JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan debitur yang terdampak gempa bumi di delapan kabupaten di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kebijakan tersebut membuka ruang restrukturisasi dan pembiayaan baru bagi debitur terdampak untuk membantu pemulihan aktivitas ekonomi setelah bencana.

Kebijakan itu ditetapkan Dewan Komisioner OJK pada Senin (28/9/2026), setelah lembaga tersebut melakukan pengumpulan data dan asesmen di wilayah terdampak.

Kepala Direktorat Komunikasi Publik OJK Sekar Putih Djarot mengatakan bencana gempa telah berdampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, yang kemudian berpengaruh terhadap kemampuan membayar debitur serta kinerja lembaga jasa keuangan (LJK).

“Kebijakan ini bertujuan memitigasi dampak bencana terhadap kemampuan bayar debitur dan kinerja LJK, sekaligus mendukung percepatan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di daerah terdampak,” kata Sekar dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Delapan wilayah yang mendapatkan perlakuan khusus tersebut meliputi Kabupaten Ende, Flores Timur, Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur, Nagekeo, Ngada, dan Sikka.

Dalam kebijakan tersebut, OJK memberikan sejumlah perlakuan khusus terhadap kredit dan pembiayaan debitur yang terdampak bencana.

Salah satunya adalah penilaian kualitas kredit atau pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran untuk kredit dengan plafon hingga Rp10 miliar.

OJK juga menetapkan kualitas lancar terhadap kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi. Restrukturisasi tersebut dapat diberikan untuk pembiayaan yang telah disalurkan sebelum maupun setelah debitur terdampak bencana.

Selain itu, debitur terdampak juga dapat memperoleh pembiayaan baru. Kredit atau pembiayaan baru tersebut akan dinilai secara terpisah sehingga tidak menerapkan konsep one obligor.

Ketentuan perlakuan khusus tersebut mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di Indonesia yang Terkena Dampak Bencana.

Aturan tersebut berlaku bagi perbankan, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, serta LJK lainnya. Ketentuan juga berlaku secara mutatis mutandis bagi perusahaan pergadaian.

OJK menetapkan kebijakan perlakuan khusus tersebut berlaku selama tiga tahun sejak ditetapkan pada 28 September 2026.

OJK menyatakan kebijakan ini diharapkan memberikan ruang bagi debitur terdampak untuk memulihkan kegiatan usaha sekaligus menjaga keberlanjutan fungsi intermediasi dan pembiayaan di wilayah yang terdampak gempa.

OJK juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan LJK untuk memantau perkembangan kondisi debitur serta dampak bencana terhadap sektor jasa keuangan.

Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan kebijakan dapat mendukung proses pemulihan ekonomi masyarakat sekaligus menjaga ketahanan sektor jasa keuangan di NTT. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menegaskan tidak boleh ada lagi kekerasan, perundungan, maupun intimidasi terhadap dokter dan dokter gigi peserta program internsip. Kemenkes memastikan wahana internsip harus menjadi lingkungan kerja yang aman, kondusif, sekaligus mendukung peserta dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Yuli Fariati mengatakan peserta internsip sudah berstatus dokter sehingga harus diperlakukan sebagai rekan sejawat, bukan mahasiswa yang dapat ditempatkan dalam posisi tanpa perlindungan.

“Jangan ada lagi kekerasan, perundungan atau intimidasi. Mereka yang datang adalah teman sejawat yang sudah menyandang gelar dokter, bukan lagi mahasiswa. Wahana pendidikan harus menjadi tempat kolaborasi,” kata Yuli di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

Untuk memperkuat perlindungan tersebut, Kemenkes memperbarui sistem logbook peserta internsip dengan fitur transparansi. Sistem ini memungkinkan proses pemantauan dilakukan oleh dokter pendamping, Komite Internsip Dokter Indonesia (KIKI) Provinsi, hingga orang tua peserta.

Yuli juga mengingatkan peserta agar memenuhi kewajiban administratif secara disiplin. Ia melarang penggunaan jasa perantara atau calo untuk mengisi logbook harian.

Selain persoalan perlindungan, Kemenkes menetapkan beban kerja peserta internsip sebanyak 40 jam per minggu atau delapan jam per hari.

