JAKARTA — Kementerian Perindustrian melalui Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri (BSPJI) Pontianak memberikan pembekalan kepada pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait penerapan sistem keamanan pangan berbasis Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

Pelatihan tersebut dilakukan untuk mendukung penyediaan makanan yang aman, higienis, dan berkualitas dalam layanan pemenuhan gizi masyarakat.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan penerapan standar mutu dan keamanan pangan menjadi aspek penting dalam meningkatkan kualitas produk sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

“Penerapan standardisasi dan jaminan mutu produk merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan pasar serta memperkuat daya saing industri nasional,” ujar Agus, Kamis (21/5/2026).

Dalam bimbingan teknis tersebut, peserta diberikan pemahaman mengenai identifikasi potensi bahaya pangan, pengendalian titik kritis, hingga penerapan prosedur keamanan pangan secara konsisten dalam proses penyediaan makanan.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin, Emmy Suryandari, menegaskan penguatan sistem keamanan pangan menjadi langkah penting untuk menjamin kualitas produk sekaligus perlindungan bagi konsumen.

“Penerapan standardisasi dan sistem jaminan mutu perlu terus diperkuat agar produk yang dihasilkan memenuhi aspek keamanan, kualitas, dan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat,” jelas Emmy.

Melalui pelatihan tersebut, Kemenperin berharap pengelola layanan pemenuhan gizi dapat menerapkan standar keamanan pangan secara optimal sehingga kualitas makanan yang disalurkan kepada masyarakat tetap terjaga dan sesuai standar kesehatan.

Pewarta: M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan Pemerintah Indonesia telah berkomunikasi dengan negara-negara sahabat, yaitu Yordania, Turki, dan Mesir, guna memastikan keselamatan sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang ditahan Israel saat konvoi kemanusiaan ke Gaza.

Ditemui usai rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (20/5/2026), Sugiono memastikan koordinasi intensif telah dilakukan dengan perwakilan RI di Timur Tengah untuk memantau kondisi serta menyelamatkan para WNI peserta pelayaran Global Sumud Flotilla (GSF) itu.

“Saya sendiri sudah meminta perwakilan kita agar berkomunikasi dengan kementerian luar negeri di Yordania, Turki, dan Mesir, untuk mencari informasi yang akurat terkait posisi dan keadaan saudara-saudara kita yang ditangkap,” kata Sugiono.

Selain mencari informasi, dia menyampaikan komunikasi dengan Yordania, Turki, dan Mesir juga dilakukan agar pesan Indonesia sampai ke Israel, mengingat Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel.

“Kami menyampaikan lewat rekan-rekan kita, yang bisa berkomunikasi langsung dengan Israel, untuk memastikan warga negara kita diperlakukan dengan baik,” kata Sugiono.

Dia juga memastikan Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan semua cara agar para WNI peserta konvoi kemanusiaan ke Gaza itu bisa segera kembali ke Tanah Air dalam keadaan sehat dan tanpa kekurangan apa pun.

Kemlu RI pada Rabu mengonfirmasi sembilan WNI, yang berpartisipasi dalam flotilla kemanusiaan ke Jalur Gaza, menjadi korban penculikan oleh pasukan Israel dengan menyergap kapal-kapal konvoi mereka.

Di antara sembilan WNI yang diculik tersebut, turut serta tiga wartawan media nasional yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, yakni Bambang Noroyono dan Thoudy Badai dari Republika serta Andre Prasetyo Nugroho dari Tempo.

Indonesia mengutuk keras tindakan zionis Israel yang mencegat kapal-kapal pembawa bantuan kemanusiaan dalam gerakan GSF hingga menangkap para relawannya termasuk sejumlah WNI itu.

Situasi tersebut juga menegaskan kembali pentingnya kesadaran rezim zionis untuk menjamin kelanjutan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina sesuai hukum humaniter internasional. (ANT/KN)

JAKARTA – Polda Metro Jaya telah melakukan interogasi terhadap seorang model MUA (Makeup Artist) ataupun selebgram berinisial AWS yang diduga menjadi korban begal di kawasan Jakarta Barat.

“Kami tegaskan bahwa yang bersangkutan bukanlah menjadi korban begal ataupun tindakan kriminal lainnya,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto saat ditemui di Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Budi menjelaskan interogasi tersebut telah dilakukan bersama Direktorat PPA dan PPO bersama Satres PPA PPO Jakarta Barat dan Polsek Kebun Jeruk, didampingi oleh UPT P3A dan Psikologi, termasuk Dokkes Polda Metro Jaya.

