisolasian wilayah di Pulau Laut.

“Jalan ini menjadi proyek strategis karena selain menunjang konektivitas antarwilayah, juga akan terintegrasi dengan pembangunan Jembatan Pulau Laut,” kata Yasin saat dikonfirmasi di Banjarmasin, Kamis (28/8/2025).

Yasin mengatakan total panjang jalan tersebut sekitar 95 kilometer yang dikerjakan secara bertahap melalui pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Setelah meninjau proyek, Yasin mengatakan sempat menemui kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas yang menyampaikan progres pekerjaan sesuai jadwal, namun menghadapi tantangan cuaca ekstrem.

“Kita meminta pelaksana proyek tetap antisipatif untuk percepatan target pembangunan, terutama menghadapi kondisi cuaca yang tidak dapat diprediksi. Salah satunya dengan mengoptimalkan peralatan dan sumber daya manusia,” kata Yasin.

Selain mendukung aksesibilitas masyarakat, Yasin menuturkan keberadaan jalan lintas ini mendorong pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat pada sektor pertanian, pariwisata, dan industri lokal yang berkembang di Kotabaru maupun sekitarnya.

Yasin pun optimis jalan tersebut menjadi urat nadi pertumbuhan masyarakat di Kalsel yang bakal mulai terlihat pada penghujung 2025. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia (RI) Jendral Polisi (purn) Tito Karnavian meminta kepada seluruh pejabat daerah untuk menggunakan pola hidup yang sederhana dan tidak “flexing” atau suka pamer agar mendapatkan kepercayaan masyarakat.

Mendagri RI Tito Karnavian saat ditemui di Kendari, Rabu malam, mengatakan hal tersebut merespon viralnya Bupati Bombana Burhanuddin yang menggunakan jam tangan mewah merek Rolex senilai hampir Rp1 miliar.

“Harusnya jangan lah,” kata Tito Karnavian.

Dia menyebutkan yang seharusnya dilakukan oleh pejabat publik, terlebih lagi seorang bupati agar bersedia memberikan empati kepada masyarakat.

“Sebagai pejabat publik juga harus bersedia berempati dengan pada masyarakat. Ya gunakan pola mulai hidup sederhana,” ujarnya.

Tito Karnavian menyebutkan jika seorang kepala daerah terlihat menggunakan barang-barang mewah yang seperti digunakan oleh Bupati Bombana itu takutnya masyarakat juga tidak akan simpati dengan pemimpinnya.

“Kalau sudah enggak simpati kepada pemimpin, pemimpin membuat kebijakan apapun juga nanti ditanggapi minor sudah, dibully, kehilangan trust (kepercayaan),” sebut Tito Karnavian.

Ia menambahkan jika kunci dari pemimpin adalah mendapat kepercayaan dari masyarakat, kebijakan apapun yang akan dikeluarkan oleh pemimpin itu tidak akan didukung oleh masyarakatnya.

Diketahui, viralnya Bupati Bombana yang menggunakan jam tangan mewah tersebut viral di media sosial saat pengukuhan Anggota Paskibraka di Bombana, pada Jumat (15/8) lalu.

Foto yang diunggah oleh akun Facebook Diskominfo Bombana itu langsung viral di berbagai media sosial yang menyoroti tipe GMT-Master II 126729VTNR terbuat dari emas putih dengan diameter lingkaran 44 milimeter. Jam tangan Rolex itu seharga Rp800 juta lebih.

Menanggapi hal itu, Bupati Bombana Burhanuddin mengatakan jika jam tangan yang digunakan itu berkualitas imitasi dan dibeli di Mangga Dua Jakarta senilai Rp1,9 juta.

Menurutnya, semua aksesoris dengan merek terkenal pasti punya barang tiruan.
“Saya nggak mampu beli yang asli. KW-lah, (beli di) Mangga Dua. Harganya Rp1,9 juta. (Dibeli) waktu saya pulang umrah. Itu KW semua. Kita kan ini menginginkan kita punya keinginan. Kalau tidak ada kemampuan, kita beli anu-nya (tiruan),” ucap Burhanuddin. (ANT/KN)

JAKARTA – Musisi Ikang Fawzi mengatakan perlu adanya pembaruan sistem Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang sesuai dengan perkembangan zaman dalam penanganan royalti.