“Puskesmas berfokus pada public health, sehingga tidak ada kewajiban jam jaga malam. Sementara di rumah sakit, jam jaga harus menyesuaikan ketentuan tanpa melebihi batas waktu,” jelasnya.

Apabila terdapat kegiatan tambahan seperti apel atau penugasan di luar kewajiban, pelaksanaannya harus berdasarkan kesepakatan dan disertai kompensasi transportasi.

Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menegaskan peserta internsip telah berstatus sebagai tenaga medis profesional yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat tidak lagi melihat saudara sebagai mahasiswa kedokteran, melainkan sebagai seorang dokter. Bersama sebutan itu, datang pula tanggung jawab besar untuk mengobati,” ujar Dante.

Menurut Dante, kondisi geografis dan keragaman demografi Indonesia membuat dokter peserta internsip perlu memiliki kemampuan beradaptasi ketika menjalankan tugas di lapangan.

Ia turut menceritakan pengalamannya ketika menjalankan tugas sebagai dokter pegawai tidak tetap (PTT) di Batang Asai, Jambi. Saat itu, ia bertugas di daerah dengan keterbatasan akses listrik dan fasilitas sanitasi.

Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk menghadapi berbagai kondisi pelayanan kesehatan, baik dari sisi medis maupun sosial.

Kemenkes menggelar Pembekalan Peserta Program Internsip Dokter Indonesia (PIDI) dan Program Internsip Dokter Gigi Indonesia (PIDGI) Angkatan III Tahun 2026 secara serentak di enam provinsi.

Pembekalan berlangsung selama tiga minggu, mulai 14 September hingga 3 Oktober 2026. Secara keseluruhan, program tersebut diikuti 4.630 peserta, terdiri atas 3.903 peserta PIDI dan 727 peserta PIDGI.

Salah satu peserta PIDGI, Muhammad At-Tariq asal Banten, akan menjalankan tugas di RSUD dr. Drajat Prawiranegara dan Puskesmas Ciruas. Ia menilai pembekalan membantu peserta mempersiapkan diri menghadapi pelayanan kepada masyarakat.

“Pembekalan ini sangat membantu kami untuk siap berkomunikasi dengan pasien dan melakukan promosi kesehatan yang benar,” katanya.

Sementara itu, peserta PIDI Hana Anindya yang akan bertugas di RSU Bhakti Asih dan Puskesmas Larangan Utara menyebut kesiapan mental menjadi salah satu hal penting selama menjalani masa internsip selama satu tahun.

Melalui pembekalan tersebut, Kemenkes memastikan setiap wahana internsip memiliki kesiapan dalam memberikan supervisi dan perlindungan kepada peserta.

Kemenkes juga menekankan pentingnya peserta menjalankan tugas secara profesional dan sesuai ketentuan agar program internsip tidak hanya menjadi tahap penguatan kompetensi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

Kegiatan pembekalan menghadirkan narasumber dari KIKI/Pokja Pusat, KIKI Provinsi, serta BPJS Ketenagakerjaan. (ANT/KN)

JAKARTA — Pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BP-GMN) mulai memasuki tahapan lanjutan. Naskah urgensi pembentukan badan tersebut telah diserahkan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto dan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam Workshop Pembentukan BP-GMN di Kantor Kementerian Kehutanan, Jumat (2/10/2026).

Naskah tersebut merupakan hasil pembahasan yang melibatkan akademisi, peneliti, pakar, pemerintah daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Dokumen itu menjadi bahan dalam perumusan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove di tingkat nasional.

Penyerahan secara simbolis menjadi salah satu agenda utama workshop sekaligus menandai berlanjutnya proses perumusan kelembagaan yang diharapkan dapat memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove.

Mendiktisaintek Brian Yuliarto mengapresiasi keterlibatan para pakar, akademisi, dan peneliti dalam penyusunan rumusan kebijakan tersebut.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam memastikan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat diterapkan untuk menjawab persoalan nyata, termasuk tantangan pengelolaan kawasan gambut dan mangrove.