“Hal ini sudah didatangi tadi siang dan sudah dilakukan pendalaman. Jadi kita putuskan bahwa yang bersangkutan bukan merupakan korban dari suatu peristiwa pidana,” katanya.

Budi menambahkan hal tersebut dipertegas dengan klarifikasi dari manajemen Rumah Sakit Sumber Waras Jakarta Barat, tidak ada nama AWS selama satu bulan terakhir.

Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk bijak bersosial media, untuk tidak menghembuskan berita-berita yang menyesatkan sehingga menimbulkan kegaduhan di ruang digital dan di ruang publik.

Sebelumnya Kepolisian tidak menemukan nama seorang model berinisial ADV di pangkalan data pasien Rumah Sakit Sumber Waras setelah model tersebut diduga menjadi korban begal di pinggir Tol Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar), pada Sabtu (16/5).

Dalam unggahan media sosial akun Threads @hmzr39, model itu disebut menjadi korban pembegalan saat tengah pulang ke rumahnya usai menjalani sesi pemotretan sekitar pukul 00.00 WIB.

Namun, dalam perjalanan pulang menggunakan layanan ojek online, korban disebut dibegal dan mengalami luka bacok pada bagian kepala sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

Kapolsek Kebon Jeruk Kompol Nur Aqsha mengatakan pihaknya sudah melakukan penyelidikan gabungan bersama Polsek Palmerah dan Polsek Grogol Petamburan.

Akan tetapi, pihak keluarga korban yang memviralkan dugaan pembegalan itu tidak menyebut secara pasti titik lokasi kejadian tersebut.

“Jadi, yang disebut pinggir jalan tol Kebon Jeruk itu kan panjang, dari mulai di kawasan masuk Tomang sana sampai mau ke Tangerang, itu kan masih Tol Kebon Jeruk dibilangnya. Jadi, kami, tiga Polsek menyelidiki bersama-sama,” kata Aqsha saat dihubungi di Jakarta, Senin (18/5). (ANT/KN)

TANGERANG – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjamin tidak ada pemangkasan kuota ekspor gas pada 2026, sebagaimana yang sempat terjadi pada 2025 untuk memenuhi kebutuhan LNG domestik.

“Saya janji kepada bapak-ibu semua, 2026 tidak akan ada lagi pemotongan kuota ekspor untuk market atau pun yang sudah dikontrakkan ke luar negeri,” ujar Bahlil di hadapan para pengusaha migas yang menghadiri IPA Convex, di Tangerang, Banten, Rabu (20/5/2026).

Bahlil mengakui pada 2025 sempat terjadi dinamika terkait pemenuhan kontrak ekspor gas. Pada 2025, pasokan LNG dalam negeri mengalami defisit sebanyak 50 kargo. Defisit LNG disebabkan oleh eskalasi permintaan domestik yang melebihi perencanaan pemerintah.

Di sisi lain, pengelola wilayah kerja (WK) gas bumi yang menghasilkan LNG terlanjur menjalin kontrak ekspor.

Kontrak ekspor LNG terlanjur dijalin sebab pada masa perencanaan pengembangan atau plan of development (POD) WK, pengelola WK harus memastikan kejelasan pasar untuk LNG. Ketika WK berada dalam fase POD, pasar dalam negeri belum bisa menyerap LNG yang dihasilkan.

Sedangkan, Presiden Prabowo Subianto mendorong kedaulatan energi, salah satunya dengan cara mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Mencari titik tengah dari permasalahan tersebut, pemerintah pun memutuskan untuk menunda sejumlah kargo ekspor ke 2026 untuk memenuhi kebutuhan domestik.

“Sekarang semuanya sudah saya setujui untuk ekspornya. Semuanya sudah saya tanda tangan, nggak ada lagi (pemotongan ekspor). Biarlah kebutuhan dalam negeri kami putar otak,” ujar Bahlil.

Pemerintah juga siap memberikan kepastian dalam hal pembeli gas jika memang kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) kesulitan untuk mendapatkan pembeli gas di luar negeri, namun tetap ingin mengembangkan potensi cadangan gasnya.

