JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengaku selalu mengecek perkembangan penerima manfaat makan bergizi gratis (MBG) tiap hari dari jajarannya, dan jumlah penerima makan bergizi saat ini telah melewati angka 21 juta orang.

Presiden mengatakan dirinya sengaja mengawasi langsung tiap harinya pelaksanaan makan bergizi gratis agar dapat langsung menerima laporan manakala ada kendala di lapangan.

“Tadi malam (25/8), saya mendapat laporan (penerima MBG) sudah melewati 21 juta. Jadi, saya monitor setiap hari, hari ini berapa, hari ini berapa, di mana ada masalah. Jadi, saudara-saudara we can do it,” kata Presiden Prabowo dalam sambutannya saat peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neurosains Nasional Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Presiden menyinggung MBG saat acara peresmian di RS PON Mahar Mardjono, karena ingin menunjukkan Indonesia mampu mewujudkan berbagai program yang ambisius, meskipun dalam prosesnya banyak yang ragu.

“Masalah Bangsa Indonesia adalah tadi itu, masalah tidak percaya diri. Waktu saya canangkan makan bergizi untuk semua anak-anak kita, banyak yang tidak percaya, banyak yang tidak setuju, dan kalau pun setuju mereka mengira ini akan mengambil waktu 5 sampai 10 tahun, dan beberapa negara membutuhkan waktu, 5—10 tahun,” kata Prabowo.

“Tetapi saya kemarin punya kebanggaan, saya bisa berdiri di depan wakil-wakil rakyat tanggal 15 Agustus, saya melaporkan makan bergizi sampai waktu itu ke 20.400.000 penerima manfaat,” kata Presiden Prabowo.

Oleh karena itu, Presiden yakin Indonesia dapat mewujudkan berbagai program lainnya, seperti memenuhi jumlah dokter umum dan jumlah dokter spesialis yang saat ini masih kurang. Angka kekurangannya, Presiden menyebut 140.000 untuk dokter umum, dan 70.000 untuk dokter spesialis.

Demi memenuhi kekurangan itu, Presiden menargetkan pada tahun ini membuka 148 program studi spesialis dan subspesialis di 57 fakultas kedokteran, serta membuka 30 fakultas kedokteran baru di sejumlah kampus di Indonesia.

“Pertama will (kehendak, red.) dulu, harus! Di hati kita, kalau kita punya niat, Insya Allah kita akan mencapai itu. We have the resources, we have to manage our resources. Kita nanti, kita lihat,” ujar Presiden. (ANT/KN)

AMBON – Pemprov Maluku membentuk tim percepatan pembangunan Jalan Pesisir Teluk Ambon atau Coastal Road untuk memastikan proyek strategis sepanjang kurang lebih 21 kilometer ini berjalan tepat waktu dan berkualitas.

“Tim tersebut melibatkan unsur Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, Badan Pertanahan Nasional (BPN), akademisi dari berbagai perguruan tinggi, termasuk Universitas Pattimura, serta tokoh-tokoh masyarakat,” kata Juru bicara Pemprov Maluku Kasrul Selang di Ambon, Rabu (27/8/2025).

Menurutnya, langkah ini menandai babak baru dalam upaya pemerintah daerah mengatasi persoalan keterbatasan infrastruktur jalan di darat yang selama ini terkendala masalah pembebasan lahan dan kompleksitas sosial.

“Dengan Coastal Road, kita bisa menghadirkan solusi yang efisien, aman, dan estetis. Jalur ini bukan sekadar jalan, tetapi wajah baru Teluk Ambon yang modern dan ramah lingkungan,” kata dia.

Ia menegaskan, keterlibatan akademisi dan masyarakat bukan hanya sebagai formalitas, tetapi bagian dari strategi agar pembangunan selaras dengan kepentingan publik dan tetap memperhatikan aspek ekologi.

“Setiap proses reklamasi akan menghasilkan lahan baru yang dikelola dengan penuh tanggung jawab. Coastal Road harus menjadi simbol transformasi, bukan kerusakan,” ujarnya.

Apalagi saat ini Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah melakukan survei awal atau Rapid Planning Study untuk mengidentifikasi rute dan kebutuhan teknis.

Hasil survei ini akan menjadi dasar penyusunan Feasibility Study(FS), rencana induk, hingga Detail Engineering Design (DED). Proyek ini juga masuk dalam skema National Urban Development Planning (NUDP) yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, sehingga mendapat dukungan dari pemerintah pusat.

“Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa telah menerima tim BPIW dan perwakilan Kementerian Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, ia berkomunikasi langsung dengan Kepala BPIW Zevi Azzaino untuk memastikan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap proyek yang  akan menjadi ikon baru Maluku ini,” tuturnya.

Selain pembangunan fisik, Pemprov Maluku menyiapkan kajian lingkungan secara komprehensif. Kerja sama dijalin dengan Universitas Pattimura melalui Pusat Studi Lingkungan untuk menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Kajian ini diharapkan dapat meminimalisasi dampak negatif terhadap ekosistem laut dan pesisir.

“Kita ingin memastikan proyek ini memberi manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan,” tambah dia.

Menurutnya, Coastal Road adalah implementasi nyata dari Sapta Cita Maluku yang meliputi pemerataan infrastruktur, perlindungan lingkungan, dan harmoni sosial. Arah pembangunan ini sejalan dengan Asta Cita Nasional yang menekankan pembangunan dari pinggiran, penguatan konektivitas, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Dalam beberapa tahun ke depan, kita ingin melihat Teluk Ambon bukan hanya sebagai ikon wisata, tetapi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dengan infrastruktur kelas dunia. Coastal Road adalah langkah pertama menuju Maluku yang lebih maju dan kompetitif,” ujarnya. (ANT/KN)

PURBALINGGA – Tim search and rescue (SAR) gabungan yang dikoordinasi Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP/Basarnas) Cilacap mengevakuasi seorang pendaki asal Jakarta yang mengalami hipotermia hingga tidak sadarkan diri saat melakukan pendakian Gunung Slamet, Jawa Tengah.

Pendaki atas nama Syayid Zahfat Murtado (26), warga Gambir, Jakarta, berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat pada hari Selasa, pukul 12.15 WIB, dan selanjutnya dibawa ke pos pendakian di Dukuh Bambangan, Desa Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga.

“Pendaki tersebut selanjutnya dibawa ke RSUD dr R Goeteng Taroenadibrata, Purbalingga, untuk penanganan lebih lanjut,” kata Kepala Basarnas Cilacap M Abdullah.

Lebih lanjut, dia mengatakan informasi mengenai adanya seorang pendaki yang mengalami hipotermia hingga tidak sadarkan diri itu diterima Basarnas Cilacap dari salah seorang anggota keluarga korban, Alif, melalui saluran telepon pada hari Selasa (26/8), pukul 02.15 WIB.

Dalam hal ini, pendaki tersebut dilaporkan mengalami hipotermia dan tidak sadarkan diri saat berada di Pos 5 Jalur Pendakian Gunung Slamet via Bambangan sekitar pukul 01.00 WIB.

Atas dasar informasi tersebut, pihaknya langsung memberangkatkan satu regu Basarnas dari KPP Cilacap serta Unit Siaga SAR Banyumas menuju lokasi kejadian.
Sesampainya di Pos Pendakian Gunung Slamet, Dukuh Bambangan, pihaknya segera berkoordinasi dengan potensi SAR setempat dan mengirim tiga regu menuju Pos 5 Jalur Pendakian Gunung Slamet untuk melakukan pertolongan.

“Tim membawa peralatan evakuasi serta perlengkapan medis untuk penanganan awal korban sebelum dibawa turun ke pos pendakian di Dukuh Bambangan,” katanya menjelaskan.

Terkait dengan hal itu, Abdullah mengimbau para pendaki Gunung Slamet maupun gunung lainnya agar selalu memerhatikan kondisi cuaca, kesehatan, serta kelengkapan peralatan sebelum mendaki untuk meminimalkan risiko kecelakaan. (ANT/KN)

JAKARTA – Analis mata uang Doo Financial Futures Lukman Leong mengatakan pelemahan nilai tukar (kurs) rupiah dipengaruhi keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memecat anggota Dewan Gubernur Federal Reserve (The Fed) Lisa D.Cook.

“Rupiah diperkirakan melemah terhadap dolar AS yang menguat/volatile setelah kabar bahwa Trump memecat anggota dewan gubernur Lisa D. Cook,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Mengutip Anadolu, Trump sudah mengingatkan bahwa Lisa Cook mengundurkan diri di tengah tuduhan penipuan hipotek.