“Misalnya kalau dari sisi LMK-nya, organisasinya sudah menerapkan digitalisasi, profesional, transparan harus kapan aja diaudit,” kata Ikang, saat ditemui di Jakarta, Rabu (27/8/2025).

Dengan demikian diharapkan dapat mengatasi permasalahan royalti sehingga bisa terbagi dengan baik dan tepat sasaran.
Pelantun lagu Preman itu menyoroti permasalahan pembagian royalti yang menurutnya belum bisa dikatakan adil karena terlalu banyak ke LMK.

“Belum, karena memang belum bisa (pembagian distribusi royalti) mencapai ke situ. Jadi memang aku sih berharap LMK jangan banyak-banyak, kalau bisa satu, benar-benar kredibel,” imbuh dia.

Ikang menyoroti kelemahan dalam sistem LMK di Indonesia yang terlalu mudah untuk mendirikan lembaga tersebut. Sehingga semakin banyak celah yang dikhawatirkan berujung pembagian royalti tidak transparan maupun tidak tepat sasaran.

Dia menekankan pentingnya LMK yang dibangun dengan landasan manajemen kuat, pengalaman memadai, dan kesiapan dana agar bisa mendistribusikan royalti.

“Digitalisasi itu investasinya besar banget, enggak semua LMK bisa membiayai itu. Jadi kalau makin banyak, makin orang yang jadi oportunis aja untuk cari-cari persennya jadi pembagiannya tidak transparan tidak tepat sasaran,” kata dia.

Dalam bisnis, lanjut dia, ada istilah barrier to entry, yang mana jika semakin sulit barrier to entry maka semakin tidak bisa disaingin.  (ANT/KN)

JAKARTA – Bupati Pati, Sudewo, menjalani pemeriksaan sekitar enam jam sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada Rabu (27/8/2025) sebelum akhirnya memberikan keterangan pers.

Ia keluar dari gedung KPK pukul 16.29 WIB dan langsung menyinggung soal pemeriksaan serta desakan publik agar dirinya mundur dari jabatan.

Menjawab pertanyaan wartawan terkait materi pemeriksaan, Sudewo menegaskan bahwa ia sudah menyampaikan seluruh keterangannya kepada penyidik.

“Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” ujarnya.

Lebih jauh, ia juga membenarkan bahwa salah satu hal yang digali penyidik adalah mengenai uang yang sebelumnya sempat disita KPK.

“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” tambahnya.

Saat disinggung jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik, Sudewo mengaku tidak lagi mengingatnya.

“Berapa jumlah pertanyaannya, enggak ingat,” katanya singkat.

Terkait tekanan masyarakat yang mendesaknya mundur dari jabatan Bupati, Sudewo menyampaikan bahwa ia tetap teguh menjalankan amanah yang diemban.

“Saya akan istikamah, akan amanah untuk membangun Kabupaten Pati untuk sebaik-baiknya. Saya mendukung masyarakat untuk tetap solid,” ucapnya sebelum meninggalkan awak media.

Sikap Sudewo kali ini terbilang lebih terbuka dibandingkan saat kedatangannya pada pagi hari. Ia tiba di KPK pukul 09.44 WIB, namun kala itu hanya melontarkan kalimat pendek.

“Ya, memenuhi panggilan,” ucapnya sambil berlalu.

Pemeriksaan ini sendiri merupakan penjadwalan ulang setelah Sudewo absen pada panggilan Jumat (22/8/2025). Ia diperiksa sebagai mantan anggota Komisi V DPR RI dalam perkara dugaan suap proyek jalur kereta di bawah Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Dalam dakwaan, namanya disebut menerima aliran dana sebesar Rp720 juta. Sebelumnya, KPK juga telah menyita uang tunai sekitar Rp3 miliar dari kediamannya.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R