Pemerintah bakal menyiapkan beberapa potensi pembeli gas dari beberapa sektor yang memang bisa menyerap gas dalam jumlah besar.

Dengan begitu, diharapkan KKKS tidak ragu lagi untuk berinvestasi dan melanjutkan proyek.

“Saya sudah minta untuk Danantara, dalam hal ini PLN, PGN, maupun beberapa perusahaan lain untuk offtaker-nya (pembelinya) di dalam negeri. Kami beli, supaya bisa ada kepastian. Agar semuanya bisa jalan,” kata Bahlil. (ANT/KN)

PONOROGO – Petugas gabungan membongkar tujuh bangunan liar yang berdiri di atas saluran air di Jalan Raya Ponorogo-Pacitan, Desa Beton, Kecamatan Siman, Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, untuk mendukung proyek saluran air milik pemerintah.

Kepala Bidang Bina Manfaat Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PU SDA) Provinsi Jawa Timur, Ruse Rante Pademme di Pacitan, Rabu (20/5/2026), mengatakan bahwa pemerintah menertibkan bangunan karena berdiri di atas aset saluran air milik negara.

“Bangunan ini berada di atas saluran air pemerintah dan menghambat pelaksanaan proyek,” kata Ruse.

Sebelum pembongkaran dilakukan, pemerintah telah memberikan surat peringatan bertahap kepada para pemilik bangunan.

Pemilik disebut telah mengosongkan bangunan secara mandiri sebelum petugas menurunkan alat berat.

“Karena bangunan belum dibongkar sendiri, petugas akhirnya melakukan pembongkaran menggunakan alat berat,” ujarnya.

Pemerintah mencatat terdapat 25 bangunan yang berdiri di atas saluran air di kawasan tersebut.

Dari jumlah itu, tujuh bangunan dibongkar hari ini, sedangkan 18 bangunan lainnya diminta melakukan pembongkaran mandiri.

“Sebagian pemilik sudah membuat surat pernyataan untuk membongkar sendiri bangunannya,” jelasnya.

Pemerintah juga meminta seluruh pemilik bangunan yang masih tersisa untuk kooperatif dan segera mengosongkan area saluran air agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto meminta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengganti pimpinan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai apabila dinilai tidak mampu bekerja cepat.

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (20/5/2026), Prabowo menegaskan pemerintah harus memberantas korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik yang menghambat perekonomian.

“Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu segera diganti,” kata Prabowo di hadapan 400 lebih anggota DPR RI dan sejumlah pejabat negara.

Ia menilai pemerintah harus bekerja cepat dan tidak bersikap lamban dalam menjalankan pelayanan publik serta reformasi birokrasi.

Presiden juga mengingatkan seluruh kementerian dan lembaga untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi.

“Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus terus membangun pemerintah yang kuat dan tidak korup,” ujarnya.

Prabowo mencontohkan praktik pungutan liar masih menjadi keluhan pengusaha dan dinilai menghambat pembangunan industri di Indonesia.

“Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak,” ucapnya.

Oleh karena itu, ia meminta para menteri, kepala badan, dan pimpinan lembaga segera membersihkan birokrasi di instansi masing-masing serta menindak pelanggaran secara tegas.

Presiden juga meminta dukungan DPR RI dalam upaya pemberantasan korupsi dan penyalahgunaan wewenang demi memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan nasional.

Oleh karena itu, Presiden Prabowo pun meminta dukungan seluruh anggota DPR untuk bersama-sama pemerintah aktif terlibat dalam upaya bersama memberantas praktik-praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.

“Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mengungkapkan alasan memilih membentuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru yang khusus menangani ekspor.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara Indonesia Rohan Hafas dalam taklimat media di Wisma Danantara Indonesia, Jakarta, Rabu (20/5/2026), mengatakan pihaknya menerima mandat dari Presiden Prabowo Subianto untuk menengahi proses ekspor ke luar negeri bagi sejumlah komoditas.

Merespons tugas itu, Danantara menyiapkan PT DSI yang merupakan perusahaan berbentuk BUMN.
Rohan menyebut PT DSI akan bekerja langsung di bawah Danantara. Mekanisme ini pun dianggap relevan lantaran Danantara memiliki modal besar yang bisa menjalankan amanat memperkuat tata kelola ekspor dengan optimal.

“Ini (PT DSI) kan langsung di bawah Danantara. Yang punya capital besar dan size besar kan Danantara,” ujar Rohan menjawab pertanyaan wartawan.