“Pendekatan yang diarahkan oleh Bapak Presiden, yaitu memanfaatkan para pakar, para akademisi, para peneliti, itu adalah sebuah terobosan, sebuah langkah yang sangat baik,” ujar Brian.

Ia berharap praktik baik, pengalaman lapangan, serta hasil penelitian yang telah dikembangkan berbagai pihak dapat masuk dalam rumusan pembentukan BP-GMN.

“Jadi, kita berharap best practices dan pengalaman serta hasil riset ini betul-betul sudah dimasukkan di dalam formulasi-formulasi yang tadi sudah diserahkan kepada kami berdua,” kata Brian.

Menhut Raja Juli Antoni turut menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembentukan badan tersebut.

Masukan dari para ahli, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dihimpun untuk memperkaya sekaligus memastikan proses perumusan berjalan secara partisipatif.

Setelah naskah urgensi diserahkan, hasil pembahasan akan ditindaklanjuti melalui tahapan administratif pembentukan badan.

Salah satu tahapan yang direncanakan ialah pengajuan izin prakarsa kepada Presiden sebagai bagian dari proses penyusunan Peraturan Presiden (Perpres).

Dengan demikian, pembentukan BP-GMN masih membutuhkan sejumlah tahapan sebelum kelembagaan tersebut resmi terbentuk.

Penguatan kelembagaan pengelolaan gambut dan mangrove dinilai membutuhkan koordinasi lintas sektor.

Persoalannya tidak hanya berkaitan dengan pelestarian lingkungan dan pencegahan kebakaran, tetapi juga pengelolaan kawasan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Brian menekankan bahwa pelestarian gambut perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan tersebut.

Pengelolaan lahan secara produktif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendukung pencegahan kebakaran sekaligus membuka sumber ekonomi baru bagi masyarakat.

“Kita berharap upaya pelestarian nantinya juga berjalan bersamaan dengan peningkatan kesejahteraan. Di satu sisi kita mencegah terjadinya kebakaran, terjadinya bencana, di sisi lain kita berharap munculnya sumber-sumber ekonomi baru pada masyarakat yang menjaga dan mengelola lahan-lahan gambut tersebut,” kata Brian.

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi juga mendorong perguruan tinggi berkontribusi melalui riset, inovasi teknologi, kepakaran dosen dan peneliti, serta pengabdian kepada masyarakat.
Salah satu gagasan yang disampaikan Brian ialah pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema perlindungan dan pengelolaan lahan gambut di enam provinsi.

Melalui skema tersebut, mahasiswa berpeluang terlibat langsung bersama perguruan tinggi, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait. Namun, pelaksanaannya masih membutuhkan pembahasan dan koordinasi lebih lanjut.

Selain melalui KKN, kontribusi perguruan tinggi dapat diperkuat lewat pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan teknologi, serta penyusunan rekomendasi berbasis bukti untuk mendukung kebijakan pengelolaan gambut dan mangrove.

Sejalan dengan arah kebijakan Diktisaintek Berdampak, perguruan tinggi didorong memanfaatkan riset, inovasi, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan solusi yang dapat diterapkan dalam pengelolaan gambut dan mangrove secara berkelanjutan.

Menutup workshop, Brian berharap naskah urgensi yang telah disusun dapat menjadi bahan penting dalam proses pembentukan BP-GMN sekaligus memperkuat pengelolaan gambut dan mangrove di Indonesia. (cha/KN)

BALI – Ruang kelas yang pernah roboh dan sekolah yang dua kali setahun terendam banjir kini mulai berubah. Program revitalisasi satuan pendidikan di Bali pada 2026 menyasar 401 sekolah, memperbaiki sarana belajar sekaligus memberi dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja di daerah.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan jumlah sekolah yang mendapat program revitalisasi di Bali meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2025, tercatat 188 sekolah mendapat program revitalisasi. Jumlah tersebut meningkat menjadi 401 satuan pendidikan pada 2026.

“Tahun 2025 terdapat 188 sekolah, kemudian pada 2026 ada peningkatan yang sangat signifikan untuk revitalisasi di Provinsi Bali. Untuk satuan pendidikan secara keseluruhan ada 401 sekolah,” ujar Abdul Mu’ti, Jumat (2/10/2026).