Direktur Badan Keuangan Perumahan Federal Bill Pulte menuduh Cook secara keliru mengklaim dua rumah berbeda sebagai tempat tinggal utamanya. Bill mengatakan telah mengirimkan laporan pidana ke Departemen Kehakiman, yang sudah dikonfirmasi bahwa tahapan berlangsung ke penyelidikan.

Cook, yang ditunjuk oleh mantan Presiden Joe Biden, telah membantah melakukan kesalahan, dengan mengatakan ia “tidak berniat diintimidasi untuk mengundurkan diri”.

“Keinginan Trump mendikte The Fed untuk menurunkan suku bunga (menjadi alasan mengapa Cook dipecat,” ujar Lukman.

Selama ini, Cook memang secara konsisten telah memberikan suara bersama Gubernur The Fed Jerome Powell untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil.

Bagi Lukman, aksi Trump ini memuluskan keinginan untuk menurunkan suku bunga, tetapi justru dapat melemahkan dolar AS, walaupun mungkin investor memandang bisa mendukung ekonomi AS ke depan dan mengurangi dampak kebijakan tarif.

“Indeks dolar yang menguat pagi ini diikuti oleh penguatan CHF (Franc Swiss) dan Yen kemudian emas, sehingga tercermin kekhawatiran kekisruhan di AS menyebabkan investor berbondong-bondong ke cash haven. Namun, ini hanya reaksi sesaat dan investor saat ini masih mencerna perkembangan ini,” kata dia.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Selasa di Jakarta melemah sebesar 10 poin atau 0,6 persen menjadi Rp16.269 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.259 per dolar AS. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah akan dilakukan melalui Peraturan Presiden (Perpres) sebagai tindak lanjut dari amanat Undang-undang (UU).

Hasan, dalam konferensi pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (26/8/2025) menyebut instansi tersebut berbeda dengan kementerian yang keberadaannya diperintahkan langsung oleh UUD 1945, ada pula kementerian yang dibentuk berdasarkan mandat UU.

“Jadi, ini ada undang-undang nih, perintahnya membuat kementerian, berarti nanti, Presiden dalam hal ini akan membuat peraturan presiden untuk menjalankan UU itu. Perpres untuk membentuk kementerian haji,” ujarnya.

Terkait siapa yang akan memimpin kementerian tersebut, Hasan menegaskan hal itu sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto.

“Apakah kepala yang sekarang otomatis menjadi itu, biar Presiden yang menentukan,” katanya.

Hasan juga menyinggung soal pendanaan, di mana pembentukan kementerian baru akan memerlukan alokasi anggaran tersendiri.

“Kalau bikin lembaga baru kan harus disiapkan nanti. Sama kayak bikin PCO kan? Harus disiapkan juga,” ujarnya.

Sebelumnya, DPR RI menyetujui RUU Perubahan Ketiga UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi UU, yang berisi pembentukan Kementerian Haji dan Umrah, Selasa (26/8).

Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan kementerian baru ini akan menjadi koordinator utama penyelenggaraan haji, dengan seluruh infrastruktur dan sumber daya manusia di bawah naungannya.

RUU tersebut merupakan usul inisiatif DPR untuk meningkatkan pelayanan jamaah, menyesuaikan perkembangan teknologi, serta merespons kebijakan terbaru Arab Saudi.

Seluruh fraksi partai politik menyatakan persetujuan, sehingga kementerian ini akan menjadi mitra resmi Komisi VIII DPR RI. (ANT/KN)

BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berencana akan mengganti transferan dana dari pemerintah provinsi ke desa, menjadi bentuk saham Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Bank Jabar Banten (BJB) mulai 2027 hingga 2029.

Pasalnya, kata Dedi, pihaknya menargetkan seluruh revitalisasi infrastruktur kabupaten/kota, provinsi dan desa selesai pada 2027, 2028, dan 2029 saat terakhir Dedi menjabat.

“Di tahun itu, saya sudah ingin Pemprov itu membagi saham kepada desa yaitu saham di perbankan,” kata Dedi di Gedung Sate Bandung, Selasa (26/8/2025).

Meskipun berkeinginan demikian, Dedi mengaku tidak mengetahui mekanismenya, namun dia mengatakan akan mencari jalan agar desa menjadi bagian dari pemilik saham perbankan milik pemerintah daerah seperti mengalihkan transferan ke desa jadi dalam bentuk saham.