Fungsi DSI nantinya akan dijalankan dalam dua tahap.

Tahap pertama berlangsung pada periode 1 Juni sampai 31 Desember 2026, di mana DSI akan berperan sebagai penilai dan perantara bagi penjual dan pembeli untuk komoditas-komoditas tertentu yang akan diekspor.

Pada tahap kedua yang akan dimulai per Januari 2027, DSI akan menjadi perusahaan trader. Artinya, DSI akan membeli langsung dari eksportir, memegang barang, dan menanggung risiko jual beli. Setelah itu, DSI akan menjual barang tersebut ke pasar internasional.

Penghasilan dari penjualan akan diterima dalam mata uang asing, tergantung negara tempat transaksi dilakukan, dengan tetap mengikuti praktik terbaik dalam perdagangan.

Dana hasil penjualan tersebut kemudian akan kembali sepenuhnya ke Indonesia.

Pemerintah membentuk PT DSI sebagai perusahaan dengan penugasan khusus untuk mengelola dan mengawasi transaksi ekspor komoditas sumber daya alam strategis, di antaranya minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy).

Presiden Prabowo Subianto mengatakan tujuan utama dari penerbitan peraturan pemerintah itu utamanya untuk mencegah dan memberantas praktik-praktik ilegal yang selama ini terjadi dalam tata kelola ekspor sumber daya alam Indonesia.

Praktik ilegal yang dimaksud seperti kurang bayar (under-invoicing), praktik pemindahan harga (transfer pricing), dan pelarian devisa hasil ekspor. (ANT/KN)

JAKARTA — Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji, menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pernyataan itu disampaikan Ubaid saat memberikan keterangan sebagai ahli dalam sidang uji materi UU APBN 2026 di Mahkamah Konstitusi terkait penggunaan anggaran pendidikan untuk program MBG, Rabu (20/5/2026).

“Menurut saya, penyelenggaraan pendidikan memiliki batasan yang ketat. Ia adalah aktivitas yang melekat pada proses instruksional, pedagogis, akademik, dan manajerial lembaga pendidikan agar proses belajar-mengajar dapat berlangsung,” kata Ubaid di hadapan majelis hakim MK.

Ia menjelaskan, MBG lebih tepat diposisikan sebagai program ketahanan pangan, kesehatan, dan perlindungan sosial, bukan bagian intrinsik dari sistem pendidikan nasional.

“Program MBG, meskipun berdampak tidak langsung pada kesiapan fisik anak untuk belajar, secara substansi adalah domain jaminan sosial dan kesehatan masyarakat, bukan komponen intrinsik dari sistem pembelajaran nasional,” ujarnya.

Dalam keterangannya, Ubaid juga menyoroti masih besarnya persoalan mendasar pendidikan di Indonesia. Ia menyebut jutaan anak masih tidak bersekolah dan banyak sekolah mengalami kerusakan.

“Pada hari ini masih tercatat ada 3,9 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah. Bahkan hampir separuh dari mereka belum pernah menikmati bangku sekolah sama sekali,” ungkapnya.

Selain persoalan akses pendidikan, Ubaid menilai kesejahteraan guru juga masih memprihatinkan. Menurutnya, banyak guru non-ASN masih hidup dengan penghasilan jauh di bawah kebutuhan layak.

“Sekitar 74 persen guru non-ASN hidup dengan penghasilan di bawah Rp2 juta per bulan. Bagaimana kita berharap kualitas pendidikan meningkat, tetapi para pendidiknya sendiri hidup dalam keadaan melarat,” katanya.

Ubaid menegaskan penggunaan mandatory spending pendidikan sebesar 20 persen dari APBN untuk MBG berpotensi mengurangi ruang fiskal penyelesaian persoalan inti pendidikan, seperti sekolah rusak, pemerataan akses, hingga peningkatan kualitas guru.

“Bahaya terbesar jika MBG dimasukkan ke dalam anggaran pendidikan bukan hanya soal administrasi anggaran, tetapi soal penggerusan hak pendidikan itu sendiri,” tegasnya.

Di akhir keterangannya, Ubaid meminta Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pembiayaan MBG tidak boleh diambil dari alokasi wajib anggaran pendidikan karena dinilai bertentangan dengan Pasal 31 ayat 4 UUD 1945. (Fajri/MK/KN)