Menurutnya, revitalisasi tidak hanya menyentuh aspek fisik sekolah. Program tersebut juga memberikan dampak terhadap masyarakat sekitar melalui penyerapan tenaga kerja selama proses pembangunan dan perbaikan berlangsung.

“Ini menunjukkan bahwa revitalisasi satuan pendidikan tidak hanya berdampak pada peningkatan satuan pendidikan, tapi juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja di daerah,” tuturnya.

Dampak revitalisasi dirasakan langsung SD Negeri 15 Dangin Puri, Kota Denpasar.

Guru sekolah tersebut, Ni Gusti Ayu Trisna Dewi, mengatakan sekolah tempatnya mengajar sejak 2019 itu sebelumnya menghadapi persoalan kondisi bangunan. Salah satu ruang kelas di lantai tiga bahkan pernah roboh setelah bangunan terdampak hujan dan angin.

“Sebelum direvitalisasi, kebetulan di lantai 3 ada kelas yang roboh pada saat itu. Kebetulan mungkin hujan angin, jadi mungkin rembes dari atas, jadi roboh kelasnya,” ujar Trisna.

Setelah mendapatkan program revitalisasi pada 2026, kondisi ruang belajar menjadi lebih baik. Ruang kelas dan fasilitas pendukung terlihat lebih rapi dan bersih sehingga memberikan suasana belajar yang berbeda bagi siswa.

“Lalu setelah direvitalisasi, kelas yang roboh akhirnya sudah baik. Jadi kelas-kelas juga lebih rapi, lebih bersih juga,” katanya.

Perubahan tersebut, menurut Trisna, turut memengaruhi semangat siswa dalam mengikuti pembelajaran. Para murid bahkan mulai berinisiatif mempercantik ruang kelas dengan hasil karya mereka sendiri.

“Dampaknya justru pastinya untuk proses belajar-mengajar pasti akan lebih bagus. Kelihatan kelasnya juga lebih bagus, lebih rapi. Anak-anak juga lebih semangat buat belajar,” tuturnya.

Hal serupa dirasakan Kanaya, siswa kelas V SDN 15 Dangin Puri. Ia mengaku lebih bersemangat belajar setelah kondisi sekolah diperbaiki.

“Sekolah kami telah diperbaiki, kami merasa sangat senang, semakin semangat untuk belajar bersama teman-teman di sekolah,” ucapnya.

Persoalan sarana pendidikan juga dialami TK Indraprasta Kuta, Kabupaten Badung. Sekolah yang berdiri sejak 1975 tersebut dipindahkan ke lokasi sekarang pada 1989.

Selama bertahun-tahun, bangunan sekolah menghadapi berbagai persoalan. Mulai dari atap bocor, dinding rapuh, hingga kusen yang rusak akibat rayap dan banjir.

Kepala TK Indraprasta Kuta, Wayan Leniasih, mengatakan kondisi bangunan memang telah lama membutuhkan perbaikan.

“Kondisi TK Indraprasta Kuta sebelum mendapatkan program revitalisasi tahun 2026, kondisinya sangat miris karena ini berdiri sejak tahun 1975, terus dipindahkan ke sini pada tahun 1989. Dari situlah bangunan kami tidak pernah direnovasi,” kata Wayan.

Program revitalisasi 2026 mencakup perbaikan enam ruang kelas, satu ruang administrasi, satu toilet, serta penataan taman bermain yang sebelumnya roboh dan terdampak banjir.

Persoalan banjir menjadi salah satu tantangan terbesar sekolah tersebut. Wayan menyebut banjir dapat terjadi hingga dua kali dalam setahun dengan ketinggian air mencapai pinggang orang dewasa.

“Kusen-kusen dimakan rayap setelah banjir. Dua kali setahun banjir sampai sebatas pinggang orang dewasa. Jadi banyak yang rusak,” ujarnya.

Setelah mendapat revitalisasi, pihak sekolah berkomitmen menjaga fasilitas yang telah diperbaiki, termasuk berbagai perabotan pendukung pembelajaran.