“Kita lagi cari, misalnya Bank Jabar (BJB), nah nanti desa itu menjadi bagian dari pemilik saham di BJB jadi uang yang kita distribusikan ke desa itu nanti dibelikan saham, rencana saya begitu,” ucapnya.

Diketahui, saat ini bank milik daerah di Jawa Barat, kebanyakan tidak berbentuk perusahaan terbuka (PT) dan tercatat di bursa efek sebagai pusat perdagangan saham.

Hingga saat ini, yang memiliki status perusahaan terbuka dan tercatat di bursa efek Indonesia, adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) yang tercatat dengan kode saham BJBR.

BJB merupakan emiten yang sahamnya terdaftar di BEI sejak 2010, serta telah menerbitkan berbagai obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti Obligasi Subordinasi Berkelanjutan IV.

Selain itu, bank BJB juga memiliki anak perusahaan BJB sekuritas yang merupakan perusahaan efek daerah pertama di Indonesia dengan kode broker JB, serta Bank BJB terdaftar sebagai pengguna Sistem Penyelenggara Pasar Alternatif (SPPA) di BEI. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani menyebutkan distribusi beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada 25 Agustus 2025 mencapai 8 ribu ton dalam sehari, sebagai upaya menjaga stabilitas harga beras di pasaran.

“Kami mencatat penyaluran harian beras SPHP di tanggal 25 Agustus 2025 mencapai lebih dari 8 ribu ton yang didistribusikan ke seluruh wilayah Indonesia,” kata Rizal di Jakarta, Selasa (26/8/2025).

Dia menyampaikan angka itu cukup tinggi sebab rata-rata distribusi harian beras subsidi tersebut mencapai 6-7 ribu ton per hari. Secara keseluruhan penyaluran beras SPHP sepanjang tahun 2025 telah dilakukan lebih dari 259 ribu ton.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Bulog dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan serta menstabilkan harga beras di tingkat konsumen,” ujarnya.

Berdasarkan data Panel Harga Badan Pangan Nasional (Bapanas), harga beras medium pada minggu ke-3 bulan Agustus 2025 menunjukkan tren penurunan di sebagian besar wilayah.

Penurunan terjadi di 196 kabupaten/kota dengan rata-rata harga turun dari Rp14.332/kg pada minggu ke-2 menjadi Rp14.239/kg pada minggu ke-3.

“Fakta ini menunjukkan bahwa penyaluran beras SPHP oleh Bulog telah memberikan dampak nyata terhadap pergerakan harga di pasar,” tuturnya.

Ia menegaskan pihaknya akan terus memperkuat distribusi beras SPHP melalui berbagai saluran resmi dan terintegrasi. Dengan stok yang cukup dan distribusi yang masif, pihaknya ingin memastikan masyarakat dapat memperoleh beras dengan harga terjangkau.

“Data penurunan harga di hampir 200 kabupaten/kota menjadi bukti nyata bahwa langkah stabilisasi pangan yang dilakukan pemerintah melalui Bulog berjalan efektif,” katanya.

Penyaluran beras SPHP dilakukan melalui jaringan yang luas dan menjangkau masyarakat hingga ke tingkat desa.
Distribusi tidak hanya melalui Rumah Pangan Kita (RPK) dan ritel modern, tetapi juga Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, outlet pangan binaan serta Gerakan Pangan Murah (GPM) yang dilaksanakan bersama pemerintah daerah.

Bulog juga bekerja sama dengan kantor dan outlet BUMN seperti ID FOOD, PT Pos Indonesia, PT Perkebunan Nusantara, dan Pupuk Indonesia Holding Company yang berperan sebagai pengecer.

Selain itu, penyaluran turut dilakukan melalui instansi pemerintah seperti kementerian/lembaga, TNI/Polri, pemerintah daerah, hingga Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian, sehingga akses masyarakat terhadap beras SPHP dapat semakin terjamin.

Selain menjaga stabilisasi harga, Bulog juga memastikan kualitas beras SPHP tetap sesuai standar dan terdistribusi secara merata di seluruh daerah.

“Kolaborasi erat antara Bulog, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Pemerintah Daerah, BUMN pangan, serta mitra distribusi diharapkan dapat semakin memperkuat upaya menjaga ketahanan pangan nasional,” imbuh Rizal.

Perum Bulog juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai penyedia pangan strategis tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi, khususnya melalui pengendalian harga beras sebagai komoditas utama kebutuhan pokok. (ANT/KN)