“Kami berjanji akan menjaga dan merawat fasilitas ini yang sudah diberikan berupa rehab beserta perabotan-perabotannya. Kami di sini semua sepakat, semua berkomitmen untuk menjaga dan merawat,” lanjut Wayan.

Program revitalisasi tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki bangunan sekolah, tetapi juga menciptakan lingkungan belajar yang lebih aman dan nyaman bagi siswa serta guru.

Di sisi lain, pemerintah melihat pelaksanaan revitalisasi sebagai bagian dari upaya memperbaiki kualitas sarana pendidikan sekaligus menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat melalui kebutuhan tenaga kerja di daerah. (cha/KN)

JAKARTA — Pemerintah Indonesia telah memblokir 4,1 juta konten judi online (judol) sepanjang 20 Oktober 2024 hingga 28 September 2026. Namun, pemutusan akses belum menghentikan peredaran judi online karena situs, akun, dan jalur promosi baru terus bermunculan.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan pola tersebut menunjukkan penanganan judi online tidak cukup dilakukan dengan memutus akses. Pemerintah juga perlu mengejar jaringan dan aktor yang berada di balik aktivitas perjudian.

“Ketika kita lakukan intervensi, kita lakukan pemutusan akses muncul lagi. Kita lakukan lagi muncul lagi. Artinya apa? Kita memang harus berjibaku bersama-sama untuk menurunkan angka ini,” kata Meutya dalam talkshow “Cerdas Berteknologi” di Garuda Spark Sudirman, Jakarta, Kamis (1/10/2026).

Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital mencatat 4,1 juta konten judi online telah ditangani dan diputus aksesnya dalam periode tersebut.

Dari jumlah itu, konten terbanyak berasal dari situs web dan alamat IP, dengan total sekitar 3,6 juta konten.

Meutya mengatakan sebagian infrastruktur yang digunakan untuk menjalankan situs judi online bahkan berada di luar Indonesia. Meski demikian, layanan tersebut tetap diarahkan untuk menjangkau masyarakat Indonesia.

“Sebagian besar yang ditemukan oleh Pak Dirjen Alexander Sabar (Dirjen Pengawasan Ruang Digital), IP-nya berada bukan di dalam negeri. Ada yang di luar negeri tapi mengakses manusia-manusia warga negara Indonesia,” ujarnya.

Menurut Meutya, pola berulang setelah pemutusan akses menjadi salah satu tantangan utama dalam pemberantasan judi online.

Pelaku dapat membuat situs baru, menggunakan alamat IP lain, membuka akun baru, hingga memanfaatkan fitur interaksi di platform digital untuk kembali menyebarkan promosi perjudian.

Kondisi tersebut, kata dia, menunjukkan judi online memiliki karakter kejahatan transnasional. Infrastruktur dapat berada di luar wilayah Indonesia, sementara target aktivitasnya berada di dalam negeri.

Karena itu, pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pihak terkait untuk mengejar pihak yang berada di balik jaringan tersebut.

“Tidak cuma Kemkomdigi saja. Ada juga para penegak hukum yang tentu harus juga melakukan penegakan hukum yang membuat efek jerat kepada para bandar,” kata Meutya.

Ia menilai pemutusan akses harus berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Tanpa tindakan terhadap aktor di balik jaringan perjudian, saluran baru dinilai akan terus bermunculan.

Pemerintah juga mendorong industri digital memperkuat sistem deteksi dan pencegahan agar platform mereka tidak dimanfaatkan sebagai jalur distribusi judi online.

Perhatian tidak hanya diarahkan pada situs utama, tetapi juga pola penyebaran yang memanfaatkan fitur interaksi pengguna, termasuk kolom komentar.

Meutya menegaskan pemberantasan judi online membutuhkan keterlibatan pemerintah, industri digital, aparat penegak hukum, dan masyarakat.

“Tidak bisa pemerintah sendiri. Kita membutuhkan industri, kita membutuhkan masyarakat untuk bersama-sama menjaga ruang digital kita,” ujarnya.

Masyarakat juga diminta aktif melaporkan konten judi online melalui kanal resmi agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Satu orang, satu situs. Satu orang melaporkan satu situs, kalau dijumlah ini akan menjadi angka yang besar juga,” kata Meutya.

Selain melakukan pemutusan akses, pemerintah juga memperkuat edukasi dan literasi digital mengenai bahaya judi online.

Meutya mengingatkan dampak perjudian digital dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat tanpa memandang usia maupun status sosial.

“Yang terdampak bisa saja diri kita, keluarga kita, anak kita, orang tua. Banyak juga. Jadi tidak mengenal usia, tidak mengenal status sosial,” katanya.

Pemerintah, lanjut Meutya, akan terus melakukan intervensi terhadap konten perjudian sekaligus mempersempit ruang gerak pelaku.

Namun, upaya tersebut tetap membutuhkan dukungan industri digital dan masyarakat agar saluran baru yang digunakan jaringan judi online dapat lebih cepat ditemukan dan dilaporkan.

“Kita saling bantu, saling jaga, silakan lapor,” tutup Meutya. (ANT/KN)

JAKARTA — Timnas Indonesia berpesta gol di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Kamis (1/10/2026). Skuad Garuda menghancurkan Bangladesh 9-2 sekaligus memastikan tiket ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Mitchell Baker menjadi aktor utama kemenangan telak Indonesia setelah memborong lima gol. Empat gol lainnya dicetak Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Vickery, dan Kevin Diks.

Sementara itu, dua gol Bangladesh masing-masing dicetak Mohammed Shariar Emon dan Farhaan Ali Wahid.

Kemenangan tersebut membuat Indonesia finis di posisi teratas klasemen akhir Grup A dengan tujuh poin dari tiga pertandingan. Garuda unggul produktivitas gol atas Malaysia yang juga mengoleksi tujuh poin.

Indonesia langsung tampil agresif sejak awal pertandingan. Tekanan demi tekanan membuat pertahanan Bangladesh kesulitan keluar dari tekanan.

Gol pembuka Indonesia lahir pada menit ke-11. Umpan Ole Romeny berhasil dikonversikan Mitchell Baker menjadi gol untuk membawa Indonesia unggul 1-0.

Baker kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-20. Indonesia pun menggandakan keunggulan menjadi 2-0.

Tidak berhenti menyerang, Indonesia memperlebar jarak menjadi 3-0 melalui Rizky Ridho pada menit ke-32.

Bangladesh sempat memberikan perlawanan. Mohammed Shariar Emon memperkecil ketertinggalan menjadi 1-3 pada menit ke-36.

Namun, gol tersebut tidak menghentikan laju Garuda.

Satu menit berselang, Baker kembali mencetak gol. Hat-trick tersebut membawa Indonesia unggul 4-1.

Baker kemudian melengkapi koleksi golnya menjadi empat pada menit ke-42 setelah memaksimalkan umpan Justin Hubner. Indonesia memimpin 5-1.

Justin Hubner kemudian ikut mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan umpan Calvin Verdonk pada menit ke-45+1, Hubner membawa Indonesia unggul 6-1 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, Indonesia tetap mengambil inisiatif serangan meski sudah unggul lima gol.

Sejumlah peluang kembali tercipta melalui Joey Pelupessy dan Justin Hubner, tetapi belum menghasilkan gol tambahan.

Indonesia baru menambah gol pada menit ke-90. Umpan Ole Romeny dikonversikan Luke Vickery menjadi gol ketujuh Indonesia.

Bangladesh kembali memperkecil ketertinggalan. Farhaan Ali Wahid memanfaatkan umpan Rakib Hossain untuk mengubah skor menjadi 2-7.

Namun, Indonesia kembali menjauh pada masa tambahan waktu.

Kevin Diks mencetak gol kedelapan pada menit ke-90+6 setelah memaksimalkan umpan Elkan Baggott.

Pesta gol Garuda akhirnya ditutup Baker pada menit ke-90+7.

Gol tersebut menjadi gol kelima Baker sekaligus menggenapkan kemenangan Indonesia menjadi 9-2.
Hasil tersebut memastikan Indonesia finis sebagai pemuncak Grup A dengan tujuh poin dan berhak melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Produktivitas gol menjadi pembeda Indonesia dan Malaysia yang sama-sama mengoleksi tujuh poin di klasemen akhir Grup A. (ANT/KN)